• . : SP.Sidik/03/II/2014/Res Narkoba kepada AipdaAidil Putra Tanjung, Bripka Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRAtertanggal 27 Maret 2014 ;e Bahwa saksi RION SAPUTRA adalah orang yang aktif melakukanteknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) saat itupangkatnya adalah Briptu (Brigadir Satu Polisi) ;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang untuk memilikdan menguasai Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta sebagaimana yang telahditerangkan diatas, maka selanjutnya

  diajukanoleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Muaro, Majelis Hakim menemukan adanyaSurat Perintah Tugas Nomor : Springas/05/III/2014/Res Narkoba yang dikeluarkan olehAjun Komisaris Besar Polisi Bondan Witjaksono, SH, SIK, MM, Kepala KepolisianResor Dharmasraya selaku Penyidik, pada tanggal 24 Maret 2014 kepada Hendri, dkk.untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaannarkoba;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara aqguo juga terdapat Surat PerintahPenyidikan No.Pol: SP.Sidik

  Pol. : SP.Sidik/03/III/2014/Res Narkoba kepada Aipda Aidil PutraTanjung, Bripka Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRA tertanggal 27 Maret 2014.Berdasarkan tanggal kedua surat perintah tersebut, undercover buy yang dilakukan saksiRION SAPUTRA sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada didukung dengan keduasurat perintah tugas tersebut.

• IMEI I : 869711036428599;

Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

IMEI : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKTISATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021.5.

IMEI 1 : 869711036428599;bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatandan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapimasih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangkaALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana LaporanPolisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDAKALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKANNomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021,

IMEI 1 : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/X1/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : SP.Sidik/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
  3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan atau menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik dan atau Pemalsuan Surat diduga

• Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas dasarpelaporan Tergugat dan atau Tergugat II atas diri Penggugat sesuai laporanPolisi Nomor LPB/49/V/2015/SPKTKepri tanggal 19 Mei 2015 dan SprindikNomor SP.Sidik/130.a/V1/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 Juni 2015;4. Menghukum Turut Tergugat untuk menghentikan penyidikan sebagaimanaSprindik Nomor. SP. Sidik/130.a/V1/2015/Ditreskrimum, tanggal 9 Juni 2015;5.

• SP.Sidik/75/II/2018/Dit Reskrim Um tanggal 19 Februari2018, oleh karena itu Termohon telah keliru menempatkan surat gugatan sebagaisurat palsu yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP, sedangkan pengertian dantinjauan hukumnya surat gugatan adalah:1) Bahwa surat gugatan adalah syarat formal yang ditentukan dalam hukumacara, yang berisi dalildalil (oosita) dan permohonan putusan (petitum)kepada Hakim, dan itu merupakan hak azasi setiap orang untuk mencarikeadilan melalui Pengadilan yang dilindungi oleh

  perundangundangan yang berlaku;Yang mana proses penyelidikan tersebut telah Termohon tuangkan dalamLaporan Hasil Penyelidikan tertanggal 5 Februari 2018 dan berdasarkanHasil Gelar Perkara tanggal 7 Februari 2018 perkara Laporan Polisi No.LPB / 1177 / XII / 2017 / JABAR tanggal 21 Desember 2017, Termohontelah menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan;Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tertanggal 7 Februari 2018tersebut, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

  T9 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 75 / II / 2018 / DitReskrimum tanggal 19 Februari 2018;10. T10 : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 75a / II / 2018 / DitReskrimum tanggal 19 Februari 2018;11. T11 : Foto copy Surat Nomor : B / 54 / Il / 2018 / Dit Reskrimum tanggal 19Februari 2018;12. T12 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor Sdr. Sulaeman Subanditanggal 5 Maret 2018;13. T13 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdr.

  SP.Tugas/19a/I/2018/Dit Res Krim Um tanggal 8 Januari 2018(vide bukti T5 dan bukti T6) Termohon telah melakukan penyelidikan, kemudianmembuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 5 Pebruari 2018 dan melakukangelar perkara tanggal 7 Februari 2018 dan menaikan status penyelidikan menjadipenyidikan (vide bukti T7 dan buikti T8);Bahwa selanjutnya Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/75/II/2018/Dit Reskrimum tanggal 19Februari 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas

• ReskrimPerihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)dengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat.Reskrim tanggal 02 April 2018.

  Dan SPDP tersebut TIDAKPERNAH DITERIMA oleh Pemohon sampai dengan saat ini.Selain SPDP tersebut diatas Termohon juga mengeluarkan SPDPyang lain dengan Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrimdengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrimtanggal 02 April 2018, SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 05April 2018.

  Reskrim tanggal 2 April 2018 dan Surat perintahPeyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitperistiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

  Reskrim, tanggal 2 April2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat.

  Reskrim, tanggal 2 April 2018 sebagaimana yangdidalilkan oleh Pemohon, tetapi Hakim Praperadilan justru menemukan SuratPerintah Peyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim, tanggal 2 AprilHalaman 68 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj2018 (vide T.2) dan Surat Perintah Peyidikan Nomor:Sp.Sidik/16.a/VIII/2018/Sat.

• Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Termohon telahmelakukan penyidikan dengan menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/12/II/2015/Reskrim, tanggal 24Pebruari 2015;2 Bahwa selanjutnya dalam proses penyidakan terhadaplaporan polisi yang disampaikan Pemohon tersebut, pada tahun2018 Termohon kembali menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/12.a/IV/2018, tanggal 01 April 2018;Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN KisA.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/12.b/I/2019,tanggal 01 Januari 2019;6. Bahwa merupakan suatu keanehan dan kejanggalanbagi Pemohon mengapa Termohon sampai menerbitkan suratperintah penyidikan sebayak 3 (tiga) kali dalam memprosesperkara ini;7.

  Bahwa benar, Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan tentang kasus pencurian buah kelapa sawit yangdilaporkan Pemohon PARNINGOTAN SAMOSIR yaitu Nomor Sp.Sidik /12/II/2015/ Reskrim, tanggal 24 Pebruari 2015, nomorSp.Sidik /12a/IV/2018/ Reskrim, tanggal 18 April 2018 danNomor:Sp.Sidik/12b/l/2019/ Reskrim, Tanggal 01 Januari 2019.

  T4 tentang Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 12.b / 2019 tanggal 01 Januari 2019;5. T5 tentang Surat Perintah Tugas Nomor : SPT /28 / VI / 2019 / Reskrim. tanggal 01 Juni 2018;6. T6 tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik / 44 / VI / 2018 /SU / Res / Sek. Mandoge.tanggal 01 Juni 2018;7. T7 tentang Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP / 27.A/ VII/2019 Tanggal 18Juli 2019;8.

  Mandoge tanggal 24 Februari2015 (T1);Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Termohon dalam jawabannyayang pada pokoknya telah diterbitkannya Surat perintah penyidikan Nomor:SPSidik/12/II/2015/Reskrim tanggal 26 Februari 2015 (T2), Nomor:SP.Sidik/12.a/II/2018 tanggal 1 April 2018 (T3), Nomor : SP.Sidik / 12.b /2019 tanggal 01 Januari 2019 (T4), Nomor : SPT / 28 / VI / 2019 / Reskrim.tanggal 01 Juni 2018 (T5) dan Nomor : SP.Lidik / 44 / VI / 2018 /SU / Res /Sek.

• tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  /1999,tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusanAkademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraNomor : Kep/154/VV2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  TUANANY, SH, pada hari Kamis tanggal 26 Januari2017, mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingisaksi RUSMINI SADARALAM, SE untuk diperiksa sebagai tersangka dan untukbertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara Nomor :SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum dalam perkara Tindak Pidana pengrusakandan penghasutan yang terjadi di PT.

• Adapun SPDP baru diterimaoleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaan tambahantersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulah Pemohon barumengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDPdiberitahukandandiserahkan oleh Termohon kepada Pemohonmelebihi batas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangkadan/ataupenyidikan terhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah.Bahwa berdasarkan

  Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang diterbitkan berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal19 Agustus 2019.6.

  Reysen Mahadi Sipayung (anggota TNIYonarhanud 2/Kostrad) dan 1 (satu) orang lainnya yangidentitasnya belum diketahui, dari hasil penyelidikan tersebutkemudian Termohon meningkatkan status perkara daripenyelidikan ke penyidikan karena terdapat 2 (dua) orangtersangka maka terhadap Pemohon dilakukan penyidikan olehTermohon dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim, sedangkan terhadap sdr.

  Adapun SPDP baruditerima oleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaantambahan tersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulan Pemohonbaru. mengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDP diberitahukan dan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon melebihibatas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangka dan/atau penyidikanterhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah, sebagai berikut

• Yang artinya sampai dengan lewat masa 7(tujuh) hari dari terbitnya Sp.Sidik/41/V1/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26Juni 2019, pihak Kejaksaan tidak menerima pemberitahuan mengenaipenanganan pelaporan atas PEMOHON.

  Oleh karena itu maka penyidikanLaporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu,tertanggal 30 April 2019, tidak sesuai dengan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015;Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015 penyidikWAJIB paiing lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019,menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Negeri Kampar, TERMOHON dan Saksi Korban/Pelapor.

  Sp.Sidik/41/V1I/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 sebelum TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai tersangka seharusnya TERMOHON melakukan gelarperkara dan demi kepastian hukum dan transparannya suatu penyidikanlazimnya TERMOHON mengundang PEMOHON dalam gelar perkaratersebut, namun TERMOHON tidak pernah mengundang PEMOHONdalam proses gelar perkara tersebut dan tibatiba saja ditetapkannyaPEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sehingga PEMOHONsangat dirugikan karena hakhak PEMOHON sebagai Tersangka

  Sp.Sidik/41/VI/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 atas nama PEMOHON yangditerbitkan TERMOHON adalah tidak sah, cacat hukum dan tidakberdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangkaterhadap diri PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

  Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkndimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undangundang HukumPidana yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/RES KAMPAR/SEK TAPUNG HULU, tanggal 30 April 2019 adalah sahsecara hukum;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik/41/V1/2019/Sektapung hulu, tanggal 26 juni 2019 oleh penyidik reskrim Polsek TapungHulu adalah Sah secara Hukum;Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

• Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) menyatakan:Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN Mig4.Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpapersetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusanatau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Termohon menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim,

  Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/120/V/2020/Satreskrim tanggal 4 Mei 2020sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/19/VIII/Satreskrim tanggal 22Agustus 2020 sah dan mengikat;4.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/33/II/2020/Satreskrim, tanggal 4Februari 2020, diberi tanda T21;24. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/23/II/2020/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda T22a;25. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor: SPDP/23/II/2020/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2020. KepadaKejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 7 Februari 2020, diberi tanda T22b;26.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim, tanggal4 Mei 2020. (pergantian kasat reskrim) , diberi tanda T24;29. Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/78/II/2020/Satreskrim, tanggal 4 Februari2020 kepada RIZKI ARDIANSYAH P.. , diberi tanda T25;30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi NUNUNG BUDI ELLYWATI, tanggal 8Februari 2020, diberi tanda T26;31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi RIZKI ARDIANSYAH P, tanggal 10Februari 2020, diberi tanda T27;32.

  Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim, tgl. 4 Mei 2020, sedangkan saudara RizkyArdiansyah P sudah tidak mempunyai kapasitas/kewenangan sebagai Pelapor makapenerbitan Surat Perintah Penyidikan dimaksud tidak sah menurut Hukum,mengingat:7. Bahwa selanjutnya PT.

• ./2019/Reskrim, Tanggal 22Januari 2019;Bahwa terhadap Laporan Polisi PEMOHON tersebut,TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikansebagai berikut:=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/865/IV/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 04 April 2019;=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2415/X/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 31 Oktober2019;=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1124/V/RES.1.11./2020/Reskrim, Tanggal 19 Maret2020;Bahwa kemudian TERMOHON telah mengeluarkan SURATPANGGILAN

  AHMAD SOFYAN BATUBARA, SE, jugatelah diperiksa berikut saksisaksi dan dalam perkembanganpenyidikan, ternyata TERMOHON telah menemukan unsur deliktindak pidana Penggelapan hak atas barang yang tidakbergerak, di mana TERMOHON telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/865/IV/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 04 April 2019;Bahwa atas tugas penyidikan yang telah dilakukan olehTERMOHON, maka PEMOHON telah diberikan sebanyak 1(lembar) SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan

  Bahwa untuk menindaklanjuti hasil gelar perkaratetanggal 25 Maret 2019, kemudian Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik /865 / IV / RES.1.11./ 2019 / Reskrim, tanggal 4 April 2019dan Nomor: Sp.Sidik / 2415 / X / RES.1.11. / 2019 /Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019, untuk melakukanproses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 2853 /XIl / 2018 / SPKT Resta Medan, Tanggal 28 Desember2020 yang dilaporkan oleh saksi pelapor H.

  / 865 / IV / RES.1.11./ 2019 /Reskrim, tanggal 4 April 2019 dan Nomor: Sp.Sidik / 2415 / X /RES.1.11. / 2019 / Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019, untuk melakukanproses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 2853 / XII / 2018 /SPKT Resta Medan, Tanggal 28 Desember 2020 yang dilaporkan olehsaksi pelapor H.

  KUHPidana , Polrestabes KotaMedan langsung dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal1 Maret 2019 dan kemudian dilakukanlahn Gelar Perkara Pertamatertanggal 25 Maret 2019 yang hasilnya menyatakan bahwa terhadapLaporan Poalisi Nomor : LP/2853/XII/2018/SPKT Resta Medan,Tanggal 28 Desember 2020 ditingkatkan ke Penyidikan ;Menimbang, bahwa kemudian Termohon berdasarkan HasilGelar Perkara tanggal 25 Maret 2019 , Termohon menindak lanjutinyadengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

• 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penetapan Tersangka Para Pemohon oleh Para Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.24/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama Masten Damanik dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.24/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama Alinson Damanik, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/26/II/2023/Reskrim, tanggal 04 Februari 2023, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/28/II

• Sp.Sidik/178/X/2019/Ditreskrimumtertanggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHONe. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/ 124 /X12019/Ditreskrimum yang diterbitkan oleh TERMOHON ;7. Bahwa PEMOHON tidak mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaananak PEMOHON (Dimas Ilham Santoso) , walaupun lewat kuasahukumnya pernah meminta salinan BAP kepada TERMOHON .SehinggaPEMOHON tidak mengerti isi pemeriksaan atas perkara yang menimpaanaknya tersebut.ll. ANALISA YURIDIS1.

  Sp.Sidik/178/X/2019/Ditreskrimumtertangggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON makaHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Skh.Vi.harus menerapkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Pasal 7 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnakmenyebutkan: Pada tingkat Penyidikan , penuntutan , dan pemeriksaan perkara anak dipengaadilan negeri wajib diupayakan Diversi Kalau tidak ada diversi , belum bisa ditingkatkan ke Penyidikan.

• EllyNingsih/Pemohon/Penggugat, Namun faktanya Termohon/Tergugatmerujuk Surat Perihal : Pemberitahuan PerkembanganPENYELIDIKAN (Ke5) dengan Nomor : B/18/I/2018/Ditreskrimumtanggal 12 Januari 2018 tersebut dengan Rujukan kepada SuratPerintah PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/196/VIII/2016/Ditreskrimumtanggal 18 Agustus 2016, juga dengan Rujukan kepada Surat PerintahPENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/21/l/2018/Ditreskrimum tanggal 08Januari 2018, juga dengan Rujukan kepada Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil PENYIDIKAN

  Gas/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/I/2018/ Ditreskrimum,tanggal 8 Januari 2018 dan mengirimkan Surat Nomor: SPDP/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018 perihal dimulainya penyidikankepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.

  Rekomendasi:Agar penyidik menghentikan penyidikan (SP3) untuk perkara tersebut.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor, makaTERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penghentikan PenyidikanNomor: SP.Sidik/21.c/I/2018/ Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018 dan,Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/21.b/2018/Ditreskrimum, tanggal 30Januari 2018 telah menghentikan proses penyidikan perkara a quodikarenakan dugaan peristiwa pidananya telah liwat waktuHalaman 13 dari 46 halaman perkara nomor 7/Pid/Pra

  Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan ~ Nomor: SP.Sidik/196/VIII/2016/ Ditreskrimum, tanggal 18 Agustus 2016. SelanjutnyaGIDEri tANdA...... 0. eee cece cece eee eee eee eee eeeeeeeesseeesseeseee sees DUKE T.6.7. Fotocopy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018. Selanjutnya diberitanda.. . . ..Bukti T.7.8. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/21/1/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018.

  Elly Ningsih pada tanggal 16 Agustus2016 bahwa laporan/ pengaduan telah diterima oleh Termohon dan akandilakukan penyelidikan dalam waktu 15 hari dan jika diperlukan waktuperpanjangan akan diberitahukan (bukti T27)Bahwa langkah yang diambil Termohon selanjutnya melakukan penerbitansurat tugas (bukti T2), surat perintah penyelidikan (bukti T3), danmembuat hasil laporan penyelidikan (bukti T4) kemudian mengadakangelar perkara tanggal 18 Agustus 2016 (T5), menerbitkan surat perintahpenyidikan Nomor SP.Sidik

• Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/47/VI/RES.1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dandilanjutkan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, berdasarkanSurat Penetapan Tersangka / peralihan Status Nomor:B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 terkait denganSangkaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP ((Kejahatan terhadap KetertibanUmum/Penyerobotan Tanah)3.

  Menyatakan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon Nomor :SP.Sidik/47/Vl/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dan dilanjutkan denganpenetapan Tersangka Kepada Pemohon Surat PenetapanTersangka/Pengalihan Status Nomor : B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrimtanggal 23 Juni 2020 tentang tindak pidana Kejahatan terhadap KetertibanUmum/Penyerobotan pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tidak syah dantidak berdasar hukum. Dan oleh karenanya Penetapan A quo tidakmempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.3.

  T.5;Gu eeeeeeeeeeeeeee Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/47/VI/RES1.24/2020/Reskrim, tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnyaCiberi tanda DUKti........ ccc cec cece ccseecceeeeeeeeaeeceeeeceeeeceeeaeeueceeaueeeeueeeeeeaneenes T6;Tevennes Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi korban dan saksi saksi),Selanjutnya diberi tanda OUKti.............cccceccccsececceceeeeeeceeceeeeeeeeeeaeeeeeeeeesaees T7;Boe eeeeeee ences Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor:B/43/VI/RES

• tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*.Bahwa atas keyakinan penyidik dan rekomendasi gelar perkara maka prosespenanganan perkara a quo kemudian ditingkatkan ke penyidikan,selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/349/X1I/2017/Ditreskrimum, tanggal 22 Desember 2017, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik

  Pelapor ELLY NINGSIH dan dari hasil gelar perkaratersebut didapatkan rekomendasi: agar penyidik menghentikan perkara inidengan alasan tidak cukup bukti;Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor, makaTERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penghentikan PenyidikanNomor: SP.Sidik/349a/II/2019/ Ditreskrimum, tanggal 22 Februari 2019dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/335a/II/2019/Ditreskrimum, tanggal22 Februari 2019 telah menghentikan proses penyidikan perkara a quodikarenakan dugaan peristiwa

  ,M.Si., (vide buktisurat T24); Bahwa kemudian telah dilaksanakan gelar perkara pada hari Rabu tanggal 31Januari 2019 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/380/VII/2017/DIY/SPKTtanggal 27 Juli 2017 (vide bukti surat T26); Bahwa dari hasil gelar perkara telah dikeluarkan rekomendasi agar penyidikmenghentikan perkara ini dengan alasan tidak cukup bukti; Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut telah dikeluarkan Surat PerintahPenghentikan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/349a/II/2019/ Ditreskrimum, tanggal22 Februari

• Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 117 / X / 2017 / Reskrimtanggal 25 oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.g. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/ 59 / XI /2017/ Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.

  (satu) berkas asli Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak PidanaPerzinahan tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PolresBulukumba dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP dandiketahui oleh Kasat Reskrim Polres Bulukumba, (diberi tanda T5);1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/117/X/2017/Reskrimtanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan ReskrimPolres Buljukumba; (diberi tanda T6);.1 (satu) Jembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

• Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/10/IX/2017/ Reskrim,tangal 6 September 2017;d. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/61/IX/2017/Reskrim, tanggal 12 September 2017;e. Surat KapolresAceh Utara Nomor : B/52/X1/2017/Reskrim, tanggal 21November 2017 tentang pengiriman berkas perkara;f. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : B388/N.1.20/Epp.1/02/2018, tanggal 19 Februari 2018 (P21);g.

  tidakada menghadirkan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP119/IX/2017/SPKT, tanggal 6 September2017, diberi tanda bukti TI.1;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/141.a/IX/2017/Reskrim,tanggal 6 September 2017, diberi tanda bukti TI.2;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

  BL3728KN, atasnama pemilik Adam Taib (P.4), menerangkan bahwa benar Pemohon Adam Taib BinTaib adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Verza BL3728KN;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP119/IX/2017/SPKT, tanggal 6 September2017 (TI.1), Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor:Sprin.Gas/141.a/IX/2017/Reskrim, tanggal 6 September 2017 (TI.2), Foto copySurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/141/IX/2017/Reskrim

• mengakibatkan kerugian materil dan imaterilyang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastianhukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang dideritaadalah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah);Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudahseharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kendariberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

  Sri Mulyani, telah dicocokkan dansesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T 8);Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI,tertanggal 31 Agustus 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermateraicukup, diberi tanda (T 9);Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/870/IX/2019/Reskrim,tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinyabermaterai cukup, diberi tanda (T 10);Fotokopi Surat Nomor : B/204/IX/2019/Reskrim tertanggal 23 September 2019Perihal

  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PeraturanKapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwaPenyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan suratperintah penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Nomor :B/157/Il/2019/Reskrim tertanggal 25 Februari 2019 perihal Laporan Pengaduandari MUCHDAR MT (bukti T 1) dan Laporan Polisi NomorLP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI (bukti T 9), Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik