Ditemukan 1277 data
PUTRI NURNADIA HEDRAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
248 — 135
melakukanpenangkapan dan penahanan kepada yang bersangkutan yangdilakukan oleh Termohon, padahal Tersangka dikategorikan sebagaiorang tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangandengan hukum dan yang bersangkutan tidak mengerti akibatperbuatannya itu (patologische dirft, gila, pikiran tersesat), makaperbuatan Termohon tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan yangsalah dan keliru dan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya pasal 44 ayat (1) KUHP.Berdasarkan ulasan
untuk melengkapidata faktual tentang penyakit jiwa Muhammad Nasir / tersangkapemohon lampirkan data Medis berupa Surat keterangan KedokteranNo. 4159/SKK/X/2018 tanggal 23 September 2018 yang diterbitkanoleh Dr.Yono Suhoyo,Sp.KJ Dokter spesialis Jiwa pada Rumah SakitTingkat Il Putri Hijau Medan yang menyatakan tersangka mengidapPenyakit BIPOLAR dan DEPRESI Sehingga Perbuatan Termohonsangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku khususnya Pasal 44 ayat (1) KUHPidana.Berdasarkan Ulasan
Sehinggaterhadap tersangka dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai tersangkasesuai Pasal 184 KUHAP dan perihal penahanan yang dilakukan telahsesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dari KUHAP.Dengan demikian tindakan yang dilakukan termohon sudah tepat dansesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Berdasarkan Ulasan mengenai sah atau tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh termohon kepada Muhammad nasir / Tersangka denganmenjadikan Muhammad
MOCH. FACHRUROZI
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
2.Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo cq Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum
77 — 13
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkantentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN SDA2.5.2.6.2.7.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :O Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan
50 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasanalasan dari tuntutan yang dikenal dengannama fundamentum petendi (posita) adalah dalil yang menggambarkanadanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan.Fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian yang merupakanpenjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukumyang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.
9 — 1
dan saya jawab lya Catatan : Dan ulasan saya di atastidak ada sedikitoun perjodohan dan apalagi dukun, saya Orang yangberiman dan Insya Allah haram bagi saya yang namanya Perdukunan, jikamemerlukan saksi Kedua orang Tua Istri saya sekarang Siap Bersaksi,selama ini saya tinggal bersama beliau dan anak saya.c.
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanadalah putusan a quo telah bertentangan dengan ketentuan hukum tentangkekuasaan kehakiman dan maupun bertentangan dengan sumber hukumtertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimanaterurai di bawah ini:il; Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (1)mensyaratkan putusan Pengadilan harus memuatalasan dan dasar putusan, sehingga jika mencermatiputusan Judex Facti pengadilan Tinggi Makassarputusan a quo hanya singkat semata tanpa ada ulasan
cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danMahkamah Agung perlu meninjau kembali;c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, yang berbunyi: putusan yang kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danMahkamah Agung perlu meninjau kembali;Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dinilai kurangcukup pertimbangannya karena hanya mengambil alin putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Makale tanoa memberikan ulasan
15 — 9
Nailul Authar 6/246)Bahwa dari ulasan tersebut diatas, maka dalil Tergugat Rekonpensi sangatberalasan hukum untuk DITOLAK oleh Mejelis Hakim dan MenerimaGugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yaitumeminta agar mahar berupa 2 (dua) buah Gelang mas Arab seberat 23 gramuntuk dikembalikan separuh (11 % (sebelas setengah) gram kepadaPenggugat Rekonpensi.Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas seluruh dalil Poin 2pada Jawaban dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensidalam
dibayarnya Uang Depan (DP) atau panjarserta juga telah dibiayainya revovasi bangunan oleh Penggugat Rekonpensiterhadap Los Blok G No. 12 dan Los Blok G No. 04 atas nama TergugatRekonpensi yang berada di Pasar Baru Karang Ampel (Penggugat ikut andilatas los), maka secara hukum Los Blok G No. 12 dan Los Blok G No. 04 atasNama Tergugat Rekonpensi yang terletak di Pasar Baru Karang Ampelmerupakan harta bersama dan 2 (setengah) dari harta bersama adalah hakdari pada Penggugat Rekonpensi.Bahwa berdasarkan ulasan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SYAIFUL ANWAR, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDI DHARMAN KORO, SH
44 — 23
ditujukankepada manusia atau orang sebagai subjek hokum yang berfungsisebagai hoofdader, dader mededader atau uitlekker dari perbuatanpidana (delik) yang telah memenuhi semau unsur dalam rumusan dliksebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudiankepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan
hoofdader, dader mededader atau uitlekker dari perbuatanHalaman 26 dari 20 Halaman Putusan Nomor 251/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS.pidana (delik) yang telah memenuhi semau unsur dalam rumusan dliksebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudiankepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti dalam menilai dan mengujiketerangan para saksi yang tidak bersesuaian, serta ;e Terdapatnya keyakinan Judex Facti atas keterangan saksi yangtidak melihat dan mendengar secara langsung peran TerdakwaBerikut ini akan kami uraikan faktafakta yuridis yang merupakanrangkaian dari ketidakcermatan tersebut sehingga menurut kami cara mengadilitidak dilakukan menurut ketentuan UndangUndang.Bahwa ketidakcermatan Judex Facti sebagaimana kami sebutkan di atassecara khusus akan kami uraikan dalam ulasan
143 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan menyatakan bahwa semua atau sebagian keberatan yangdisampaikan Pemohon kasasi tidak dibenarkan, Majelis Hakim Kasasi wajibdidahului dengan memberikan pertimbangan hukum selaku alasan hukummengapa keberatankeberatan yang disampaikan itu tidak dibenarkan, danbukan hanya dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadapKeberatan itu kemudian dengan hanya menyalin kembali semua keberatanyang terdapat dalam memori kasasi untuk dimuat/ditulis dalam putusan, dansetelah disalin tanpa memberikan ulasan
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero
Terbanding/Turut Tergugat : TIM PANITIA PENGADAAN TANAH
143 — 55
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannyabahwa senyatanya kurang mendalami dan mempertimbangkan kepentinganPihak Penggugat/Pembanding dan hanya bersikap kaku dalam halpertimbangan hukumnya yang tidak memperdalam ulasan dan akibat hukumdari ketidak hadiran Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai pihak yangHalaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomo75/PDT/2017/PT.BJMpaling berhak menjawab dan menjelaskan proses ganti rugi pengadaan lahanbandara serta besaran nilai ganti rugi yang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ANGRIANI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RACHMAT EKA SEJARI. SH
54 — 18
Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunPengadilan.
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Il11Yogyakarta Nomor : 73K/PM II11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 maupunPutusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Nomor : 55K/BDG/PMTII/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, khususnya dalam menilai sifat, hakekat danakibat perbuatan Terdakwa serta pertimbangan lain dalam menentukan layaktidaknya Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinaskemiliteran, secara khusus ijinkanlah pada kesempatan ini Oditur Militer akanmenyampaikan ulasan
1.AULIA NUR ALIF
2.FERRY FERDIANSYAH
3.PUJI RAHAYU
4.YUDA ADITIA MA'ATFA,SH.
Termohon:
POLRES LOMBOK BARAT SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL
94 — 63
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PARA PARAPEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulaspanjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 33 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mtr Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1)
huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf bdan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkande Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknyasebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakanhukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PARAPARA PEMOHON dengan menetapkan PARA PARAPEMOHON' sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelishakim Pengadilan Negeri
OENIK DJUNANI ASIEM
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
86 — 26
Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku. sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat
OVRINA RESTI ARISANDI Binti Alm. ASMAWI
Termohon:
Kepolisian Resor Bengkulu
87 — 54
Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Dr. Husni Tamrin, S.H., M.H.
Termohon:
Kepolisian Polda Bengkulu
48 — 21
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a guo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahb.
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan
Pembanding/Penggugat II : H. IWAN LUKMAN Diwakili Oleh : DR.JOGI NAINGGOLAN, SH.MH,Dkk
Terbanding/Tergugat I : H. UNDANG B BAHAR DOMINOES alias UNANG BAHAR DOMINUS alias UNANG BAHAR
Terbanding/Tergugat II : Hj. SRI PUJIATI
Terbanding/Turut Tergugat : H. IYUS SUTISNA
137 — 38
Dalildalil pengajuan Gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT,merupakan dalildalil Gugatan yang hanya berisi ulasan /pengulanganmengenai pokok perkara, sebagaimana yang tertuang dalam putusanperkara tersebut di atas;Bahwa putusan perkara tersebut di atas, merupakan putusan yang bersifatpositif;5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara aquo telahmelekat Nebis In Idem;6.
Bahwa dailildalil pengajuan Gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT,merupakan dalildalil Gugatan yang hanya berisi ulasan /pengulanganmengenai pokok perkara, yang tertuang dalam perkara yang telah diperiksa,dan diputus serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkanputusan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Tasikmalaya, Sesuai Register Nomor :53 /Pdt.G /2017 /PN.Tsm., tanggal 12 Februari 2018; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Sesuai Register Nomor : 186 /PDT /2018 /PT.BDG
yang terletak di Jalan Kalapa dua DesaMargaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, atasnama : Unang Bahar, sesuai dengan aslinya membuktikan bahwaPARA TERBANDING adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa ;Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraNomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Tsm, dalam pertimbanganpertimbangan danputusannya sudah tepat dan benar, karena didasari oleh faktafakta dipersidangan ; Bahwa dalildalili MEMORI BANDING yang diajukan oleh PARAPEMBANDING, berisi ulasan
1.GUMANTORO
2.ARUM KUSUMASTUTI
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur
45 — 10
Bahwa dalil jawabdn dalam pokok perkara poinl 2 sampai dengan 3 yangintinya berisi tanggapan dan ulasan saja;Bahwa terhadap tanggapan dan ulasan tersebut Penggugat tidaklahsependapat, dimana telah jelas antara Tergugat, National ParalympicGommittee dan Penggugat memiliki Nubungan hukum yang jelas.Bahwasanya menjadi permasalahan hukum disini adalah Penggugat merasaheran dan kaget tibatiba Tergugat mempersalahkan penggunaan dana hibahtahun dnggaran 2012 tersebut terbukti dengan adanya pdnggilan dariKejaksaah
31 — 17
Eksepsi Kewenangan MengadiliBahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini,karena yang disengketakan adalah masalah kepemilikan yangmerupakan kewenangan dari Pengadilan Umum dan Peradilan TataUsaha Negara yakni Pengadilan Negeri Makassar atau PengadilanTata Usaha Negara Makassar ;Alasan dan ulasan hukumnya: Bahwa baik di dalam posita ( angka 9 ) maupun di dalampetitum ( angka 9 ) Para Penggugat meminta agar PengadilanAgama Makassar menilai tentang keabsahan bukti kepemilikanberupa Sertipikat
EKSEPSI ERROR in PERSONABahwa Para Penggugat telan salan dalam melibatkan subyekhukum yang belum dewasa secara hukum sebagai Tergugat, tanpamenunjuk wali yang mewakili Subyek hukum yang belum dewasadimaksud ;Alasan dan ulasan hukumnya: Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat telah turutmenggugat anakanak di bawah umur, yakni anakanak yangmasih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah, yakniTergugat Ill dan Tergugat IV ; Bahwa di dalam aturan hukum, seorang anak yang masihdi bawah umur tidak dapat
ALMARHUM, melainkan tanah dan bangunan yang telahdibagi langsung oleh Almarhum jauh hari sebelum la meninggaldunia ;Alasan dan Ulasan Hukumnya : Bahwa benar Isteri dari Almarhum ALMARHUM adalah bernamaAlm. Hatipa Dg. Lebang yang telah meninggal terlebin dahulu yaknitahun 1940 an, dan ternyata dari Keterangan saksi, Alm. ALMARHUMpernah menikah lagi namun isterinya tersebut telah meninggal terlebihdahulu juga dan tidal meninggalkan keturunan ; Bahwa Alm.
Bahwa tidak terdapat melawan hukum dalam penguasaandan penerbitan Sertipikat Haki Milik atas Obyek sengketa yangdikuasai oleh Tergugat I, Il, III dan IV ;Alasan dan ulasan hukumnya : Bahwa sebagaimana dipaparkan di atas, terbukti Secara sah danmeyakinkan bahwa Obyek sengketa berada secara de facto dan de juredi tangan Tergugat , Il, Ill, dan IV adalah karena peralihnan hak secarasah dari Pemilik awalnya Alm.
17 — 10
2018/PA.Sda tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, berita acara sidang, buktibukti,memori banding tanpa kontra memori banding, dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangansebagaimana terurai di bawah ini:Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusanPengadilan Agama a quo sebagaimana diurakan dalam memori bandingnyapada pokoknya atas dalil bahwa alasan yuridis dalam putusan tersebut lebihbanyak memberikan ulasan