Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-08-2011 — Upload : 25-11-2011
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/ PDT.G/ 2011/ PN.PDG Tanggal 1 Agustus 2011 — 1. UNAH binti DJARSA
2. TATU JUHAETI binti DJARSA
melawan
1. MUSLICH JAENUDIN
2. ENDANG SUJANA, S.H
98 — 22
98 — 22
ALAM JAYA telah meninggal dunia,karena sakit stroke yang dideritanya, dimana tangankanannya tidak dapat digunakan dan almarhum ALAMJAYA adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang hidup seorang diri' tidak memiliki anak jugaistri. Dan semasa hidupnya hubungan antara AlmarhumALAM JAYA ~ dengan Penggugat tidak harmonis,dikarenakan percekcokan yang lebih kepada sikap paraPenggugat yang lebih serakah dan tamak, terhadapharta warisan ;4.
Bahwa benar TB ALAM JAYA telah meninggal dunia,karena sakit stroke yang dideritanya, dimana tangankanannya tidak dapat digunakaan dan almarhum ALAMJAYA adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang hidup seorang diri tidak memiliki anak jugaisteri. Dan semasa hidupnya hubungan antara almarhumALAM JAYA dengan Penggugat tidak harmonis,dikarenakan percekcokan yang lebih kepada sikappara Penggugat yang lebih serakah dan tamak terhadapharta ;.
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 31
72 — 31
dan patut;Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan makaperkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selamapersidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabarmempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damaitersebut tidak berhasil;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor142/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.Trk Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menggugat cerai.
Register : 17-03-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Psp Tanggal 24 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
Dengan demikian apa yangdikehendaki oleh maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian telah melampirkan persyaratan berupa izinHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/Pdt.G/2016/PA.Pspperceraian dari pejabat yang berwenang
Register : 22-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1738/Pdt.G/2018/PA.Tmk Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
13 — 7
Karenanya berdasarkan surattersebut haruslah dinyatakan terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR juncto Pasal 26 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datangmenghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkanketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dantidak
Register : 01-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0315/Pdt.G/2019/PA Bb Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 12
14 — 12
Putusan Nomor 0315/Padt.G/2019/PA BbBahwa sehubungan dengan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan perceraian di Pengadilan, maka Pemohon pun telahmelampirkan surat keputusan pemberian izin dari pejabat yang berwenangdengan Nomor 879/679/2019, yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati ButonTengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 16 Juli 2019;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agarberpikir Kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon
Register : 02-11-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Plk Tanggal 14 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 2
13 — 2
Pik.patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkanke Majelis Hakim Surat keterangan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh DirekturRumah Sakit Umum Daerah Kasongan dengan Nomor 445/998.3/TURSUD/IX/2015 tanggal 16 September
Register : 07-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 174/Pdt.P/2020/PN Bnr Tanggal 17 September 2020 — Pemohon:
AGUS SETIYANTO
89 — 10
AGUS SETIYANTO
89 — 10
Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaPemohon dan nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertulis pada AktaKelahiran Pemohon yang bernama AGUS SETIYANTO dan Nomor 3304LT120720130034 tertanggal 12 Juli 2013, nama Pemohon tertulis danterbaca AGUS SETIYANTO dan nama orang tua (ayah) Pemohon tertulisdan terbaca PARYONO PARJI, dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjaditertulis dan terbaca AGUS dan nama orang tua (ayah) Pemohon menjaditertulis dan terbaca PARYONO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 23-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 18-03-2017
Putusan PA BUOL Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Buol Tanggal 8 Februari 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
14 — 14
14 — 14
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiPengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harusdilaksanakan mediasi, akan tetapi karena pihak Termohon tidak pernah hadirke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum tahapan persidangan lebih lanjut, Majelishakim telah memeriksa Surat Izin Cerai Pemohon, karena merupakanpersyaratan administrasi bagi yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-11-2016 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 1291/Pdt.G/2016/PA.Btl Tanggal 8 Juni 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
14 — 2
14 — 2
mengajukan kesimpulan secara lisanyang intinya tetap pada keinginan mereka masingmasing dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1354/Pdt.G/2019/PA.Bks Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
11 — 3
Nomor 01 tahun 2016, upaya perdamaianmelalui mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernahmenghadap ke persidangan.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugatmengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak enam tahun yang
Register : 28-08-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 2135/G/2017 Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat
Tergugat
9 — 3
9 — 3
dansesuai dengan maksud PERMA No.1 tahun 2016, Ketua Majelis telahmenunjuk salah seorang mediator dari kalangan non hakim bernamaDrs.A.dam Murtagi, MH dan berdasarkan laporan dari mediator mediasi telahdilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengandemikian ketentuan aquo telah terpenuhi;Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan atas PeraturanPemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 pasa 3 ayat (1) menyebutkan ....bagi Pegawai Negari Sipilyang
Register : 26-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 569/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt Tanggal 22 September 2020 — Pemohon:
1.DARMADI
2.HALIM BUDIMAN
3.HAMDANI BUDIMAN
4.HANDAYANI
24 — 6
1.DARMADI
2.HALIM BUDIMAN
3.HAMDANI BUDIMAN
4.HANDAYANI
24 — 6
Brt.10.Ad.12.Bahwa selama mendiang orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinanbaik secara adat Konghucu, perkawinan tersebut belum pernah dilaporkan atautidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang untuk itu sebagai perkawinan yang sah menurut hukum;Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena ketidaktahuan mendiangorang tua Para Pemohon yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa perkawinanitu sah menurut hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Catatan
Register : 13-06-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pbr Tanggal 20 April 2017 — Pemohon
16 — 8
16 — 8
Bahwa terhadap bukti P.8, membuktikan bahwa almarhum SyahiddinBadroen sebelum meninggall dunia berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat Terhitung Mulai Tanggal 14 Januari 2013;. Bahwa berdasarkan bukti P.2, ayah kandung dari kedua anak tersebut telahmeninggal dunia pada tanggal 04 September 2012 atau 4 (empat) tahun 5(lima) bulan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;.
Register : 12-06-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 26/PDT.P/2014/PN.WNS Tanggal 14 Juli 2014 — 1.WARSOYO, S.Pd
2.PUJI RAHAYU, S.Pd
102 — 36
102 — 36
Pemohon dengan ikhlasuntuk mengangkat anak angkat tersebut dalam kehidupan rumah tangganyamengingat Pemohon PEMOHON Il sudah tidak bisa memiliki keturunan karenasudah dilakukan operasi pengangkatan kandungan dan pengakatan anak tersebutdilakukan demi kesejahteraan anak di masa yang akan datang;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon mengemukakanbahwasannya mereka mampu untuk merawat dan membiayai kebutuhan anakangkatnya mengingat saat ini para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-05-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 02-09-2012
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 144/Pdt.G/2012/MS-Lsm Tanggal 2 Juli 2012 — Abdul Haris bin M. Yacob vs
Helida Hanani binti Zainul Marius
33 — 10
33 — 10
KemudianPemohon ingin memastikan siapa lakilaki yang duduk dengan Termohon,Halaman 2 dari 11Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2012/MS.LsmPrimer :setelah melihat dari dekat ternyata lakilaki itu adalah Pratu Muntahar,kemudian Pemohon mengajak Bribtu Basri, Bribtu Marzuki dan seorang sipilyang bernama Man dan bersama masyarakat Meunasah Mesjid untukmenangkap Termohon dengan seorang lakilaki (pratu Muntahar) yang bukanmuhrimnya;Bahwa sejak kejadian itu maka terjadi pertengkaran yang begitu hebat antaraPemohon
Register : 20-02-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Srp Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 25
43 — 25
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Upload : 05-11-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA
59 — 38
59 — 38
., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab.
,M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Register : 13-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
187 — 84
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
187 — 84
mendalilkan bahwa sejakPutusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugattidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugatmerasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif;Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmembuat Keputusan pada poin b yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252 Putusan Perkara No. 48/G/2019/PTUNJPR Halaman 40Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Selain itu, persyaratan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil yang ditentukan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan namun tetap eksis hinggapada saat pemberhentiannya dapat ditetapbkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhibahkan sekalipun tindak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
kelalaian Tergugat yang tidak mentaati PeraturanPerundangundangan yang berlaku pada saat itu, yaitu sejak adanya PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telahterbukti secara sah melakukan tindak pidana yang secara hukum merupakan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,namun kelalaian Tergugat tersebut tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 252Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-02-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA.Tmk Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
5 — 3
Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokatprofesional:Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang