Ditemukan 1270 data
83 — 8
22.00 WIB tukang pengumpul rekapan yaitu PENDISARAGIH (Belum tertangkap) datang untuk mengambil rekap nomor tebakanyang dipasang atau dibeli pemain dari terdakwa, selanjutnya pada pukul 23.00WIB nomor judi toto malam (tolam) dikeluarkan oleh Bandar judi tebak nomortolam yaitu ARMAN (Belum tertangkap), dalam melakukan perjudian jenistolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untukmerain kemenangan, sehingga pemain membeli nomor toto malamberdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
1.MUHAMAD RAMLI USWANAS Sebagai Direktur CV. FATAGAR
2.LA SYARUDDIN ODE SADIKI Sebagai Direktur CV. SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
8.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
9.Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak cq, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak
10.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik
11.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Perdagangan dan Perindus
241 — 39
Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai KetuaMA) menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cli586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:hitos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
96 — 19
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA Sjmempermasalahkan kalau itu memang jalan yang terbaik untukPenggugat dan Tergugat.Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada jawaban Tergugat diatas,maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksanaberkenan memberikan putusan yang seadiladilnya sesuai denganperaturan yang berlaku;Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengangugatan Penggugat;Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan
24 — 2
Bahwa Termohon Konvensi membenarkan semua ulasan positapermohonan Termohon.Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Trp.2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena saatini Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain danmeninggalkan Termohon.3. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, makaTermohon akan mengajukan rekonvensi.ll. Dalam Konvensi1.
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
72 — 29
Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan
230 — 58
SOESI/LO ulasan pasal55 KUHP penerbit POLITEIA Bogor);Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pelakudalam perkara ini adalah 2 (dua) orang yakni RAHMAD dan PEPE denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan masingmasingpelaku telah melakukan perannya masingmasing yakni RAHMADmengambil HP dari tangan korban, sedangkan PEPE berperan yangmengendarai motor yang digunakan untuk kabur, dan dari hasil tindak pidanayang dilakukan akan di pergunakan untuk keperluan pribadinya RAHMADBUDIANTO
14 — 1
Istri mana yang relaSuaminya berbuat selingkuh mengakibatkan sampaimelupakan anak, setelah itu saya mengetahui ternyataSuami telah murtad keluar dan pindah agama, yang dulumenganut agama Islam sekarang tidak tahu, karenaSUTOPO sendiri didepan keluarga besar saya;Dengan ulasan diatas apabila saya benarbenar akandiceraikan, Saya mengajukan beberapa tuntutan sebagaiberikutHAK ANAK ASUH selama anak masih hidup jatuh kepada istri(ibunya) serta keluarga dari Saya; Untuk TUNJANGAN TERTUNDA bagi anak dalam
SUGANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Bintuni cq Kepala Kepolisian Sektor BAbo
87 — 52
.; Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangPutusan Perkara No: 01/Praperadilan/2018/PN Mnk. 13Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan
yang tidak sah; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapatdibatalkan,; Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
menurut ketentuan peraturan perundangundangan atausurat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.; Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkankeahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi dan padanya; 0 Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi darialat pembuktian yanglain.; Berdasarkan ulasan
14 — 2
dan hutang di Bank Harian 3 juta Penggugat sendiri yang ditagih,dengan banyaknya hutang Tergugat dan tidak bertanggungjawabmengembalikan; Bahwa puncaknya terjadi bulan Desember 2019, akhirnyaPenggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang 9 (Sembilan) bulanlamanya; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan,namun tidak berhasil;Bahwa dalan persidangan Tergugat juga menyampaikan kesimpulansebagai berikut: Bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Tergugat tetap berpegangteguh pada jawaban dan ulasan
14 — 0
yang paling pokokmendidik anak saya yang menginjak remaja karena saya pribadi kurang memahamikarakter seorang perempuan, dengan segala kekurangan seorang ayah yang merangkapjadi seorang ibu, dengan melakukan segalanya, memasak, menjaga, mendidik, mencariuang / nafkah sebisa mungkin, kalau saya dikatakan kurang memberi nafkah sedangkandia berada di luar negeri, untuk ini saya mohon ada saksi yang menguatkan ini, saya masihpunya laporan pekerjaan saya selama ditinggal isteri saya ;Demikian sedikit ulasan
193 — 215
Atja Sondjaja, SH dalam ulasan hukumnya yang bedudul"Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Geldschieters Ordonanntie1938, yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VNo. 49 Edisi Oktober 1989, juga berpendapat, sebagai berikut:"Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana kalau si pelepasuang/kreditur itu bukan badan/lembaga keuangan melainkan orangperorangan (individu) biasa ?
Bahwa ulasan hukum H.
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini benarbenar tercermin rasa keadilan yang hakiki/yangsesungguhnya yang beralaskan kebenaran hukum ;Bahwa adapun pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding tersebut seluruhnya tidakberalaskan kebenaran hukum atau telah memihak kepada TermohonKasasi atau telah melanggar Azas Hukum Audi Et Alteram Partem atautelah salah menerapkan hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum ataukeputusan yang demikain haruslah dibatalkan dengan alasansebagaimana terdapat pada ulasan
47 — 5
porsihasil penjualan dibagi sesuai hak yang telah ditentukan oleh hukumIslam yang berlaku untuk masingmasing ahli waris;Bahwa untuk kepentingan semua ahli waris dank arena gugatan aquodidasarkan pada buktiobukti yang autentik, maka dimohonkan dalamputusan aquo dapat dilaksanakan terlebin dahulu, meskipun adaupaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbar bij vorraad);Bahwa dengan demikian sah dan berdasar hukum gugatan aquodiajukan oleh Penggugat dan dikabulkan seluruhnya;Maka berdasarkan seluruh ulasan
Boiolifu Gowasa
Termohon:
Pemerintah RI Cq.Kapolri, Kapda Sumut, Kapolres Nisel
39 — 11
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanAQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :o Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahoO Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Gunungsitoli yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Drs. IKSAN NAZIR, S.H. Bin TUHA
Termohon:
Kepolisian Daerah Bengkulu
79 — 46
Bahwa, apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi/Penggugat menyatakan tidak setuju dan tidaksependapat serta tidak dapat menerima pertimbangan hukum PengadilanTinggi Surabaya dalam putusan perkara a quo yang pada pokoknyamenganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk sudah benar dansudah tepat secara yuridis dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Surabayamenyetujui dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut ;Bahwa setelah mempelajari dan mencermati isi atau amar putusan perkaraPengadilan Tinggi Surabaya a quo ternyata dalam ulasan
14 — 11
Pemohon akan memberikan biaya idah kepada termohon sesuai dengankesanggupan pemohon sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) /hari salama 3 bulan IO hari yg dibayarkan sekaligus dengan jumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupian) dan memberikan hadiah mud'ah kepadatermohon yang tidak pemohon sebutkan di ulasan ini yang akan di berikankepada termohon langsung di depan sidang.Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Dupliksecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;Dari
113 — 51
ataupemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dankewajiban suami. istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 joKompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak 5(c) Atau karena nersetuiuan atau nerianiian ia waiih memberikan kehidunan nerawatanatau pemeliharaan kepada orang itu. apabila ada perjanjian atau persetujuan yangharus dipenuhinya:(d) Berdasarkan ulasan
50 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Penggugat, dasar pengenaan sanksi yangseharusnya diperhitungkan adalah total nilai uang muka saja yang diterimapada akhir Tahun 2006 dengan ulasan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda sesuai Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Menurut TergugatBahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan menetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah
32 — 8
sebagaipemenang dalam permainan judi tersebut maka pihak bandar membayar uang kepada pemainyang memenangkan permainan judi tolam tersebut, sedangkan apabila angka tebakan nomoryang dipasang oleh pemasang tidak kena atau tidak keluar maka uang dari hasil yang dipasangoleh pemasang akan menjadi milik bandar, dalam melakukan perjudian jenis tolam tersebutbersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan, sehinggapemain membeli nomor tolam berdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan