bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempattinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seoranganak; bahwa sejak 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberinafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering marah bahkanmemukul Penggugat; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejkDeember 2017; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan

; bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut mendesak untukdilaksanakan karena anak Pemohon 12 bulan yang lalu sudah dilamar calon suami anakPemohon;e bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk nikah ;e bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga begitujuga dengan calon suami anak Pemohon sudah pantas menjadi Bapak rumah tangga ;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan ;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

ada halangan kawin menuruthukum Islam maupun peraturan perundangundangan; bahwa sampai saat ini, Pemohon dan Pemohon II dikaruniai .... orang anak ; bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi,tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidakpernah keluar dari agama Islam; bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehinggapara Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya danmenyampaikan simpulan

dengan calon isterinya tersebut mendesakuntuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah bertunangan tahun yang laludan sudah erat hubungannya dengan calon istrinya bahkan sudah hamil 4 bulan ;bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk nikah;bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi bapak sekaligus kepala rumahtangga begitu juga dengan calon istrinya sudah pantas menjadi ibu rumahtangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

Ketetapan Pajak Kurang Bayar terkait,(6) Fotokopi Kontrak Perjanjian Jual Beli Program 4 set, (c) Fotokopi KreditPajak Masukan 1 set, (d) Fotokopi Pajak Keluaran 3 lembar, dan (e)Fotokopi SPT Masa PPN Bulan Oktober sampai dengan Desember 2005;Bahwa dengan surat Nomor: KEP1066/WPJ.06/2010 tanggal 16 Desember2010 keberatan Pemohon Banding ditolak;Bahwa sehubungan dengan kronologis permasalahan tersebut di atas,Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagaiberikut:1.Bahwa pendapat dan simpulan

dijodohkan orang tua masingmasing sehingga tidak ada rasasaling mencintai; Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkanmereka telah berpisah selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudahtidak saling kunjung mengunjungi; Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidakberhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;Bahwa selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan cukupdan tidak mengajukan bukti lagi.Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan simpulan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukumnamun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hakdalam unsur in bersifat melawan hukum formmil sedangkan elemen melawanhukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum mateniil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antarafrasa

afwizgheid vanallematerielewederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis,antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainyasehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan,yaitu mendekati keadilan sosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yangtidak hanya mementingkan keadilan undangundang (legal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan

Walaupun tanpahak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namunsebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapatberarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kataatau yang terletak di antara frasa tanpa hak

Walaupun tanpa hak pada umumnyamerupakan bagian dari meawan hukum namun sebagaimana simpulan angka1 di atas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan UU RI No.35 Tahun2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteriyang berarti elemen tanpa hak dalam unsure ini bersifat melawan hukum formilsedengkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil danmelawan hukum metriil.Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atauyang terletak di antara

Adanya upaya untuk menghambat pihak kami PT.Conbloc Indotama Surya untukmelakukan upaya keberatan, maupun dalam melakukan banding atas SKP, sepertimisalnya berkas Closing Conference selama ini tidak pernah disampaikan olehPihak Fiscus kepada WP mungkin karena pihak fiscus lupa atau memang sengajatidak disampaikan (disembunyikan); Simpulan dan Permohonan Peninjauan Kembali :A.

Simpulan :Dari dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dan alasan PengajuanPermohonan PK serta kronologi prinsip terjadinya Sengketa pajak PT.

perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkanTergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah selama 1tahun 7 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernahmemberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidakpula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada; Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugatmenyatakan tidak keberatan ;Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan simpulan

Jikaargumentasi Penggugat tersebut dikaji dari prespektif logika hukum antarapremis dengan simpulan tidak berkorelasi, untuk lebih jelas Tergugat akanpaparkan sebagai berikut, frasa Keputusan Tergugat di atas, mengabaikanAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (sebagai premis) kemudiandiikuti dengan kata karena (sebagai copula) dan frase karena Tergugatdalam mengambil suatu Keputusan tidak berpedoman kepada peraturanperundangundangan dan peraturan menteri (simpulan).

pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinyatersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anakPemohon sudah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dantelah dilamar calon suami anak Pemohon;bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak adahalangan untuk nikah;bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi istrisekaligus ibu rumah tangga begitu juga dengan calonSuami anak Pemohon sudah pantas menjadi Bapak rumahtangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohonmembenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

bulan;e bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinyatersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anakPemohon sudah hamil 6 bulan dan telah dilamar calonSuami anak Pemohon;e bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak adahalangan untuk nikah;e bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi istrisekaligus ibu rumah tangga begitu juga dengan calonSuami anak Pemohon sudah pantas menjadi Bapak rumahtangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohonmembenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

berumur 15tahun 2 bulan;e bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinyatersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anakPemohon 1 bulan sudah dilamar calon suami anakPemohon;e bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak adahalangan untuk nikah;e bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi istrisekaligus ibu rumah tangga begitu juga dengan calonSuami anak Pemohon sudah pantas menjadi Bapak rumahtangga;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohonmembenarkan;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

Jika argumentasi Penggugat tersebutdikaji dari perspektif logika hukum antara premis dengan simpulan tidakberkorelasi, untuk lebih jelas Tergugat akan paparkan sebagai berikut, frasaKeputusan Tergugat di atas, mengabaikan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (sebagai premis) kemudian di ikuti dengan kata karena (sebagai copula) danfrasa karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepadaperaturan perundangundangan dan peraturan menteri (simpulan).

yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteriatas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainyang berwenang berdasarkan UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakanbagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan

di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN PinTahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkanelemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawanhukum materiil;Berdasarkan simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antarafrasa tanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2

dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan daripihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BadanPengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkanPts. 93/Pid.Sus/2015/PN.Met.Hal. 18 dari 15 HalamanUndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.2 Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan

angka 1 di atas yang dimaksud tanpahak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin danatau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapatberarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antara frasatanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasatersebut berdiri sendiri (bestanddeel),

), dengan melihat aspek filosofis dan aspeksosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lainsebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensiPts. 171/Pid.B/2011/PN.BUHim19dari 27 Halamankeadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moraljustice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undangundang (legal justice)belaka ;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan

Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan MajelisHakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa Peninjauan Kembali inisebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo (halaman4648) antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa dalam konteks sengketa ini, Majelis tidak sependapat denganTerbanding dikarenakan simpulan Terbanding didasarkan padahasilanalisis dengan ilustrasi yang tidak tepat bahkan bertentangan denganketentuan yang diatur dalam UndangUndang PPN, dengan uraiansebagai berikut

pengenaan PPN, maka menurut Terbanding PPNMasukan yang terkait dengan kebun yang menghasilkan TBS tidakdapat dikreditkan;Bahwa menurut Majelis, pendapat Terbanding tidak sesuai bahkanbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndangPPN, karena penyerahan TBS dari Unit Kebun kepada UnitPengolahan yang keduaya dimiliki oleh Pemohon Banding bukanmerupakan penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalamketentuan yang diatur dalam Pasal 1A huruf d dan Pasal 4 UndangUndang PPN;Bahwa dengan demikian simpulan

Terbanding yang didasarkan padaasumsi atau pendapat yang bertentangan dengan UndangUndangPPN, maka simpulan Terbanding tersebut juga tidak sesuai ataubertentangan dengan UndangUndang PPN;Bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Terbanding mengabaikanprinsipprinsip dasar kesetaraan dan kesebandingan, karena yangdibandingkan adalah dua Wajib Pajak yang sangat berbeda karakterdan kegiatan usahanya;Bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah industripengolahan kelapa sawit secara terintegrasi sehingga

yang dijualadalah CPO dan Kernel, sedangkan Wajib Pajak yang dijadikanpembanding mempunyai kegiatan utama perkebunan kelapa sawitsehingga yang dijual adalah TBS;Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwapembandingan dua kegiatan yang berbeda (tidak sebanding), tidakdapat dipaksakan untuk menarik suatu simpulan seolaholah yangdibandingkan tersebut adalah setara atau sebanding, dengandemikian Majelis berpendapat simpulan Terbanding sangat bias atautidak jelas;Bahwa berdasarkan memori penjelasan

tempattinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selamaitu antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah berkomunikasisebagaimana layaknya suami istri yang baik;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi yang diajukan oleh termohontersebut, pemohon telah membenarkannya, sedangkan termohon telahPutusan No. 952/Pdt.G/2019/PA Kal.7membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, dan selanjutnyapemohon menyatakan sudah mencukupkan buktibuktinya;Bahwa terakhir, pbemohon mengajukan simpulan

Sedangkantermohon mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalah termohon tidakmau dicerai oleh pemohon.