Ditemukan 4983 data
12 — 0
Surat Pernyataan Tidak Merupakan Pasangan Sejenis tanggal 2710.id.12.13.April 2018, yang telah dinazagelen (P. 9);Surat Pernyataan Belum Pernah Melahirkan Dan Memiliki Anaktanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 10);Surat Pernyataan Berpenghasilan Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri nomor 112242Desa Lohsari Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanbatuSelatan tanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 11);Surat Pernyataan Orang Tua Kandung
MUHAMAD FAUZAN HELLYO SABARA
27 — 6
NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahanNama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama MOCHAMAD FAOZAN HS Nomor 6336/DIS/2001 tanggal DuaPuluh Delapan Agustus Dua Ribu Satu tertulis dan terbaca MOCHAMADFAOZAN HS dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMADFAUZAN HELLYO SABARA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
77 — 22
Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang sering berpindah tugas diluar daerah, maka Penggugat telahmeminta orang tua (Ayah dan Ibu) yaitu) FRANSICUS XAVERIUS REPI(alm) dan RUTH TIELUNG (alm) untuk tinggal dan menjaga tanahtersebut sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2003 ; + BahwaPemegang Sertifikat (JOHANNIS REPI) ~ pada saat penerbitansertifikat objek sengketa tersebut, tidak bertempat tinggaldiatas tanah yang dikuasai Penggugat ;.
55 — 16
ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Him 7 dari 17 Him Putusan Nomor: 361/Pdt.G/2020/PA.BukMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 25November 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
18 — 1
Mr.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secarakeseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh isterinya tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan belum mendapatkan Surat Keterangan Melakukan Perceraiandari
UDIN PRIBADI SABILLULOH
25 — 5
Banjarnegara untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis padaAkta Kelahiran Pemohon yang bernama UDIN PRIBADI SABILLULOH Nomor3304LT170120190059 tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belastertulis dan terbaca UDIN PRIBADI SABILLULOH dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca UDIN PRIBADI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
206 — 32
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
23 — 5
ini dapat dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi maksuddan tujuan petitum Permohon sepanjang mengenai perintah kepada Pemohon untukmelaporkan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipilbaru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulisredaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon, danPejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
74 — 46
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkut berdasarkan Surat Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 821.2/18/11 tanggal 22 Nopember1980;. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuansebagaimana diperyaratkan oleh:a.
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Pemenintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Perpanjangan batasusia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan 60 (enam puluh) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
24 — 12
Halaman 13Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminalapapun,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5.502.999,00, sehinggadipandang cukup mampu untuk membiayai anak angkatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi
1.I Wayan Mertadana
2.II. Ni Komang Wati
38 — 24
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwaperubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksanatersebut;5.
11 — 0
Sda.Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 22 April 2014 pokoknyamenyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidangandengan tenggang yang cukup ternyata Termohon tetap belum memperolehsurat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat maka Majelis Hakimmemperingatkan Termohon akan sangsisangsi bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari Pejabat namun Termohon
24 — 9
No. 0099 /Pdt.G/2015/MS.MboMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.
122 — 17
Alat bukti P.3tersebut hanyalah sebagai syarat formil bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan cerai. Dalam hal ini Majelis Hakim tidakterikat dengan ada atau tidak adanya syarat formil sebagaimana dimaksudHalam 12 dari 17 halaman Pts.
62 — 8
Pasal 143(1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di mukasidang, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh Surat Izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Pemohon
21 — 10
memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, olehkarena itu untuk melengkapi Putusan Pengadilan Agama tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya seperti yangakan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasar Surat permohonan Pemohon dalamperkara Konvensi dan pengakuan Penggugat/Termohon serta Tergugat/Pemohon, pekerjaan Tergugat adalah Swasta, bukan Pegawai Negeri Sipil,dan bukan pula Pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
25 — 21
., M.H.dari Pengadilan Agama Kotabaru, namun tidak juga berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian,dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di PengadilanAgama Kotabaru;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, wajid memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagaiPenggugat/Pemohon atau
112 — 39
seorang suami yangseharusnya mendampingi Penggugat dalam menjalankan bahtera rumahtangga mereka, juga memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat danTergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumahtangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraanmaterial dan spritual;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di depanpersidangan 4 diketahui bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 10
73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaSengeti memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Penggugat telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPenggugat, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang