Ditemukan 1405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-08-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 27/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. ADENG SAPAAT; 2. Ir. M. NOOR SYAIFULLAH; 3. SUHAERY AFFANDIE EDWIN; 4. Drs. H. ROHADI; 5. TEGUH RONOWIJAYA; 6. WAHYU WIDAYATI; 7. SUNARNO; 8. SRI SULASIH; 9. ALAMSYAH; 10. AGUNG KURNIAWAN; 11. FITRI SUHARTINI; 12. MUHAMMAD KOEHAR; 13. M. NASIR; 14. AF SUNARDI MIHARDJA; 15. DAMAI HARI LUBIS, S.H.,M.H. 16. JUMIN; L A W A N 1. PT. JAYA REAL PROPERTY,TBK / JRP, 2. Ir. WIJAYA TANOTO, 3. 3. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubenur Propinsi Banten Cq. Walikota Tangerang Selatan Cq. Dinas Tata Kota, Bangunan Dan Permukiman Kota Tangerang Selatan. 4. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubenur Propinsi Banten Cq. Walikota Tangerang Selatan Cq. Camat Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan Cq. Lurah Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
163111
  • Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) Atas Tanah Nomor: 593/184Ag. /1995 tertanggal 27121995 antara Leman Bin Sanih selaku PihakPertama dengan PT.
    Paku Jaya Perkasa selaku Pihak Kedua ;Bahwa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) Atas Tanah ini untukmembuktikan: Bahwa, di lembar pertama pada huruf a dalam SPPH tersebutditerangkan Leman Bin Sanih selaku Pihak Pertama adalah yangberhak penuh atas sebidang tanah adat yang tercatat dalam Girik CNomor: 1259, Persil 59 yang luasnya 1.655 m2 ; Bahwa, pada huruf C dalam SPPH tersebut juga diterangkan LemanBin Sanih selaku Pihak Pertama menyatakan melepaskan hak atasHal. 29 dari 65 hal. Put.
    Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) Atas Tanah Nomor: 593/164Ag. /1995 tertanggal 27121995 antara Murdanih Bin Salim selaku PihakPertama dengan PT.
    Paku Jaya Perkasa selaku Pihak Kedua (BUKTI T4);Bahwa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) atas tanah ini untukmembuktikan: Bahwa, di lembar pertama pada huruf a dalam SPPH tersebutditerangkan Murdanih Bin Salim selaku Pihak Pertama adalah yangberhak penuh atas sebidang tanah adat yang tercatat dalam Girik CNomor: 1259, Persil 59 yang luasnya 1.655 m2 ; Bahwa, pada huruf C dalam SPPH tersebut juga diterangkanMurdanih Bin salim selaku Pihak Pertama menyatakan melepaskanhak atas tanah tersebut kepada
    No. 27/PDT/2017/PT.BTNSurat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) Atas Tanah Nomor: 593/184 Ag./1995 tertanggal 27121995 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH)Atas Tanah Nomor: 593/164 Ag. /1995 tertanggal 27121995, maka PT.Paku Jaya Perkasa adalah pihak yang berhak atas tanah adat yang tercatatdalam Girik C Nomor: 1259, Persil 59 dan Girik C Nomor: 1548, Persil 59 ;Dengan demikian PT.
Putus : 22-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Kdr
Tanggal 22 Mei 2017 — - Almanah
263
  • Bahwa Pemohon selain Kutipan Akta Kelahiran telah memiliki data yanglain sebagaimana tersebut pada:Hal I dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Kdr Surat Keterangan Nomor 471.03/158/419.112/2017 sebagai penggantiKTPel atas nama Amanah, lahir di Kediri tanggal 1 Juli 1949; Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/1976 atas nama Seger Muchlas danAlmanah yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1976 oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri; Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) pada tanggal 16 Februari
    Menetapkan namanama Pemohon yang tercantum dalam data dibawah ini : Surat Keterangan Nomor 471.03/158/419.112/2017 sebagaipengganti KTPel atas nama Amanah, lahir di Kediri tanggal 1 Juli1949;Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Kdr Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/1976 atas nama Seger Muchlasdan Almanah yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1976 olehKantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri; Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) pada tanggal 16 Februari2010 atas nama Pariyem, alamat
    bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat, berupa :1 Bukti P1 : Foto copi Surat Keterangan Nomor471.03/1580/419.112/2017 tanggal 15 Maret 2017;2 Bukti P2 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3571031505060400,atas nama Kepala Keluarga Almanah;3 Bukti P3 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571LT2604201 70001;4 Bukti P4 : Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/1976 atasnama Seger Muchlas dan Almanah;5 Bukti P5 : Fotocopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH
Putus : 07-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/Pdt/2020
Tanggal 7 April 2020 — RUSNA binti AMAT ASIS VS DESWIANAH binti HUSNI TAMRIN
28997 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dikuasaiTergugat, dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan sawah Deswianah 62,40 meter, sebelah selatan berbatas dengan siring 67,5 meter, sebelah timur berbatas dengan siring dan kebun Balaman 4,30 meter, sebelah barat berbatas dengan Samia 18 meter,adalah sah milik Penggugat:Menyatakan sah dan berharga: Surat Keterangan Hibah menurut adat tanggal 29 Mei 2008: Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/III/UL/X1I/2013/SPPH
    Menyatakan sah dan berharga: Surat Keterangan Hibah menurut adat, tanggal 29 Mei 2008; Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/III/UL/XI/2013/SPPH,tanggal 2 November 2013:Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2020 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor590/065/SPRDK/X1/2013, tanggal 2 November 2013;4.
Register : 22-08-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sdr
Tanggal 5 September 2023 — Pemohon:
IRAH BINTI MOHAMMAD BASRI
150
  • Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama Ayah Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 231912335 yang semula tertulis SAHIRA, anak dari ayah bernama LANENG, lahir di CARAWALI, 02 Mei 1966, menjadi IRAH BINTI MOHAMMAD BASRI, anak dari ayah bernama MOHAMMAD BASRI, lahir di RAPPANG, 02 MEI 1970;
3.
Memerintahkan pada Pemohon melaporkan salinan penetapan ini pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidrap atau instansi terkait lainnya untuk segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini, merubah data SPPH Pemohon, menurut aturan tentang perubahan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;