RI Nomor 45 Tahun1990 romawi VIII angka 2 dinyatakan PNS wanita yang menjadi isterikedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidakhormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980. 2202222 2nn nn nn nnn anne nn nne nananBahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima Tunjangan suamisecara tidak sah dan kemudian digunakan untuk kepentinganpribadinyatelah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (6) PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 (2)b. 7.

., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan dicerai oleh suami (Sebagai Termohon) harus terlebin dahulumemperoleh surat keterangan dari pejabat atasannya, selamalamanya 6(enam) bulan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984tanggal 17 April 1984, akan tetapi sampai 6 (enam) bulan berlalu SuratKeterangan dari pejabat atasan Termohon tidak juga turun, maka oleh MajelisHakim proses persidangan dilanjutkan;Menimbang

Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 14PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilmengapa hingga melakukan kumulatif selama 4 tahun (penjelasanPasal 14 No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dimaksud dengan dihitung secara kumulatif sampai denganakhir tahun berjalan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukandihitung mulai Januari sampai dengan bulan Desember tahun yangbersangkutan), logikanya adalah jika benar Penggugat tidak bekerja/ tidak masuk kerja lalu mengapa

Berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku.Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo(Bukti P1 identik Bukti T1) di dasarkan pada Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;e.

karenadipidana penjara; vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf bMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang

RuangPembina Tingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adilkarena Keputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadaHalaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.BDGkepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor :153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

Ruang PembinaTingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adil karenaKeputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153 /Kep / 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan

) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. ...Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;C. ...d. ...Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

yangmenyebutkan:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraiantersebut pada Instansi Pelaksana incasu Dinas Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang tetap untuk dicatat dalam register untuk itu ;Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipilyang

Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUNKPGdengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji PenataMuda (ill/a) dan ditempatkan pada Kantor DepartemenPenerangan Kabupaten TTU.

Wqw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesualPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Bahwa Keputusan a quo justru telah mencerminkan pelaksanaan asaskepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dikarenakan keputusan a quo mendasari dengantepat asas ketentuanketentuan yang termaktub dan khususnya dalamPasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2012Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pasal 2 PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor

Mks.maka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah diganti fotonya dengan foto diri terdakwa dalam mengikutiproses ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Hukum dan Hamdimana perbuatan terdakwa ini tidak dibenarkan dan tidak

permintaan terdakwa lalusaksi Wahyudi menyuruh terdakwa untuk ikut bimbingan guna moelihatkemampuan terdakwa dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluardan menyampaikan kepada saksi Wahyudi untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh saksi Wahyudi agar dapat lulusseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali mengikuti pertemuan bimbingan teskepada saksi Wahyudi guna menjawab soal soal Calon Pegawai Negeri Sipilyang

perkara,terlebin dahulu mempertimbangkan formalitas dari padaGugatan tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan iniadalah sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yangsedang menjabat sebagai Kepala Dinas di Gunung Sitoli;Menimbang bahwa sebagai seorang PNS (Pegawai NegeriSipil) untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkanketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPeraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil menurut Pasal 6 ayat 3 Seorang Pegawai Negeri Sipilyang

pada adanya surat pemerintahanatasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agardilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badanHalaman 49PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNkepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untukmenindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Repormasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteriterkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat Jambiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08Maret 2001 (Vide Bukti P7);2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SuratKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P8)3.

September2015 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakanbersalah Melakukan Korupsi secara bersamasama, dandijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).14.Bahwa dari ketentuan hukum perundangundangantersebut diatas, jelas secara nyata tidak ada mengenalatau tidak ada menentukan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, makamenurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

(b) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangaparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor. 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNo.17 tahun 2020 ;Obyek sengketa dibuat / diterbitkan Tergugat telah salah prosedurmemberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpapemberhentian sementara;Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 82BKDTahun 2020tertanggal 14

Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukanrapat koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut permasalahan hukum.4.

pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018. frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

berdasarkan ketentuan di atas karena perkara iniadalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim dapat menghukum pemohonuntuk menyerahkan kepada termohon berupa mutah dan nafkah iddah.Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah mutah dan nafkahiddah selama masa iddah yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, Majelismempertimbangkan berdasarkan kebutuhan termohon dan kesanggupanpemohon serta lamanya antara pemohon dan termohon hidup sebagai suamiisteri.Menimbang, bahwa pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipilyang

minimalpembuktian.Menimbang bahwa dari 2 ( dua ) orang saksi yangtelah memberikan keterangan di persidangan, MajelisHakim, telah mempertimbangkan pula bahwa keteranganketerangan tersebut, saling bersesuaian dan mendukungdalil dalil pokok permasalahan yang pada pokoknyasaksi saksi dari Tergugat menyatakan antara Penggugatdan Tergugat sudah berpisah lama, dan tidak hidupbersama dalam satu rumah tangga.Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkantentang alasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangtelah terbukti melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan Perbuatan Cabul,oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkantelah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h PeraturanPemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang

menanyakan tentang mobiltersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mengadaikan mobiltersebut pada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada Dinas Catatan Sipil KotaGorontalo ;Bahwa saksi dengan korban sudah tidak mengecek ke Dinas Tatakota KotaGorontalo untuk memastikan ada pemakaian mobil atau tidak di karenakansaksi sangat percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakankeluarga saksi sendiri dan juga Terdakwa merupakan Pengawai Negeri sipilyang