Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 — HARRI SUSATIYO, S.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Keputusan Gubernur Jawa TengahNo.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidakada klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu :bagian memutuskan menetapkan, tidak ada point yangmenyatakan apabila tidak ada keberatan, makakeputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belasterhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima surat keputusan ini .Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskanmenetapkan, terdapat point yang menyatakan
Register : 04-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 39-K/PMI-01/AD/IV/2013, 25-04-2013 Tanggal 25 April 2013 — PRAKA MAWARDI
31 — 16
31 — 16
Syarifuddin terjatuh ke arah kiri jalan tertimpa sepeda motornya.5 Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menghentikanmobilnya ke arah kiri jalan dan langsung turun dari kendaraan dan langsungmengangkat sepeda motor dan memindahkannya dekat rumah penduduk,selanjutnya melakukan pertolongan dengan menghentikan kendaraan orang sipilyang lewat di TKP kemudian memerintahkan Prada Darwan Syahputra (Saksi1)dan Prada Prima ikut membawanya ke RSUD Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwamengamankan
Register : 21-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 115/PDT/2021/PT KPG Tanggal 15 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
128 — 49
128 — 49
Pasal 8 ayat(1) Apabila perceraian terjadi atas Kehendak PegawaiNegeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/PDT/2021/PT KPGsebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dananakanaknya; (Vide Putusan halaman 11 dari 38halaman)(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) alah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertigauntuk anak atau anakanaknya; (Vide ptsan him 11. )(6) Apabila bekas Istri Pegawai Negeri = Sipilyang bersangkutan kawin
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 30
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 30
OBYEK GUGATAN:22222n nnn nnnnnnn ene eeeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Keputusan Bupati Dompu 814.2/101/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/340/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Idrus;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 08/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Juni 2015 — DADAN ABDUL RAHMANM S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
77 — 52
77 — 52
dan tindakan Tergugat iniadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat (2), a, b, cUndangundang Nomor : 5 tahun 1986.Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Tergugat terlalu berat, tidak menjunjungrasa keadilan karena dalam pertimbangan keputusan Tergugat maupun KeputusanMeneteri Agama Repubilik Indonesia in litis tidak mepertimbangkan kepentinganPenggugat bahwa Penggugat telah lama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PID.TPK/2016/PT KDI Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terdakwa : Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si Diwakili Oleh : PARULIAN NAPITUPULU, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian Butir E Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuankelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuaikeadaan yang sesungguhnya.2.
Register : 07-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA MANADO Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 28
40 — 28
Bahwa adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Percerain Bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara danabdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat padaumumnya; agar Pegawai Negeri Sipil atau pejabat dapat mentaatinormanorma atau aturanaturan perkawinan dan perceraian;4.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 PK/Pdt/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — HAMLI BADILLAH, S.T., IR. H. M. ZAINAL ARIFIN, M.T., vs. LANJAR, DKK
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Said Hasyim Syarif, bahwa bukti tersebut membuktikan halhalsebagai berikut:Bahwa apabila bukti tersebut diajukan pada tingkat Judex FactiPengadilan Negeri Tanah Grogot, maka gugatan tersebut akandikabulkan karena yang bersangkutan memang Pegawai Negeri Sipilyang punya otoritas untuk menyatakannya, dan yang bersangkutanikut memaraf segel dimaksud;Bahwa bukti baru (novum) tersebut membuktikan kesalahan dalampertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tanah Grogotdalam Putusan tanggal 21 Juli 2014
Register : 25-11-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1816/Pdt.G/2014/PA.Smd. Tanggal 3 September 2015 — Pemohon VS Termohon
43 — 14
43 — 14
6bulan kepada Pemohon untuk meminta ijin perceraian melalui atasannyasesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1983, akan tetapi atasan Pemohon tidakada memberikan jawaban terhadap permohonan ijin perceraian dari Pemohondan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resikoakibat bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohonseorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-06-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 — MUHAMMAD RUSTAN, SH VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sipil danmemperoleh kenaikan pangkat dari golongan II/b. menjadigolongan Il/c. serta setelah Penggugat membuktikan prestasikerja, dedikasi dan loyalitas kepada negara, merupakanwujud perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat;29.Bahwa menurut unsurunsur atau katakata yang terkandungdalam Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ternyata tidakdimaksudkan untuk secara otomatis (sertamerta)memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 4lembar, dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Rido LesmanaPurba Alias Rido dan selanjutnya Rido Lesmana Purba Alias Rido juga sudahmenyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya narkotikashabu yang diserahkan Rido Lesmana Purba Alias Rido langsung Terdakwamasukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;Bahwa pada saat Terdakwa baru membuka pintu depan rumah Terdakwa danTerdakwa terkejut dimana sudah ada beberapa orang yang berpakaian sipilyang
Register : 27-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 11-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Plk Tanggal 20 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.
Register : 10-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
Samingan, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Klaten
121 — 44
Samingan, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Klaten
121 — 44
Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN.SMG.dikutipsebagai berikut :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : Pasal 1 angka 3.Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah WargaNegara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secaratetap oleh Peyjabat Pembinan Kepegawaianuntuk menduduki jJabatan pemerintahan.
Register : 03-04-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 26 Juni 2014 — YAT OKTAFIANUS TIMO, S.Pd (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
122 — 56
122 — 56
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P1=bukti T1) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati segala ketentuan yangterkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak ada satupun ketentuan atau pasal yang mengaturtentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA BUOL Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Buol Tanggal 20 Januari 2016 —
24 — 16
24 — 16
50tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1)dan (2 ) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RepulikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasidinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-06-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 23 September 2013 — R. RIDHO;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
98 — 45
98 — 45
terlebih dahulu terhadap Penggugat dan sama sekalitidak ada hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;161718Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo (keputusanpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadapPenggugat) jelasjelas bukan merupakan suatu hukuman disiplin sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapimerupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-02-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
95 — 60
95 — 60
1979,khususnya diatur dalam Pasal 9 huruf a yang pada pokoknya menyatakan :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeriSipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, dan didalam Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
, T5,T3 dan terakhir adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T2), dan selanjutnyaberdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwaSemua Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlakusepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN (vide buktiT17), oleh karenanya mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BINJAI Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnj Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LIDYA RUTH PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL ALS RIZAL
31 — 8
LIDYA RUTH PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL ALS RIZAL
31 — 8
Sdr.DEDIBODANG pada sebuah kios Ponsel yang beralamat di Pasar kecil Sunggaltepatnya NAGA PONSEL dan kemudian Sdr.DEDI BODANG mengatakanuntuk Sdr.HENDRY datang kekios ponsel tersebut untuk mengambil uangHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnjhasil penjualanan kartu kartu Voucer tersebut dan kemudian Sdr.HENDRYpergi meninghgalkan terdakwa dan Sdr.YUS AMRI didepan rumahSdr.HENDRY dan tidak berapa lama kemudian tiba tiba datang tiga orangPolisi bersama dengan Sdr.HENDRY dengan mengenakan pakaian sipilyang
Register : 01-10-2010 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor PUT / 78 -K / PM III-17 / AD / X / 2010 Tanggal 31 Mei 2011 — Serma Yamsilma Pombu
65 — 38
65 — 38
Yuten koleba, ME bahwa putusan pengadilanyang sah harus ada tercantum atau di tuliskantelah berkekuatan hukum yang ttap baru biasMenimbangMenimbangMenimbangdiproses akte cerai oleh Disduk Catatan sipilyang bersangkutan tapi ternyata putusan tersebutbelum berkekuatan hukum tetap sehingga AkterCerainya dianggap batal.9. Bahwa perkawinan = antara Terdakwa denganSaksi 2 adalah sah karena dilakukan secara Agamapada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 di GerejaGKLB Imanuel Luwuk Kab.
Register : 03-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 348/Pid.B/2019/PN Tjb Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
1.RIYAN ALIAS EDI
2.AGUS SALIM ALIAS AGUS
82 — 9
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
1.RIYAN ALIAS EDI
2.AGUS SALIM ALIAS AGUS
82 — 9
Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Halaman 8 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN TjbBahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang