Bahwa, semasa hidupnya, sebelum pensiun sebagai karyawan padaPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), MOHAMAD ILJAS bersamaseorang isteri yang bernama Ny. Rr.

Kereta Api Indonesia (Persero)), merupakan suatuBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dariPerusahaan Jawatan Kereta Api sebelumnya (PJKA), sehingga modalTergugat (PT. Kereta Api Indonesia (Persero)) tidak berstatus sebagaiKekayaan Negara Yang Dipisahkan.Bahkan ketika terjadi pengalihan bentuk hukum dari Perusahaan Jawatan(PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM), kemudian menjadiPerusahaan Perseroan (PT.

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan :"Bahvwa segala hak dan kenajiban, perlengkapan dan kekayaan sertausaha dari Jawatan Kereta Api beralih kepada Perusahaan NegaraKereta Api".3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 61 tahun 1971, Perusahaan NegaraKereta Api (PNKA) dirubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), dimana pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan :Hal. 17dari 59 hal. Putusan No. 620/Pdt/2017/PT.DKI."

Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (PERJAN)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)".Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, mendudukkan TurutTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo sudah tidak relevan dan merupakangugatan yang salah alamat.Hal. 24dari 59 hal. Putusan No. 620/Pdt/2017/PT.DKI.8.

No.61 tahun 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA).Perubahan kembali terjadi pada tahun 1990 dengan PP. No. 57 tahun 1990status perusahaan jawatan diubah menjadi perusahaan umum sehinggaPJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka).Perubahan besar terjadi pada tahun 1998, yaitu perubahan status dariPerusahaan Umum Kereta Api menjadi PT. Kereta Api (Persero),berdasarkan PP. No. 19 tahun 1998.

Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2014yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal10 Juni 2014 dalam Register Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Bdg, telah mengajukan gugatansebagai berikut:1Bahwa Para PENGGUGAT adalah pensiunan dan atau janda pensiunan DepartemenPerhubungan, pegawai pada instansi / jawatan

Majalengka nomor 2,Bandung ;P6: Buku Tanah Hak Pakainomor 6/ Kelurahan Kacapiring, tertulisnama pemegang hak : DepartemenPerhubungan Republik Indonesia cqPerusahaan Jawatan Kereta Api ;P7: Peraturan PemerintahRepublik Indoneia nomor 61 tahun 1971tentang Pengalihan bentuk ~~ usahaPerusahaan Negara Kereta Api menjadiPerusahaan Jawatan (PERJAN) ;P8: Cuplikan PeraturanPemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentangHAK GUNA USAHA, HAK GUNAZl28293031323334353637BANGUNAN dan HAK PAKAI ATASTANAH ;P9: Cuplikan dari

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API berikut lampiran berupa Gambar SituasiNo. 316/1988.Menimbang, bahwa berikut akan ditelusuri apakah kekayaan PJKA beralihmenjadi kekayaan PT KAI ataukah tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1963dibentuk/didirikan PERUSAHAAN NEGARA KERETA API (PNKA), kemudianberdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Thun 1971., PERUSAHAAN NEGARAKERETA API (PNKA) berubah bentuk menjadi PERUSAHAAN JAWATAN

KERETAAPI (PJKA).Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) PP no. 61 Tahun 1971 pada pokoknyamenyebutkan bahwa: semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan pasiva Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) beralih kepadaPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun1990., Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) beralih bentuk menjadi PERUSAHAANUMUM KERETA API (PerumKA).Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) PP no. 57 Tahun 1990

pada pokoknyamenyebutkan: Besarnya modal Perusahaan (PerumKA) adalah sama dengan nilaiseluruh kekayaan Negara yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) pada saat dialihkan, kecuali prasarana pokok berupa jalan kereta api,perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi, dan tanahmilik daerah yang dipakai sebagai jalan kereta api.Menimbang, bahwa asset sebagaimana bukti T.dK/P.dR. 1.

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 61 Tahun 1971 tentang PengalihanBentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadiPerusahaan Jawatan (PERJAN) tanggal 15091963, jis PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 5/7 Tahun 1990 tentangpengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api tanggal 30101990, jis.

HENDRAWAN WISNU PURNAMA penggugat 1 (satu) adalah sebagaipenghuni yang menempati tanah dan rumah adalah sebagai cucu dariSOEWADI, pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yangsekarang menjadi P.T.

SUGIJANTO penggugat 5 (lima) menempati dan menguasai tanahdan rumah adalah sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (Persero).. SITI ZAENAB penggugat 6 (enam) menempati dan menguasai tanah danrumah sebagai anak dari almarhum IBRAHIM sebagai pensiunanPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi P.TKereta Api Indonesia (Persero)..

Penggugat 3 (tiga) adalah sebagai anak darialmarhum SUYOKO selaku pensiunan perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) yang saat ini menjadi PT.

SALEKAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan KeretaApi (PJKA) yang sekarang menjadi P.T Kereta Api Indonesia (persero).

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), yang terletak di JI.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), yangterletak di Jl.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), yang terletak diJI.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Jawatan GedungGedungNegara Daerah Semarang No.65.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977,Jawatan Gedunggedung membatalkan Surat Penunjukan danmenyerahkan kewenangan penunjukan kepada, Instansi PoldaJawa Tengah.

Semarang No.GS.12/2/15 tertanggal 1 Maret1977, dan Surat Keputusan Jawatan Gedunggedung Negara DaerahSemarang tersebut tidak memuat penyerahan kepemilikan;3.

Lampersari No,70 Semarang.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Jawatan Gedung Gedung NegaraDaerah Semarang nO. 65.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977, Jawatan Gedunggedung membatalkan Surat Penunjukan dan menyerahkan kewenanganpenunjukkan kepada instansi Polda Jawa Tengah , penyerahankewenangan penunjukkan kepada Penggugat didasarkan pada pasal 2dan 6 burgelijk Wening Regelling (BWR) Stbl 1934 Nomor 147 yangmenyatakan bahwa rumah Negeri Golongan II adalah rumah rumah yangdapat dianggap mempunyai hubungan yang

R.Soedarto Martosoejoso telah menempati di Jalan Lampersari No.63Semarang kurang lebin 40 (empat puluh) tahun berdasarkan SuratKeputusan Kepala Jawatan Gedung Gedung Negara daerahSemarang No.GS.12/10/18 tanggal 1 september 1971d. Ny.Amelia Kamar telah menempati di Jalan Lampersari No.63ASemarang kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun berdasarkanSurat Keputusan Kepala Jawatan Gedung Gedung Negara daerahSemarang No.GS.12/10/16 tanggal 1 september 1970.e. Dr .

Tergugat VImendalilkan orang tuanya menempati rumah tersebut atas ijin dari Dinas UrusanPerumahan Daerah Swatantra Jawa tengah pemiliknya adalah Jawatan GedungGedung Negeri Semarang.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Hermansyah Bin Supardin) terhadap Penggugat (Jawatan Afnani Binti Nurdin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tanggal 7 Juni2000, maka status TVRI berubah dari Direktorat Televisi/Yayasan Televisi Rlmenjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Untuk melaksanakan PeraturanPemerintah tersebut diatas masih memerlukan struktur organisasi dan tatakerja untuk mendukung pelaksanaannya, sehingga dengan menjadi Perjantidak serta merta Tergugat (PT.

Bahwa, dengan perubahan status tersebut, maka Direksi PerusahaanJawatan TVRI menindaklanjuti dengan pembentukan organisasi dan tatakerja Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia melalui KeputusanDireksi Perusahaan Jawatan TVRI Nomor 001/KPTS/DIREKSI/TVRI/2001tanggal 1 Maret 2001 bagian keempat Satuan Kerja Pemasaran ;Dalam Pasal 6 ayat (1) Satuan Kerja Pemasaran, dipimpin oleh DirekturPemasaran.

Bahwa, atas putusan Judex Facti dan putusan kasasi telah terjadikekeliruan yang nyata, dengan pemberlakuan Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan TVRI yangmengubah status hukum Penggugat dari Yayasan TVRI menjadiPerusahaan Jawatan TVRI, yang berpendapat tidak memenuhipersyaratan sahnya sebuah perjanjian baik persyaratan subyektifmaupun obyektif sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1320 KitabUndang Undang Hukum Perdata ;b.

Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan TVRI tidak mencabutPeraturan Perundangundangan sebelumnya yang mengatur TVRI ;c. Bahwa, perubahan status hukum TVRI menjadi Perusahaan Jawatan(Perjan) tetap sebagai subyek hukum pada Perjanjian PenunjukanSiaran Televisi Swasta Umum, sehingga tidak berpengaruh denganhaknya mendapatkan hutang dari PT.

Perusahaan Jawatan TVRI.

Perusahaan Jawatan Kereta Api, Sertipikat Hak PakaiNomor : 18/Desa Bandarharjo, Luas + 4370 m? (lebih kurangempat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), Surat UkurNomor : 3577/1987 tanggal 23 Juni 1987, sertipikat tersebuttelah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria KotamadiaSemarang pada tanggal 10 September 1987 atas namapemegang hak Departemen Perhubungan Republik IndonesiaCq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, Sertipikat Hak PakaiNomor : 22/Desa Bandarharjo, Luas + 9543 m?

Perusahaan Jawatan Kereta Api dan SertipikatHak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas + 14.052 m?(lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi),Hal. 29 dari 266 Putusan Nomor :002/G/2017/PTUN.SmgRj.Surat Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987,sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor AgrariaKotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atasnama pemegang hak Departemen Perhubungan RepublikIndonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api; 4.

Perusahaan Jawatan Kereta Api, Sertipikat HakPakai Nomor : 16/Desa Bandarharjo, Luas + 4960 m? (lebihkurang empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi),Surat Ukur Nomor : 3578/1987 tanggal 23 Juni 1987, sertipikattersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria KotamadiaSemarang pada tanggal 10 September 1987 atas namapemegang hak Departemen Perhubungan Republik IndonesiaCq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 18/Desa Bandarharjo, Luas + 4370 m?

Perusahaan Jawatan Kereta Api dan Sertipikat Hak PakaiNomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas + 14.052 m? (lebih kurangempat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat UkurNomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987, sertipikattersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria KotamadiaSemarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemeganghak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api; .

Hal ini sesuai dengan ketentuan dan syaratsyaratsebagaimana tercantum di dalam SK Kepala Dinas Pekerjaan UmumDaerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Okktober 1964. Bahkan secara hukumPenggugat samasekali tidak berhak dan tidak mempunyai hubungan hukumtanah dan rumah tersebut, Tergugat telah cukup memberi toleransi kepadaPenggugat untuk mengosongkan rumah dan tanah tersebut.

Karena sesuai dengan SK Kepala DinasPekerjaan Umum Daerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor 64/KPUT/AA.15256 c/64 Tanggal 9 Oktober 1964.Seharusnya orang tua Penggugat sudah mengembalikan rumah dinastersebut paling lambat setahun selelah ianya pensiun sebagai PegawaiNegeri Sipil. Apalagi dalam Surat pernyataan tanggal 10 Juli 2002 ayahPenggugat telah menanda tangani surat penyataan bersedia untuk pindahdari rumah tersebut.

Tindakan Tergugat Rekovensi ini jelas jelas telah menyalahi SK KepalaDinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor 64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Oktober 1964.8. Dengan demikian Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dan merugikan negara karena tidak dapat memanfaatkan tanahtersebut untuk kepentingan pemerintah.9.

AMIN) atas tanah danrumah terperkara adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan UmumDaerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Oktober 1964;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Dalam Rekovensi1.2.5.Mengabulkan gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekovensi;Menyatakan sah dan berharga SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum DaerahIstimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Oktober 1964;Menyatakan secara

hukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi tidakberhak menguasai tanah dan rumah dinas negara sebagaimana tersebutdidalam SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah IstimewaAceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Oktober 1964;Menghukum Tergugat Rekovensi untuk mengosongkan dan mengembalikankunci rumah kepada Penggugat Rekovensi;Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara.Dalam Konvensi dan Rekovensi:1.

Perusahaan Jawatan Kereta Api, sekarang PT. KAI (Persero), untukselanjutnya disebut Obyek Sengketa.2.

DesaGunung Sahari Selatan, terbit tanggal 3 Agustus 1988 dengan GambarSituasi No. 103/P/1988, tertanggal 5 Mei 1988, Luas 25.780 m2, atasnama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api, sekarang PT. KAI (Persero).4.

Perusahaan Jawatan Kereta Api(Obek Gugatan) pada tanggal 29 September 2015. Penolakan terhadapdalil Penggugat oleh Tergugat II Intervensi dikarenakan seluruh dalil yangdisampaikan Penggugat pada bagian tersebut mengadaada dancenderung memutarbalikkan fakta;.

Hal ini dengan mendasarkanpada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanJawatan (PERJAN) KeretaApi Menjadi Perusahaan Umum (PERUM)Kereta Api,Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebutdengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dantermasuk

Perusahaan Jawatan KeretaApi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Eksploitasi BaratNomor B. 1189/77, tanggal 10 Februari 1977 yang ditandatangani olehKepala Biro Il S. Atmoko (sebagai jawaban atas surat PT.

B.118/71 tgl. 311971; 63.Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta ApiNo.

Perhubungan Republik Indonesia oc.Perusahaan Jawatan Kereta Api; 19. Surat/Nota Dinas dari Robert J Lumempouw kepada Kepala KantorPertanahan Jakarta Barat (Ir. Lukman H Kartasamita) tertanggal 27September 2002; Barang Bukti disita dari PT Kereta Api Indonesia (Aji BambangSuryowirawan) 80.Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Desa Pinangsia tanggal 20 Juni 1988atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA); 81.

Anis Alwainy; 28.Surat Permohonan Hak tgl. 2312003; 29.Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No. B.1189/77 tgl. 1021977; 30.Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.

Bahwa XXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunanPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pada Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) Tanjung Karang Bandar Lampung;7.

Fotocopi Surat Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan KeretaApi atas nama XXXXX, Nomor 17424/SK/1.12/81 yang dikeluarkan olehKepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tanggal 16 Maret 1981, buktitersebut bermeterai cukup dan dicap Pos, telan sesuai dengan aslinya,(Bukti P.7);ll. Bukti Saksi1.

bukti P.5 berupa fotocopy Surat Keterangan bahwaPemohon dan Suami Pemohon (XXXXX) berdasarkan Kartu Keluarga tersebutdi atas adalah pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa bukti P.6 secara materiil membuktikan bahwaXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 olehHalaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Tnkkarenanya para Termohon sebagai ahli waris dari XXXXX didudukkan sebagaipihak Termohon;Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotocopy Surat Keputusan KepalaPerusahaan Jawatan

Kereta Api atas nama Kasim II, membuktikan bahwaXXXXX tercatat sebagai Pegawai pada Perusahaan Jawatan Kereta Api;Menimbang, bahwa selain bukti Surat Pemohon juga mengajukan bukti2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah danterhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai keterangannya salingbersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan Pemohonsehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkanmajelis dalam menjatuhkan putusan ini;Menimbang

melanggar larangan perkawinansebagaimana disebutkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Pemohondengan XXXXX secara administrasi telah tercatat, maka pernikahan Pemohondengan Kasim II bin Katriman dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2ayat 1 Undangundang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sahapabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya;Menimbang, bahwa terbukti semasa hidup XXXXX adalah seorangPegawai Perusahaan Jawatan

GedungGedung Negeri DaerahJakarta/Tangerang di Jakarta; Bahwa, pada tahun 1960, Suami Penggugat pindah kembali ke Bandung dan telahdiangkat menjadi Kepala Jawatan Gedung Negeri Daerah Bandung dan sementaratinggal dan menempati salah satu kamar di hotel Preanger di Bandung bersamakeluarga, karena pada saat itu keberadaan dari rumah dinas belum ada; Bahwa, Suami Penggugat saat menjabat Kepala Jawatan Gedung Negeri DaerahBandung, telah membangun Rumah Dinas pada Departemen Pekerjaan Umumsebanyak 6

L.L.R.E Martadinata No. 182); Bahwa, pada tahun 1964, Suami Penggugat selaku Kepala Jawatan GedungNegeri Daerah Bandung digantikan oleh Ir. Suwarna karena Suami Penggugatpindah tugas ke Biro Operasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik diJakarta, namun demikian Suami Penggugat beserta keluarga masih tetap tinggal diBandung dengan menempati rumah dinas tersebut ; Bahwa, pada saat serah terima Jabatan Kepala Jawatan GedungGedung NegeriDaerah Bandung, pada saat itu Ir.

Amirudinselaku Kepala Seksi Perumahan/Pendaftaran Jawatan Gedung Negara DaerahBandung yang notabenenya adalah bawahan dari Kepala Jawatan Gedung NegaraDaerah Bandung, pada hal sesuai ketentuannya, yaitu Peraturan Menteri PUNo.22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, PenetapanStatus dan Pengalihan Ha katas Rumah Negara BAB IV, Penghunian RumahNegara, fasilitas penghunian rumah negara diberikan berdasarkan Surat JjinPenghunian oleh Pejabat Yang Berwenang Pasal 8 ayat (1), Pejabat

Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk untuk rumah Negara GolonganII; c. dst; Berdasarkan kenyataan tersebut, keberadaan suami Penggugat di Rumah NegaraJalan Laswai No.10 Bandung disangsikan keabsahannya; Bahwa indikasi dimaksud semakin jelas diawali posita Penggugat angka 10, padatahun 1964 selaku Kepala Jawatan Gedung Negara digantikan oleh Ir. Suwarnadan Alm.R.

Laswi No. 10 Bandung sebagai berikut ; Bahwa tahun 1960, suami Penggugat diangkat menjadi Kepala Jawatan Gedunggedung Negeri Daerah Bandung dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala SeksiPerumahan/Pendaftaran Jawatan Gedunggedung Negeri Daerah Bandungtertanggal 11 Desember 1961, suami Penggugat menempati rumah Negara/Dinas diJl.

Perusahaan Jawatan Kereta Api,yang lama berlakunya hak selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas(Stasiun K. A. Kemayoran) (Bukti TI1). Sehingga dalam hal Penggugatmerasa memiliki hak atas objek sengketa, maka seharusnya PenggugatHal.8 Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.mengajukan gugatan dalam tempo 5 (lima) tahun.

Pichelpernah mengajukan surat permohonan untuk membeli rumah PJKA diJalan Garuda Nomor 21, Kemayoran, Jakarta, akan tetapi Balai BesarPerusahaan Jawatan Kereta Api telah dengan tegas menolakpermohonan H. R. Pichel sebagaimana surat tertanggal 15 Oktober 1982yang ditujukan kepada Sdr. H. R. Pichel (BUKTI TI2)Bahwa setelah penolakan Balai Besar Perusahaan Jawatan Kereta Api ataspermohonan H. R.

untuk mengajukan pembelian rumah Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) yang terletak di Jalan Garuda No.21, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Kota Administratif Jakarta Pusat, akan tetapi juga ditolaksecara tegas oleh Balai Besar Perusahaan Jawatan KeretaHal.42 Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.Api, sebagaimana suratnya tertanggal 27 September 1993 yang ditujukankepada sdri.

HR Pichel diberikan fasilitas untukmenempati rumah dinas tersebut, terbukti dengan adanya surat HR Picheltanggal 30 Agustus 1982 perihal pengajuan permohonan membeli rumahHal.44 Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang terletak di Jalan Garuda No. 21,RT.015/ RW.001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,Jakarta Pusat, dan oleh Balai Besar Perusahaan Jawatan Kereta Apipermohonan tersebut secara tegas ditolak, sebagaimana suratnya tertanggal 15Oktober

1982 yang ditujukan kepada HR Pichel (bukti T1.2) dan (bukti P.15)dan juga bukti surat tertanggal 28 Agustus 1992 yang diajukan oleh Irene BeatrixPichel ( anak dari HR Pichel ) yang intinya sama memohon untuk mengajukanpembelian rumah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yang terletak di JalanGaruda No.21, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,Jakarta Pusat, dan oleh Balai Besar Perusahaan Jawatan Kereta Apipermohonan tersebut jjuga ditolak, sebagaimana suratnya tertanggal 27September

R.Pichel pernah mengajukan surat permohonan untuk membeli rumahPJKA di Jalan Garuda Nomor 21, Kemayoran, Jakarta, akan tetapi BalaiBesar Perusahaan Jawatan Kereta Api telah dengan tegas menolakpermohonan H. R. Pichel sebagaimana surat tertanggal 15 Oktober1982 yang ditujukan kepada Sdr. H. R. Pichel (BUKTI TI2)Hal.9 Putusan No.446/Pd/2016/PT.DKI.6. Bahwa setelah penolakan Balai Besar Perusahaan Jawatan Kereta Api ataspermohonan H. R.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (vide BUKTI TI1)sehingga apabila kemudian diterbitkan sertifikat di atas tanah yang sama,merupakan pelanggran hukum.37. Bahwa selain itu, ditolaknya permohonan Penggugat kepada Tergugat Ildapat dipersamakan permohonan sertifikasi objek gugatan oleh Penggugattersebut telah ditolak oleh Tergugat Il.

Untuk itu patut kiranya gugatan a quo untuk ditolak.Di atas Objek Gugatan telah Terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun1988 Atas Nama Perusahaan Jawatan Kereta Api.39.40.Al.42.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dail Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mendaftarkan objek gugatanke BPN Jakarta Pusat (in casu Tergugat Il).

Perusahaan Jawatan Kereta Api("SHP No. 82"). SHP No. 82 berasal dari Persil Pemberian Hak Pakaiyang terletak di Desa Gunung Sahari Selatan. Sertipikat tersebutditerbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Pusat (in casu Tergugatll). Di dalamsertipikat tersebut ditegaskan pula lamanya berlaku hak, yakniselama dipergunakan untuk kepentingan Dinas (Stasiun K. A.

Perusahaan Jawatan Kereta Api ("SHP No. 82"). SHPNo. 82 berasal dari Persil Pemberian Hak Pakai yang terletak di DesaGunung Sahari Selatan. Penunjuk tanah dengan SHP No. 82 adalah tanahNegara, bekas Kig. No. 11691, 11692, dan 16478, 4658 dan 12104. Didalamsertipikat tersebut ditegaskan pula lamanya berlaku hak, yakniselama dipergunakan untuk kepentingan Dinas (Stasiun K. A.

Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977; 30. Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979;31. Surat Pernyataan Anis Alwainy tgl.2-11-2002;32. Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No.107/1.711 tgl.5-5-2003;33. Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.10-09-1979;34. Putusan Gubernur DCI Djakarta No.140/IB/HC tgl.25-6-1969 ;35.

Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977 ;64. Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.12-5-1979;65. Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979;66. Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No.107/1.711 tgl.5-5-2003;67. Akta Pemindahan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto ;68. Permohonan Hak dari Yulie Sidharta;69.

Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No.1.711.2/ 274/274/50/HP/B/1988 tgl.26-3-1988 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api;75. Daftar Indeks Walikota Jakarta Barat,Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah. 301. No. 2707;76. Surat Tanda Setoran tgl.26-04-1988;77. Surat Tanda Setoran No.0402/0072/DA/HP/88 tgl.26-04-1988;78.

Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IBUKOTA JAKARTA Nomor : 1.711.2/271/47/HP/B/1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Dep.Perhubungan RI oc.Perusahaan Jawatan Kereta Api;79. Surat/Nota Dinas dari Robert J Lumempouw kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Ir. Lukman H Kartasamita) tertanggal 27 September 2002.Barang Bukti disita dari PT Kereta Api Indonesia (Aji Bambang Suryowirawan)80.

Foto copy Surat No.1407/03/IV/P&PT;/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003 dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat di Jakarta tentang Peminjaman Sertipikat P.76/Pinangsia ;-------------------------4. Foto copy surat tulisan tangan dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;-5.

diatas Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atasnama Perusahaan Jawatan Kereta Api, padahal proses penerbitan sertifikatHak Guna Bangunan (HGB) harus dilampirkan Sertifikat Hak Pakai No. P.76 /Pinangsia, karena tanah yang dimohonkan HGB tersebut adalah sebagian daritanah Hak Pakai No.

P.76/ Pinangsia; Bahwa Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) belum dihapuskan / dialihkan sesuai Diktum Kedua Instruksi PresidenNomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan TanganBarangBarang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo.

KAI atas tanah HakPakai No. 76 / Pinangsia Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), sehinggamerugikan keuangan negara cq.

Hakim memandang perlu untuk mendengar dan melihat aslibuku register yang ada di Kantor Kecamatan dan seterusnyaDescscccccscccccscscccsceBahwa untuk mendengar dan melihat buku register tidak dimohonkan oleh ParaTergugat, hanya Judex Facti yang aktif untuk mencari alat bukti gunakepentingan Para Tergugat sehingga Penggugat sangat dirugikan ;Bahwa Buku Register Pajak yang diajukan di muka sidang adalah bukan aslii karena semua Buku Register Pajak yang asli di seluruh Indonesia telah ditarik: oleh Jawatan

aktif atau dilarangaktif mencari alat bukti, kecuali dalam perkara pidana sehingga beralasanhukum apabila putusan aquo dibatalkan ;2 eee Alasan Banding Ke Dua : Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 dan 32secara serta merta saja mempercayai keberadaan buku girik tersebut dengantidak memberikan pertimbangan hukum tentang apakah buku girik itu asli atauSalinan yang Sah 5++++++reereeeeeneteeete tense tenn eet tee ewan nae nnn nnn nnnBahwa yang berhak menyimpan buku girik adalah Jawatan

Dipindai dengan CamScanner sesuai aturan Jawatan Pajak dan yang berhak memegang buku rincik/giriksekarang adalah Kantor Pajak bukan Camat dan Lurah sehingga Judex Factiadalah keliru dan lalai dalam mengadili perkara AQUO joeeeennn nner terre enterAlasan Banding Ke Tiga :Bahwa obyek sengketa adalah atas nama Datjing Bin Sangko (ayah Penggugat)dalam Buku Girik No. 425 C seluas 0,07 Ha. (700 m*) sejak tahun 1964 (50tahun Lalu) adalah suatu bukti permulaan dan tidak pernah ada yang protes daripihak lain

dalam memberikan pertimbangan hukum tentanghukum pembuktian sehingga Putusan Judex Facti patut dibatalkan ;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti halaman 34 antara lain mengatakan : Tidak tercatat alasannya mengenai pencoretan buku rincik/girik danseterusnya... sehingga Judex Facti keliru kalau mengatakan obyek sengketamilik Sangko bukan Datjing (ayah Penggugat) padahal telah nyata bahwapencoretan buku rincik/girik tidak jelas apalagi buku rincik tersebut bukan aslidan pula tidak ada pengesahan dari Jawatan

masuk mendirikanrumah sehingga dalil gugatan Penggugat terbukti, tetapi Judex facti lalai dankeliru sehingga Putusan Judex Facti dapat dibatalkan ;...Bahwa Putusan aquo pada halaman 36 antara lain mengatakan bahwa tanahsengketa adalah milik Sangko, Judex Facti keliru dan lalai kalau mengatakanbahwa tanah sengketa milik Sangko, dikatakan demikian karena Judex Factihanya melihat buku rincik dari Kecamatan sedangkan buku rincik yang ada diKecamatan adalah tidak sah, kecuali buku rincik yang ada pada Jawatan

T.dK/P.dR1 : Sertifikat Hak Pakai No. 6 Tahun 1988 an.DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Ca.PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API (incasu Tergugat dK /Penggugat dR) berikut lampirannya berupa Gambar Situasi No.316/1988 ;2. T.dK/P.dR 2 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, Tanggal 1 Desember 2011, antara PT. KeretaApi Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Ir. NURAMIN (incasu Penggugat 1 dK / Tergugat dR 1) ;3.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), sedangkan PTKERETA API INDONESIA (Persero) yang sekarang adalah berbeda denganPerusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), dimana PUKA merupakan perusahaanmilik negara yang kekayaanya tidak dipisahkan sedangkan PT KAI (Persero)adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang kekayaannyadipisahkan, sehingga kekayaan milik PJKA dahulu tidak sertamerta menjadikekayaan PT KAI (Persero) sekarang ini.Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalstanding Tergugatmengajukan surat

PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API berikut lampiranberupa Gambar Situasi No. 316/1988.Menimbang, bahwa berikut akan ditelusuri apakah kekayaan PJKAberalin menjadi kekayaan PT KAI ataukah tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22Tahun 1963 dibentuk/didirikan PERUSAHAAN NEGARA KERETA API (PNKA),kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Thun 1971.

,PERUSAHAAN NEGARA KERETA API (PNKA) berubah bentuk menjadiPERUSAHAAN JAWATAN KERETA API (PJKA).Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) PP no. 61 Tahun 1971 padapokoknya menyebutkan bahwa: semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva dan pasiva Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) beralin kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA).Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57Tahun 1990., Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) beralih bentuk menjadiPERUSAHAAN UMUM

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Ca.PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API berikut lampiran berupa GambarSituasi No. 316/1988.Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum, kewenangan dankepemilikan Penggugat dalam Rekonpensi terhadap asset sebagaimanatermaktup dalam bukti T.dK/P.dR. 1. Berupa: Sertipikat Hak Pakai No. 6 Tahun1988 atas nama pemegang hak. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA Cg.

Dengan demikian penguasaan fisikPenggugat atas tanah dan rumah tersebut adalah berdasarkan SK KepalaDinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor 005/Gd/DPU/AA.15256 b/8081 Tanggal 26 Mei1980. Dengan demikian, maka tindakan Penggugat membuat sporadikadalah merupakan perbuatan melawan hukum dan beritikat untukmenghilangkan aset milik negara.

Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah IstimewaAceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor005/Gd/DPU/AA.15256 b/8081 Tanggal 26 Mei 1980, pemerintah dalam halini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Aceh telahmenyerahkan kepada ayah Penggugat (M. Amin) satu rumah dinas untukditempati selama yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai negeridengan ketentuan setelah M. Amin pensiun harus mengembalikan rumahdinas tersebut kepada pemerintah;4.

Tindakan Tergugat Rekovensi ini jelas jelas telah menyalahi SK KepalaDinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor 005/Gd/DPU/AA.15256 b/8081 Tanggal 26 Mei1980;Dengan demikian Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dan merugikan negara karena tidak dapat memanfaatkan tanahtersebut untuk kepentingan pemerintah;.

AMIN) atas tanah danrumah terperkara adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan UmumDaerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor005/Gd/DPU/AA.15256 b/8081 Tanggal 26 Mei 1980;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Dalam Rekovensi.1.2.5.Mengabulkan gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekovensi:;Menyatakan sah dan berharga SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum DaerahIstimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor005/Gd/DPU/AA.15256 b/8081 Tanggal 26 Mei 1980;Menyatakan

Karenaberdasarkan ketentuan dalam SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum DaerahIstimewa Aceh/ Pimpinan Jawatan Gedung gedung Negara No. 005/ Gd/DPU/AA.15256 b/8081 tanggal 26 Mei 1980 , Penggugat harusmengembalikan/ mengosongkan bangunan yang ada setelah pensiun.apabila penggugat tidak melakukannya dan terus menerus menguasai dantinggal dirumah tersebut maka tindakan penggugat tersebut merupakanperbuatan yang melawan hukum dan berakibat merugikan negara.

1933 atasnama NJI MAS ENTJEH alis OSAH, kedua bidang tanah tersebut di Desa SantjaKabupaten Indramayu yang sejak tahun 1979 dimanfaatkan untuk kegiatan jawatan1011Kehutanan sesuai dengan surat dari Departemen Dalam Negeri Dirjen AgrariaJakarta kepada Kuasa Keluarga Nyi Mas Entjeh Siti Aminah (Osah) tanggal 22Oktober 1979 yang sekarang dikenal sebagai lokasi Kawasan hutan Perum PerhutaniUnit I kawasan hutan Waru Sanca di Kabupaten Indramayu Jawa Barat ;Bahwa semenjak dimanfaatkan untuk kegiatan Jawatan

Selanjutnya van Doorn jugamenuliskan bahwa dalam laporan tahunan Jawatan Kehutanan (Boschwezen)tahun 1901 disebutkan bahwa pada persil Selonatah (Pati Selatan) oleh JawatanKehutanan telah dibangun rel lori sepanjang 20 kilometer sampai dengan sungaiJoana.Demikian juga dalam bukti laporan tahuntahun berikutnya, antara lain laporantahunan Jawatan Kehutanan Hindia Belanda (Verslag van Den Dienst van hetBoschwezen in NederlandschIndie) tahun 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917,1920, 10211922, 1924, 1927

Kehutanan Hindia Belanda q.q DenDienst van het Boschwezen, kemudian berpindah kepemilikannya secaraperalihan kelembagaan pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945,kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia, dan kemudian kepadaTergugat, yang didasarkan dan berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :b.1.

Dari Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q Den Dienst van hetBoschwezen, beralih secara kelembagaan / institusional kepada Jawatan2DKehutanan Republik Indonesia berdasarkan pasal II Aturan PeralihanUndangUndang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi :Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku,selama belum diadakan yang beru menurut undangundang dasar ini.b.2.

Penguasaan dan pemilikan tersebut didasarkan pada alas hak yang sah,yaitu pelimpahan hak & kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaanhutan di Jawa dan Madura dari Jawatan Kehutanan yang didasarkan danberdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.