- Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 / Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/PI/12/0343/1/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejo nomor : 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

Uang tersebutdiserahkan oleh WIJI RAHARJO kepada AGUS SUPRANANTO tanggal13 Maret 2020.Kartu ATM Platinum BCA nomor kartu 5260512015703653 dan bukurekening Bank BCA nomor rekening 4451974771 atas nama AMBARWIDAWATI, S.E.Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 /Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/P1/12/0343/1/III/2020yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejonomor

: 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONODJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan TlogosariKulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUSHERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN SmnDikembalikan kepada saksi AMBAR WIDAWATI, S.E. 2 (dua) lembar cetak rekening koran Bank BCA

Setelah konsultasi Polisi menyarankan untuk dilaporkan saja;Bahwa setelah tidak bisa menghubungi Terdakwa, Saksi pernahmengecek ke KJPP (Kantor Jasa Penilailan Pubilk) Antonius HerutonoDjasmanuddin Robby dan Rekan dan bertanya mengenai biaya appraisaltersebut dan ternyata biaya jasa appraisal harganya jauh dibawah dariyang diminta oleh Terdakwa.

Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 /Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/PI/12/0343/1/III/2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONODJASMANUDDIN ROBBY & REKAN;5. Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejo nomor :00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN;6.

: 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONODJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan TlogosariKulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUSHERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN SmnDikembalikan kepada saksi AMBAR WIDAWATI, S.E. 2 (dua) lembar cetak rekening koran Bank

,Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/ecourt/2018/PN BdgRekan/Partner KJPP MBPRU Kantor Jasa Penilai Publik Mutagien BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor1699/MBPRU JKT/E/MTQ/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018.

Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan (KJPP MBPRU), merupakan lembaga penilai independenberdasarkan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIU KJPP) No.2.09.0027 tanggal 6 April 2009 dan SK Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2009,berkantor pusat di Jakarta. KJPP MBPRU telah mendapat Lisensi PenilaiPertanahan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 48/KEP 600.15/II/2016.2.

Perubahan anggaran dasar terakhir sesuai dengan Akte PernyataanKeputusan Rapat Persekutuan Perdata KJPP MBPRU, Nomor 4349 tertanggal18 Januari 2018 yang dibuat dihadapan oleh Notaris Hesti Sulistiati Bimasto,SH di Jakarta.3. Ir. Muhammad A. Muttagin, M.Sc., MAPPI (Cert) adalah Penilai Publikberdasarkan Izin Penilai Publik No. P 1.09.00196, dan juga telahmendapatkan Lisensi BPN Nomor 101/KEP 500.13.1/V/2015.4. Bahwa kami TERGUGAT II, mendapat penunjukan penugasan dari PT.

(Sesuai asli);Bukti T.ll3. : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30/SK600.PT.01.01/I/2019 Tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasapenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan. (Sesuai asli);Bukti T.ll4 : Fotocopy Surat Keputusan Meneteri Keuangan Nomor 372/Km.1/2009 Tentang Izin Penilaian Publik di bidang Jasa PenilaianProperti (P) Ir. Muhammad Adil Muttagin,M.Sc.

Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Untuk PekerjaanPenilaian Aset Terdampak Trase Kereta Cepat JakartaBandungWilayah Provinsi Jawa Barat. (Sesuai asli);Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaBandung Nomor 19/Peng.KCJB/XI/2017 tanggal 27 November2017, Tentang Penetapan Penyedia Jasa Penilaian (Apraisal)Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Trase Kereta CepatJakartaBandung Wilayah Kota Bandung.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

ABDULLAHFITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting. Sedangkan untuk pengurusan pelepasan hak dan pengurusansertifikat maka Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk saksi Hj.

Nominasi untuk diusulkan yaituOo KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting;oO KJPP Toto Suharto dan Rekan;Oo KJPP Anas Karim Rifai & RekanBahwa kemudian di hari yang sama sorenya juga dirapatkan tentangpenunjukan Notaris ditunjuk Eli Satria Pilo, S.H;Bahwa Saksi juga mengikuti rapat tanggal 12 November 2010 dilakukanrapat koordinasi antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Notaris, WakilMasyarakat dan Pemerintahan setempat dengan hasil keputusan padapokoknya adalah untuk dilakukan koordinasi

Atas permintaan tersebut KJPP hanyamenyanggupi menyampaikan Indikasi Nilai Pasar dan tetapmenyampaikan nilai per persil sebagai bahan acuan.Bahwabenar berdasarkan data berupa Rekapitulasi Luas, Nama danLegalitas Tanah yang diserahkan oleh pihak Panitia PengadaanTanah IAIN IB Padang kepada VENY RINALNY selaku PimpinanPerwakilan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan di Pekanbaru, adalahsebagai berikut :1. An. H.

tanggal 6 Desember 2010 dan Serah TerimaPekerjaan dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consultingkepada PPK IAIN Imam Bonjol Padang dilakukan pada tanggal 10Desember 2010 yaitu sesuai dengan Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Nomor : In. 05/KS.01.3/660/2010 yang ditandatangani olehsaksi sendiri selaku Pimpinan Rekanan KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan Add Consulting dan oleh Terdakwa HENDRA SATRIAWAN,SE.

KJPP

Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) Aditya Iskandar & Rekan, yangberalamat di Jalan Tanjung Raya Barat No.164 Jagakarsa,Jakarta Selatan Cq.

Pembebasan Tanah Untuk Kereta Cepat JakartaBandungYang samasama pula dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP ) yaituKJPP MBPRU Dimana KJPP MBPRU tersebut telah memberikan penilaiansecara Professional dan Transparan yaitu dalam Surat Penilaiannyaterdapat Gambar Bidang Tanah/Bangunan,Photo Obyek yang dinilai secaraDetail, bahkan mencakup dan atau terdapat pula penilaian tentang halkerugian materiil dan immateriil serta bertanggung jawab dalam artianbahwa setiap Kavling/obyek yang dinilai dibubuhi

Bahwa keterlibatan KJPP selain untuk memastikan diperolehnya hargayang layak dan adil juga atas amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 437/PDT/2019/PT.BDG.71 tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (3)dan Pasal 59 UU No. 2 tahun 2012;8.

Menetapkan tim penilai atas tanah dengan persil 102 S.II Blck Koang KohirNo. 2752 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandungseluas 523 M2, harus melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang sudahdisepakati bersamaantaraPembanding/dahulu =Penggugat denganTerbanding dahulu Tergugat dan Terbanding II dahulu Terquaat Il:6. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk tunduk dan taatterhadap putusan dalam perkara ini;7.

KETUA PELAKSANAPENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYISUMEDANGDAWUAN, yang berdasarkan perhitungan KJPP AdityaIskandar & Rekan.4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaPembanding / Penggugat.Demikian Kontra Memori Banding ini saya sampaikan, apabila Majelis HakimPengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Dengan alasanalasan sebagai berikut :1.

Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014;Karena dalam draft Penilaian Properti Tanah danBangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No.

Salmun yangdilaksanakan oleh KJPP RN.

Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen Laporan PenilaianProperti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukan penilaianatas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupa tanahhalaman 124 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2. KJPP RN.

File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan No Laporan:156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014, nilai pasar Rp.44.837.000.000 (empatpuluh empat milyar delapanratus tigapuluh tujuh jutarupiah); asli.3 (tiga) lembar Ringkasan Penilaian Tanah dan Bangunan Pasar yangterletak di Pasar Jambu Dua Blok B Kel. Tanah Sareal, Kec.

Berdasarkan koordinasi tersebut, KJPP kemudianmelakukan survey pada tanggal 26 Juni 2012 dan telah melakukan penilaian dengan masuk ke masingmasing . ruangan sebagaimana buktidokumentasi foto dalam laporan KJPP;Bahwa berdasarkan koordinasi tersebut diatas dan sesuaibukti dokumentasi foto ruangan pada saat survey dilakukanoleh KJPP membuktikan bahwa Penggugat mengetahuiadanya survey dan .: mengetahui maksud dan tujuan survey dilakukan yaitu bahwa tanah dan bangunan SHM 04656 dan SHM04657 milik Penggugat

Bahwa sebelum Tergugat V menerima tanah dan bangunan SHM04656 dan SHM 04657 sebagai jaminan untuk fasilitas kredit yang cliajukan oleh Tergugat Ill terlebin dahulu telah dilakukan peninjauan danpenilaian oleh,, KJPP.

KJPP dalam melakukan survey tersebut dan olehkarena obyek yang disurvey dalam keadaan kosong (sudah 1 bulan tidak dihuni oleh Penggugat) maka terlebin dahulu dilakukankoordinasi antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat IllHal. 52 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT.DKIA 2s12.3.12.4.sebagai pembeli.

kepadaTergugat Ill, namun saat survey tersebut dilakukan keadaan rumah dalamkeadaan kosong tidak berpenghuni namun dalam keadaan terawat, halini terjadi karena memang Penggugat sudah berketatapan hati untukmenjual kepada Tergugat Ill;Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian dari KJPP, telah membuktikan adanya fakta hukum sebagai berikut:a.

KJPP telah melakukan penilaian ke lokasi pada tanggal 26 Juni2012 dan telah masuk ke masingmasing ruangan untuk mendokumentasikan. bagianbagian ruangan guna keperluan penilaian;d. KJPP telah datang ke lokasi dan masuk ke masingmasing ruangan untuk mengambil foto pada tanggal 26 Juni 2012, tanpa ada keberHal. 53 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT.DKI12.5.12.6.12.7.atan ataupun penolakan dan Penggugat;@.

Nomor 3537 K/Pdt/2016Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta;Saksi Agus Proklamanto, SE, dari Pakualaman(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlihatkan:Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta.e Saksi Agus Proklamanto, SE, dari Pakualaman.

Nomor 3537 K/Pdt/2016udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu: Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang

tercantum dalam daftar nominatiftidak dilakukan penilaian atau dinilai Rp 0, (nol rupiah)dikarenakan termasuk personal properti barang bergerak yangbisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan;Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi(semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai PenilaiPertanahan sebesar Rp 0, (nol rupiah) dengan alasan pada saatdilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

2014tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau KecilTahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambak berada diDesa Jangkaran dan Desa Banaran;Selanjutnya dalam lampiran Il PERDA Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaranzonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Menditdan Dusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanyaberada di Dusun Trisik;Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Leo Handaka selaku Kepala Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten Kulon Progo;Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, dan;Saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev. keterangannya tidak di bawah sumpah karena TermohonKasasi

Kulon Progo, dan;e Saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksiRifki Khoirudin, SE, M.Ec.Dev.

) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DI Yogyakarta

selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakartaberdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalamrangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanBandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal26 April 2016;Bahwa Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta dalam melakukan penilaian menggunakanHalaman 20 dari 40 Hal.

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khususselaku Penilai Pertanahan yang sah), yakni: saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun

Uswatuh Hasanah, Msi, selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, selaku KetuaTim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRUYogyakarta, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A, Jl. Selokan Mataram,Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, KabupatenSleman, D.I.

,MEcDev., MAPPI (cert), Rahman Hakim, A.Md.S.Si, dan EkoWahana Rizqi, SH., MEcDev, semuanya adalah pegawai padaKantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 07 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai mann nna nnn nnn nnn nan an an nn ne nn ne nn ne non nn ne nee nen nnne nee nee Tergugat Ill,Selanjutnya Tergugat s/d Tergugat Ill tersebut disebut juga denganwane nn nnn n nnn nn nen ne ne nen nen nanan nae non ann nee nee nenannaneaae

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta; Turut digugatoleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaianganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, sebagaimana usaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampakRencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta, di Kabupaten KulonProgo;.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta.4.

Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN. Wat5. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat lllmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah.6.

HUKUM, SEHARUSNYA UPAYA DERDEN VERZET. exJUDEX FACTIE KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKANGUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM, SEHARUSNYA UPAYA DERDEN VERZET. exBahwa Pembanding tidak sependapat dan karenanya sangat keberanatas alasan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan NegeriMakassar terkait Pokok Perkara pada halaman 34 alinea ke9 sampaihalaman 35 aline ke5, yang pada pokoknya menyatakan GugatanPenggugat tidak sempurna/ KURANG PIHAK dengan tidak melibatkanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Pasal 43ayat (2) PMK Lelang i.c Peraturan Menteri KeuanganNo.27/PMK.06/2016, dengan tegas menentukan bahwa Penjualyang bertanggungjawab terhadap penetapan nilai limit.Hal itu tentunya menjunjukkan bahwa siapapun/KJPP manapunyang dilibatkan/ digunakan oleh Tergugat sebagai Penjual untukmelakukan penilaian terhadap obyek jaminan, maka segala hasilkerjanya/ penilaiannya sepenuhnya berada dibawah tanggungjawab penjual itu sendiri i.c pada Tergugat.5.

Bahwa oleh karena KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, ternyata adalahpihak yang dipilih dan dipekerjakan sendiri oleh Tergugat denganmendapat upah dari Tergugat pulah, maka ketentuan PMK Lelangtersebut dalam butir 4 diatas, sejalan benar dengan prinsip hukumbahwa segala perbuatan/kesalahan dari orang yang beradadibawah tanggungjawab pihak yang mengangkatnya, menjaditanggungjawab pihak yang mengangkat, mempekerjakan danmembayar upahnya.Dalam hal ini, kedudukan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan tidakubahnya sebagai

Pembanding/Penggugat : Horase Edward Sitorus
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro&Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.17. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pertama Berkas H. Adrian Tahun 2010.18. 1 (satu) bidang tanah seluas 28.791 M2 yang terletak di Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang sesuai Gambar Ukur Nomor : 1308/2015;19. 1 (satu) bidang tanah seluas 32.900 M2 yang terletak di Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec.

ADRIAN ASRIL seolaholah seluas 146.904M2 sebagaimana telah ditetapbkan dalam Daftar Nominatif dan AktePelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 103 tanggal 15 Desember 2010tersebut adalah tidak berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan olehTim Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting selaku Tim Penilai Harga Tanah (Tim Appraisal). Padahalsesuai dengan hasil kesepakatan antara terdakwa H.

Padahal kenyataannya sesuai dengan hasil penilaian danverifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh saksi ABDUL HALIM selakuSurveyor bersama Tim KJPP Abdullah Fitriantoro terhadap 3 bidang tanahmilik terdakwa H. ADRIAN ASRIL adalah 20 % berada di Zona A denganindikasi harga sebesar Rp. 33.000/M2, sedangkan sisanya sebanyak 80 %berada di Zona B dengan indikasi harga sebesar Rp. 30.000/M2, yaitudengan rincian sebagai berikut:1.

ADRIAN ASRIL seolaholahseluas 146.904 M2 sebagaimana telah ditetapbkan dalam Daftar Nominatifdan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 103 tanggal 15 Desember2010 tersebut adalah tidak berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan olehTim Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consultingselaku Tim Penilai Harga Tanah (Tim Appraisal). Padahal sesuai denganhasil kesepakatan antara terdakwa H.

ADRIAN ASRIL bersama dengan para pemilik tanahlainnya secara sadar telah sepakat dan menyetujui untuk melepaskan 3bidang tanah milik terdakwa seluas 146.904 M2 tersebut dengan besaranganti rugi sesuai dengan indikasi nilai harga pasar tanah yang sudahditetapkan oleh Tim Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting. Dimana berdasarkan perbandingan antara nilai ganti rugi 3bidang tanah milik terdakwa H.

ADRIAN ASRIL sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh TimAppraisal KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting dalamLaporan Penilaian Asset No. 777/LAP/0.3KJPP/XII/10 tanggal 6Desember 2010, adalah sebagai berikut:1) Bidang tanah seluas 92.000 dengan indikasi penilaian sebanyak 20 %(18.400 M2) berada di Zona A dengan harga Rp. 33.000/M2,sedangkan sisanya sebanyak 80 % (73.600 M2) berada di Zona Bdengan harga Rp. 30.000/M2.2).

(empat ratus empat puluh meter per segi)atas nama Desak Nyoman Karmini (TERGUGAT I) PENGGUGAT selakupembeli yang beritikad baik atas obyek sengketa Villa 2 dan 3 tidakmengetahui obyek sengketa Villa 2 dan 3 tersebut dijadikanAnggunan/jaminan oleh TERGUGAT pada TERGUGAT Il (PT Bank ArthaLestari) sebagaimana dalam harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPPSyarif, Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, (dua milyardsembilan

tidak baik;Menyatakan Sertipkat Hak Tanggungan (SHT) No 3406/2015,tertanggal 03/09/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No.6357/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan olehTURUT TERGUGAT adalah tidak Sah oleh karenanya batal demihukum;Menyatakan surat pengajuan permohonan lelang kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) No.252/KRD/XV2017 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II adalah tidaksah sehingga batal demi hukum;Menyatakan harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPP

Syarif,Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, (duamilyard sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari:a.

3406 / 2015 tertanggal03 / 09 / 2015 dan sertipikat hak Tanggungan ( SHT ) No 6357/ 2015 /tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding /Turut Tergugat adalah tidak Sah oleh karenanya batal demi hokum;Menyatakan surat pengajuan permohonan lelang kepada KantorPelayanan kekayaan Negara dan lelang ( KPKNL ) No 252 / KRD / XI /2017 yang dikeluarkan oleh Terbanding Il / tergugat Il adalah tidak sahsehingga batal demi hokum;Menyatakan harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPP

Syarif, ending& Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober 2017 Nomor422 / KP /LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, ( dua milyard sembilanratus juta rupiah ) yang terdiri dari dari:a.

berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) UU No. 2 tahun 2012 jopasal 68 ayat (3) Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, maka cukup jelas tugas dan fungsi Ketua PelaksanaPembebasan Tanah adalah melakukan musyawarah untuk menetapkanbentuk ganti kerugian.Penetapan mengenai bentuk ganti kerugian tersebut dilakukan setelahKetua Pelaksana Pembebasan Tanah memperoleh hasil penilaian dariPenilai in casu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kaitannya dengan besarnyanilai ganti kerugian tanah dan/atau tegakan maupun kerugian lain yangdapat dinilai adalah bukan merupakan wewenang dari Turut Tergugat melainkan menjadi kewenangan KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan ;Hasil penilaian ganti kerugian oleh Penilai oleh Turut Tergugat II dijadikandasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian sebagaimanadimaksud dalam pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012yang menyatakan : Besarnya Nilai

Menyatakan sah dan berharga analisa penggantian wajar yangdinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan7. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat untukseluruhnya8. Menolak permohonan provisional Para Penggugat untukseluruhnya9.

) Toto Suharto dan Rekan)(Turut Tergugat III);Menimbang, bahwa terhadap objek milik Tergugat telah mendapatbesaran bentuk dan ganti rugi yang dinilai olen Kantor Penilaian Publik KantorJasa Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan)(Turut Tergugat III), dengan beritaacara Pelepasan Hak Milik Nomor:10/Kayumanis atas sebidang tanah seluas657 M2 terletak di Kalurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota BogorProvinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dan SuratPernyataan Pemilik tanah

) Toto Suharto dan Rekan denganfakta hukum dasar nilai pergantian tidak menggunakan data surat kesepakatanbersama tersebut (vide:bukti T21, bukti T14, bukti P15, tanggal 25 Agustus2019), akan tetapi mengunakan data berdasarkan dengan besaran bentuk danganti rugi yang dinilai oleh Kantor Penilaian Publik Kantor Jasa Publik (KJPP)Toto Suharto dan Rekan terhadap objek milik Tergugat dan uang pembayarantelah diterima oleh Tergugat sesuai dengan adanya berita acara pelepasanhak No.155/BA.PH/PPTTOL/BORR

., dari Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo, dan; Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak UswathunHalaman 9 dari 38 hal. Put.

Wakhid Purwosubiyantara, STP., dari Kantor DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta. Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman.

(K) selaku Bupati Kulon Progo; Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikanmelalui Kantor Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, KabupatenKulon Progo dikarenakan tidak diketahuinya data/nama petambakudang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu: Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak UswathunHalaman 16 dari 38 hal. Put.

Nomor 232 K/Pdt/2017dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim penilai pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dalam daftar nominatif tidakdilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah) dikarenakantermasuk personal properti barang bergerak yang bisa dipindahkantanpa menimbulkan kerusakan;Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi(semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai penilaipertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan pada saatdilakukan penilaian oleh Tim penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Leo Handaka selaku Kepala Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten Kulon Progo; saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabuapten Kulon Progo dan saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev., keterangannya tidak di bawah sumpah karena TermohonKasasi

Nomor 3393 K/Pdt/2016Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin

Yogyakarta selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan SuratKeputusan Nomor O6/KPPSPPT/IV/2016 tentang PenetapanPemenang Penilai Pertanahan dalam rangka PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakartadi Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016;Bahwa Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta dalam melakukan penilaian menggunakan standardresmi dan mengacu pada Petunjuk

Dev., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah pihak yang sangatkredibel , independen dan profesional yang telah mendapatkan izinpraktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaianuntuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasukdalam hal ini objek tambak udang karena ditunjuk berdasarkan seleksiproses tender dan mendapatkan penunjukan resmi dari PT AngkasaPura l di Jakarta selaku

Yogyakarta Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalamrangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandarabaru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016;Bahwa penilai pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

Menyatakan sah hasil penilaian pengadaan tanah dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Febriman Siregar & Rekan dalam proses pengadaan tanahuntuk pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunanBendungan Bagong;4. Menolak kontra memori kasasi Termohon Kasasi (semula Para PemohonKeberatan);5.

Dengandemikian putusan judex facti harus dibatalkan; Bahwa besaran ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Febriman Siregar dan Rekan atas objeksengketa yang terkena Proyek Pembangunan Bendungan Bagong adalahharga wajar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN TRENGGALEK dan Pemohon Kasasi II KEPALA

PublikTanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten Bener MeriahProvinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli,diberi tanda P16;Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang RejoHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Strdan Bale Atu)~ Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

TanahUntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telahdiberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P17;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilaipublic atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayahKab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr.

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kab.

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilaipublic atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr.

MakaKJPP itulah yang ditunjuk yang memenuhi persyaratan ;Bahwa Saksi lupa dari perusahaan mana saja yang mengikuti lelangtersebutselain KJPP Sih Wiryadi dan rekan ;Bahwapagu anggarannya untuk KJPP Penilai adalah Rp.350 Juta untuktahun 2010 yang menggunakan APBD Kab.

Bahwa berdasarkan data Nominatif di Desa Sungai Pinang, KecamatanTambang tentang rekapitulasi nilai penggantian wajar pengadaan jalan tolPekanbaru Bangkinang yang dibuat oleh team penilai KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan yang ditunjuk oleh Termohon Keberatan I, tanah milikPemohon Keberatan termasuk tanah produktif yang diganti rugi untukpembangunan jalan tol Pekanbaru Bangkinang sesuai dengan nomorurut 160 yang telah di rekapitulasi;.

jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.Bahwa Penetapan Besarnya ganti kerugian dilakukan oleh TermohonKeberatan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasilpenilaian jasa penilai atau penilai publik sebagaimana diatur dalam pasal 63ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum.Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan TanahJalan Tol PekanbaruBangkinang dari KJPP

Bahwa Berdasarkan Perihal Permohonan Pemohon adalah KeberatanAtas Penilaian Ganti Kerugian Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum terhadap Nila Ganti Kerugian Tanah, maka merujukpada undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 31 s/d Pasal 34,hal ini merupakan kewenangan mutlak dari pada APRAISAL/KantorJasa Penilai Publik (KJPP), sudah seharusnya wajib ditarik sebagaipihak ke dalam perkara ini agar jelas dan jelas mengapa dalammemberikan

penilaian ganti rugi tanah sebagaiman dalam dalilpermohonan yang menurut Pemohon tidak sesuai, oleh karenanyaPemohon Keberatan sudah sangat keliru tidak menarik KJPP/Penilaipublik sebagai Pihak Termohon yang mengakibatkan permohonanPemohon adalah Kurang Pihak atau cacat hukum syarat formil, Akibathukumnya Sangat Beralasan Hukum Permohonan Pemohon TidakDapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);3.

ganti kerugianberdasarkan hasil penilaian Penilai tersebut menjadi dasar musyawarahpenetapan ganti kerugian, bahwa besarnya nilai ganti kerugian sebagaimanadimaksud dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk gantikerugian, sehingga melihat ketentuan dalam Perpres tersebut, musyawarahhanya dilakukan untuk menentukan bentuk ganti kerugian, bukan menentukanbesarnya ganti kerugian;Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohonmenyatakan nilai ganti rugi lahan yang ditetapkan oleh KJPP