Bahwa dalam hal dikeluarkannya objek a quo Tergugat berpedomanUndangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87ayat 2 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatui Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangPutusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 38 dari

(fotokopi sesuai salinan resmi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPutusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 51 dari 88 Halaman10.11.12.13.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Pengadilan Yang

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/098/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/337/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaWawan Soesana Putradi;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/098/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/337/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama WawanSoesana Putradi;3.

Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNuraeni;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNuraeni;3.

yang disampaikan kepada Penggugatuntuk diperiksa dan/atau dimintai keterangan sehubungan dengandiperolehnya data baru terkait membagikan uang pungutan sisa kegiatanorientasi CPNS dan terbukti telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) namun dikembalikan setelah hal tersebut diketahuiWakil Menteri Hukum dan HAM sehingga penjatuhan hukuman disiplinterhadap Penggugat telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Berdasarkanketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalampenjatuhan disiplin terhadap setiap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan' pelanggaran disiplin, wajibdilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yangberwenang menghukum sebelum kepada Pegawai Negeri Sipiltersebut dijatuhkan hukuman. Adanya kata wajib, berartiapabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin, harus diperiksa dahulubaru dapat dijatuhi hukuman disiplin.

namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu dapat dibedabeda sehubungan dengan berat ringannyatindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan.Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai NegeriSipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,haruslah dipertimbangkan factorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang

Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jikasuami berada dalam kesusahan dan kemiskinan.Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kKemampuan Tergugatuntuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkankemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan gaji bruto perbulan sebesar Rp. 2.490.300, (vide bukti PR.3),dan dari pendapatan tersebut Tergugat memiliki

Pada gilirannyadiharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatanbesar bagi jaminan perlindungan hakhak anak yang secara faktualseringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menilai kemampuanTergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilaiberdasarkan kemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan

liar) tanpa izinTergugat sebagai isteri sebagaimana petunjuk Pasal tersebut, danTergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan bahwa ia telahmendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Ogan Ilir, majelis hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kinerja PNS, Pemerintahtelah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

merusak barang dalam rumah, selanjutnya Tergugat tidakmenginginkan perceraian;Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat disanggah/dibantah olehTergugat, Penggugat telah membuktikan dalildalil gugatannya dengan alat buktisurat (bukti P.1 s/d. bukti P.5) dan 2 (dua) orang saksi, masingmasing :Nurdianti binti Muhammad Ing, (saksi 1) dan Sadam bin Tega (saksi 2);....Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KARPEG/Kartu Pegawai Tergugat)adalah membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipilyang

membuat catatan pada Register Akta catatan sipil dan KutipanAkta catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu tentang pencatatan pengesahanperkawinan orang tua Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipilpada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KepulauanSangihe untuk melakukan pencatatan perkawinan orang tua Pemohon tersebutpada buku Register Akta catatan sipil dan menerbitkan Kutipan Akta catatan sipilyang

Tergugat II sulit memberikanjawaban yang benar dan pasti ada atas pokok perkara.GUGATAN REKONVENSI1Bahwa kebijakan Penggugat menarik Tergugat I ke dalam perkara ini tanpaalasan yang benar menurut hukum dapat menimbulkan kerugian bagiTergugat I, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi dan denganmengacu pada hukum acara perdata, Tergugat I ditetapkan sebagaiPenggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai TergugatRekonvensi.2 Bahwa berkenaan Penggugat Rekonvensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang

Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Edaran Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor: 880/3713/SJ, tanggal 10 Mei2019, Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan;4.

Menyatakan Barang bukti berupa :1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gajifiktif pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.571(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/053/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/177/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAmiruddinBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai NegeriSipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 4 ayat 1, yang menyatakan: Memberikan delegasiwewenang kepada pejabatpejabat yang tersebut dalam kolom 2(dua) untuk menyelenggarakan dan menandatangani SuratKeputusan Mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3 (tiga)terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipilyang tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran II keputusanRil fannm ann n nn nennnnnnmnnnnn nn nnn tenene manana nanenan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa ketentuan dalam peraturan peraturan sebagaimanatersebut di atas sudah merupakan aturan yang mengikat bagi Pegawai Negeri Sipilyang dimaksudkan dalam peraturan tersebut sehingga dengan sendirinya berlakubagi Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan perceraian atas kehendaknya,sebagaimana dalam ketentuan

Aturan pelaksanaanuntuk melakukan pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana jabatan mengacu padaPasal 7 ayat (2) huruf a PP Nomor 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriHalaman 18 dari 39 halaman.

Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatanatau yang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakanberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, adalah mengacu kepada penjelasan BadanKepegawaian Nasional (BKN) yang ftelah beberapa kalimemberikan pendapatnya dalam bentuk surat maupun fatwa1.

pidana yangHalaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor35/G/2010/PTUN.JKT.lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.Meskipunmaksimum ancamanpidana pidana terhadap suatu tindak pidanayang telah ditetapkan , namun pidana yang diJatuhkan / diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu berbeda bedasehubungan dengan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan dan atau besarkeciInya akibat yang di timbulkan.Berhubung dengan itu maka dalammemerptimbangkan apakah Pegawai Ngeri Sipilyang

Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2014 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional(PP Nomor 21 Tahun 2014); c. Pasal 20 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (PP Nomor 39Teahun O00 ), aeseseceseee emcees eee nema een eauameteEN2.

bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikutSetiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiriSebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf aUU No.35 Tahun 2009.Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara iniMajelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekatdari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta halhal yangmempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat dari perouatan Terdakwa adalah salah pergaulandan berteman dengan Sdr.Ukik, yang kebetulan orang sipilyang