Ditemukan 5837 data
SAMSUL ARIFIN
Tergugat:
YAYASAN KOPERASI KARYAWAN SECURITY AGUNG PODOMORO GROUP
180 — 43
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum menjadi
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana Tergugat telahmempekerjakan Penggugat dengan memakai sistem hubungan kerjaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) namun PKWT yang diterapkanoleh Tergugat sangat bertentangan dengan ketentuan PKWT yang diaturdalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanmaka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara hukumberubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), denganpenjelasan hukum sebagai berikut:Halaman 5 dari 43 hal
yakni dari tanggalSeptember 2011 s.d September 2012, kemudian Penggugat setelahberakhirnya masa kerja PKWT pertama tetap dipekerjakan untukjabatan/posisi yang sama dengan dengan memakai sistem hubungankerja PKWT yakni dari masa kerja tanggal September 2012 s.dSeptember 2013, namun selanjutnya kemudian salinan PKWT untukkedua tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan selanjutnyaTergugat membuatkan kembali PKWT yang baru;Bahwa tindakan dari Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan PKWTyang diatur
BuktiT5 : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.048/PKWT/Kopkar/I/2018/138;6.
2012, PKWT ke3 pada bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember2012, PKWT ke4 pada bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013,PKWT ke5 pada bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014, PKWT ke6pada bulan Mei 2014 sampai dengan Desember 2014, PKWT ke7 pada bulanJanuari 2015 sampai dengan Desember 2015, PKWT ke8 pada bulan Januari2016 sampai dengan Agustus 2016, PKWT ke9 pada bulan September 2016sampai dengan Desember 2016, PKWT ke10 pada bulan Januari 2017 sampaidengan Desember 2017, PKWT ke11
pada bulan 01 Januari 2018 sampaidengan 31 Desember 2018 (Vide Bukti P3 s/d P4, dan Bukti T5, T6),sedangkan PKWT ke1 sampai dengan PKWT ke11 tidak diberikan salinankontraknya oleh Tergugat.
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dalil GugatanPenggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, PHK terhadap Penggugatterjadi karena menurut Tergugat PKWT Penggugat telah berakhir;Adapun alasan dan Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalahsebagai berikut:Bahwa pertimbangan Hakim Judex Facti terjadi inkonsistensi dalampertimbangan tersebut, Majelis Hakim Judex Facti mengakui berakhirnyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat/ Pemohon Kasasiadalah karena menurut Tergugat PKWT Penggugat telah berakhir.
bahwa sejak tanggal 20 Nopember 1996sampai dengan 3 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat mengikatkanhubungan kerja dalam bentuk PKWT;Alinea keempat:Menimbang, bahwa sesuai perkembangan hukum ketenagakerjaan, PKWTyang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat paa tanggal 20 Nopember 1996sampai dengan 28 Pebruari 1997, PKWT tanggal 1 Juni 200231 Mei 2003tampak berpedoman pada peraturan Menteri Tenaga Kerja No:Per02/Men/1993, sedangkan PKWT yang dibuat sejak tanggal 01 Juni 2003sampai 31 Agustus 2009, berpedoman
Oleh karena itu, dari segi sifat pekerjaan, PKWT dimaksudterbukti bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:Per02/Men/1993, maupun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Alinea keempat:Menimbang, bahwa dari segi waktu pelaksanaan PKWT, Tergugat terbuktimelakukan pelanggaran dalam membuat PKWT. Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor:Per02/Men/1993, maupun Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 mengatur batas waktu PKWT dan masa jedah.
Waktu PKWT bolehdibuat dengan komposisi waktu PKWT berlangsung selama 2 (dua) tahundan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Setelah berakhir masaHalaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 748 kK/Pdt.SusPHI/2015perpanjangan, PKWT dapat diperbaharui setelah menjalani masa jedahselama 30 hari. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa setelahberkahir PKWT pembaharuan pengusaha tidak boleh lagi mengikatkanPKWT, sehingga masa jedah dan pembaruan PKWT hanya dapatberlangsung sebanyak 1 kali.
Hal tersebut sudah sesuai dengan masa jedah yang ditentukandalam Pasal 59 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 yaituPerjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat diadakan paling lama 2tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun;Bahwa berdasarkan uraian di atas yang menerangkan pertimbangan MajelisHakim Judex Facti yang pada intinya berkesimpulan PKWT yang terjadiantara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasimenjadi tidak sah karena dengan perpanjangan PKWT sampai 13 tahuntanpa
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:DASAR DAN ALASAN GUGATAN1Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrialadalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan pengadilan negeriyang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihanhubungan industrial ;Bahwa pokok perkara adalah gugatan pelanggaran isi PKWT
materiil dan immateril terhadapPenggugat, dikarenakan Penggugat kehilangan sumber penghidupan dan pelecehanharga diri Penggugat dihadapan para buruh;DALAM POKOK PERKARA1Bahwa Penggugat telah bekerja diperusahaan Tergugat sejak tanggal 24Desember 2012 dengan jabatan : HRD dan mendapat upah sebesarRp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) per bulan (bukti P1) ;Bahwa Tergugat pada tanggal 27 Februari 2013 telah menuduh dan mengancam ,serta melanggar isi dari Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT
pelecehan harga diri, pada halaman gugatan Penggugattidak berdasar karena menurut Undangundang No.2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisian hubungan Industrial, Pasal 2, berbunyi : Jenis Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 2 berbunyi :a Perselisihan hak ;b Perselisihan kepentingan ;c Perselisihan pemutusn hubungan kerja ; dand Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satuperusahaan;Sedangkan gugatan Penggugat yang pada perihalnya : gugatan perselisihanPelanggaran isi PKWT
dan PELECEHAN HARGADIRI, tidak diatur dan tidak termasuk dalam PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL, karena bukan permasalahan perbedaan penafsiran yang menjadipermasalahan Pemohon Kasasi/T ergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat akantetapi Pelaksanaan dari PKWT tersebut.
, bertentangan denganketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 karena sebagai pemegangjabatan HRD/Personalia ( vide : gugatan dan jawaban ) serta jenis dan sifat ataukegiatan pekerjaan tidak akan selesai dalam waktu tertentu;Bahwa dengan demikianTermohon Kasasi adalah pekerja tetap terikat denganPKWTT, bukan PKWT;Hal 11 dari 13 hal.
111 — 19
Pada pasal 58 ayat (2)UndangUndang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmenegaskan bahwa jika PKWT mensyaratkan masa percobaan,maka PKWT tersebut batal demi hukum. Konsekwensi disyaratkanmasa percobaan terhadap Penggugat maka dengan sendirinyaPKWT berubah menjadi PKWTT..
Pada pasal 58 ayat(2) UndangUndang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menegaskan bahwa jika PKWT mensyaratkanmasa percobaan, maka PKWT tersebut batal demi hukum.Konsekwensi disyaratkan masa percobaan terhadap Penggugatmaka dengan sendirinya PKWT berubah menjadi PKWTT.Bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) UndangUndang nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PKWT hanya dapat dibuatuntuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya ataukegiatanya akan selesai dalam waktu tertentu seperti
Undang nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa jika PKWTyang dilakukan mensyaratkan masa percobaan, maka PKWT yangdibuat batal demi hukum.
Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalamGugatannya tentang Tergugat yang tidak benar dalammelaksanakan PKWT baik terhadap Tergugat maupunterhadap PT.
Produksi AC denganstatus hubungan kerja PKWT masih melalui PerusahaanPenyedia Jasa Tenaga Kerja PT.
AMSARINAH
Tergugat:
1.PT. PCI ELETRONIC INTERNATIONAL
2.PT. CITRA PERDANA PERKASA
3.PT. RAJA INDOSIN SIMANDOLAK
4.PT. RAJA LABORA PANBIL
138 — 25
Hakim yang Terhormatberpendapat lain mohon dipertimbangkan pula tentang syarat sahdan mengikatnya suatu perjanjian (dalam hal ini PKWT) yang diaturdalam Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan bahwa Supaya teradipersetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu pokok persoalan tertentu;4) Suatu sebab yang tidak terlarang;Bahwa pada saat penandatanganan PKWT antara Penggugatdengan Tergugat tersebut, Penggugat
tidak pernah menyampaikanpenolakan atau keberatan atas PKWT tersebut, sebaliknyaPenggugat telah sepakat dan menandatangani PKWT tersebut.Sehingga PKWT tersebut berlaku sebagai undangundang bagiPenggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1338Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata):Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakatkedua belah pihak atau karena alasanalasan
Bedasarkanpengakuan tersebut (yang merupakan bukti yang sempurna), maka buktibahwa tergugat II telah memperkerjakan penggugat tidak melebihi jangwaktu 3 tahun.Bahwa dengan demikian maka PKWT antara penggugat dengantergugat telah sesuai dengan kententuan pasal 59 ayat (1) UUketenagakerjaan atau apabila majelis hakim yang terhormatberpendapat lain mohon dipertimbangkan pula tentang syarat dah danmengikatnya suatu perjanjian (dalam hal ini PKWT) yang diatur dalampasal 1320 KUH perdata, disebutkan bahwa
Suatu sebab yang tidak terlarang ;Bahwa pada saat penandatanganan PKWT antara penggugat dengantergugat II tersebut , penggugat tidak pernah menyampaikan penolakanatau keberatan atas PKWT tersebut, sebaliknya penggugat telahsepakat dan menandatangani PKWT tersebut.
Apakah status Penggugat selaku pekerja kontrak (PKWT) atau pekerja tetap(PKWTT) ?3. Sejak kapan terjadi PHK dan apakah Penggugat berhak atas hakhaknyasebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan?
95 — 6
THOBIIN MASHUDI, SH,MMPEMBINA TK.INIP.19561212 198203 1 02014.Bahwa PKWT antara Tergugat dengan Penggugat mencantumkan masapercobaan selama 3 bulan.
Perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum maka tidakmemiliki kekuatan dalam pelaksanaannya;17.Bahwa berdasarkan Undangundang No.13 Tahun 2003, Notapenjelasan dari Dinas Tenaga kerja sertapendapat para ahli maka dapatdisimpulkan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhiunsur objektif dai PKWT yang mengakibatkan batalnya PKWT antarapenggugat dengan Tergugat sehingga demi hukum PKWT tersebut sejakawal dianggap tidak pernah ada dan melahirkan PKWTT (perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu)
Hanya dapat dilakukanuntuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1kali paling lama 1 tahunj diayat ke 3 diatur bahwa PKWT = tidakdapat dilakukan pembaharuan .4. Pada ayat 4: ... PKWT tidak melaLui masa tenggang waktu 30( tiga puluh ) hari .9. Gugatan pada posita 13 saya sampaikan sebagai berikut :1 Bahwa pada nota penjelasan nomor : 566/148/PKTK tidakditujukan kepada PT. Indorama Polyester Industries Indonesiatetapi kepada PT.
RONI RAHARTO sebesar Rp3.203.694, dan Penggugat USI RUSAMSI sebesar Rp 2.215.108, Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 Tergugat telah melakukan PHK danmenyatakan tidak akan memperpanjang PKWT tersebut dengan ParaPenggugat.
,sedangkan menurut Tergugat, jenis / sifat pekerjaan Para Penggugat tersebutadalah bukan bersifat tetap dan terus menerus, dan sebagai penunjang,sehingga dapat dilakukan dengan PKWT yang berakhir secara hukum denganhabis masa kontrak sebagaimana ditentukan dalam PKWT tersebut.Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat serta buktisurat (Bukti P.3, P.4, T.5 s.d. 7.8, T.11 dan 1.12) pada
169 — 36
ini dalam waktu 7 (tujuh) harimakaperjanjian kerjanya demi hukum menjadi perjanjian kerjadengan waktu tidak tertentu (PKWTT).Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) KepmenakertransNomor Kep100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans100/2004) bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga)tahun.Juga dalam hal PKWT dilakukan melebihi 3 (tiga) Tahun, makademi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT.Sebagaimana disebutkan dalam
Bahwa dengan adanya permintaan yang mengada ada dariPenggugat berupa uang pesangon sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah), Tergugat Il tidak setuju dikarenakanKONTRAK KERJA atau PERJANJIAN KERJA yang dibuat antaraTergugat Il dengan Penggugat berdasarkan KESEPAKATANBERSAMA oleh kedua belah Pihak adalah SAH DEMI HUKUM,karena Perjanjian atau PKWT ini dibuat dan dilaksanakan denganitikad baik oleh para pihak serta didasarkan pada KEPATUTAN.Perjanjian atau PKWT yang dibuat oleh Tergugat dengan
PETRA KALTIM SEJAHTERA (TergugatIl), sudah sepatutnya ditolak keseluruhannya;Bahwa Penggugat didaftarkan pada bpjs Ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan pada bulan April 2013 sebagai kewajibanTergugat Il kepada Penggugat dalam hal pelaksanaan PKWT(KONTRAK) yang di mulai pada bulan April 2013.Bahwa pada tanggal 07 April 2017 Tergugat Il memanggilPenggugat untuk memberitahukan bahwa PKWT antara penggugandan Tergugat Il akan berakhir pada tanggal 21 April 2017 danhubungan kerja tidak akan di jalin lagi
ini dalam waktu 7 (tujuh) harimakaperjanjian kerjanya demi hukum menjadi perjanjian kerjadengan waktu tidak tertentu (PKWTT).Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) KepmenakertransNomor Kep100/Men/V1I/2004 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans100/2004) bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga)tahun.Juga dalam hal PKWT dilakukan melebihi 3 (tiga) Tahun, makademi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT.Sebagaimana disebutkan
Bahwa Penggugat didaftarkan pada bpjs Ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan pada bulan April 2013 sebagai kewajibanTergugat Il kepada Penggugat dalam hal pelaksanaan PKWT(KONTRAK) yang di mulai pada bulan April 2013..
89 — 16
JAMIL AH 10112005 s.d 21102006 Hubungan Kerja berakhir sesuai waktu01052007 s.d 12102007 yang diperjanjikan.22102007 s.d 2104200808102008 s.d 18092009 Tidak ada perpanjangan PKWT.28032010 s.d 0809201020092010 s.d 19032011Hal. 12 dari 32 hal. Putusan No.1 72/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst.e PKWT sesuai ketentuan Pengadilan Hubungan Industrial 2.
Rini Widarti 10112005 s.d Hubungart Kerja berakhir sesuai21102006 01052007 waktu yang diperjanjikan.s.d 1210200722102007 s.d e Tidak ada perpanjangan PKWT.21042008 08102008s.d 18092009 e PKWT sesuai ketentuan28032010 s.d08092010 20092010s.d 190320115.3 JAMLAH 10112005 s.d Hubungan Kerja berakhir sesuai21102006 01052007 waktu yang diperjanjikan.s.d 1210200722102007 s.d e Tidak ada perpanjangan PKWT.21072008 08102008 , PKWT sesuai ketentuans.d 1809200928032010 s.d08092010 20092010s.d 190320115.4 Yanti
22102007 s.d Hubungan Kerja berakhir sesuai21042008 08102008 waktu yang diperjanjikan.s.d 1809200928092010 s.d e Tidak ada perpanjangan PKWT.27032010 20072010 , PKWT sesuai ketentuans.d 190320115.5 Siskawati 22102007 s.d Hubungan Kerja berakhir sesuai 21042008 08102008s.d 1809200928092010 s.d27032010 20092010s.d 19032011 waktu yang diperjanjikan.e Tidak ada perpanjangan PKWT.
(Khumaeroh);Bukti T16.1 :Fotokopi sesuai dengan aslinya PKWT Khumaeroh 8102008 s/d18092009; Bukti T17 Fotokopi sesuai dengan aslinya Lamaran Para Penggugat (Khomaeroh);Bukti T17.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya PKWT Khumaeroh 2832010 s/d8920 1 0; 2222222 Bukti T18 Fotokopi sesuai dengan aslinya Lamaran Para Penggugat Hal. 24 dari 32 hal.
Selain itu Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) tersebut telah melanggar pasal 59 UU No.13 tahun 2003.
78 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraTergugat PT Dasa Windu Agung dengan Penggugat Sdr. MuhamadSulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr. Ade Repai dan Sdr. TatangDaryanto batal demi hukum;3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraPenggugat Sdr. Muhamad Sulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr.Ade Repai, Sdr. Tatang Daryanto dengan Tergugat PT Dasa WinduHalaman 2 dari 9 hal. Put.
Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraTergugat PT Dasa Windu Agung dengan Penggugat Sdr. MuhamadSulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr. Ade Repai, Sdr. TatangDaryanto batal demi hukum;. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antaraPenggugat Sdr. Muhamad Sulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr.Ade Repai, Sdr.
Tatang Daryanto dengan Tergugat PT Dasa WinduAgung bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PenggugatSdr. Muhamad Sulur, Sdr. Yayan Mulyana, Sdr. Anggi, Sdr. Ade Repai,Sdr. Tatang Daryanto dengan Tergugat PT Dasa Windu Agung demihukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)sejak adanya Perjanjian Kerja;.
Nomor 859 K/Padt.SusPHI/2019(PKWT) antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi denganTergugat/Termohon Kasasi yang hanya berlangsung tidak lebih dari 3(tiga) tahun secara tidak terusmenerus karena antara Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) yang satu dengan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) yang lainnya selalu ada jeda waktu lebih dari 1 (satu)bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan maka Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat telahmemenuhi syarat sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 59 ayat(1), (3), (4), (5) dan (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Pasal 3 Kepmenakertrans NomorKep.100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) oleh karenanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah menuruthukum;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugatdengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikandalam perjanjian kerjanya (PKWT
232 — 37
Kemudian baru menandatangani Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) pertama tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 31 Mei2015, PKWT kedua tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2016 sebanyakdua kali perpanjangan tidak terputusputus dengan masa kerja 3 tahun 7 bulandan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.815.000, per bulan..
Foto Copy Surat Pemberitahuan masa berakhirnya PKWT tanggal 14 April2016 an. Fathur Rahman. Diberi tanda bukti P.7.Foto Copy Slip gaji bulan Mei 2016 an. Fathur Rahman, diberitanda bukti P.8.Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke Ill Nomor : 16/HRDKH/PKWT/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 an. Hasanudin, diberi tanda bukti P. 9.10. Foto Copy Surat Pemberitahuan masa berakhir PKWT Nomor:39/HRD/HKP/SPHalaman 11 dari 28 hal Putusan No.16/Pdt.SusPHI/2017/PN.Ptk P a g 11.12.13.14.15.16.17.
(FAHRUROZI) tertanggal 1Pebruari 2012 dengan Jabatan SatPam yang ditandatangani oleh PENGGUGATI, diberi tanda bukti T.5;Foto Copy Surat Pemberitahuan Masa Berakhirnya PKWT sampai tanggal 18Maret 2016 Nomor 05/HRDKP/SP/IIV2016 tertanggal 1 Maret 2016, diberi tandabukti T.6;Foto Copy Perjaanjian Kerja Waktu) Tertentu (PKWT) Nomor :15/HRDKH/PKWT/V/2015 yang dibuat tanggal 15 Mei 2015 dengan waktu terhitungsejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2016 ditandatangani olehDJOKO PRIHANTONO sebagai
Il ( SYAHRUL LUTFI ) padatanggal 01 Juni 2015 dengan Jabatan SatPam yang ditandatangani olehPENGGUGAT .Il. diberi tanda bukti T.9;Foto Copy Surat Pemberitahuan Masa Berakhirnya PKWT sampai tanggalNomor 40/HRDKP/SP/IV/2016 tertanggal 14 Apri 2016. diberi tanda bukti T.10;Foto Copy Perjaanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT Nomor : 14/HRDKH/PKWT/V/2015 dibuat tanggal 15 Mei 2015 dengan waktu dihitung sejaktanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016, ditandatangani olehDJOKO PRIHANTONO sebagai
PKWT dilakukan pembaharuan setiap tahun tanpa ada jeda waktu;4.
112 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Status hubungan kerja antara pekerja Riko Nandi Pinto dengan PTAngkasa Indo Jaya beralin menjadi hubungan kerja antara pekerja RikoNandi Pinto dengan PT Nanindah Mutiara Shipyard dengan statushubungan kerja PKWT pembaruan;2.
;(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat(6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/MEN/VI/2004 Pasal 3menyebutkan:(1) PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) untuk pekerjaan yang sekaliselesai atau sementara sifatnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT) yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu;(2) PKWT (perjanjian
kerja waktu tertentu) sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun;(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT (perjanjiankerja waktu tertentu) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdiselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka perjanjian kerjawaktu tertentu (PKWT) tersebut putus demi hukum pada saaatselesainya pekerjaan;(4) Dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang didasarkan atasselesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan
Bahwa Pekerja/Pemohon Kasasi bekerja dengan Tergugat dalamperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4),(5), (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu perpanjangan 1 (satu)kali dan pembaruan 1 (satu) kali sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjadalam dalam waktu tertentu (PKWT);2.
Bahwa adapun hubungan kerja dalam perjanjian kerja dalam waktu tertentu(PKWT) sebelumnya telah terputus selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimanadikuatkan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi;3.
105 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat saudara Tubi sudah bekerja sejak Mei 2004, jadisudah bekerja hampir 8 (delapan) tahun di bagian produksi yang bersifattetap, permanen dan terus menerus dan baru menandatanganiPKWT sejak kurang lebih tahun 2007, jadi jelas sudah menandatanganikontrak kerja lebih dari 3 (tiga) kali kontrak, jadi perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum menjadi perjanjiankerja waktu tidak tertentu (PKWT T/pekerja
Bahwa jelas PKWT yang dilakukan oleh pihak Tergugat hanya akalakalan saja karena Penggugat sudah bekerja sejak bulan Mei 2004sampai kurang lebih tahun 2007 lebih dari 3 (tiga) tahun barumenandatangani PKWT, untuk itu jelas PKWT tersebut batal demi hukumkarena sebelumnya status penggugat sesuai dengan Pasal 10 ayat (3),Kepmenakertrans No. KEP.100/ MEN/2004 sudah berubah menjadiPKWTT;Hal. 3 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.SusPHI/20146.
Pasal 4 ayat(1)Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.100/Men/IV/2004tentang ketentuan pelaksanaan PKWT maka menurut hukumPKWT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidakbatal demi hukum dan demi hukum tidak bisa berubah menjadiPKWTT, ini jelas pertimbangan yang menyesatkan karena jelassesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:Kep. 100/Men/IV/2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT yangberbunyi PKWT sebagaimana dalam pasal 4 dan pasal 5 tidakdapat dilakukan pembaharuan
, dan ini jelas bertentangan denganbukti T9; T10; T11; dan T12 yang menjelaskan telah terjadi 3kali Pembaharuan PKWT, Padahal Penggugat kerja terusmenerusHal. 8 dari 13 hal Put.
mulai sejakPenggugat bekerja yaitu mulai bulan Mei 2004 sampaidengan tahun 2008 tidak ada Bukti PKWT, ini sesuaidengan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalamputusan ini halaman 3 Dalam Pokok Perkara Poin 2 sudahmulai bekerja sejak Mei 2004, di anggap sebagai pekerjaharian lepas tanpa ada perjanjian yang jelas, sampaidengan kurang lebih tahun 2007 baru setelah itu di suruhtanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), jugaberdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P1dan P2 juga
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
) yaitu 9 Juni 2009 sampaidengan 8 Juni 2010, selanjutnya Penggugat tetap dipekerjakansebagaimana mestinya dan tidak lagi perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT) yang ditandatangani oleh Penggugat;Halaman 17 dari 10 Hal.
Upah terakhir yang diterima oleh Penggugat pada bulanSeptember 2014 sejumlah Rp2.736.896,00 (dua juta tujuh ratus tigapuluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diberlakukan olehTergugat/PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. terhadap Penggugat baiksifat pekerjaan maupun sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)dimaksud tidak memenuhi psrsyaratan sebagaimana dirumuskan dalamPasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
Keputusan Menakertrans Nomor 100/MN/IV/2014tentang Ketentuan Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT);8.
Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diberlakukan olehTergugat, jika dilihat dari sifat pekerjaannya tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat(1) merumuskan:(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukpekerjaan tertentu yaitu menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:a.
Nomor 460 K/Pdt.SusPHI/201610.11.12.13.14.Bahwa sifat pekerjaan Tergugat yang tersedia bersifat tetap, dan hal inijuga melanggar rumusan Pasal 59 ayat (2) antara lain: perjanjian kerjawakiu tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yangbersifat tetap;Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diberlakukan olehTergugat disamping pekerjaannya bersifat tetap sebagaimana diuraikanpada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) di atas, masa kerja Penggugatsudah lebih dari 5 (lima) tahun.
58 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa PKWT sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam KepmenakerNomor 100 Tahun 2004 hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kaliperpanjangan dan 1 (satu) kali pembaruan. Mengingat hal tersebut makaseara hukum status Para Penggugat telah berubah menjadi pekerja tetap(PKWTT);. Bahwa status Penggugat 1 (Ahmad Mustagim) dan Penggugat 2 (FitriIsdianto) secara hukum telah beralin dari PKWT menjadi PKWTT.
memenuhi ketentuan perundangan tersebut di atas,oleh sebab itu mediator menyatakan PKWT yang dilaksanakan demihukum berubah menjadi PKWTT;*Bahwa mediator berpendapat PKWT yang telah dilaksanakan sampaidengan sekarang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku maka PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT;"Bahwa mediator berpendapat pihak pekerja tidak melakukan kesalahandan tidak melanggar halhal yang telah diatur didalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) dan peraturan perundangundangan yang
berlaku.Sehingga tidak layak untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;"Bahwa mediator berpendapat PKWT yang dilaksanakan tidak sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku maka batas waktu yangada di dalam PKWT dianggap tidak pernah ada atau tidak berlaku;*Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yangberlaku tersebut di atas, keterangan para pihak, serta bukti yangdisampaikan, maka mediator berkesimpulan:a.
Pelaksanaan PKWT antara pihak pengusaha dan pekerja tidak sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga PKWTtersebut batal demi hukum dan dinyatakan sebagai PKWTT;c. Dengan adanya pelaksanaan PKWT yang tidak sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku dapat menimbulkan keresahan,ketidaktenangan dan kerugian bagi pihak pekerja;Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt.SusPHI/2015d.
(PKWT) telah dijalankan olehperusahaan Tergugat sesuai dengan isi perjanjian kerja dan oleh karenanyaseharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknyatidak dapat diterima;Hal. 9 dari 14 hal.
LEXSI RANTAWAN
Tergugat:
PT. JASA SWADAYA UTAMA JAYATAMA
102 — 36
Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat pada angka 1 s/d angka 4 padahalaman 2 surat Gugatan, Penggugat mengakui dengan tegas bahwahubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) dengan pekerjaan Penggugat sebagai Security,dan PKWT antara Penggugat dan Tergugat dibuat sesuai denganketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;2.
Bahwa ketentuan Pasal 32 UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan patut dimaknai sebagai ramburambukesetaraan hak para pihak (Pekerja dan Perusahaan) sebelumperusahaan melakukan rekrutmen dan membuat perjanjian kerja(PKWT) antara Pekerja dan Perusahaan;b. Bahwa ketika para pihak sudah sepakat membuat danmenandatangani PKWT, maka ketentuan PKWT dan PeraturanPerusahaan merupakan ketentuan hukum yang mengikat para pihak;c.
padasaat dilakukan mediasi;Bahwa PKWT yang sudah diperpanjang i(satu) kali untuk masa1(satu) tahun , setelah itu PKWT berubah menjadi PKWTT;Bahwa menurut saksi pembaharauan PKWT harus ada jeda minimal1(satu) bulan;Bahwa dalam masa jeda karyawan tidak bol;eh di kontrak dalam satuperusahaan yang sama;Bahwa menurut saksi walau ada panggilan 1, 2 dan 3 tetapi tidak adaSurat peringatan maka tidak sah;Bahwa setahu saksi, penggugat masih ingin bekerja di PT JasaSwadaya Utama;Bahwa saksi membenarkan bukti
Dengan PT Jasa Swadaya Utama(Tergugat) 2016 s/d 2018;Photocopy (sesuai dengan aslinya) PKWT antaraPenggugat dengan Tergugat 2012 s/d 2013;Photocopy (sesuai dengan aslinya) PKWT antaraPenggugat dengan Tergugat 2013 s/d 2014;Photocopy (sesuai dengan aslinya) PKWT antaraPenggugat dengan Tergugat 2014 s/d 2016;Photocopy (sesuai dengan aslinya) PKWT antaraPenggugat dengan Tergugat 2016 s/d 2018;Photocopy (sesuai dengan aslinya) PKWT antaraPenggugat dengan Tergugat 2018 s/d 2019;Photocopy078/SSMDSECII/
(PKWTT)ataukah sebagai Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) sebagaimana didalilkan olen Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah berdasarkan Bukti T2a (Perjanjian Kerja WaktuHalaman 28 dari 34 HalamanPutusanNomor 5/Pdt.SusPHI/2019/PN BglTertentu (PKWT) Nomor .....
141 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPHI/2019Terhadap Penggugat Cemi Rahmawati: Putus Hubungan Kerjademi hukum karena berakhirnya PKWT tanggal 19 Desember2015;Terhadap Penggugat IV Wawan Hermawan Putus Hubungan Kerjademi hukum karena berakhirnya PKWT tanggal 30 Desember2015;Terhadap Penggugat VII Rahmad Hidayat Putus Hubungan Kerjademi hukum karena berakhirnya PKWT tanggal 30 Desember2015;Terhadap Penggugat IX Fenty Apriliana Putus Hubungan Kerjademi hukum karena berakhirnya PKWT tanggal 19 Desember2015;Terhadap Penggugat X Nyai
Susilawati Putus Hubungan Kerjademi hukum karena berakhirnya PKWT tanggal 16 Desember2015;Terhadap Penggugat XIII Sifa Fauziaah: Putus Hubungan Kerjademi hukum karena berakhirnya PKWT tanggal 14 Maret 2015.
dan lainlain, (videbukti T1, T2, T24 a, b dan c), demikian pula ditinjau dari jangka waktuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat denganTergugat yaitu 6 (enam) bulan dan tidak melebihi 3.1 (tiga tahun satu bulan)lamanya, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut sahmenurut hukum karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 59 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6) Undang Undang Nomor 13Halaman 16 dari 27 hal.
Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pertamadan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang kedua antara ParaTergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum;3.
) atau sejakPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ketiga;4.
104 — 14
(satu) tahun;T13 Surat Pernyataan tertanggal Bukti surat ini membuktikan26 April 2011 yang ditanda bahwa Penggugat I bersediatangani oleh Hamid; mengamandemen PKWTPertama dan PKWT Kedua,dan membuktikanPenggugat I memungkiripernyataan untuk tidakmenuntut Tergugat baiksecara pidana maupunperdata;T14 Surat Perjanjian Kerja untuk Bukti surat iniWaktu Tertentu antara PT. membuktikan adanyaNanindah Mutiara Shipyard Amandemen PRWTdan Hamid No.267/PKWT/ Pertama dan PKWT KeduaNMS/IV09, tanggal 27 menjadi
Nanindah Mutiara PKWT Kedua antaraShipyard dan Taufik Penggugat II dan TergugatHidayat No.2279/PKWT/ juntuk selama 6 (enam)NMS/XII10, tanggal 23 bulan;Desember 2010;T22 Surat Pernyataan terrtanggal Bukti surat ini membuktikan22 Juni 2011 yang ditandabahwa Penggugat II bersediatangani oleh Taufik Hidayat; /mengamandemen PKWTPertama dan PKWT Kedua,dan membuktikanPenggugat IT memungkiripernyataan untuk tidakmenuntut Tergugat baiksecara pidana maupunperdata;T23 Surat Perjanjian Kerja untuk Bukti surat
ini membuktikanWaktu Tertentu antara PT.Nanindah Mutiara Shipyard adanya Amandemen PKWTPertama dan PK WT Kedua 31 dan Taufik HidayatNo.2279/PKWT/NMS/VI09, tanggal 23 Desember2009;menjadi satu PKWT, antaraPenggugat II dan Tergugatuntuk selama 1 (satu) tahun6 (enam) bulan; T24 Surat Kesepakatan Kerja Bukti surat ini membuktikanWaktu Tertentu antara PT. jadanya Perpanjangan PRWTNanindah Mutiara Shipyard antara Penggugat II dandan Taufik Hidayat Tergugat untuk selama 6No.0404/PKWT/NMS/ (enam) bulan;
antara PT. adanya hubungan kerjaNanindah Mutiara Shipyard PKWT Pertama antaradan M.
Surat Kesepakatan Kerja Bukti surat ini membuktikanWaktu Tertentu antara PT. adanya hubungan kerjaNanindah Mutiara Shipyard PKWT Kedua antaradan Apeles Petrus Seleky Penggugat XIX dan TergugatNo.1149/PKWT/NMS/ untuk selama 1 (satu) tahun;V/2010, tanggal 25 Mei2010;T93 Surat Pernyataan terrtanggal Bukti surat ini membuktikan11 Juli 2011 yang ditanda bahwa Penggugat XIXtangani oleh Apeles Petrus bersedia mengamandemenSeleky PKWT Pertama dan PRWTKedua, dan membuktikanPenggugat XIX memungkiripernyataan
3.BAYU KUSUMA NUGROHO, S.H.
4.ARIN JULIYANTO, S.H.
Terdakwa:
RENDY S. Alias RENDY Bin SYAHIMIN S.
114 — 34
periode 26 April 2019 sampai dengan 25 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Mei 2019 sampai dengan 25 Juni 2019;
- 2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Mei 2019 sampai dengan 25 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019;
- 2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Juli 2019 sampai
dengan 25 Agustus 2019;
- 2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Juli 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019;
- 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;
- 2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;
- 1 (satu) lembar data rekapitulasi beras periode 26 September 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 September 2019 sampai
periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
- 2 (dua) lembar surat edaran perihal insentif beras bagi karyawan SKU/PKWT.
- 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 April 2019 sampai dengan 25 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 April 2019 sampai dengan 25 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Mei 2019 sampai dengan 25 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Mei 2019 sampai dengan 25 Juni 2019;
- 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar
absensi SKU/PKWT periode 26 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019;
- 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Juli 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Juli 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019;
- 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;
- 1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;
- 2 (dua) lembar data rekapitulasi
periode 26 April 2019 sampai dengan25 Mei 2019;2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Mei 2019 sampaidengan 25 Juni 2019;2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Mei 2019 sampai dengan25 Juni 2019;1 (satu) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Juni 2019 sampaidengan 25 Juli 2019;2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Juni 2019 sampai dengan25 Juli 2019;1 (satu) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Juli 2019 sampaidengan 25 Agustus 2019;2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode
periode Januari 2019Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pts.sampai dengan Desember 2019;2 (dua) lembar surat edaran perihal insentif beras bagi karyawanSKU/PKWT.2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 April 2019 sampaidengan 25 Mei 2019;1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 April 2019 sampaidengan 25 Mei 2019;2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Mei 2019 sampaidengan 25 Juni 2019;1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Mei 2019 sampai dengan25 Juni 2019
;2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Juni 2019 sampaidengan 25 Juli 2019;1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Juni 2019 sampai dengan25 Juli 2019;2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Juli 2019 sampaidengan 25 Agustus 2019;1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Juli 2019 sampai dengan25 Agustus 2019;2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Agustus 2019 sampaidengan 25 September 2019;1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Agustus 2019 sampaidengan
periode Januari 2019sampai dengan Desember 2019;Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pits.47) 2 (dua) lembar surat edaran perihal insentif beras bagi karyawanSKU/PKWT.48) 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 April 2019 sampai dengan25 Mei 2019;49) 1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 April 2019 sampai dengan25 Mei 2019;50) 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Mei 2019 sampai dengan25 Juni 2019;51) 1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Mei 2019
SKU/PKWT periode 26 Agustus 2019 sampaidengan 25 September 2019;58) 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 September 2019 sampaidengan 25 Oktober 2019;59) 2 (dua) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 September 2019 sampaidengan 25 Oktober 2019;60) 2 (dua) lembar data rekapitulasi beras periode 26 Oktober 2019 sampaidengan 25 Nopember 2019;61) 1 (satu) lembar absensi SKU/PKWT periode 26 Oktober 2019 sampaidengan 25 Nopember 2019;62) 1 (satu) lembar Surat Keputusan no.0002/PT KPC MTNE/04/
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disepakatipara pihak sah menurut hukum;3. Menyatakan Penggugat putus hubungan kerja karena berakhirnyakontrak kerja (PKWT), terhitung tanggal 15 Juli Tahun 2014;4.
Nomor 351 K/Pdt.SusPHI/2015Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah pertimbangan yangkeliru dan tidak dapat dibenarkan karena PKWT tersebut tidakmemenuhi syarat sah PKWT yang diatur dalam ketentuan Pasal59 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan sudah seharusnya PKWT Pemohon Kasasi/semula Penggugat dinyatakan batal demi hukum;2.
kepadaPemohon Kasasi/semula Para Penggugat karena ketentuan Pasal59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan tegas menyebutkan bahwa PKWT tidakdapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat Tetap;Maka dari itu keputusan Judex Facti dalam pertimbangannyamenganggap sah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PemohonKasasi/semula Penggugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidakdapat dibenarkan karena PKWT tersebut tidak memenuhi syarat sahPKWT yang diatur dalam ketentuan
Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sudahseharusnya PKWT Pemohon Kasasi/semula Penggugat dinyatakanbatal demi hukum;3.
Nomor 351 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal59 ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu: Bahwa sudah sangat tegas dan jelas dari faktafakta hukum diatas menegaskan bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugatdalam penerapan PKWT telah melanggar atau tidak memenuhiketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) sehingga konsekuensidari pelanggaran tersebut adalah PKWT Pemohon Kasasi/semulaPara Penggugat demi hukum menjadi PKWTT;Maka dari itu
M. NASIR
Tergugat:
PT ALAM INSAN FORTUNA
99 — 23
M E N G A D I L I :
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah karyawan PKWT Tergugat sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;
- Menyatakan sah secara hukum pemutusan hubungan kerja antara Penggugat
Bahwa Penggugat merupakan karyawan yang di kontrak olehTergugat melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2019 s/d 31 Desember2019. dengan upah sebesar Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus riburupiah), dengan jabatan sebagai AMT 1 (sopir 1). Namun, Tergugat justrumelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat padatanggal 22 April 2019;2.
Ganti rugi pembayaran gaji sesuai PKWT Rp.33.300.000(April Desember 2019) sebanyak 9 bulangaji sejumlah Rp.3.700.000 x 9 bulan2. Cuti yang belum diambil dan belum gugur = ~~ Rp.1.776.00012/25 x Rp.3.700.000Total = Rp.35.076.0006. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitungsejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;7.
Adapun alasan Tergugatmelakukan PHK terhadap Penggugat adalah dikarenakan Penggugat telahmelakukan pelanggaran atas PKWT khususnya karena telah melanggarPasal 7 ayat 5 point (a) dan point (e) Perjanjian Kerja Waktu Tertentusebagaimana tercantum dalam Surat No. L9.ALIF/DO2002019.604, perihalPengakhiran Hubungan Kerja, tertanggal 22 April 2019;3.
); BuktiT2 : foto copy Surat No.L9/lamulia/C3304/2018.1291, perihalPeringatan Kedua tertanggal 10 Oktober 2018, bukti ini pada pokoknyamenerangkan pada waktu PKWT tahun 2018 Penggugat telah pernahmelakukan Pasal 7 Tata Tertib dan saksi ayat 2 (c) dan hanya diberiperingatan kedua dan dilakukan pembinaan kerja karena memperhatikantingkat kesalahannya; Bukti T3 : foto copy Surat No.
Bahwa benar Penggugat merupakan karyawan Tergugat denganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);2. Bahwa benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat sebelum perjanjian kerja berakhir;3.