Madina Madani Mining dijabat olehROBERT DERMAWAN.c. bahwa penetapan tersangka tidak diawali penyelidikan awal tentang dugaan tindakpidana yang dilaporkan tersebut untuk mencari dan menentukan suatu peristiwayang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukanpenyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, sehinggapenyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/20/l/2016/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2016 tersebut tidakberdasar

Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158dan/atau Pasal 161 UU.No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara dan Pasal 109 UU.No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas temuan tersebut dilaporkandengan Laporan Polisi Nomor :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27Oktober 2015 dan dilakukan penyidikannya dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober2015 atas nama tersangka ROBERT DERMAWAN selaku

Madina,selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh Termohon berdasarkan LaporanPolisi Nomor : LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015 danSurat Perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus tanggal27 Oktober 2015 dengan tersangka REOBERT DERMAWAN selaku DirekturUtama PT. Madani Madina Mining (M3).f. Bahwa sekalipun telah dilakukan penyidikan terhadap PT.

nama Pelapor AKPHAIRIL SANI yang diberi tanda bukti T.8 ;Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan nomor SPLidik/47/l/2016, tanggal 28 Januari2016 dan Surat Perintah Tugas nomor : Spingas/60/l/2016/Ditreskrimsus atas namaAKP HAIRIL SANI dkk yang diberi tanda bukti T.9 ;Foto Copy Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran yang ditemukan Nomor :LP/119/l/2016/Ditreskrimsus , tanggal 30Januari 2016 atas nama Pelapor AKP HAIRILSANI yang diberi tanda bukti T.10 ;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

menghentikanpenyidikan serta Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan ;Menimbang, bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalildalilpemohon dengan alasan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 ditemukan PTMadinah Madani Mining melakukan penambangan emas tanpa izin di Blok F 1Pulo Padang Desa Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten mandailing Natalatas temuan tersebut dilaporkan dengan Laporan Polisi NomorLP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015 dan dilakukan Penyidikandengan Surat Penyidikan Nomor :SP.Sidik

Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/132.a/XII/2018/Reskrim tanggal 26 Desember 2018.d. Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan terhadap para saksi danpara Terlapor.e.

;Bahwa kemudian Para Termohon Mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/1259/VI/RES.1.6/2020/Reskrim pada tanggal10 Juni 2020, Kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas PenyidikanNomor : SP.Gas/2752/VI/RES.1.6/2020/Reskrim pada tanggal 10 Juni2020, Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2020, Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor : B/1178/VII/RES.1.6/2020/ Reskrim.

adalah benar palsu, kemudian terdakwadiamankan oleh pihak kepolisian / Satlantas untuk proses hukum selanjutnya;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, telah puladibacakan keterangan saksi ahli SUBIANTO Bin HADI WIYONO yang padapokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan di PenyidikKepolisian Reskrim HSS tertanggal 27 Juni 2017 Nomor : SP.Sidik

Bahwa penyidikan yang dilakukan dengan didasari terbitnya suratperintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/63/lv/2020/Reskrim tanggal 07 April2020 dan tidak melihat pada faktafakta hukum serta hasil visum etrepertumdi yang telah diterbitkan, maka penyidikan telah dilakukan secaratidak profesional dan menyalahi aturan, padahal menurut ketentuan Pasal 1ayat (2) KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaiantindakanpenyidik dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undangundang iniuntuk mencari serta mengumpulkanbukti

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/284/XII/2017/ Ditreskrimsus,tanggal 5 Desember 2017;3. Penyitaan yang dasarkan pada permohonan penyitaan Penyidik Polda Kaltim,tanggal 10 Oktober 2018, dan penetapan Pengadilan Negeri SamarindaNomor: 1010/Pen.Pid/2018, tertanggal 15 Oktober 2018 yang tidak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku; dan4. Penghentian penuntutan karena pelimpahan berkas telah melampui jangkawaktu (daluarsa); serta5.

Untuk itukeberatan atas :e Penetapan Tersangka dan Penyidikan berdasarkan laporan dariWidodo Agus Hartono sebagaimana laporan Polisi NomorLP/B/465/IX/2016/Polda Kaltim/SPKT yang tidak sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;e Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/284/XII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017;e Penyitaan yang dasarkan pada permohonan penyitaan PenyidikPolda Kaltim tanggal 10 Oktober 2018 dan penetapan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor : 1010/Pen.Pid/2018 tertanggal 15

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/284/XII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017, selanjutnyadiberi tanda TI3;4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:B/89/XII//2017/ Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017 dengan terlaporTriadi Sulistio anak dari Thio Soew Tjong (alm) dan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor: B/89.a/V/RES.2.6/ 2018/Ditreskrimsus,tanggal 8 Mei 2018 dengan tersangka Triadi Sulistio anak dari Thio SoewTjong ( alm) , selanjutnya diberi tanda TI4;5.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/152/IV/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023 sepanjang mengenai penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sepanjang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

PHILIPUS TAHALELE tersebut kemudian saksi FALDRYNIKUJULUW, RISAL NGADJA, ILHAM ALWI, dan ALBERTH HUWAEyang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku dengan berbekal SuratPerintah Tugas Nomor : Sp.Gas/22/IX/2012/ Ditresnarkoba tanggal O1September 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/14/TX/2012/Ditresnarkoba tanggal 12 September 2012 kemudian dilakukan penyelidikanlebih lanjut terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dengan mengenalciriciri Terdakwa terlebih dahulu dan setelah

PHILIPUS TAHALELE tersebut kemudian saksi FALDRYNIKUJULUW, RISAL NGADJA, ILHAM ALWI, dan ALBERTH HUWAEyang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku dengan berebekal SuratPerintah Tugas Nomor : Sp.Gas/22/IX/2012/ Ditresnarkoba tanggal 01September 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/24/TX/2012/Ditresnarkoba tanggal 12 September 2012 kemudian dilakukan penyelidikanlebih lanjut terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dengan mengenalciriciri Terdakwa terlebih dahulu dan setelah

penggelapan dan atauPenggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atauPasal 374 KUHPidana, bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo.Putusan Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXI1/2014 tertanggal 28 Oktober 2014,sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan bataldemi Hukum dengan segala akibat hukumnya;Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah danbatal demi hukum, maka patut dan beralasan hukum Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik

Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangkayang diduga melakukan tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapandalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau Pasal 374KUHPidana sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/105/V2016/Reskrim, tanggal 26 Januari 2016 jo. Laporan Polisi nomor :LP/3226/K/XV2015/SPKT Resta Medan tanggal 20 November 2015 bertetangandengan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo.

persidangan harus dianggap termuat dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Pemohonsebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya = dan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk sebagian;
2. Menyatakan SPRINDIK Nomor : SP.Sidik./09/X/PPNS-Dis-LHK/2021 tertanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan TERMOHON adalah Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dengan Nomor : SP.KAP.12/X/PPNS-Dis.LHK/2021, tertanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan TERMOHON adalah Tidak Sah dan memiliki kekuatan Hukum

diperkenankanpulang dan akan dipanggil dikemudian hari jika diperlukan untukkepentingan pemeriksaan;Bahwa setelah PEMOHON hendak perjalanan Pulang menujuSumbawa tibatiba dihubungi oleh saudara HAMZAH untuk datang kekembali ke Kantor TERMOHON, selanjutnya sesampainya di KantorTERMOHON, PEMOHON langsung di Sodorkan untuk ditandatangani antara lain SURAT PENANGKAPAN dan SURATPENAHANAN;Bahwa Pada tanggal yang sama pula yaitu tanggal 04 Oktober 2021,TERMOHON menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN denganNomor : SP.Sidik

Hakim Tunggal yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini yangamarnya sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHONuntuk seluruhnya;Menyatakan sah dan bernilai sebagai alat bukti , seluruh alat bukti yangdiajukan oleh PEMOHON;Menyatakan SPRINDIK Nomor : SP.Sidik./09/X/PPNSDisLHK/2021tertanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan TERMOHON adalah TidakSah dan tidak berdasarkan atas hukum atau Cacat Hukum, olehkarenanya SPRINDIK Nomor : SP.

jelaskan sebagai berikut :1) Kewenangan Termohon melakukan PenyitaanHalaman 27 dari 77 Putusan Nomor 6/Pid/Pra/2021/PN.Mtr2)3)4)5)Termohon melakukan penyitaan sesuai kKewenangannya Pasal 30 huruff UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang melakukanpenangkapan, penggeledahan dan penyitaan,Bahwa TERMOHON sebelum melakukan Penyitaan telah terlebihdahulu) menerbitkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik

terkait denganbarang bukti serta surat surat yang telah di lakukan penyitaan harus diperjelasstatus dan kepastian hukumnya maka menurut hemat hakim barang barang dansurat surat yang disita tersebut harus dikembalikan kepada Tersangka ataukepada pihak lain yang secara nyata berhak atas barang dan atau surat suratsurat tersebut sesuai dari siapa barang atau surat surat tersebut dilakukanpenyitaan;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Menurut Hakim SPRINDIK Nomor : SP.Sidik

Menyatakan SPRINDIK Nomor : SP.Sidik./09/X/PPNSDisLHK/2021tertanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan TERMOHON adalah TidakSah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dengan NomorSP.KAP.12/X/PPNSDis.LHK/2021, tertanggal 04 Oktober 2021, yangdikeluarkan TERMOHON adalah Tidak Sah dan memiliki kekuatanHukum mengikat;4.

Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi SP.Sidik/284/IV/2014/DITRESKRIMUM, tanggal 20 April 2014. Sedangkan tindak pidanapenganiayaan yang didakwakan terhadap saya terjadi pada Selasa,tanggal 29 April 2014. Jadi surat perintah penyidikan tersebut terbitsebelum perkara yang saya maksudkan terjadi.4. Keterangan saksi Lel. AHMAD TAMRIN alias DG.

ReskrimUm, tanggal 05 Nopember 2012, diberitanda T1 ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/2658/VII/2012/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda T2 ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/11161/N/2013/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2013, diberi tanda T2 ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/1042/IV/2013/Direskrimum, tanggal 10 April 2013, diberi tanda T3 ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2458/VIIV2013/Direskrimum, tanggal 7 Agustus 2013, diberitanda

T3 ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/1655/VIIV/2012/Direskrimum, tanggal 7 Agustus 2012, diberitanda T4 ;Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Geledah/1716/X/2012/Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda T5 ;Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/2651/XV2012/Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda T6 ;Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan NomorB/2280/XV2012/Ditreskrimum, tanggal 22 Nopember 2012, diberi tanda T7;Fotocopy BAP

:SP.Sidik/375.a/VII/2013/Dit ReskrimUm, tertanggal 12 Juli 2013 namun Penyidik tidak menyerahkan berkasperkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal itu berarti Penyidik telahmelanggar atau tidak mematuhi hukum sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2)dan ayat (3) huruf a KUHAP;Bahwa Pemohon sangat dikagetkan dengan adanya Surat dari DirekturReserse Kriminal Umum POLDA JABAR No.

:SP.Sidik/375.a/VM/2013/DitReskrim Um, tertanggal 12 Juli 2013 namun Penyidik tidakmenyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;c. Setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Mei 2013 yangkemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) No.

:SP.Sidik/375.a/VII/2013/Dit Reskrim Um,tertanggal 12 Juli 2013 yang berati bahwa Penyidik telah menyimpulkanbahwa perkara yang Pemohon laporkan adalah perkara pidana danharus ditindaklanjuti dengan proses penyidikan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan kemudian menyampaikanrekomendasitindak ilanjut penyidikan sebagaimana SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No.B/74/Il/2014/DitReskrim Um tertanggal 5 Februari 2014, akan tetapi faktanya Penyidiktidak menindaklanjuti penyidikan

Minsel tertanggal 17 April 2015dimana oleh penyidik Tergugat 1 telah ditetapkan sebagai tersangkamelalui surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/47/IV/2015 Reskrimtanggal 17 April 2015, dan sampai dengan surat jawaban ini dibuat..Tergugat 1 tidak pernah diberitahu baik secara resmi maupun secaralisan tentang kelanjutan perkara tersebut.

Minsel tertanggal 17 April 2015dimana oleh penyidik Tergugat 1 telah ditetapkan sebagai tersangkamelalui surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/47/IV/2015 Reskrimtanggal 17 April 2015, dan sampai dengan surat jawaban ini dibvuatTergugat 1 tidak pernah diberitahu baik secara resmi maupun secaralisan tentang kelanjutan perkara tersebut.

TENTANG PENYIDIKAN.a.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas penyidik Sat ReskrimPolres Rokan Hilir menindak lanjutinya dengan menerbitkan surat PerintahTugas nomor : SP.Gas / 90 / Il / 2017 / Reskrim tanggal 23 Maret 2017dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 35 / M / 2017/Reskrim,tanggal 19 April 2017 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainyapenyidikan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (GPDP), dengan Nomorsurat : SPDP / 23 / M / 2017 / Reskrim tanggal 20 April 2017sebagaimana

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/35/V/2017/Reskrim tanggal19 April 2017 , selanjutnya diberi bukit Tanda T4;5. Foto copy Surat Pemberitanuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor SPDP/23/V/2017/Reskrim tanggal 20 April2017 , selanjutnya diber bukti Tanda T5;6. Foto copy Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 18 April 2017 , selanjutnya diberibukt' Tanda 16;7.

penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sahmenurut hukum, serta penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohonterhadap Pemohon SUTRISSMAN adalah sah secara hukum;Bahwa Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan dari SULISTRIANO yangmelaporkan ke Polres Rokan hilir + denganLaporan Polisi NomorLP/37/#2017/RIAAU/RES ROHIL tanggal 21 Maret 2017, kemudian ditindak lanjutdengan menerbitkan surat Perintah Tugas nomor SP.GS/90/WV/2017/Reskrim tanggal23 Maret 2017 dan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik

Penjaringan, tanggal 13 Desember 2017 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 1230. A / XII / 2017/ SekPenjaringan, tanggal 13 Desember 2017;. TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyidikansebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP dan pasal 5KUHAP, dengan melakukan pemeriksaan saksi saksi antara lain :sdr. Dr. ANDI ILHAM RAJAB sebagai Pelapor;sdr. SITI AMINAH sebagai saksi;sdr. LILIS RUSMIN, sebagai saksi;sdr. OCTAVIANUS KRISTANTO, sebagai saksi;sdr.

Penjaringan, tanggal 13 Desember 2017 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 1230. A / XII / 2017/ SekPenjaringan, tanggal 13 Desember 2017, dikarenakan ada alih tugaspenyidik maka dibuatkan Surat Perintah Tugas baru denganmencantumkan nama penyidik yang melakukan penyidikanselanjutnya. adapun tindakan yang dilakukan TERMOHON yaitupemeriksaan saksi saksi antara lain :sdr. Dr. ANDI ILHAM RAJAB sebagai Pelaporsdr. SITIAMINAH sebagai saksisdr. LILIS RUSMIN, sebagai saksid. sdr.

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonanPEMOHON pada angka 5, 6, 8 dan 9 yang pada pokoknyaPEMOHON mendalilkan dengan diterbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/1230.A/ XII/2017/Sek.Penjaringan,tanggal 13 Desember 2917 dengan diikuti diterbitkanya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimana di dalamnyaberisi tentang penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa didilakukan pemanggilan sebagai saksi, dengan demikian seharusnyapenetapan Tersangka setelah proses penyidikan

. : SP.Sidik/58/IX/2017/Lantas tanggal 16 September2017.

Pol.: LP/108/IX/2017/KALTENG/ RES PULPIS tanggal 16September 2017.Selanjutnya diberi tanda T1;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/58/IX/2017/Lantas tanggal 16 September2017; Selanjutnya diberi tanda T2;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/58.a/X/2018/Lantas tanggal 1Oktober 2018, Selanjutnya diberi tanda T3;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/16/IX/2017/Lantastanggal 23 September 2017, Selanjutnya diberi tanda T4;Fotocopy Berita Acara

Sprindik Nomor: Sp.sidik/10/IX/2017/Reskrim, tangal 14September 2017;d. SPD Nomor: SPDP/08/IX/2017/Reskrim, tanggal 20 September2017;e. Surat Kapolsek Sawang Nomor: B/241/X1/2017/Reskrim, tanggal 9November 2017 tentang pengiriman berkas perkara;Halaman 6 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN Lskf. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor: B4139/N.1.20/Epp.1/11/2017, tanggal 10 November 2017 (P21);g.

Fotocopy Sprindik Nomor: Sp.sidik/10/IX/2017/reskrim, tanggal 14September 2017, telah diberi materai cukup dan dicocokkan denganaslinya, diberi tanda Bukti T.1.2;4. Fotocopy SPD Nomor: SPDP/08/IX/2017/Reskrim, tanggal 20 September2017, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberitanda Bukti T.1.4;5.

menangkap dan menahan Pemohon(dahulu Terdakwa) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Selanjutnya terhadap kewenangan yang diberikan oleh undangundang kepadapolisi untuk menindaklanjuti laporan seorang warga negara yang dituangkandalam laporan polisi Nomor: LP/16/VIII/2017/Aceh/Res.Lsm/Sek.Sawang,tanggal 21 Agustus 2017 (Vide Bukti TI.1) dengan menerbitkan surat perintahtugas Nomor: Sp.gas/16/VIII/2017/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2017 (VideBukti TI.2) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.sidik

Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/37/Il/Res.1.9/2020/Reskrim tanggal 14 Februari 2020 danmemberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Ketapang berdasarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/ 127/ II/ Res.1.9/2020/ tanggal 18Februari 2020 dan ketika ada pergantian Kasat Reskrim selaku penyidikHalaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1/.Pid.Pra/2021/PN Ktpmaka diterbitkanlah Surat penyidikan lanjutan dengan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik

Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 37 /Il / Res.1.9 / 2020 / Reskrim, tanggal 14 Februari 2020, Untukselanjutnya disebut sebagai bukti T 2;3. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MOHAMMADSALEH LOKOBANUA tanggal 14 Februari 2020, Untuk selanjutnyadisebut sebagai bukti T3;Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1/.Pid.Pra/2021/PN Ktp4.

Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP.Sidik/118/VI/Res.1.9/2020/Reskrim, tanggal 15 Juni 2020, Untukselanjutnya disebut sebagai bukti T 14;Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1/.Pid.Pra/2021/PN Ktp15. Asli dan Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan/Penelitianterhadap barang bukti Nomor : B/503/X/Res.1.24./2020 tanggal 30Oktober 2020 kepada Kapuslabfor Mabes Polri Untuk selanjutnyadisebut sebagai bukti T 15;16.

TENTANG PERMOHONAN (PETITUM)Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah dikemukakan tersebut di atas,PEMOHON memohon kehadapan KETUA PENGADILAN NEGERISAMARINDA berkenan memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnyasebagai berikut :1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilanPemohon untuk seluruhnya;2) Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan penyidikan Termohonyang didasarkan pada Surat Perintan Penyidikan Nomor : Sp.Sidik///2019/ Reskrim, tanggal Februari 2019;3) Memerintahkan

kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikanterhadap Pemohon yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : Sp.Sidik/ /II/2019/Reskrim, tanggal Februari 2019;4) Menyatakan tidak sah menurut hukum penangkapan terhadap Pemohonsesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/II/2019 tanggalFebruari 2019;5) Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohonsesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/31/II/2019 tertanggal 12Februari 2019 jo.

SYAHRANI selaku Lurah, dalam hal ini Termohonmasih mengembangkan kasus dimaksud, proses penyidikanmasih berjalan sesuai Surat Perintan Penyidikan Nomor :SP.SIDIK/71/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/39/II/2019,tanggal 11 Februari 2019 tidak menutup kKemungkinan nantinyaakan ada tambahan Tersangka dalam kasus aquo, untuk itukiranya Pemohon dapat mengikuti proses penyidikan dengansebaikbaiknya.B.