Ditemukan 6292 data
80 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan penelitian lebih lanjutmenggunakan internet diketahui bahwa berdasarkan RUPS yang dilakukan31pada tanggal 24 Juni 2011, Suhendra Wiriadinata telah menjadi DirekturTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut atas payment instruction for value31 Januari 2007 dan 31 Juli 2007, antara lain diketahui bahwa penandatanganselaku wakil dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dan Indah Kiat Finance B.V. adalah orang yang sama yaitu
154 — 39
RAYLUQ DIAN JAYA tersebut ;Bahwa ditolak dengan tegas alasan Penggugat padaangka 28 gugatannya karena penolakan untuk audit internalSangat beralasan karena sesuai pasal 4 halaman 26 apabilaDireksi atau Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPS,dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan.
171 — 186
BANKPINAESAAN dinyatakan DICABUTIZIN USAHANYA dan dinyatakanBEKU OPERASI, dimana kemudian berdasarkan RUPS PT. BANKPINAESAAN tanggal 18 Desember 1997 sebagaimana Akta Berita AcaraRUPSLB Para Pesero PT. Bank Pinaesaan No. 145 tertanggal 18Desember 1997 yang dibuat dihadapan Thelma Andreas,SH Notaris diManado dibentuklah TIM LIKUIDASI PT. BANK PINAESAAN (selanjutnyadisebut TIM LIKUIDASI) dan kemudian merubah status hukum PT.
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian pada tanggal 17 Maret2008 telah dilaksanakan RUPS Luar Biasa sebagaimanatertuang dalam Akte Nomor 32 dan telah disahkan olehKementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 April2008 sesuai Keputusan NomorAHU18093.AH.01.02.Tahun 2008 ;5 Bahwa pada tanggal 30 April 2009 telah dilakukanperubahan anggaran dasar berdasarkan akte Nomor: 7.Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2009 telah dilakukanperubahan anggaran dasar berdasarkan akte Nomor 42,dan kemudian telah dilakukan perubahan kembaliberdasarkan
102 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pos Indonesia (Persero) sahamnya 100%(seratus) persen dimilik oleh negara, namun merupakan kekayaannegara yang telah dipisahkan, sehingga kekayaan negara sebatas padamodal yang disetorkan saja, jadi bukan keuangan negara, oleh karenaitu hutang BUMN bukan juga hutang negara dan perhitungan untungrugi perusahaan harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)yang dipertanggungjawabkan kepada Direksi, karenanya Majelis HakimTingkat Kasasi telah salah mempertimbangkan unsur yang dapatmerugikan keuangan
Pembanding/Tergugat : Darmawan Armiadi Diwakili Oleh : RAHMAD MAKMUR SH
Terbanding/Penggugat : Ferdinand Sitepu
78 — 48
Tepian Gayor Langkat, yang secarahukum jelas dan tegas mempunyai hubungan Hukum Historis Sumber tanahyang Katanya dimiliki oleh Penggugat selaku "Pemilik Kebun dan Direktur,yang menurut Tergugat Status Direktur kapan saja bias diganti oleh siapa sajaberdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga tidaktepat Penggugat mengaku dan mengKlaim sebagai "PEMILIK KEBUN, artiNyaterlihat jelas dan tegas Penggugat tidak Konsisten tentang kedudukan hukumdidalam GugatanNya, maka patut dan pantas Gugatan
224 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)";Dan kemudian dihubungkan dengan beberapa hal, sebagai peraturanyang lebih Khusus (/ex specialis), sebagai amanat dari UndangUndangkepada BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya mengenai: Perubahan Status Badan Hukum PT JAMSOSTEK (Persero) dariBadan Hukum Privat menjadi Badan Hukum Publik BPJSKetenagakerjaan yang bertanggung jawab kepada Presiden dantidak lagi ke RUPS
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
302 — 59
efisien;7) Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjianperjanjian,merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personaliayang bekerja pada perusahaan;8) Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, (Pasal 1angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas).9) Tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS
Bina Mitra Krida Utama (BMKU), secara hukumbertugas dan bertanggungjawab Mengkoordinasikan danmengendalikan kegiatankegiatan di bidang Administrasi keuangan,kepegawaian dan kesektretariatan, Merencanakan danmengembangkan sumbersumber pendapatan serta pembelanjaan dankekayaan perusahaan, Menyusun dan melaksanakan kebijakan umumperusahaan sesuai dengan kebijakan RUPS, Mengendalikan uangpendapatan dan pengeluaran perusahaan serta menetapkan besarnyaDeviden perusahaan, Memimpin Rapat Umum, dalam hal:
Tugas, wewenang serta Tanggungjawab Direktur Utama secara umumadalah:1) Mengkoordinasikandan mengendalikan kegiatankegiatan dibidang Administrasi keuangan, kepegawaian dankesektretariatan;2) Merencanakan dan mengembangkan Sumbersumberpendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan,Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaansesuai dengan kebijakan RUPS;2) Mengendalikan uang pendapatan dan pengeluaran perusahaanserta menetapkan besarnya Deviden perusahaan;3) Meminta pertanggungjawaban
Bina MitraKrida Utama (BMKU) harusnya dalam menjalankan perudahaanTunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan memastikan seluruhHalaman 114 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN Tpgaktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sertaMenjalankan tanggungjawab dan menjaga Standard Etika dan Hukum.Namun kenyataanya Terdakwa dalam menjalankan perudahaandengan tujuan untuk mencari keuntungan memakai dan menggunakanPT.
1.PT ERA MARINASIA FORTUNE
2.PT PELAYARAN ERA INDOASIA FORTUNE
Tergugat:
1.PERUSAHAAN PERSEROAN Persero PT PANN MULTI FINANCE
2.PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
3.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
2.NOTARIS Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
376 — 241
sesuaidengan aslinya, dan Para Pemohon telah menyatakanmenolak bukti tersebut didalam konklusi, maka Termohon dianggap belum mengumumkan ringkasan rancanganpemisahan.Apabila ringkasan rancangan pemisahan belum diumumkanmaka Pemisahan Tidak Murni (spin off) sepatutnya dianggapbelum terjadi, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 127UU Perseroan Terbatas.Bahwa mekanisme PEMISAHAN telah diatur dalam Pasal127 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,selengkapnya berbunyi:Pasal 127(1) Keputusan RUPS
sedikit dalam1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertuliskepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukanPenggabungan, Peleburan, Pengambilalinan, atauPemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yangberkepentingan dapat memperoleh rancanganPenggabungan, Peleburan, Pengambilalinan, atauPemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggalpengumuman sampai tanggal RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengenai Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai denganrancangan tersebut.Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan,kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan,Pengambilalinan, atau Pemisahan.Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksudpada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakanRUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatantersebut harus disampaikan dalam RUPS
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
Drs. H.MUHAMMAD JAMIL
147 — 85
Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun2010 sebagai berikutADADTKomisaris Utama : SALMAN RUPNIKomisaris : SUARDI BAHRUNKomisaris : DESTRINA NIRZADirektur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMILDirektur Operasional : HAMDANI YAKUB Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT.Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi PT.
Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun2010 sebagai berikutADADTDKomisaris Utama : SALMAN RUPNIKomisaris : SUARDI BAHRUNKomisaris : DESTRINA NIRZADirektur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMILDirektur Operasional : HAMDANI YAKUB Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT.Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi PT.
Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BengkuluMandiri setiap akhir tahun maka kami di lakukan audit atau pemeriksaan keuanganoleh audit independen atas setiap transaksi keuangan yang ada. Selanjutnya hasiltersebut disampaikan dalam RUPS PT. Bengkulu Mandiri. Bahwa tugas saksi sebagai Staf keuangan yaitu mengeluarkan, mencatat danmembukukan berkaitan dengan transaksi keuangan. Bahwa saksi mengetahu adanya kerja sama CV KJP dengan PT Bengkulu Mandiri. Bahwa Sdr.
Kinal Jaya Putra secara berkala,laporan yang disampikan hanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiaptahun dan terkadang 2 kali setahun, dalam laporan yang disampaikan dalam rapattersebut secara lisan disampaikan bahwa masih menguntungkan kerjasama dimaksud,namun laporan tersebut tidak secara detail. Bahwa Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri benar menyampaikan kepada Sadr.H.M. DJAMIL agar disampikan laporan detail mengenai perkembangan kerjasamadengan CV.
1.Muhammad Heru Yustianto, S.H., M.H
2.AHMAD AFFANDI
3.DIDIT AGUNG NUGROHO,S.H.,M.H.
4.NASRAH TOTORAN, S.H.,M.H.
5.Muhammad Nasran, S.H., M.H.
6.JONATHAN SURANTA MARTUA, S.H., M.H.
8.ERWIN, S.H.,M.H.
9.MUHAMMAD FAISAL AZMY, S.H.
Terdakwa:
Ir. ARIFIN RASENG, M.M.
181 — 166
tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SULBAR ANUGRAH MANDIRI
- Nota Kesepakatan Nomor 34 tahun 2019 dan Nomor 13 tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019
- Berita Acara RUPS
Tahunan Tahun 2019, RUPS Luar Biasa PT SBM tanggal 23 Desember 2019 (tanpa tanda tangan Gubernur Sulbar, Komisaris Utama)
- Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2019, RUPS Luar Biasa PT SBM tanggal 08 Juli 2019
- Surat PT.
Sulawesi Barat Malaqbi perihal permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)
- Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor T-308/1995/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Undangan Rapat Terkait Proses Hukum kepada Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi
- Surat Sdr. KHAERUDDIN ANAS selaku Asisten Perekonomian Administrasi Pembangunan kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat perihal Permintaan Investigasi
- Surat Plh.
94 — 79
, Penggugatll, Penggugat Ill, untuk seluruh biayaperkara;Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Padt.G/2020/PN JapMenimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan ParaTergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam beritaacara;Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilgugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:1Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham sebagaipengganti RUPS (Ciculas Resolution) PT.
Terbanding/Penggugat : GUNAWATI KOKOH THAMRIN
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
242 — 94
Musi Lestari Indo Makmur, yang manasebagaimana pasal 118 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroanterbatas yang isinya :Ayat (1):Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, DewanKomisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalamkeadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.Ayat (2):Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktutertentu. melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang,dan kewajiban Direksi terhadap
PT. SARI SEMESTA UTAMA
Tergugat:
PT. GLOBAL JAYA DINAMIKA
215 — 104
,M.Kn;Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.Sari Semesta Utama Nomor AHUAH.01.030962272 tertanggal 4 September 2015;Berita Acara RUPS LUAR BIASA PT.Sari Semesta Utamatertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan NotarisAsvi Maphilindo Volta,S.H;Surat Jual Beli Saham PT.Sari Semesta Utara tertanggal28 Februari 2020;AKta Pernyataan Keputusan Rapat Para PemegangSaham Luar Biasa PT.Sari Semesta Utama No.16,tertanggal 6 Maret 2020 dihadapan Notaris H.AsviMaphilindo Volta
105 — 51
Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atauberlanjutnya kerugian tersebut;Disisi lain RUPS sebagai forum tertinggi perseroan dan komisarisPenggugat telah memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitet de charge)atas seluruh perbuatan hukum Tergugat Il selamameniabat sebagai direksi Penggugat termasuk perbuatan perjanjianutang piutang yang dilakukan Tergugat II mewakili Penggugat padawaktu itu kepada Tergugat ;Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 113, tanggal 26Maret 2014, yang dibuat
113 — 48
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 241/PDT.G/2005/PN.JKT.PST. tanggal 26 Desember 2005, diberi tanda P19;Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2511 K/Pdt/2006 tanggal 22Juni 2007, diberi tanda P20;Januari .....Januari 2008, diberi tanda P21; 2 2222022 2 22 en nnn ene2722s23.24.25.26.21s28.29,30.31.Fotocopy Surat Persetujuan Penunjukan Majelis Arbitrase tanggal 15 Mei 1996 yangdibuat oleh Penggugat dan Tergugat II, diberi tanda P22;Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPS
HERY WIJAYANTO
Tergugat:
H. MINARDI
108 — 76
tidak berfungsi, karena ada part yang kurang; BahwaAnang adalah orang yang menawarkan kepada Tergugat; Bahwa Mesin press 45 Ton ada 1 dan yang 100 Ton tidak ada dandigantikan mesin 80 Ton;Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2021/PN CkrBahwa mesin 110 ton ada;Bahwa pengiriman 2 (dua) unit = mesin untuk gantikanRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) datangnya padahari libur;Bahwa itikad baik Penggugat mau memberikan 2 (dua) unit mesinnamun ditolak;Bahwa RUPS
IDIL FITRI
Termohon:
PT KNN KONSTRUKSI INDONESIA
105 — 18
Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan, yang semestinyamenggunakan Surat Kuasa Khusus, dan kekhususan surat kuasa terletak padaSiapa pihakpihaknya, yaitu pihak yang memberi Kuasa dan penerima Kuasadan di Pengadilan mana Surat Kuasa tersebut akan dipergunakan;Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan buktibukti yang disebutkandalam permohonan PKPU tidak dibuktikan adanya Surat Kuasa Khusus yangsah yang diberikan principal dan atau oleh Direktur berdasarkan AnggaranDasar, maupun atas keputusan RUPS
105 — 50
Inti Murni.Jika kedua hal tersebut di atas dihubungkan dan dicermati, diperolehfakta bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terjadipada tanggal 21 Juli 2009 ternyata baru dinyatakan dalam Akta BeritaAcara Rapat tanggal 9 Oktober 2009 dalam Akta Notaris Nomor 22,sehingga telah melebihi tenggat waktu 30 (tiga puluh) harisebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
91 — 16
Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero) nomor : S-51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagai Pelaksana Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos ;52. Surat dari Direktur PSKBS Nomor : 418/LIS.PSKBS/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Mekanisme Pembayaran untuk KPS Hilang/ Rusak ;53.
Perintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program SimpananKeluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015 ;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) PenyaluranDana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, TerminKesatu Tahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 ;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015 ;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS
PerintahPemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program Simpanan KeluargaSejahtera Tahap 1 Tahun 2015 ;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) PenyaluranDana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, Termin KesatuTahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun 2015.Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS
SuratPerintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program SimpananKeluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015 ;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) PenyaluranDana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, Termin KesatuTahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret2015 ;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015 ;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS