PUTUSAN No: 08/PID TPK/2013/PT.DKI25 Asli lembar disposisi direksi perihal estimasi biaya overhoul enginepesawat ATR 42500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihal SuratMinat Pembelian pesawat ATR 42500 MSN 601, Asli lembar disposisidireksi perihal lap.penyesuaian Kolektibilitas pembiayaan PT EnergySpectrum. 26 Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 128/GSY/I/2011 tanggal27 Januari 2011 perihal Pointers Bahan Presentasi RUPS ttg PT EnergySpectrum. 27 Copy Surat Premier Oil No.L/48249

sehinggaoperasional bidang usaha tersebut tidak berjalan dan menimbulkansuatu kerugian, maka menurutnya tidak dapat menuntut kerugian,Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2019/PN Bdgkarena yang melakukan wanprestasi tidak mungkin menuntut prestasidari pihak lainnya dan ini merupakan tafsiran dari pasal 1478 KUHPerdata;Bahwa menurut Ahli, yang bertangung jawab dalam pengurusan suatuPerseroan Terbatas (PT) ialah Direksi harus bertanggung jawab padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

No,2018/2002 tanggal 16April 2002, hal mana membuktikan adanya sikap yang penuh kehatihatianpihak pembeli ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaTergugat Il / Pembanding ( Philip Priasmoro ) adalah sebagai pembeli yangberitikad baik serta patut mendapat perlindungan hukum ;Menimbang, bahwa penjualan tanah sengketa oleh PT TarumaBrastamala kepada Philip Priasmoro, ternyata telah pula melalui persetujuanRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) PT Taruma Brastamala sehingga jualbeli tersebut

SIUP : 1708/2769P/0904/PBNI/97 dan Akta Risalah RUPS PT.TRATEKINDO NINDYATAMA, Nomor 31, tanggal 28 Nopember 1996 (bukti TI1, Tl2, TI3 dan Tl4a) ;Hal. 23 dari 37 hal.Put.No.610 K/Pdt.Sus/2008Bahwa PT. TRANTEKINDO NINDYATAMA yang beralamat di WismaDharmala Surabaya Lt. 7 Ruang 2A, Jalan Panglima Sudirman No. 101 103,Surabaya adalah Kantor Cabang PT.

No.1559 K/Pdt/2014Pasal 98 ayat (3) UU PT :Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar,atau keputusan RUPS.;6. Bahwa M.

Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun2010 sebagai berikutADADTKomisaris Utama : SALMAN RUPNIKomisaris : SUARDI BAHRUNKomisaris : DESTRINA NIRZADirektur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMILDirektur Operasional : HAMDANI YAKUB Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT.Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi PT.

Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun2010 sebagai berikutADADTDKomisaris Utama : SALMAN RUPNIKomisaris : SUARDI BAHRUNKomisaris : DESTRINA NIRZADirektur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMILDirektur Operasional : HAMDANI YAKUB Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT.Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi PT.

Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BengkuluMandiri setiap akhir tahun maka kami di lakukan audit atau pemeriksaan keuanganoleh audit independen atas setiap transaksi keuangan yang ada. Selanjutnya hasiltersebut disampaikan dalam RUPS PT. Bengkulu Mandiri. Bahwa tugas saksi sebagai Staf keuangan yaitu mengeluarkan, mencatat danmembukukan berkaitan dengan transaksi keuangan. Bahwa saksi mengetahu adanya kerja sama CV KJP dengan PT Bengkulu Mandiri. Bahwa Sdr.

Kinal Jaya Putra secara berkala,laporan yang disampikan hanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiaptahun dan terkadang 2 kali setahun, dalam laporan yang disampaikan dalam rapattersebut secara lisan disampaikan bahwa masih menguntungkan kerjasama dimaksud,namun laporan tersebut tidak secara detail. Bahwa Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri benar menyampaikan kepada Sadr.H.M. DJAMIL agar disampikan laporan detail mengenai perkembangan kerjasamadengan CV.

RAYLUQ DIAN JAYA tersebut ;Bahwa ditolak dengan tegas alasan Penggugat padaangka 28 gugatannya karena penolakan untuk audit internalSangat beralasan karena sesuai pasal 4 halaman 26 apabilaDireksi atau Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPS,dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan.

Berdasarkan penelitian lebih lanjutmenggunakan internet diketahui bahwa berdasarkan RUPS yang dilakukan31pada tanggal 24 Juni 2011, Suhendra Wiriadinata telah menjadi DirekturTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut atas payment instruction for value31 Januari 2007 dan 31 Juli 2007, antara lain diketahui bahwa penandatanganselaku wakil dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dan Indah Kiat Finance B.V. adalah orang yang sama yaitu

Tepian Gayor Langkat, yang secarahukum jelas dan tegas mempunyai hubungan Hukum Historis Sumber tanahyang Katanya dimiliki oleh Penggugat selaku "Pemilik Kebun dan Direktur,yang menurut Tergugat Status Direktur kapan saja bias diganti oleh siapa sajaberdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga tidaktepat Penggugat mengaku dan mengKlaim sebagai "PEMILIK KEBUN, artiNyaterlihat jelas dan tegas Penggugat tidak Konsisten tentang kedudukan hukumdidalam GugatanNya, maka patut dan pantas Gugatan

BANKPINAESAAN dinyatakan DICABUTIZIN USAHANYA dan dinyatakanBEKU OPERASI, dimana kemudian berdasarkan RUPS PT. BANKPINAESAAN tanggal 18 Desember 1997 sebagaimana Akta Berita AcaraRUPSLB Para Pesero PT. Bank Pinaesaan No. 145 tertanggal 18Desember 1997 yang dibuat dihadapan Thelma Andreas,SH Notaris diManado dibentuklah TIM LIKUIDASI PT. BANK PINAESAAN (selanjutnyadisebut TIM LIKUIDASI) dan kemudian merubah status hukum PT.

Kemudian pada tanggal 17 Maret2008 telah dilaksanakan RUPS Luar Biasa sebagaimanatertuang dalam Akte Nomor 32 dan telah disahkan olehKementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 April2008 sesuai Keputusan NomorAHU18093.AH.01.02.Tahun 2008 ;5 Bahwa pada tanggal 30 April 2009 telah dilakukanperubahan anggaran dasar berdasarkan akte Nomor: 7.Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2009 telah dilakukanperubahan anggaran dasar berdasarkan akte Nomor 42,dan kemudian telah dilakukan perubahan kembaliberdasarkan

Pos Indonesia (Persero) sahamnya 100%(seratus) persen dimilik oleh negara, namun merupakan kekayaannegara yang telah dipisahkan, sehingga kekayaan negara sebatas padamodal yang disetorkan saja, jadi bukan keuangan negara, oleh karenaitu hutang BUMN bukan juga hutang negara dan perhitungan untungrugi perusahaan harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)yang dipertanggungjawabkan kepada Direksi, karenanya Majelis HakimTingkat Kasasi telah salah mempertimbangkan unsur yang dapatmerugikan keuangan

uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)";Dan kemudian dihubungkan dengan beberapa hal, sebagai peraturanyang lebih Khusus (/ex specialis), sebagai amanat dari UndangUndangkepada BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya mengenai: Perubahan Status Badan Hukum PT JAMSOSTEK (Persero) dariBadan Hukum Privat menjadi Badan Hukum Publik BPJSKetenagakerjaan yang bertanggung jawab kepada Presiden dantidak lagi ke RUPS

Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero) nomor : S-51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagai Pelaksana Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos ;52. Surat dari Direktur PSKBS Nomor : 418/LIS.PSKBS/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Mekanisme Pembayaran untuk KPS Hilang/ Rusak ;53.

Perintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program SimpananKeluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015 ;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) PenyaluranDana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, TerminKesatu Tahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 ;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015 ;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS

PerintahPemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program Simpanan KeluargaSejahtera Tahap 1 Tahun 2015 ;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) PenyaluranDana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, Termin KesatuTahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun 2015.Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS

SuratPerintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program SimpananKeluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015 ;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) PenyaluranDana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, Termin KesatuTahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret2015 ;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015 ;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS

efisien;7) Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjianperjanjian,merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personaliayang bekerja pada perusahaan;8) Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, (Pasal 1angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas).9) Tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS

Bina Mitra Krida Utama (BMKU), secara hukumbertugas dan bertanggungjawab Mengkoordinasikan danmengendalikan kegiatankegiatan di bidang Administrasi keuangan,kepegawaian dan kesektretariatan, Merencanakan danmengembangkan sumbersumber pendapatan serta pembelanjaan dankekayaan perusahaan, Menyusun dan melaksanakan kebijakan umumperusahaan sesuai dengan kebijakan RUPS, Mengendalikan uangpendapatan dan pengeluaran perusahaan serta menetapkan besarnyaDeviden perusahaan, Memimpin Rapat Umum, dalam hal:

Tugas, wewenang serta Tanggungjawab Direktur Utama secara umumadalah:1) Mengkoordinasikandan mengendalikan kegiatankegiatan dibidang Administrasi keuangan, kepegawaian dankesektretariatan;2) Merencanakan dan mengembangkan Sumbersumberpendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan,Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaansesuai dengan kebijakan RUPS;2) Mengendalikan uang pendapatan dan pengeluaran perusahaanserta menetapkan besarnya Deviden perusahaan;3) Meminta pertanggungjawaban

Bina MitraKrida Utama (BMKU) harusnya dalam menjalankan perudahaanTunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan memastikan seluruhHalaman 114 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN Tpgaktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sertaMenjalankan tanggungjawab dan menjaga Standard Etika dan Hukum.Namun kenyataanya Terdakwa dalam menjalankan perudahaandengan tujuan untuk mencari keuntungan memakai dan menggunakanPT.

yang turut serta melakukan gabungan beberapa perbuatan yangmasingmasing harus dipandang sebagai perbuatan sendirisendiri, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwaJULIUS MARANGKUP PARULIANARITONANG dengan cara sebagai berikut:iBerdasarkan Risalah dan Keputusan Nomor : RIS25/D3MBU/2007 tanggal 21Maret 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

huruf (f)e Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara lansung atau tidaklangsung merugikan perusahaan. sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf (g)e dilarang mengalihkan (mensubkontrakan) seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihakketiga dan juga menerima pengalihan pekerjaan Pasal 45 ayat (6)Berdasarkan Risalah dan Keputusan Nomor : RIS25/D3MBU/2007 tanggal 21Maret 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Kereta Api (persero).Bahwa mekanisme persetujuan investasi:e Adanya usulan dari user (Daop, Divisi, Unit Kantor Pusat) tahun 2008e Usulan tersebut dibahas oleh tim investasi yang terdiri dari unitunit di KantorPusat sesuai jenis investasie Disampaikan hasi/usulan dari tim imvestasi kepada Direksi bergabung denganusulan RKAP tahun 2008e Hasil pembahasan di Direksi diajukan kepada komisaris dan selanjutnya kepadaRUPS untuk pengesahanyaBahwa saat disahkan RUPS, sudah ada penetapan nilai investasi, sehingga

RIS25/D3MBU/2007 tanggal 21 Maret2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Adhi Dharma Transportasi.Bahwa pengadaan dan pemasangan 3(tiga) unit mesin genset 500 KVA adalah berdasarRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2007 dan Keputusan Rapat Umum126Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Maret 2007 No.

Kasasi III/ dahulu Terbanding III/Penggugat Ill) tidakpernah menyetorkan modal dalam bentuk asset pribadinya ke dalam hartakekayaan PT, dan begitu juga setelah Termohon Kasasi III/dahulu TerbandingIIl/Penggugat Ill telah berdiri menjadi sebuah badan hukum yang sah PemohonKasasi selaku pemegang saham tidak pernah melakukan penambahan modaldengan memasukkan assetasset pribadinya;Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPT:*penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

ketentuan perundangan terkait perseroan terbatas,dimana pada saat perjanjian yang menjadi objek sengketa ditandatangani,masih berlaku Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas, dan ternyata dalam perkara a quo Judex Facti tidakmempedomani Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas sehingga putusannya batal demi hukum;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas pada Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwaberdasarkanAnggaran Dasar atau keputusan RUPS

., Nomor 07 tanggal 12 Oktober2009 yang telah diumumkan dalam Lembaran BeritaNegara RI tertanggal 03 September 2010 No.71Tambahan No.16449 juncto Akta Pernyataan DireksiNo.43 tanggal 29 Oktober 2009 juncto AktaKeputusan RUPS LB No.71 tanggal 30 desember 2009,yang saat ini berkedudukan dan berkantor pusat diJakarta, Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta; Dalamperkara ini memberikan kuasa kepada:DR. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MH., MBA.;Pipi Andry, S.H.;Ignasius W Mudja, S.H., MH.

hubunganhukum antara Tergugat dan Tergugat II dengan Tergugat Ill meskipun anggotaTergugat Ill adalah karyawan aktif Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak secara tegas point 38 dan 39Gugatan Penggugat karena Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill adalahbadan hukum terpisah sama sekali dimana masingmasing mempunyai anggarandasar yang berbeda dan badan hukum yang berbeda, hal tersebut terlihat dalamhal Tergugat dan Tergugat II dalam pengambilan keputusan bertanggung jawabpada RUPS