Tngmengembalikan sertifikat rumah orang tua saksi setelah jaminan berupapabrik sudah bersertifikat;Bahwasaksi seringkali meminta sertifkat tersebut kepada Terdakwa akantetapi sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikembalikan olehTerdakwa;Bahwa saat akad kredit tahun 2013 saksi hadirdi Bank sedangkan untuktahun 2014 saksi tidak hadir dan tidak mau memperpanjang kredit, selainitu pada tahun 2014 saksi tidak pernah menghadriri RUPS,menandatangani risalah RUPS dan persetujuan Dewan direksi;Bahwanilai

bahkan sejak didirikanbelum pernah diadakan RUPS;Bahwa perpanjangan kredit dilakukan setiap tahun dan pada tahun 2015saksi hadir dan menanda tangani risalah RUPS;Bahwasaksi tahu persyaratan dari Bank Mandiri untuk mencairkan danatersebut harus diadakan RUPS;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan di dalam risalahRUPS;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapisebagai berikut:Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN.

direksi dan dalam risalah RUPS;Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencucian uang yang dilakukan olehTerdakwa, saksi hanya mendengar cerita dari saksi Ruby Narzudi dansaksi tahu ada keterangan tersebut setelah seluruh keterangan itudibacakan oleh penyidik;Bahwa mengenai keterangan saksi hal.3 alenea 5 tersebut, itu bukanketerangan saksi, saksi hanya bertanda tangan saja;Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa yang memalsukan tanda tangan didalam surat persetujuan direksi dan dalam Risalah RUPS;Bahwa keterangan

Tngpersetujuan dari direksi dan risalah RUPS yang telah ditanda tanganioleh para direksi PT Tehnopak;Bahwa kedua persyaratan tersebut wajib ada karena mengacu padaUndangundang PT Nomor 40 tahun 2007 dan jika tidak ada persyaratanpersetujuan dari direksi dan risalah RUPS, maka kredit tidak bisadicairkan;Bahwa surat persetujuan direksi dan risalah RUPS tersebut dibawaTerdakwa ke bank;Bahwarisalah RUPS itu diwajibkan karena nilai kredit lebih dari 50% dariharga permegang saham;Bahwa pihak bank tidak

TngBahwa kredit investasi bangunan jangka waktunya 7 tahun sedangkanuntuk investasi mesin selama 5 tahun;Bahwa pada tahun 2014 tidak dilakukan perpanjangan kredit karena telahterjadi perpecahan didalam perusahaan;Bahwa keretakan terjadi sejak order top one tidak terealisasi kirakira tahun2013 sedangkan cicilan perbulan sebesar Rp.370juta;Bahwa RUPS itu syarat dari Bank untuk dilakukan perpanjangan kredit,maka dilakukan RUPS di kantor Bank Mandiri;Bahwa Terdakwa sudah menghubungi via telepo, SMS tapi

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

Surya Aming termasuk saksi menandatanganidaftar hadirBahwa sebenarnya saksi merasa keberatan terhadap hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut namun karena saat itu saksi merasaawam mengetahui aturan mengenai Perseroan Terbatas dan tidak pulamenguasai permasalahan hukum sehingga mau tidak mau atau suka tidaksuka akhirnya saksi menerima hasil keputusan Rapat umum PemegangSaham (RUPS) S1K) 2 9 eRBahwa 2 (dua) minggu setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),saksi Rikardo Christianto menyodorkan

hal tersebut belum dilakukan, karena hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) belum sah secara aturan hukum yang ada maka sampaidengan sekarang saksi masih sah menjadi Direktur PT.

Yong Kharisma Utama Jaya Nomor : AHUAH.01.1018805tanggal 02 Juni 201 4;Bahwa sepengetahuan saksi menurut ketentuan UndangUndang PerseroanTerbatas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak dihadirioleh Notaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tanganharus dibuatkan Akta (oleh Notaris) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dilaksanakan;Bahwa kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatasharus didaftarkan ke Kementrian

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

Sebab, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang merupakan dasar pencabutan jabatansaksi Nyoman Yudi Saputra sebagai Direktur Marketing, secara normatiftidak memiliki kekuatan hukum untuk diakui sebagai kebenaran normatifkarena menurut kronologis kejadian, hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) itu tidak dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Itamaraya Gold Industri, Tbk,yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman6, angka 12. ; 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nce ne nnn cence nnn c nnn e neeBahwa Akta No. 8 tanggal 17 Juli 2009 memuat penjabaran secara lengkap keputusankeputusan yang telah diambil secara sah oleh para pemegang saham dalam RUPS LB tanggal 30Juni 2009, yang mans segala hal yang terjadi dalam RUPS LB tanggal 30 Juni 2009 tersebuttelah dituangkan dalam Akta Berita Acara

Dengan demikian dalilgugatan aquo dibuat berdasarkan kebohongan dan data rekayasa, dengan kata lain gugatan ParaPenggugat ini diajukan tanpa itikad baik ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2009 itu sendiritelah diadakan secara sah menurut hukum sesuai dengan persyaratanpersyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku di Indonesia.

para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS di atas adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hariJumat, 12Juni2009 sampai dengan pukul 16.00Bahwa berdasarkan Daftar Hadir RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal30Juni2009 Sdr.

Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

I) untuk menyatakanhasil Keputusan RUPS.?.

akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan setiap serta seluruh keputusan RUPS / keputusan lain pemegang saham P.T SUMBER SENTOSA CEMERLANG dalam bentuk apapun, yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

5. Menyatakan:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

2.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar.(3). Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaiHalaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

;Bahwa saksi menelfon kepada stafnya pak David mengenai AgendaRUPS dan setelah 2 (dua) minggu ada email mengenai RUPS bulanMei tahun 2020;Bahwa yang hadir di RUPS adalah Pak David;Bahwa didalam RUPS disebutkan bahwa tentang perubahan PengurusPT;Bahwa saksi meminta notulen dari hasil RUPS dan hasil notulentersebut di berikan oleh staf Pak David;Bahwa saksi pernah meminta undangan RUPS dari Pak David tetapitidak diberikan;Bahwa meskipun tidak ada undangan RUPS tetapi Akta tetap dikeluarkan atas perintah

Jkt.Utrdengan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 2 ) UUPT, yang berbunyisebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan....(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat ...4.

waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4) Perseroan wajib

Bahwa Pemanggilan RUPS itu dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Utr Bahwa dalam panggilan RUPS itu dicantumkan tanggal, waktu, tempatdan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

UNITED GRAMIDO Laporan Tahunan danKeuangan Tahun Buku 2017 yang telah diselenggarakan padatanggal 27 Mei 2018, maka RUPS Tahunan PT.

(tanggal 27) bulan Mei 2018,adapun kenyataannya kemudian, RUPS Tahunan TERGUGATHal 26 dari 57 hal Put.

tanggal 17 Maret 2019 yang juga dihadirioleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, pada saatpembagian dividen (interim) tersebut dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT dalam RUPS Tahunan untukTahun Buku 2018, tenyata telah disahkan oleh RUPS;Hal 30 dari 57 hal Put.

No. 426/Pdt/2020/PT DKIperbuatan PARA PENGGUGAT yang di dalam suratsurattersebut di atas melalui Kuasa Hukumnya memintadiadakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, adalahtanpa hak yang merupakan perbuatan melawanketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT No. 40 Tahun2007, karena berdasarkan ketentuan ini, PemegangSaham hanya dapat mengajukan permintaanpenyelengarakaan RUPS apabila la minimal Pemegang1/10 (10%) Saham, sedangkan jumlah saham gabunganPARA PENGGUGAT hanya antara 1/14 1/15 bagiansaham atau

No. 426/Pdt/2020/PT DKI34.2.34.3.34.4.dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI didalam RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2018, tenyata telahdisahkan oleh RUPS;Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang didalam suratsurat tersebut di atas melalui Kuasa Hukumnyameminta diadakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, adalahtanpa hak yang merupakan perbuatan melawan ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a UUPT No. 40 Tahun 2007, karena berdasarkanketentuan ini, Pemegang Saham hanya dapat mengajukanpermintaan

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00pemanggilan RUPS berdasarkan pasal 80 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Permohon,dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No 40 tahun 2007yang mengatur tentang Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), makaselanjutnya untuk menyatakan dapat atau tidak dikabulkan permohonan pemohondipertimbangkan yaitu :1. Apakah PT.

Apakah Pemohon sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memintadilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), terhadap PT. TekaMining Lestari ?3. Apakah Pemohon telah melakukan permintaan dilaksanakan penyelengaraanRapat Umum Pemengang Saham (RUPS) kepada Direksi dan jika tidakdilakukan oleh Direksi dan telah pula meminta kepada Dewan Komisaris danjuga oleh Dewan Direksi tidak melakukan pemanggilan untuk melaksanakanRUPS.?

TEKINDO MINING LESTARI berhak untukmeminta untuk diselenggarakan RUPS pada PT.TEKA MINING RESOURCES ?

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud denganbentuk RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Menimbang, bahwa RUPS tahunan adalah Rapat umum PemengangSaham dengan dengan mataeri rapat untuk penyamapaian oleh laporankeuangan tahunan untuk mendapat pengesahan tahunan Direksi,sedangkanRUPS lainnnya yang lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adaah denganacara diluar daripada RUPS tahunan.Menimbang

, bahwa oleh karena mata acara RUPS yang dimohonkanPemohon diluar dari mata acara RUPS tahunan, maka bentuk RUPS adalahRUPS lainnya atau RUPS Luar biasa (RUPSLB)Tentang Mata Acara RUPSLBMenimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang juga telahdipertimbangkan sebelumnnya maka mata acara RUPSLB adalah : Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon) yaitusebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo

.10.11.12.bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan :Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksudpada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40Tahun 2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi(Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum ataudalam ilmu hukum dikualifisir

sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Vide Pasal 1365 KUH Perdata), karena terbukti Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk membela diri didepan RUPS ;Bahwa oleh karena Keputusan pemberhentian Penggugat dari JabatanAnggota Direksi (Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melaluiRUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangandengan hukum, maka sangat beralasan apabila Penggugat Mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Keputusan PemberhentianPenggugat

Merujuk pada ketentuan pasal 1 butir (4) Jo. pasal 75 (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan = organHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2019/PT.BDG.Perseroan yang mempunyaiwewenan angtidakdiberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebutdiatas, RUPS merupakan

RUPS/RUPSLB merupakan produk hukum dari pemegangsaham dan bukan produk hukum dari Perseroan sehingga pertanggungjawaban hukumnya pun melekat pada masingmasing pemegangsaham.Dengan demikian dalam perkara aquo, pertanggungjawaban hukumdari keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 melekat pada masingmasing pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa yang mengeluarkan suara, bukan pada Tergugat (PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa).Oleh karena itu, jika Penggugat merasa dirugikan oleh

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejaktanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaraan RUPS Tahun 2015yang umumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap bulan Juni. Dengandemikian masa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasionaladalah Bulan Juni 2015.

pada RUPS 2015 yang biasanyadilaksanakan pada bulan Juni, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 03,Tanggal 14 Mei 2012, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris diJakarta.

Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebut di atas barudiketahui Penggugat pada tanggal 3 November 2014 setelah KuasaTergugat melampirkan foto copy Berita Acara RUPS dalam surattangapannya atas surat Somasi kedua dari Kuasa Penggugat; (Bukti P);Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPSyang salah satu agendanya memberhentikan Penggugat sebagai Direktur.Atas perbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak

dapat membela diridalam RUPS tersebut.

RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikanPenggugat tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum.

VajaulIndonesia ;Bahwa tanpa RUPS dan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, sejak saat itu paraPenggugat tidak dapat memasuki, mengakses, bertindak untuk dan atas nama PT.

Bahwa sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dimana hasil suatu RUPS dalam suatu Perseroan akandipertanggung jawabkan oleh Perseroan sebagai Subyek Hukum dan bukanpertanggungjawaban perorangan sebagai pemegang saham. Dalam perkara in casu, Parapenggugat telah keliru menggugat Para Tergugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan hasil RUPS PT.

;e Bahwa, ketika ditempat dilaksanakannya RUPS tersebut saksi tidak perhatikan adahadir seorang Notaris atau tidak, karena tempat RUPS berada diruang bangunanKantor diatas lantai dua dengan tempatnya saksi dalam jarak + 10 meter dan kejadianRUPS tersebut bekisar lamanya beberapa + menit saja kemudian Penggugat I turundan keluar dari kantor tersebut dan mengajak saksi pulang ke Sumbawa;Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam dalamkesimpulan;2.

Vajaul Indonesia sebagai Direktur Utama danDirektur dalam RUPS ;e Bahwa, saksi tidak mengetahui RUPS itu sendiri sudah terlaksanakan atau belum karenasaksi mengantar Penggugat I dan II untuk mengikuti RUPS tersebut, dan juga saksi adarmendengar suara " ributribut antara para peserta RUPS dalam bahasa Korea yang saksisendiri tidak mengerti" dan dalarn tenggang waktu sekitar + 05 10 rnenit datang PenggugatI dan II mengajak saksi dan Bambang pulang ke Surnbawa dengan wajah kesal ;e Bahwa, saksi tidak

Vajaul Indonesia dari ParaPenggugat kepada Tergugat Hl dan Tergugat II berdasarkan hasil RUPS PT.

anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya = pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakditutupnya RUPS.Hal 3 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SEL7) Dalam hal

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2016, Penggugat kembalimengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa Kedua PT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT. JIP, denganSurat Nomor: 03/DKOM/2016, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13Juni 2016; (Bukti P5)12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat mengirimkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa KetigaPT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT.

JIP tidak memilikikewajiban kepada Pihak Ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1), (3), dan (7) UUPT Nomor 40Tahun 2007, likuidator harus mempertanggungjawabkan kepada RUPSatas likuidasi Perseroan dan wajib memberitahukan kepada Menteri danmengumumkan akhir proses likuidadi dalam Surat Kabar setelah RUPS,dan disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelahpertanggungjawaban likuidator kepada RUPS disampaikan;Bahwa dengan bellum disampaikan pertanggungjawabanlikuidatorkepada RUPS dan

Dalam hal sebagian besar pemegang sahamsudah tidak diketahui alamatnya walaupun telahHal 9 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidakdapat diadakan RUPS;C. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (limapuluh persen) saham; atau;d.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidakdiketahul alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklandalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;g Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluhpersen) saham; atau;h.

Raja Abdul Gani, in casu Penggugat, telah diundangdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT EuropeTechnology Service Center sebanyak tiga kali, namun yangbersangkutan tidak pernah hadir dalam RUPS. Bahwa Sadr. RajaAbdul Gani (in casu Penggugat) seharusnya hadir danmempertanyakan secara langsung kepada para pemegangsaham dalam RUPS Perseroan mengenai status Sdr. HeribertusSetijowirawan (in casu Tergugat Ill) sebagai Direktur Perseroan,namun pada kenyataannya Sdr.

Dalam Pasal 79 ayat (1)diatur bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4). Dengan kata lain, wewenang utamauntuk menyelenggarakan RUPS hanya ada di tangan direksi. Namun,penyelenggaraan RUPS tahunan atau luar biasa dapat dilakukan ataspermintaan Dewan Komisaris, tetapi menurut ayat (3) permintaantersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat, yang disertaialasannya.

apabila Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (5), yaitu kewajiban pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari DewanKomisaris.

Sebagai penggantinya, sesuaiKeputusan RUPS dimaksud, telah ditunjuk Tergugat IV sebagai DirekturUtama PT Europe yang sah;b.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum PemegangSaham (Pasal 94 ayat (1));Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 2655 K/Padt/20159.

Koperasi Karyawan 16 48.000.000, 2Departemen KehutananTotal 800 2.400.000.000, 100 RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dariTergugat ;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c.

KodecoTimber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998(bukti P6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertamamaupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasukperubahan modal PT.

Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluhenam persen), atau dalam hal PT.

Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenaipengurangan modal ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, makaTermohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksaapakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tatacara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakahRUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;Oleh karenanya Surat Keputusan

Kodeco Timber mempunyai waktu untukmemperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukupwaktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu,terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untukmemberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syaratkuorum.

Bali Indo Supplies dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;

Bali Indo Supplies tanggal 24 September 2018;

BIS terdapat 1 orang Direktur;Bahwa saksi sudah berusaha meminta laporan perkembangankeuangan perusahaan, laporan keuangan, serta laporan rugi laba baikitu secara lisan ataupun email tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwaakhirnya saksi menyewa pengacara untuk mengadakan RUPS;Bahwa saksi sudah berulang kali meminta laporan tersebut tetapi tidakditanggapi;Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 Bahwa RUPS diadakan bulan September di Hotel Sangrila Jakarta;Bahwa pada saat RUPS

, dalam RUPS itudisebutkan bahwa akan ada penunjukan Auditor;Bahwa sudah dua kali dilakukan RUPS, Pertama 24 September 2018pada waktu itu Terdakwa hadir, 14 Oktober 2018, terdakwa tidak hadirpada waktu itu;Bahwa yang dihasilkan pada RUPS pada pokoknya meminta terdakwaagar memenuhi semua dokumendokumen yang berhubungan denganPerusahaan, pada waktu karena ada masalah pada waktu itu ditunjukHalaman 20 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 orang membantu direktur, pada waktu itu juga dibahas

kita membuat laporan karena RUPS di Jakartacuma semua buktibukti ada di rumah, untuk laporan yang dimintasemua kita berikan pada RUPS 24 September 2018 berdasarkan catatandan dia setuju pada waktu itu tidak membahas RUPS saya disuruhmundur jadi Direktur saya tidak mau karena saya harus bertanggungjawab atas laporanlaporan yang saya buat.

;Bahwa pada saat itu ada Steph dan Pak Andrew;Bahwa isi RUPS pada saat itu salah satu yakni 30 (tiga puluh) hari untukTerdakwa menyiapkan laporan keuangan, menjelaskan keterlambatanpengurusan BPOM, dan ada beberapa lagi sifatnya laporan keuangan;Bahwa saksi tahu persis adanya RUPS, karena diajak terdakwamembantu menerjemahkan;Bahwa beberapa hari setelah RUPS I, Terdakwa diberhentikan;Bahwa saksi tidak pernah hadir di RUPS II;Bahwa saksi membenarkan RUPS dan isinya;Bahwa saksi pernah dimintai tolong

Memberikan jangka waktu selama 30 hari kepada Direktur untukmenggunakan hak jawab dan direktur menyerahkan datadataaudit untuk diaudit oleh perusahaan;Bahwa Terdakwa selakudirektur PT BIS tidak melaksanakan hasil keputusan RUPS tanggal24 September 2018 sehingga Komisaris dan pemegang sahamkembali melaksanakan RUPS pada tanggal 14 Oktober 2018;Bahwa pada RUPS tanggal14 Oktober 2018 Terdakwa tidak hadir dan dalam rapat tanggal 14Oktober 2018, diputuskan untuk dilakukan Perubahan SusunanDireksi dan

Bahwa RUPS Luar Biasa di Hotel Pangeran Beach tanggal 11 Juli 2011tersebut dipimpin oleh Drs. Ibrahim Hassan (almarhum) dan NotulenRUPS Luar Biasa dibuat oleh Setiawan, S.H., in casu Tergugat III;4. Bahwa kemudian hasil RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011oleh RUPS Luar Biasa dikuasakan kepada Tergugat untuk diaktanotariskan yang kemudian oleh Tergugat Ill diterbitkan Akta Nomor 4,tanggal 9 Agustus 2011.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 15November 2010 yang dibuat oleh Drs. Hamzah (versi Hamzah) incasu Tergugat II halaman 2 butir 2 antara lain disebutkan bahwa YBSsedang menghadapi kesulitan likuiditas berat dalam membiayaikelangsungan hidup STIEPI dan semakin berat karena PT AMT tidaklagi mampu membantu YBS dalam hal pendanaan.:c. Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa tanggal 11 Juli 2011 yangdibuat oleh Drs.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011yang dibuat oleh Drs. H.

Bahwa dasar RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 30 Juli 2012 adalah AktaNomor 8, tanggal 5 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Yenita Asmawel,S.H., Notaris di Padang, bukan Akta Nomor 4, tanggal 9 Agustus 2011:2. Bahwa RUPS Luar Biasa PT AMT pada tanggal 30 Juli 2012 diadakandengan agenda:a.

Bahwa peristiwa rapat tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli2011 diadakan RUPS Luar Biasa PT Andalas Merapi Timber bertempat diHotel Pangeran Beach Jalan Ir. H.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letakkesalahan ada pada mekanisme RUPS LB PT. Pertekstilan TD.

Hal tersebut dapat diketahui dalam surat gugatan halaman 3 angka13, dimana sebenarnya PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa RUPS LB PT.Pertekstilan TD.

Dengan demikian dalampengambilan keputusan dalam RUPS LB tanggal 21 Agustus 2014 telahsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS LB PT.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat IlIntervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orangSaksi dibawah sumpah bernama; Mauliddin Shati, S.H., yang menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah seorang Notaris;Bahwa saksi pernah membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Jhonny Surya Sakti; Bahwa hasil dari RUPS tersebut perubahan susunan Direksi dan Komisarissaja; Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam RUPS tersebut

Akta Berita Acara RUPS LB No. 57,tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugatmempunyai keterkaitan dengan PT.

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;19) 1 (satu) bendel fotokopi surat panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LB PT KajunKarkam Perkasa selaku ketua rapat, yang sudah

dilegalisir;21) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23) 1 (satu) bendel asli Salinan Akte PT Kajun Karkam Perkasa berkedudukandi

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201819) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bende!

halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201818)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa,yang sudah dilegalisir;1 (satu) bende!

fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yangditujukan Bambang Wiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tandaterima surat, tanggal 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson RodneyPhilip kepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LBPT Kajun Karkam Perkasa selaku Ketua Rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan

Bahwa sejak didirikannya PT KDEpada tanggal 02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya Gugatan aquo, Para Tergugat tidak pernah11.melakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan LaporanTahunan kepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS Tahunansebagaimana diamatkan UUPT dan Anggaran Dasar.Bahwa menurut hukum Para Tergugatbertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan Laporan Tahunankepada RUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 jo. Pasal 66 jo.

PT KDE RUPS sebagaimana diamanatkandalam Pasal 63 jo.

Sampai gugatan a quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT BELUM PERNAH BERINISIATIPUNTUK MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA DIMAKSUD.Jangankan berinisiatip untuk meminta diselenggarakan RUPS LuarBiasa, DIUNDANG UNTUK HADIR DI DALAM RUPS LUAR BIASAYANG PERNAH DISELENGGARAKANPUN PENGGUGAT JUGATIDAK BERKENAN UNTUK MENGHADIRINYA, dan justru mengajukangugatan di pengadilan (Bukti T7)6.

RUPS tidak terselenggara karena Penggugat pernah diundang untukmelakukan RUPSLB tidak berkenan hadir; (Bukti T7)c.

Foto copy Surat Undangan RUPS No.169/XI/KDE/2015, tanggal 17November 2015 tanggal 17 November 2015 kepada BEATRICE ELsebagai Direktur PT. Kaisheng Energy, diberi tanda T.1, TT.I, TT.3, TT.41;2. Foto copy Surat Undangan RUPS No. Surat Undangan RUPS No.170/X!l/KDE/2015, tanggal 17 November 2015 tanggal 17 November 2015 kepadaBEATRICE EL sebagai Direktur PT. Kaisheng Dinamika Energy, diberitanda T.I, TT.I,TT.3, TT.41.1;3.

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)perusahaan patungan Izin Usaha Pemanfaatan HasiHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yangdibuat dihadapan Notaris yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihaklain; b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha MilikNegara (Menteri BUMN), yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan = tanamankepada pihak14c.

Sumalindo16Hutani Jaya, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), untuk persetujuan pengalihan saham 60 %(enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari JayaTobk., pada PT.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhiketentuan Pasal77 yang menyatakan :(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihatdan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusanadalah persyaratan sebagaimana diatur dalam UndangUndang

inidan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserla RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1).Halaman 11 dari 66 hlm, Putusan No. 78/G/2017/PTUNJ KT(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS.Pasal88 yang menyatakan :(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat

Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)RUPS(1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS,(2. Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk sotiap agenda rapat) a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar ( b, Untuk Perubshan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii.

Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarc. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4li. Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4, Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS() a.

perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegangsaham di luar RUPS tetap disimpan oleh Notaris.