Ditemukan 6290 data
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
521 — 1566
Kerjasama membangun hotel dengan cara membeli saham 55% dan berapajumlahnuya tidak mendapat persetujuan dari RUPS PT. Pecatu Gemilang.Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;2. Saksi SUGIHARTO, SH.,MH.
Akta No. 112tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT. Marindo Gemilang diperlihatkan didepan persidangan. Bahwa rencana atas pelepasan hak atas tanah Balangan setelah pembayaranadalah akan membangun hotel dan Alim Markus telah mengundang konsultan dariLondon untuk membangun hotel, dan press release di koran pada bulan Agustus2014 yang hadir Alim Markus, I Ketut Sudikerta dan isteri I Ketut Sudikerta danGunawan Prioambodo dan acara tersebut berkaitan penandatangan MoU untukmembangun hotel.
RUPS (Rapat umum pemegang saham)2.
113 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu hakekat penyisihan laba bersih tersebutsecara yuridis tidak dapat disamakan dengan penyisihnan modal perseroandari kekayaan Negara yang dipisahkan, baik pengelolaan maupunpertanggungjawabannya.Bahwa mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMNNomor : PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, ditentukan bahwa danaProgram Kemitraan yang bersal dari penyisihan laba bersih setelah pajakditetapkan oleh RUPS untuk Persero, selanjutnya pada ayat (6) ditegaskanbahwa pembukuan dari
125 — 82
Bahwa hingga saat ini,Penggugat selaku Tim Likuidasi PT Bank Ratu (Dalam Likuidasi) belumdibubarkan dalam RUPS sebagaimana ketentuan yang berlaku.
171 — 81
KTE dibentuk berdasarkan RUPS ; bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Penyitaan oleh Kejaksaan Agung RI, tanggal3 September 2010 ; = eae enbahwa yang saksi tahu ada permintaan pemblokiran dari Kejaksaan Agung RI danKantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang, dan kemudian ditindak lanjuti oleh BankMandiri Cab. Sangatta ; bahwa saksi pernah melihat Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang,ditujukan kepada Kepala Cabang PT.
166 — 21
rendemen naik menjadi 28 %;Bahwa sebelum menggunakan mesinmesin baru, Perhutanimenggunakan mesinmesin yang usianya sudah 10 tahun karenanyahasilnya kurang maksimal;Bahwa kerja sama patungan ini menurut saksi ada potensimenguntungkan;Bahwa perjanjian Uji Coba merupakan salah satu tindak lanjut dari MoU,dan tindak lanjut yang lain adalah perjanjian utuk penyusunan feasibilityStudy/FS (studi kelayakan):Bahwa pendirian Perusahaan patungan ini sudah dilaporkan ke MenegBUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
2.IRLAN ORUWO
3.TORONEI POWANI
4.PATMOS SARARUPA
5.MAXILEMBA BALEBU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali
Intervensi:
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA
590 — 1023
Sinergi PerkebunanNusantara, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaNomor : PT.SPN/RUPS/171/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, Dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :VICTOR POSAWA, S.H. Warga Negara Indonesia., Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum., Alamat Jalan Cendrawasi Irg.
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
503 — 408
DHARMA PUTRA KARSA, berkedudukan di Jalan Mayjen SutoyoNo.69 Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh HandyAliansyah sebagai Direktur berdasarkan RUPS Luar biasatanggal 17 Juli 2013, Akta No.15, dalam hal ini memberikankuasa kepada Dadang Idris Soeanda, S.H. dan Fajar Triyudha,S.H. Advokat dari Kantor Hukum JL & Rekan, beralamat diWisma Daria Lt. 2 Ruang 208, Jl.
88 — 31
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),kredit topeng atas beberapa nasabah, yang limit di atasRp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) harus ada persetujuan dariDirektur Utama, dibuat secara fiktif, yang totalnya saksi tidak tahu, danada deposito atas 2 (dua) orang nasabah yaitu Emelda AY dan suaminyayaitu Kurnia Wirawan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan nasabahbersangkutan;Bahwa setiap tahun ada laporan ke Pemda, dalam bentuk RUPS
perubahan ke1 Perda Nomor 5 tahun 2003;e kemudian perubahan ke 2 Perda nomor 24 tahun2007;e perubahan ke3 Perda no 6 tahun 2009;e perubahan ke 4 Perda Nomor 5 tahun 2012.Bahwa Saksi tidak tahu struktur organisasi yang lengkap sejak PD BPRdidirikan yang saksi tahu direktur pertama adalah bapak EKO dankemudian tahun 2012 ada pergantian dirut kepada pak LUKMAN HAKIMdan dirut terakhir bulan Juli 2015 diganti dengan bapak DESTRAMDANIsampai dengan sekarang;Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah mengikuti RUPS
155 — 47
tahu berasal darimana uang yang dipergunakan untukmelunasi pinjaman kredit atas nama Adi Dwijantoro dan Koeshardjonotersebut;113Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak tahu menahutentang hal tersebut, tetapi soal surat penempatan pertama terdakwamembenarkannya ;13.Saksi Supardi, SE, MM, yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama BPR BKK KarangmalangSragen berdasarkan RUPS
Raji, SE, MM, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa, saksi menjabat sebagai Direktur Pemasaran pada BPR BKKKarangmalang Sragen berdasarkan RUPS oleh pemilik saham yaituGubernur Jawa Tengah dan Bupati Sragen dan dikukuhkan melalui SKGubernur Jawa Tengah Nomor : 503/64/2006 tanggal 29 Agustus 2006tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas PerusahaanDaerah BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen hasil penggabungan
BKKKarangmalang Sragen dan BPR Djoko Tingkir Sragen;Bahwa SK saksi sebagai Dewan Pengawas pada PD BPR Djoko TingkirSragen adalah berdasarkan SK Bupati Sragen Nomor : 800/184/02/2008tanggal 11 Nopember 2008 dengan susunan anggota adalahKushardjono sebagai Ketua merangkap anggota sedangkan saksisebagai Sekretaris Dewan Pengawas dan Endang Handayani sebagaianggota ;Bahwa, yang menjabat sebagai Bupati Sragen waktu itu adalah terdakwa;Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas pada BPR BKK KarangmalangSragen berdasarkan RUPS
168 — 150
Asiana TechnologiesLestary atas dasar RUPS sebagaimana akte notaris tahun 2008;Bahwa terdakwa ketahui PT.
96 — 54
12 / 23 /PBI / 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ) besertapenjelasannya dinyatakan bahwa pengertian Pegawai adalah Setiap orang yangbekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian bank;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilanberkesimpulan bahwa Penggugat adalah Calon Direksi dari Bank TabunganNegara (sebelumnya Kepala Cabang Bank Tabungan Negara Semarang) yangHalaman 122 dari 125 halaman Putusan No.41/G/2014/PTUNJKTtelah disetujui oleh RUPS
109 — 15
bersangkutan sendiri apayang dilihat, dengar dan alami sendiri.misalnya berita acara lelang, beritaacara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu PerseroanTerbatas.2.
157 — 75
dan kewajibanbagi Para Penggugat dan Para Tergugat, bahkan Akta Nomor 28tersebut sama sekali tidak mengenal dan menyebut sedikitpuntentang Para Penggugat, sehingga sangat tidak berdasar dansangat aneh kalau Para Penggugat mendalilkan Para Tergugatwanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntutPara Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimanadilakukan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya.Ilsi Akta Nomor 28 tersebut adalah hanya mengungkapkan tentangadanya persetujuaan RUPS
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
136 — 21
., berdasarkan AktaPernyataan Keputusan RUPS No 99 tanggal 16 Mei 2019;2.
191 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
melawan hukum dari masingmasing Tergugat;Uraian diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan ParaPenggugat adalah kabur (obscuur), oleh karena itu cukup beralasan bagiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);Eksepsi Tergugat II:Dalam Eksepsi:1.Gugatan Error in Persona;Bahwa dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwakedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
237 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 49 Perseroan Terbatas PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa Nomor 30 Tanggal25 April 2008 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa Nomor 01 Tanggal1 November 2012 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening DepositoNominatif 106.33.00093 atas nama PT.
97 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (Persero)Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 7 Juni 2004 karenaseharusnya memakai bentuk kontrak tahun jamak (multi years)dengan terlebih dahulu atas persetujuan Dewan Komisaris /Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan bentuk kontraktahun tunggal dan perbuatan Terdakwa yang melakukanAmandemen Kontrak dengan merubah harga satuan kontrakyang sudah ada bertentangan dengan angka 3.2.4.3 KeputusanDireksi PT.
285 — 52
ditunjukkan aslinya, pertanyaan ini berkaitandengan hukum acara sehingga bukan kompetensi saya untuk menjawab.Sepenuhnya saya serahkan kepada Majelis Hakim.Bahwa dalam hukum perseroan, suatu perjanjian dikaitkan denganadministrasi, sehingga, meski secara materiil telah terjadipemindahtanganan melalui perjanjian, namun apabila secara formaladministrasi belum dilakukan, maka berdasarkan UU No. 40 tahun 2007pemindahtanganan tersebut terkalahkan dengan proses administrasiBahwa telah dilakukan notulen RUPS
INDRIASTUTI YUSTININGSIH, SH
Terdakwa:
VICTOR NGADERMAN
186 — 30
- Berita Acara RUPS Akta Notaris ESNAWAN, S.H., Nomor 7 tanggal 7 Mei 2003 tentang Perubahan Pengurus.
- Akta Notaris TRI AGUS HERYONO, S.H., Nomor 35 tanggal 25 Juni 2004 tentang Perubahan Pengurus dan Setoran Modal.
- Akta Notaris TRI AGUS HERYONO, S.H., Nomor 24 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Setoran Modal.
- Akta Notaris NATALIA LESTARI RETNO RAHAYU, Nomor 01 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan RUPS-LB.
- Akta Notaris Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H. M.Kn Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT BPR Restu Mandiri Makmur.
- Akta Notaris Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H. M.Kn Nomor 03 Tanggal 17 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT BPR Restu Mandiri Makmur.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EMIRSYAH SATAR
101 — 72
9. Barang bukti nomor 9.1 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Pengesahan RUPS PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil RUPS atas pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.