USWATUN HASANAH, MSGi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, turut digugat olehPenggugat dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yang bertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaian ganti kerugian atasobyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sebagaimanausaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampak rencana pembangunanbandara baru Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo ;04.Bahwa PENGGUGAT adalah petani

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2016 sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona Karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

USWATUN HASANAH, MSGi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,JI.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, turut digugat olehPenggugat dikarenakan Tergugat III adalah pihak yang bertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaian ganti kerugian atasobyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sebagaimanausaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampak rencana pembangunanbandara baru Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo ;04.Bahwa PENGGUGAT adalah petani

selanjutnya Tergugat selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang melaksanakan Pengadaan Tanah terhadap objekpengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru InternasionalYogyakarta di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi 5 (lima) Desa diKecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo mulai dari menyiapkanpelaksanaan pengadaan tanah, pembentukan Satuan Tugas A dan SatuanTugas B untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, demikian pula dengan10.11.37Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat III adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ; 49 4.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir. Dipergunakan dalam perkara AN, Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM dalam perkara lain;8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

tersebut disepakati bahwa terhadap bidang tanah milikmasyarakat yang belum memiliki sertifikat agar melakukan pengurusan suratsurat danmembuat alas hak atas tanah miliknya dan untuk proses pelepasan hak atas tanahmilik masyarakat termasuk tanah milik Terdakwa YENI SOFYAN dibantu oleh saksi H.ELI SATRIA PILO, SH selaku Notaris, sedangkan untuk penentuan harga / nilai hargapasar tanah ditetaobkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh TimIndependen yang telah ditunjuk yaitu Tim Appraisal dari KJPP

dilakukanrapat/ musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang yangdihadiri juga olehAnggota Sekretariat Pembebasan Ganti Rugi Tanah, TokohMasyarakat Sungai Bangek, serta perwakilan dari Kelurahan Balai Gadang danKecamatan Koto Tangah bersama terdakwa YENI SYOFYAN dan para pemilik tanahlainnya dan telah sepakat dan menyetujui untuk melepaskan hak atas tanah miliknyadengan besaran ganti rugi sesuai dengan indikasi nilai harga pasar tanah yang sudahditetapkan oleh Tim Appraisal KJPP

Koto Tangah KotaPadang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.7.

KotoTangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting,tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.Hal 27 dari 36 Putusan Nomor 4/TIPIKOR /2019/PT PDG9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima riburupiah).Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 29/Akta Pid.

KotoTangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting,tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MMdalam perkara lain;8.

Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan )

Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan ), Team ApresialPembebasan Lahan Kreta Api Trans Sulawesi Makassar Parepare, alamatJalan Kebayoran Lama No. 225 Jakarta Selatan ( Permata Kebayoran PlazaBlok All ) 122220 Indonesia, Sebagai Tergugat Ill ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 19/Pdt.G /2017/BR,Telah membaca berkas dan segala suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;Telah mendengar dan membaca surat permohonan pencabutan perkaraNo. 19/Pdt.G/2017 PN Bar

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny dan rekan baru memiliki ijin lisensi pada tahun 2013berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai HargaTanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerjaseluruh wilayah Indonesia;Bahwa perbuatan DR. H.

padatanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT.SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekanmengirimkan surat kepada General manager PT.

SUCOFINDO APPRAISALUTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerjauntuk Wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 2/KEP13.1/ 1/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberianLisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandiberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.2.

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 408/KEP13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasanwilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny danrekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.Padahal PT.

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny dan rekan baru memiliki ijin lisensi pada tahun 2013 berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentangpemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johnydan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 2949 K/Pid.Sus/2015Bahwa perbuatan DR. H.

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfantori dan rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Pembanding/Penggugat I : MEDAN RIBKA BR SURBAKTI Diwakili Oleh : BANGKIT JANSEN PASARIBU, S.H Dkk
Pembanding/Penggugat II : JONATAN GINTING Diwakili Oleh : BANGKIT JANSEN PASARIBU, S.H Dkk
Terbanding/Tergugat I : KJPP ABDULLAH FITRIANTORO DAN REKAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
Terbanding/Tergugat III : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq SATUAN KERJA WILAYAH II

dengan mengacu kepada Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun2012, yaitu Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilaipada saat pengumuman Penetapan Lokasi (PENLOK) Pembangunan untukKepentingan Umum, artinya nilai pada tahun 2015 hal ini sesuai denganKeputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 387/V/2015 tanggal 4 Mei 2015tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan tol Pekanbaru Kandis Dumai:;Bahwa TERGUGAT sebagai Kantor Jasa Penilai Publik adalah PenilaiResmi berdasarkan Surat Izin Usaha (SIU) KJPP

dari DepartemenKeuangan Republik Indonesia Nomor : 674/KM.1/2009 tanggal 13 Juli 2009dengan Izin KJPP Nomor : 2.09.0051 dan telah berlisensi sebagai PenilaiHalaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2019/PT PBRPertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 125/KEP.600/IV/2016tanggal 11 April 2016.

Bahwa sangat Jelas dari tahapantahapan diatas yang sudah kami jelaskanterobuka ruang dan waktu untuk para Pemohon melakukan Keberatankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan jalan Tolapabila ada yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa uraian dan jawaban kami sangatlah jelas bahwa Kepala KantorBadan Pertanahan selaku ketua pengadaan tanah untuk pembangunanjalan tol di dalam musyawarah menyampaikan besaran ganti kerugianyang di tetapkan oleh Appraisal/KJPP

KJPP ABDULLAH FITRIANTORO DAN REKAN Jl. TuankuTambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok A .10 Kota Pekanbaru TergugatTermohon Banding I, 2. Kementrian PUPR Cq. Direktorat Jenderal Bina MargaCq. Satuan Kerja Wilayah Il, Jl. Kutilang Ujung No.5 Kelurahan KampungMelayu Sukajadi Pekanbaru Tergugat I, Terbanding III ;Menimbang, bahwa berdasarkan Risalan Pemberitahuan mempelajariberkas perkara (Inzage) Nomor :37/Pdt.G/2018/PN.

Bank MALUKU MALUT.Selanjutnya saksi LUTFI AFFANDI meminta KJPP F4ST untukmelakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung dijalan Darmo No.5153. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT.

Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FASTtidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dgn nilaiRp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFl AFANDI selaku Notarisalamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset padabulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasanpenilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015sebesar Rp.45.707.000.000.

Bank MALUKUMALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanyamengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST padatanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung dijalan Darmo No. 5153 sebesar Rp.45.707.000.000, (biaya reproduksi baru)dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan JI.

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun2012, penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telahdilaksanakan, sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaianUang Ganti Rugi (UGR) adalah KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2012Penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.6.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan(TOL) PandaanMalang, tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 21c/BAHalaman 7 dari 26 Putusan nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Kpn35.07/PPT/X/2015 kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan.e. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanKepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah tertuang dalam suratNo. 921/UM/0.0KJPP/XV2015, tanggal 25 Nopember 2015.f.

Malang No. 03/KEP35.07/X/2015 tanggal 19 10 2015 Tentang Penetapan Jasa Penilai Tanah untuk PengadaanTanah bagi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang,terletak di Desa Sumberporong, Desa Mulyoarjo, Kelurahan lawang,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, telah diberi materai cukup dandicocokan sesuai dengan aslinya, diberitanda T11 ;12.Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL)Pandaan Malang, kepada Penilai KJPP

Legalisir Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-14826AH.01.02-TH.2009, tanggal 13 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;* Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor :0349/ST/AJBM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yangditujukankepada Sdr. HANDI HARNOTO; Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yangditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama; Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran TerbatasPT.

WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI di RukoUjung menteng Jakarta Timur namun pihak kami tidak melakukanpengecekan secara langsung ke lokasi agunan namun pihak kami menunjukApraisal eksternal rekanan dari KJPP AREYANTI, JUNITA (Laporanterlampir). Bahwa hasil pengecekan lokasi dan kegiatan usaha calon debiturPT.

Bahwa untuk lokasi agunan di cek langsung oleh Apraisal eksternalrekanan dari KJPP AREYANTI, JUNITA adapun hasilnya adalah lokasiagunan berupa rumah tinggal terletak di Komplek Deplu no. 76 jalan carakaraya no. 67 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren kab tangerang dengan nilaiHalaman 24 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utragunan senilai Rp. 2.600.690.000, (dua miliar enam ratus juta enam ratusSembilan puluh ribu rupiah).

Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri (persero) Tok BBC Jakarta kelapaGading NOmor : BBC.JKG/0648/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yangditujukan kepada KJPP Areyanti Junita perihal : Pelaksanaan KerjaPenilaian Agunan Kredit Debitur bank mandiri Segmen bussines banking;Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr38. Fotokopi legalisir laporan Penilaian No. laporan : O66/lap.Pen/AJWAJ/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Debitur PT.Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;39.

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari; Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor :0349/ST/AJBM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yangditujukankepada Sdr. HANDI HARNOTO; Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yangditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama; Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran TerbatasPT.

) adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah pagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya (vide Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik).4 Penaksir sebagaimana yang disebutkan dalam PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 44.Bahwa terkait nilai limit Lelang atas agunan kredit Pelawan, Terlawan menetapkannya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independendengan rincian sebagai berikut:5 Hasil Penilaian KJPP

dariMenteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaan penilaian, KJPP tersebutbertindak secara objektif, independen dan memiliki kKompetensi selakuPenilai, karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilai tersebut dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa Selanjutnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP SukardiIsrar & Rekan tersebut Terlawan menetapkan nilai limit Lelang sebagaiberikut:8Pelaksanaan Lelang (Pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei2019 terhadap agunan kredit Pelawan berupa sebidang

Faktanya Terlawan dalam menetapkan nilai limit Lelang selaluberdasarkan hasil penilaian dari KJPP Sukardi Israr &Rekan yang merupakanPenilai Eksternal yang akan Terlawan buktikan nantinya dalam sidangpembuktian.3.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Terlawan selaku penjualObyek Lelang berdasarkan hasil penilaian Penilai / KJPP (vide PMKPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2) ;b.

Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) karena lelang yang dilakukan adalah Lelang eksekusiHak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilaiLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar Rupiah), videPMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b;c.

Penggugat:
1.ILHAM
2.H.MUH ANWIR
Tergugat:
1.KJPP Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI DAN REKAN
2.DINAS PERKIMTAN
3.Kepala Kanwil ATR BPN
4.Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan

Kantor Jasa Penilai Publik AMIN NIRWAN ALFIANTORI dan REKAN(KJPP ANA & REKAN), bertempat tinggal di GrahaInduk KUD Lantai 5, Jalan Warung Buncit Raya No.18 20, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat I;4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro,bertempat tinggal di Jalan A.H.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Wates
4.Kantor JasaPenilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan KJPP MBPRU

SUKYAN MU
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Immanuel, Johnny n Rekan

Kepala Kantor Jasa Penilai Publik Kjpp Immanuel, Johnny N Rekan, tempatkedudukan Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, semula sebagai Tergugat IIselanjutnya sebagai Turut Terbanding ;Pengadilan Tinggi SurabayaHalaman 1 Putusan Nomor 672/Pdt/2020/PT SbySetelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 672/PDT/2020/PTSby, tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;2.

Bahwa dalam pembebasan tanah milik Penggugat tersebut BadanPengembangan Wilayahn Suramadu (BPWS) atau Tergugat mengunakan Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP Immanuel, Johnny &Rekan ) sebagai penaksir /Appraisal yang menentukan harga tanah,bangunan dan pohon yang berada ditanah yang terkena pembebasan;.

Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersebut diatas yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il adalah Kantor Jasa PenilaiPublik ( KJPP Immanuel, Johnny & Rekan ) yang beralamat : GrahaSucofindo , Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, adalah kantorpenaksir / Apprisial yang ditunjuk oleh tergugat untuk melakukanpenaksiran harga tanah, bangunan daan pohon atas pembebasantanah milik Penggugat;2.

Penggugat tidak memenuhipersyaratan gugatan sehingga sangat patut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam suatu gugatan,karena yang ditarik selaku Para Tergugat yakni Tergugat I/Tergugat II adalah tidak tepatdan tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat.Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah, Badan PengembanganWilayah SurabayaMadura (BP WS) selaku instansi pemohon tanah/ Kantor Jasa PenilaiPublik Immanuel dan Rekan (KJPP

perubahan atasperaturan Menteri Keuanngan No.93/PMK.06/2010 tentang petunjukpelaksanaan lelang dan peraturan Direktur Jenderal Direktur Jenderalkekayaan Negara No.PER06/KN/2013 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaanlelang dimana salah satu ketentuannya mensyaratkan;Agar objek lelang yang nilai limit lelang paling sedikit Rp 300.000.000 (tigaratus juta rupiah), nilai limitnya harus di tetapkan oleh penjual berdasarkanhasil penilaiannya dari penilai yang dalam hal ini adalah kantor jasa penilaianpublik (KJPP

);Jika agunan yang akan dilelang tersebut telah dinilai oleh KJPP, makaTergugat akan menentukan nilai limit lelang berdasarkan hasil penilaian dariKJP (bukti T.18).jika dikaitkan dengan posita Gugatan Penggugat angka 17,secara implisit dapat Tergugat simpulkan bahwa nilai lelang yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan hasil nilai KJPP dirasa tidak sesuaidengan nilai angka yang di harapkan oleh Penggugat.6.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat harusmengikut sertakan KJPP sebagai pihak yang menilai ulang objek yang akandi lelang;Karena KJPP tidak di sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quomaka gugatan Penggugat jelas kekurangan pihak, sehingga terhadapgugatan yang kekurangan pihak tersebut demi hukum harus dinyatakanditolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima;B. Dalam Pokok Perkara;1.

perkara a quo apabila Penggugat tidak menarikPT Truba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono AdiHendra Gunawan & Rekan sebagai para pihak.

Posisi PT Truba JayaEngineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi HendraGunawan & Rekan sangat penting dalam perkara a quo untukmenjelaskan posisi hukum Penggugat dan Tergugat sebenarnya,sehingga sudah seharusnya Penggugat menarik pihak tersebut.Bahwa apabila Penggugat tidak menarik PT Truba JayaEngineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi HendraGunawan & Rekan maka akan menimbulkan kesan bahwa Penggugatdengan sengaja tidak melibatkan PT Truba Jaya Engineering dan KantorKJPP Samsul

Truba JayaEngineering dan Kantor Jasa Pejabat Penilai (KJPP), walaupunpenentuan pihak pihak dalam gugatan adalah hak Penggugat,namun sesuai dengan hasil pemeriksaan dari majelis hakimsesuai dengan bunyi putusan Pengadilan Agama Pekanbarudalam putusannya Nomor : 0765/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 7Nopember 2016 seharusnya Penggugat mengikutsertakan PTTruba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, WahyonoAdi Hendra Gunawan & Rekan.

Apabila Penggugat tidak menarikPT Truba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi,Wahyono Adi Hendra Gunawan & Rekan. untuk menjelaskanposisi hukum Penggugat dan Tergugat!

AnmadDahlan Nomor. 16 A, Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan juga tidakmenarik Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi Hendra Gunawan& Rekan, sebagai salah satu Tergugat adalah keliru karena tugasdan fungsi dari KJPP adalah hanya sekadar memberikan advise /pendapat dan yang berhak menentukan adalah kewenanganTergugat , Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3909K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknyamengariskan bahwa, adalah Hak dari Penggugat untukmenentukan siapa siapa yang dijadikan

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sebagaistaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(Semua keterangan

Nomor 3530 K/Padt/2016Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PerdaKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan :e Saksi Angger Fahrul selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa

Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagaipenilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak AngkasaPura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkanproses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksiHalaman 12 dari 42 hal. Put.

Nomor 3519 K/Padt/2016diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo,e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo,e saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta,e saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sbagai stafpengageng kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo).

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakansaksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP