Putusan Nomor 27 P/HUM/2020(1) Jenis dan hiararki Peraturan Perundangundangan terdin atas:a. UndangUndang Dasar Negara Republik Indoinesia Tahun1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;9UndangUndang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;f, Peraturan Daerah Provinsi; dang.

Unsur Ne Bis In Idem Berdasar Pasal 1917 KUHPerdataSeperti yang Tergugat dan jelaskan diatas, prinsip ne bis in idem diatur Pasal1917 KUHPerdata.Menurut pasal ini, supaya pada gugatan/perkara yang diajukanbelakangan melekat cacat ne bis in idem dengan perkara yang terdahulu:harus terpenuhi secara KUMULATIF semua unsure one bis in idem yangditentukan Pasal 1917 KUHPerdata; danmengenal unsur ne bis in idem yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdatatersebut, terdin dari:1) Apa yang digugat pada Perkara Belakangan

Poli:1 (satu) lembar FC Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lap angan;1 (satu) rangkap Gambar Lay Out Rencana Pergudangan dan Ruko. 10 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Peneta pan Perijinanyang Dikelola oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang terdin dani :e 1 (satu) rangkap FC Lampiran Keputusan Peraturan Bupati Minahasa Utara yangditandatangani oleh Sompie S.F Singal selaku Bupati Minahasa Utara11 1 (Satu) Rangkap FC Sertifikat Hak Milik No. 847, Provinsi Sulawesi

Poli: Halam an 72 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND. e 1 (satu) lembar FC Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lap angan;e 1 (satu) rangkap Gambar Lay Out Rencana Pergudangan dan Ruko. 10 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Peneta pan Perijinanyang Dikelola oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang terdin dan:e 1 (Satu) rangkap FC Lampiran Keputusan Peraturan Bupati Minahasa Utara yangditandatangani oleh Sompie S.F Singal selaku Bupati Minahasa Utara11

Kerugian Materiil:a) Kerugian akibat tindakan paksa mengeluarkan/merampas barangbarang milik Pengugat yang terdin' dan: (note: seluruh barangbarangtersebut di bawah ini saat ini dalam kekuasan Para Tergugat); No Jenis barang Jumlah Keadaan Nilai1 Lemari Kayu Kuno Antik 1 Unit Antik /Koleksi + Rp3.500.000,2 Meja Kayu Model Lux Direktur 2 Unit Antik /Koleksi + Rp10.000.000,3 Meja Kayu Jati Kuno 1 Unit Antik /Koleksi + Rp3.000.000,4 Meja Kecil Kuno 3 Unit Antik /Koleksi + Rp700.000,5 Kursi Panjang Antik

LombokBarato Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan / penguasaan extasi tersebut ;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu)buah platic bening yang bertuliskan TIKI yang didalamnya berisikan 1 (satu) buahamplop coklat yang bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buahbuku berjudul BERKELILING DI DALAM NERAKA yang didalam buku tersebutditemukan ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus terdin' dari : 1 (satu) bungkusexstasi warna hijau berlogo

Hal inisesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni1984, meskipun gugatan yang digabung sejenis yaitu terdin dar beberapa utangpiutang, akan tetapi ternyata dan terbukti masingmasing utang itu berdiri sendiri dantidak terdapat hubungan erat antara yang satu dengan yang lain, karena itu gugatanterhadapnya tidak bisa digabung (Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika Jakarta, hal 107108);Menimbang, bahwa eksepsi ditujukan kepada halhal yang menyangkutsyaratsyarat

Menangguhkan ongkos perkara pada putusan akhir.Demikian diputusakan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang terdin dari DjanikoM.H.Girsang, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hari Mulyanto, SH dan Jesayas Tarigan, SH.,M.Hum masingmasing sebagai hakim anggota.

pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkanuraian unsur dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukumdalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alin seluruhpertimbangan unsur dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawanhukum yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan pnmair tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanhubungan Pasal 362 KUHP tersebut dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP terdin

Aceh Besar.Bahwa benar pada saat itu petugas selain menemukan 1 (satu) pucukSenjata Api jenis AK 101, Petugas juga menemukan 4 (empat) unitMagazen yang terdiri dari 1 (satu) Magazen AK101, 1 (satu) MagazenSS1 dan 2 (dua) Magazen M16, serta 199 (seratus sembilan puluhsembilan) butir Amunisi caliber 5,56 MM.Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk Senjata Api laraspanjang jenis AK 101 serta 4 (empat) unit Magazen yang terdin dari 1(satu) Magazen AK101, 1 (satu) Magazen SS1 dan 2 (dua) Magazen

Suroto Saksi1, Terdakwa dengan modaluang sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesadarannya telahbertindak sebagai bandar judi dadu putar.Bahwa peralatan permainan judi dadu putar tersebut terdin dari 2 (dua) buah piring untuk tatakan,1 (satu) buah dadu, 1 (satu) tutup dadu, 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah beberan, 1 (Satu) buahlampu neon sebagai alat penerangan, dimana peralatan judi dadu putar tersebut adalah bukanmilik Terdakwa dan sudah ada ditempattersebutBahwa benar

selama 5 tahun dan 9 hari;Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf A, B dan CPenggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayaruang pesangon, uang penghargan masa kerja dan uang penggantian hakkepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Komponen upah yangdigunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda,terdin

;Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK 575 tahun 2000 menyebutkansebagai berikut:Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usahaterpadu (Integrated) yang terdin dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilaimaka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang kenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukunit

BUKTI SURAT; Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan ketka didaftarkan Permohonan Keberatannya (Bukti Pendahuuan) juga digunakansebagai pembuktian dalam perkara ini termasuk juga bukti surat yang diajukannyapada tahao pembuktian, berupa foto copy suratsurat yang bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai dengan aslinya kecuali ditentukanlain seperti dibawah ini terdin dani: 1.

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan",Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahanyang Tidak Terutang Pajak antara lain mengatur sebagaiberikut:Pasal 2 ayat (1) huruf a:Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usahaterpadu (integrated) yang terdin

selama 8 tahun dan 9 bulan;Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf B, C dan DPenggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayaruang pesangon, uang penghargan masa kerja dan uang penggantian hakkepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Komponen upah yangdigunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda,terdin

Melakukan kegiatan usaha terpadau (integrated) yang terdin dan unit ataukegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai; ataub. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahanya terdapat penyerahanyang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang PajakPertambahan Nilai; atauHalaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1504/B/PK/PJK/2016c.

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:;:Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud mengandung pengertiansuatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak daripelakunya, sedangkan dengan maksud dimiliki terdin dan dua unsur, yakni pertamaunsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzeials oogmerk), berupa unsurkesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur tersebut merupakanHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Situnsur yang tidak

., M.H.Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahorgan perseroan yang terdin dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang sahammaka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjian antara pihakpengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direktur bertindak sebagaimewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antara pengusahadengan pengusaha dimana Direksi atau Direktur bertndak mewakill pengusaha, makaRUPS tidak dapat dikategonikan

Kemudian danpenggeledahan terhadap badan dan pakaian Sutiyono ada ditemukan korek apimerk Dolar di dalam saku celananya, yang setelah korek api tersebut dibukaditemukan beberapa bungkusan berisikan diduga narkotika golongan jenis sabusabu yang terdin dan 3 (tiga) bungkusan kecil dan 1 (satu) bungkusan besar.Kemudian dari saku Sutiyono dikeluarkan bong yang terouat dari kaca, yang diabanting ke lantai pada saat itu; Bahwa penggeledahan di dalam kamar No. 4 Hotel Yulia tersebut selaindisaksikan oleh

Selain itu Ahlijuga pemah sebagai ahli dalam persidangan di Kapubaten Samosir atasnama Terdakwa Golva Fran Putra;Bahwa Pelabuhan dalam ketentuan umum pasal 1 dalam undangundangNo. 17 tahun 2008 adalah tempat yang terdiri dari daratan dan atau perairanyang dipergunakan sebagai tempat untuk naik turun penumpang dan alurmuat muatan kapal;Bahwa penyelenggara pelabuhan yang terdin dari 2 (dua) unsur secaraumum yaitu. unsur pemerntahan dan unsur perusahaan.

Urusan pemerintahan absolut yaitu urusanHalaman 71 dan 99 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bigpemerintahan semua dilakukan oleh pemerintahan pusat termasuk peradilanmoneter, pertahanan keamanan, agama dan kebijakan luar neger, urusanpemerintahan konkuren diatur dalam pasal 11 dan pembagiannya terdin atas2 (dua) bagian yaitu urusan konkuren yang menyatakan pelayaran urusanwajid pelayaran dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Unsurunsur tindak pidana terdin atas 2 (dua) yaitu unsurunsurtindak pidana yang dicantumkan didalam pasal yang bersangkutan dan adaUnsurunsur tindak pidana yang dicantumkan diluar pasal yang bersangkutanseperti unsur kesalahan, unsur melawan hukum dan unsur niat jahat. Jikasalah satu saja unsur tersebut tidak dipenuhi maka secara otomatis pasalyang bersangkutan tidak bisa digunakan untuk menghukum Terdakwa.