Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat:
LA ADJID
Tergugat:
PD. PANCA KARYA
13850
  • selama 5 tahun dan 9 hari;Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf A, B dan CPenggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayaruang pesangon, uang penghargan masa kerja dan uang penggantian hakkepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Komponen upah yangdigunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda,terdin
Register : 26-03-2014 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 21-K/PM.III-13/AD/2014
Tanggal 29 April 2014 — Sujarno/ Kopka / 559058/ Ta Poskes Pacitan/ Denkesyah Madiun.
308
  • Suroto Saksi1, Terdakwa dengan modaluang sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesadarannya telahbertindak sebagai bandar judi dadu putar.Bahwa peralatan permainan judi dadu putar tersebut terdin dari 2 (dua) buah piring untuk tatakan,1 (satu) buah dadu, 1 (satu) tutup dadu, 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah beberan, 1 (Satu) buahlampu neon sebagai alat penerangan, dimana peralatan judi dadu putar tersebut adalah bukanmilik Terdakwa dan sudah ada ditempattersebutBahwa benar
Register : 01-04-2010 — Putus : 12-01-2011 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 130/Pdt.G/2010/PN.MDN
Tanggal 12 Januari 2011 — ERLINDA SILITONGA LAWAN BERMAN PAKPAHAN, dkk
14326
  • Unsur Ne Bis In Idem Berdasar Pasal 1917 KUHPerdataSeperti yang Tergugat dan jelaskan diatas, prinsip ne bis in idem diatur Pasal1917 KUHPerdata.Menurut pasal ini, supaya pada gugatan/perkara yang diajukanbelakangan melekat cacat ne bis in idem dengan perkara yang terdahulu:harus terpenuhi secara KUMULATIF semua unsure one bis in idem yangditentukan Pasal 1917 KUHPerdata; danmengenal unsur ne bis in idem yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdatatersebut, terdin dari:1) Apa yang digugat pada Perkara Belakangan
Register : 07-11-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN KOLAKA Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kka
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
SERLI PATULAK, S.H.
Terdakwa:
IWAN Bin DAENG SALENG
3420
  • buah Handphone merk Nokiawarna hitam selanjutnya TAUFAN Alias OGEL beserta barang bukti di bawa ke PolresKolaka untuk dilakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan pada hari Jumattanggal 9 Agustus 2019 kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapterdakwa (IWAN Bin DAENG SALENG) dan kami menemukan barang bukti berupa uangtunai sejumlah Rp. 4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uangpecahan senilai Rp. 4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdin
Putus : 12-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1544/Pid.Sus/2016/PN.Lbp
Tanggal 12 Oktober 2016 — 1. Nama lengkap : ALPA KWAIT Als ACING 2. Tempat lahir : Kwala Sawit 3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1979 4. Jenis Kelamin : Laki – laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat Tinggal : Dusun IV Ujung Meriah Desa Periaria Kecamatan Biru – biru Kabupaten Deli Serdang 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Petani ;-
205
  • buktiyang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untukdipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 53 ayat (3));Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanterhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika golongan , in casu telah dilakukan secara tanpa hak danmelawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini terdin
Putus : 17-09-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN SALATIGA Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Slt
Tanggal 17 September 2020 — Pidana - Terdakwa YULISDA SRI LESTARI Als LILIS Binti SUBAGYO ALM - Jaksa Penuntut Umum M. BAYU AJI NUGROHO, SH
1269
  • Kalicacing Kec.SidomuktiKota Salatiga> 1 (satu) buah bong/alat menghisap shabu terdin dari 1 buah botol bekasminuman sprite ukuran 390 ml yang tutupnya diber dua lobang, masingmasing lobang diberi sedotan wama puth dan pada salah satu sedotandiberi pivet kaca bening adalah milik terdakwa sdr ARYA, ditemukanpetugas di dalam kamar kos sdr HENGKY, digunakan untuk menggunakanHalaman 9 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sitshabu bersamasama antara terdakwa Yulisda, terdakwa sdr ARYA danHENGKY.>
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019
Tanggal 22 Oktober 2019 — Serka Arbi Okto Dilvianus Kota
22177
  • memonpenjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalahmenghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tndakan besertaakibainya.Dolus malus : yaitu dalam hal seseorang melakukan suatutindakan tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakan tapijuga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang olehUndangundang dan diancam pidana.Klourlos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyaisifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatutindakan ertentu, cukuplah jika hanya menghendakitindakannya.Gradasi kesengajaan terdin
Register : 23-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat:
MELKIANUS PENTURY
Tergugat:
PD. PANCA KARYA
11739
  • selama 8 tahun dan 9 bulan;Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf B, C dan DPenggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayaruang pesangon, uang penghargan masa kerja dan uang penggantian hakkepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Komponen upah yangdigunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda,terdin
Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 68-K/PM II-08/AD/III/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — BENYAMIN SIMARMATA, Sertu
6128
  • Gradasi Kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah Kesengajaan sebagaimaksud yaitu kesengajaan dengan maksud berart terjadinya suatu tindakan atau akibatadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari SiPelaku/Petindak.Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatanperbuatan asusila yangmenimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itui dilakukan ditempat yangterbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuataannya
Register : 12-08-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt
Tanggal 4 Mei 2021 — * Pidana - JPU : NANA ROSITA SARI, SH - Terdakwa : SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRA Bin MUHAMMAD CHOIRUL SOLEH ,Alm.
9910
  • Unsur: Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukumyaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdin dari orangdan badan hukum privatkorporasi;Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN SitMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa sajasebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkanorang yang didakwa telah melakukan perouatan pidana yang bemama SyarifuddinAhmad
Register : 12-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 24 Februari 2021 — PENGGUGAT : Efendi TERGUGAT : WALIKOTA BATAM
296156
  • Badan dan/atau PeyabatPemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.Pasal 75 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPutusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 58 dari 83Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
    mengenai Aspek Kewenangan Tergugat dalammenerbitkan Objek Sengketa a quo dengan uraian pertimbangan sebagaiberikut:ASPEK KEWENANGAN TERGUGATMenimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukumdalam Aspek Kewenangan, maka Majelis Hakim akan menelaahpermasalahan hukum yang terkait dengan Aspek Kewenangan denganmengacu pada aturan yang relevan, sebagai berikut:UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:Pasal 14 : Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf a terdin
Putus : 08-07-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 106-K/PM II-08/AD/IV/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — MUGI MUNAJAT, SERTU
279
  • ribu rupiah) sedangkan nafkah bathin Terdakwatidak pernah diberikan.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga, Dalam lingkup rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 huruf a, telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatf dan dakwaankomulatif kesatu telah teroukt' secara sah dan menyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsurunsur dalam dakwaan komulatif kedua Oditur Militer.Menimbang, bahwa unsurunsur dalam dakwaan komulatif kedua terdin
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
15654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya pembangunan kebun plasma yang diambilalih oleh Bank Pemenntah dan Bankbank lainnyayang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam huruf b terdin dari:1. biaya pembangunan kebun plasma dari tahappersiapan sampai pada saat penyerahan kebunplasma termasuk bunganya, yang jumlahnyadihitung berdasarkan unit cost dan jasaditambah dan jasa manajemen sebesar 15%(lima belas persen), ditetaobkan dan dapatditinjau setiap tahun oleh Menten Keuangan danMenten Negara Perencanaan PembangunanNasional
Putus : 15-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN METRO Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Met
Tanggal 15 Juni 2017 — Natori als Bung bin Sapardi
203
  • Kemudian saksi meminta uangkepada istri saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdin darpecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puuh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembardan uang tersebut diserahkan kepada saksi Subiyalini, kemudian saksi Subiyalinidan Terdakwa pergi meninggakan rumah menggunakan sepeda motor.Kemudian sekira puku 11.00 WIB saksi mencoba menghubungi Terdakwa untukmenanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak diangkat.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1541/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
3725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya pembangunan kebun plasma yang diambilalih oleh Bank Pemerntah dan Bankbank lainnyayang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam huruf b terdin dari:1. biaya pembangunan kebun plasma dari tahappersiapan sampai pada saat penyerahan kebunplasma termasuk bunganya, yang jumlahnyadihitung berdasarkan unit cost dan jasaditambah dan jasa manajemen sebesar 15%(lima belas persen), ditetaobkan dan dapatditinjau setiap tahun oleh Menteri Keuangan danMenten Negara Perencanaan PembangunanNasional
Register : 01-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 15 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • Alman dapur seharga Rp. 1.000.000, 4 (Empat) buah Amari, terdin dari : Alman berpintu 3 seharga Rp. 2.500.000, Alman berpintu satu seharga Rp. 1.000.000, 2buahalman kayu seharga 700.000 = Rp. 1.400.000,d. 2buah TV wama, masingmasing ukuran 21 inch seharga Rp. 1.500.000,dan Rp. 1.000.000,2 buah kipas angin masingmasing seharga Rp. 200.000 o> 0Meja belajar anak seharga Rp. 1.000.000,Spring bed seharga Rp. 1.500.000,Sebuah kulkas seharga Rp. 2.000.000,i. 4sepeda motor Honda meliput: Vario, feat, Mega
Register : 14-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 772/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 26 September 2017 — DIKI ROHMAN SIDIK Als. ABUY Bin JAJANG RUKMANA;
264
  • menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan tanaman jenis ganja dangania tersebut digunakan oleh Terdakwa;Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SetiabudiKelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung telah terjadipenyalahgunaan Narkotika, kemudian = dilakukan pemerksaan danpenggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Beami dan pada saatpenggeledahan pada saksi Beami ditemukan barang bukii berupa 1 (satu)bungkus plastk klip bening yang berisi 1 (Satu) lembar kertas yang terdin
Register : 08-05-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.BLK
Tanggal 13 Oktober 2015 — Per. UMMI, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lembang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat / berkantor di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 08 Mei 2015 No: 25/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N 1. PEMERINTAH NEGARA R.I. Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Cq. Pemerintah Provinsi Sulsel Cq. Pemerintah Kabupaten Bulukumba Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, beralamat / berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. MUHAMMAD NURJALIL, SH.,MH., 2. DRA. A. ROSLINDA., 3. BAHARUDDIN MERU, SH., 4. ACO BAHAR, SH.,MH., 5. A.AFRIADI M, SH.,MH., 6. HARIYANTO JAFAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2015 nomor : 104/V/2015/Huk yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 01 Juni 2015 Nomor : 31/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH NEGARA R.I. Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang R.I. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, beralamat / berkantor di Jalan Durian No. 9 Bulukumba, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. DEBRI ADRIANSYAH, SH., 2. MURNI., 3. A. MUHAMMAD ASRAF., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juni 2015 nomor : 781/100.2-73.02/VI/2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 09 September 2015 Nomor : 45/Lt Kuasa/PN.BLK. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
7333
  • 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) dan Tergugat telah menguasai danmengunakan tanah tersebut untuk kegiatan pendidikan SDN No. 237 Lembanglebih dari 20 tahun sesuai dengan riwayat tanah sejak tahun 1960 berstatustanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Bukti berupa IPEDA/PBB bukan merupakan bukti kepemilikan/oukti hak atastanah yang diakui oleh Pasal 24 ayat 1 dan Penjelasannya dari PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah intinya menyatakanBukti kepemilikan itu pada dasarnya terdin
Register : 12-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 60/ Pid.B/20I5/PN Njk
Tanggal 21 April 2015 — YUNANI BIN SLAMET
243
  • Bahwa barangbarang yang saksi ambil adalah 3 (tiga) Buah BPKB terdin dari :e BPKB Scpeda motor Beat warna mcrah tahun 2011 No.Pol AG 2157 XF.e BPKB Sepeda motor Suzuki satria warna hitam putih No. Pol. : AG 3252 XF. BPKBSepeda motor Honda vario warna violet silver No. Pol. : AG 6684 WV.e 3 (tiga) buah STNK terdiri dari: STNK mobil Suzuki STIOO No. Pol: AG 597 VC atas nama NURALLI. STNK mobil DAEWOO/NEXIA No.Pol: L 1757 LH atasnama EDY PRAYETNO.STNK mobil Ford leaser No.
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
5327
  • Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) Jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutantelah digunakan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 UndangUndang No. 30 Tahun2014Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan;(2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin