Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan TL 150 kV Mamuju Baru Topoyo PENGGUGAT menolak pembayaran kompensasi denganalasan harga yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tidaksesuai dengan keinginan PENGGUGAT, sehingga berdasarkanketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanamanyang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik,maka TERGUGAT melakukan penitipan pembayaran kompensasikepada Pengadilan

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan TL 150 kV Mamuju Baru Topoyo PENGGUGAT menolak pembayaran kompensasi tanah dantanaman dengan alasan harga yang ditetapkan Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) tidak sesuai dengan keinginan PENGGUGAT, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri ESDMNomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan,dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas JaringanTransmisi Tenaga Listrik, maka TERGUGAT melakukan penitipanpembayaran kompensasi

KJJP)Sih Wiyardi & Rekan untuk kepentingan pembayaran besaran konpensasiatas Tanah, Bangunan dan Tanaman Lokasi ROW T/L 150 kv Mamuju,Topoyo tanggal 12 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I. 5;Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sosialisai NomorBA/KON.02.02/KITRINGSULBAR/2019 tanggal 10 Juli 2019, bermateraicukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T.I. 6;Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Nomor 001/HKM.04.01/440100/2019tanggal 17 Oktober 2019 perihal penolakan Hasil Penilaian KJPP

Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sosialisai NomorBA/KON.02.02/KITRINGSULBAR/2019 tanggal 10 Juli 2019, bermateraicukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T.II. 9;Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2020/PN Mam10.11.12.13.14.Fotokopi Berita Acara Nomor 001/KHM.04.01.440100/2019 tanggal 17Oktober 2019 perihal Penolakan Hasil Penilaian KJPP, bermaterai cukupdan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T.II. 10;Fotokopi dari fotokopi Salinan Penetapan PN.

(Kantor Jasa Penilaian Publik)adalah sekitar Rp40.000.000,(empat puluh juta rupiah) sedangkanpermintaan Penggugat adalah sampai miliaran rupiah;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penetapan pengadilan terkaitdengan uang konsinyasi tersebut;Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2020/PN MamBahwa benar saksi telah melakukan survey terkait daftar harga yangditerbitkan pihak KJPP dengan pohon milik Penggugat dan nilainyasekitar Rp.50.000.000,(lima puluh juta) dan daftar tersebut

Bahwa untuk menetapkan limit lelang atas Obyek Perkara, Tergugat mendasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) TohaOkkyHeru & Rekan pada tanggal 21 April2015 sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. 020/LPMDR/TOHAPKU/XI tanggal 11 Mei 2015 ;c.

Tergugat tidak ada memiliki hubungan kepemilikan, afiliasiataupunkepengurusan dengan KJPP TohaOkkyHeru & Rekan sehinggatidak ada konflik kepentingan, karenanya tidak ada alasan untukmeragukan kenetralan dan keprofesionalan dari KJPP TohaOkkyHeru& Rekan yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan penilaian ObyekPerkara ;.

Berdasarkan ketentuan PMK No.106 Pasal 36 Ayat (6) tersebutpenetapan Limit lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kreditPenggugat ditetapbkan sendiri oleh Penjual (i.c Tergugat )berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen yaitu KJPP TohaOkkyHeru & Rekan, dan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwauntuk menetapkan Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasagunan Penggugat, Tergugat harus meminta persetujuan dariPenggugat ;g.

Jadi Penilai yangmelakukan penilaian sudah pasti bukan pihak yang terkait atau terafiliasidengan Tergugat dan dalam hal untuk penilaian atas Obyek Perkara,Tergugat telah menunjuk KJPP TohaOkkyHeru & Rekan yangmerupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang independen, professional,tidak terkait atau terafiliasi dengan Tergugat dan sudah memperoleh izindari Menteri Keuangan Republik Indonesia ;h.

Penilaian Obyek Perkara dilakukan oleh menunjuk KJPP TohaOkkyHeru & Rekan yang merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yangindependen, professional, tidak terkait atau terafiliasi dengan Tergugat dan sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia,karenanya tidak perlu diragukan lagi obyektivitas dan independensi hasilHal.23 dari 53 hal. Put.No.38/PDT/2017/PT PBRpenilaiannya.

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (Keterangannya tidak di bawahsumpah karena Termohon Kasasi keberatan dengan alasan saksimendapat upah dari Pemohon Kasasi II, namun Pemohon Kasasi IIkeberatan atas pernyataan tersebut karena yang bersangkutan adalahHalaman 9 dari 37 hal. Put.

Bayu Dono, MSc dari Kantor Pakualaman, saksi Sudarna selaku KepalaDinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, saksiAgung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Kabupaten Kulon Progo dan saksi Dra.Uswatun Khasanah,MSiselaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan (semua keterangansaksisaksi diberikan dibawah sumpah) serta telah diperlinatkan pula alatbukti surat (bukti tertulis) yang

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh

digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uangdengan jumlah besaran Rp140.000,00,00 (seratus empat puluh riburupiah) sehingga pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakansaksi Handoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatar belakang sebagai penilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Bahwa perkara a quo kurang pihak yaitu:Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus Firdaus dan RekanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus Firdaus dan Rekan yangmenerbitkan laporan penilaian atas objek aquo berdasarkan permohonanpenilaian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang HakTanggungan Peringkat untuk keperluan agunan/lelang.

.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017, nilai pasar atas objek a quoadalah Rp1.655.140.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima jutaseratus empat puluh ribu rupiah) dan nilai likuidasi/nilai jual paksa adalahsebesar Rp1.128.149.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan jutaseratus empat puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Properti No.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tersebut, PT BankMandiri (Persero) Tbk/Terlawan II

RTR.RCR/SMCR.JKT1/28188/2017 tanggal 14Juli 2017 yang menyatakan bahwa Kredit atas nama PT Dua DaengBersaudara telah dikategorikan sebagai kredit bermasalah/macet danpernyataan bahwa Kreditor selaku Pemohon Lelang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan;Salinan/fotocopi Laporan Penilaian No.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017;9.

Demikian harga limit tersebuttelah sesuai/diatas harga/nilai pasar yang ditetapkan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Agus Firdaus & Rekan sebesar Rp.1.655.140.000,00(satu milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh riburupiah).Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidakada peminat;Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas makapelelangan yang dilakukan oleh Terlawan mempunyai kekuatan hukumyang sah dan mengikat, serta tidak bertentangan

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut : kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Edi Rianto dan Rekan selakuPenilai Indenpenden adalah pihak yang memberikan penilaian yangmenjadi dasar penentuan nilai limit terhadap objek lelang yangdisengketakan, dan mengenai limit lelang tersebut adalah yang menjadi fokus MajelisHal 31 dari 59 hal Pts. No 86/PDT/2020/PTSMGHakim PN Purwokero dalam memutus perkara,maka sesuai yurisprudensi tersebut di atas.

Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Edi Rianto dan Rekan perlu ditarik sebagai pihak dalam perkarauntuk dimintakan keterangan terkait hasil penilaian yang dijadikansebagai dasar menentukan nilai limit lelang tersebut.Dan mengingat TERBANDING tidak menarik Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Edi Rianto dan Rekan sebagai pihak dalam perkara aquo, makaterbukti gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak, sehinggasangat beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak(plurium litis consiortium

No 86/PDT/2020/PTSMG5)6)i)8)obyek lelang segera terjual dan hasilnya segera digunakan untukpembayaran hutang debitur.Bahwa adapun nilai limit lelang yang digunakan PARA PEMBANDINGadalah berdasarkan hasil penilaian appraisal Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Edi Rianto dan Rekan No.

KJPP EDI RIANTO danREKAN dengan nilai likuidasi sebesar Rp 18.087.991.000, (delapanbelas ailliar elapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh saturibu rupiah), ada perbedaan yang siknifikan yang telah ditetapkan olehKJPP yang berbeda, hasilnya berbeda, bahkan penilaian yang dilakukanoleh KJPP EDI RIANTO dan REKAN, penilaian pada tanggal 10 April2019 jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penilaian KJPPHARI UTOMO Can REKAN, penilaian mana dilakukan pada tanggal 27Desember 2016,

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.Kantor Cabang Utama Purwokerto) ;Bahwa dari nilai penilaian yang dilakukan oleh KJPP EDI RIANTO danREKAN tersebut, terkesan tidak wajar, hal mana harga tanah denganbertambahnya tahun malah harga tanahnya menurun, sejatinya Hargatanah akan bertambah dengan bertambahnya waktu, artinya harga tanahberbanding lurus dengan waktu, bukan malah sebaliknya menjadimenurun, oleh karenanya penilaian asset milik Terbanding/ Penggugatpada tanggal 27 Desember 2016 hasil penilaian KJPP HARI

., selaku Kasubdit Perijinan pada BadanPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan serta disumpahdan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan TingkatPertama, diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.

Sudarna, MMA., selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Susilo SIP, M.Si., selaku Kasubdit Perijinan pada BadanPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpahserta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku Instansi yangHalaman 35 dari 671 hal.

Sedangkan Judex Facti tidakmempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PTAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.l.

Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi RioJakatama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) danditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah PertanahanNasional Provinsi D.l.

Sebelumpelaksanaan lelang eksekusi, telah dilakukan appraisal ulang berdasarkanLaporan Penilaian No. 491/KJPP TJK/LRP/XII/2017 tanggal 11 Desember2017 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih dankegiatan pralelang dilakukan oleh PT.

14Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Zulkarnaen Ali SH Sp.N ;Menyatakan hutang pokok PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I sebesarRp 16.728.687.026 (enam belas miliyar tujuh ratus dua puluh delapan jutaenam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah);Menyatakan sah dan berharga serta mengikat nilai jual agunan milikPENGGUGAT sebesar Rp 33.029.832.705 (tiga puluh tiga miliyar dua puluhsembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah )berdasarkan hasil penilaian awal dari KJPP

(Kantor Jasa Penilaian Publik )nomor 106/ KJPP NR/PWS/2/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuatoleh Nanang Rahayu dan Rekan;Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PN PbrMenghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk menyerahkan uang sisahak Penggugat sebesar Rp 16.301.145.679 ( enam belas miliyar tiga ratussatu juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilanrupiah) yang diperoleh dari : Rp33.029.832.705 Rp16.728.687.026 = Rp16.301.145.679 setelah adanya penjualan lelang

Ali Pekanbaru milik PT.Winjaya Makmur Abadi oleh KJPP (KantorJasa Penilai Publik) BUDI, EDY, SAPTONO dan Rekan tangggal 28 Januari2013, selanjutnya diberi tanda bukti P3;A. Laporan Penilaian Hotel Winstar milik PT Winjaya Makmur Abadi olehKJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) BUDI, EDY, SAPTONO dan Rekantanggal 15 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P3.1;4. Foto Copy Monitoring Report (Laporan Pengawasan) periode (s.d 14Februari 2013) Pembangunan Hotel Winstar dari PT.

Winjaya Makmur Abadiyang dibuat oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Nanang Rahayu danRekan perihal Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Hotel Winstar MilikHalaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PN Pbr10.11.12.PT.Winjaya Makmur Abadi di Jalan Moh. Ali, Pekanbaru tertanggal 15 Februari2013, selanjutnya diberi tanda bukti P4;Fotocopy atas pemberian tugas Penilaian Properti dari PT.

Bank RakyatIndonesia, Tok atas nama PT.Winjaya Makmur Abadi kepada KJPP (KantorJasa Penilai Publik ) ADITYA ISKANDAR dan Rekan dalam perihal laporanPenilaian HOTEL WINSTAR di Jalan Moh. Ali no. 118 dengan No. Laporan :246/KJPPAI/LPSBDG/III/2016 tertanggal 07 Maret 2016., selanjutnya diberitanda bukti P5;PT.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTOROZAK USWATUN & REKAN, beralamat di Kindo Office Square A5, Jalan DurenTiga Raya No 101 Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam hal ini memberi KuasaHalaman 4 dari Halaman 65 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Dpkkepada Dani Sanjaya S.Kom selaku Staff Penilai pada kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanti Rozak Uswatun dan Rekanselanjutnya disebut Sebagal ................ccceeee eee eee eee eeeeeeeees TERGUGAT III ;Pengadilan

Pada tanggal 26 April 2017, Tergugat II mengundang Para Penggugat yangmenurutnya adalah melakukan musyawarah, namun Faktanya adalahbukan musyawarah melainkan pernyataan sikap dari Tergugat II yaitu pihakyang berhak Ganti Rugi dipersilahkan ambil Ganti Rugi berdasarkan HasilPenilaian yang dilakukan oleh pihak KJPP Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswatun & Rekan (Tergugat III) pada medio bulan Nopember 2015atau dititipkan ke Pengadilan.

Keinginan pihak yang berhak yang asset propertinya terdampat terkenapembangunan Jalan Tol Cijago, termasuk Para Penggugat, cukup wajarmengingat Penilaian yang dilakukan oleh pihak KJPP Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan (tergugat III), pada medio bulanNopember 2015 masa berlakunya atau validitasnya telah lewat dari 6(enam) bulan dan pihak yang berhak atas tanah yang terdampak pun tidakpernah tanahnya telah dinilai.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

ABDULLAHFITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting. Sedangkan untuk pengurusan pelepasan hak dan pengurusansertifikat maka Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk saksi Hj.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010,yang telah dilegalisir.Halaman 59 dari 72 hal.Put.No. 3/TIPIKOR/2019/ PT.PDGDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain: An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.5.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telahdilegalisir.Halaman 62 dari 72 hal.Put.No. 3/TIPIKOR/2019/ PT.PDGDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainAn. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 28/Akta Pid.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telahdilegalisir.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainAn. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.9.

dengan kompetensinyauntuk menerangkan mengenai penilaian Il yang dilakukan terhadap objeksengketa.Bahwa Tergugat II dalam menentukan nilai limit menggunakan jasa penilai dariKJPP Latief, Hanif dan Rekan;Bahwa perkara a quo kurang pihak karena tidak menguikutsertakan KantorJasa penilai property dan konsultan yang menerbitkan laporan penilaian ataobjek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat Il selaku pemegang HakTanggungan Peringkat untuk keperluan agunan / lelang ;Bahwa dengan tidak ikutsertakannya KJPP

seni dan bendaantik/kuno.(6) Dalam hal lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limitpaling sedikit Ro 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harusditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilat.Bahwa dalam pelaksanaan lelang atas obyek lelang SHM No. 4689/GandariaUtara tertanggal 17 Desember 2013, Tergugat II telah menetapkan nilai limitlelang sebesar Rp 1.636.000.000, dalam hal mana nilai limit ini mendasarkanpada penilaian dari Perusahaan Jasa Penilai KJPP

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan lelangtertanggal 17 Desember 2013, terbukti Tergugat II selaku penjual telahmenetapkan nilai limit lelang sebesar Rp 1.636.000.000, yangmendasarkan pada penilaian dari Perusahaan Jasa Penilai KJPP Latief,Hanif & Rekan, dan karenanya secara hukum penetapan nilai limit tersebutsah, karena nilainya diatas nilai jual cepat/likuidasi sebesarRp 1.409.128.000,.

Kebayoran Baru,10.11.Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diterbitkan olehPerusahaan Jasa Penilai KJPP Latief, Hanif & RekanMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, TurutTergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT1 sampai dengan TT14berupa foto copy yang telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinyakecuali bukti TIll1 yang merupakan copy dari copy,.

Latif, Hanif dan rekan;Menimbang, bahwa karena yang menentukan harga limit lelang adalah KJPPLatief, Hanif dan Rekan dan bukan Tergugat maka seharusnya pihak pendapatanyang menentukan harga kimit lelang harus ikut digugat;Menimbang, bahwa dengan tidak ikut digugatnya pihak KJPP Latif, Hanif danRekan maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak makaMajelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa

Kwitansi Sementara atas nama James Lim;1 (Satu) bundel projeck monitoring Aston Titanium CijantungCity Hotel oleh PT.Titanium Property dari KJPP Budi, Edy,Saptono dan rekan No:301/TepBest/Lap.MP/V/2016 (copy);1 (Satu) bundel projeck monitoring Aston Titanium CijantungCity Hotel oleh PT.Titanium Property dari KJPP Budi, Edy,Saptono dan rekan No:301/TepBest/Lap.MP/V/2017 (copy);1 (satu) bundel copy dokumen Built of quantity pekerjaanStruktur, Arsitektur dan Mekanikal Elektrikal proyek titaniumSquare

Nota Dinas Pembayaran kepada KJPP Best untuk FSAston Titanium Towere.

TitaniumProperty pada rekening widi kusuma purwanto Bank mandiriNo.10100.20100.234 sebesar Rp.500.000.000 (izin BaliTitanium Living) dan pada rekening Anak Agung Putu SuryaDharma sebesar Rp.1.000.000.000 (pembayaran tanahtitanium living);1 (satu) bundel scan dokumen pembayaran atas appraisalstudy kelayakan James Lim 150 unit kepada KJPP Best, yangterdiri dari fotocopy:a. Nota Dinas perihal Pelunasan Pembuatan FS James Limoleh KJPP Bestb. Invoice yang ditanda tangani oleh Sukirno AS, S.Ec.

Nota Dinas Pembayaran kepada KJPP Best untuk FS AstonTitanium Towere.

Nota Dinas perihal Pelunasan Pembuatan FS James Limoleh KJPP Bestb. Invoice yang ditanda tangani oleh Sukirno AS, S.Ec. Faktur Pajak yang ditanda tangani oleh Drs. H. Taufik EdyPurwokod.

Berbeda dengan penilaian Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP SIHWiryadi, dimana dalam kesaksiannya sebagai saksi fakta menerangkan bahwadalam kapasitasnya sebagai Penilai sesuai lisensi dan sertifikasi keahlian yangdimiliki, metode penilaian yang digunakan adalah mengikuti Standar PenilaianIndonesia 306 (SPI 306) yang mulai berlaku 1 November 2013, sehingga menurutpandangan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon, nilai ganti Kerugiansebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012

Nomor 1652 K/Pdt/2017sama dengan nilai penggantian wajar sebagaimana Standar Penilaian Indonesia306 (SPI 306), hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH Wiryadjtingkat validitas, akurasi, keabsahan yang dihasilkan adalah terukur dan dapatdipertanggungjawabkan karena merupakan produk dari Kantor Jasa Penilai Publikyang mendapat pengakuan/lisensi dari Departemen Keuangan R.I. dan BadanPertanahan Nasional RI.

dijadikan pembanding olehPemohon Keberatan III adalah merupakan bidang tanah yang letaknyaberbatasan langsung dengan Jalan Nasional, sedangkan bidang tanah milikPemohon Keberatan III/Termohon Kasasi letaknya berada dan berbatasandengan Jalan Desa dan jauh dari Jalan Nasional: Bahwa oleh karenanya data pembanding yang dijadikan dasar pertimbanganJudex Facti dalam perkara a quo adalah tidak tepat dan tidak beralasan; Bahwa seharusnya Judex Facti menggunakan data pembanding dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Bahwa TERGUGAT dalam penentuan nilai limit objek jaminansudah dilakukan oleh tim penaksir yang independen untukmenentukan harga, hal ini tertuang pada laporan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan denganNomor 074/SIHAPP/YGY/RNA/XII/2016 tertanggal 23Desember 2016 (selanjutnya disebut "Laporan KJPP").c. Bahwa berdasarkan Laporan KJPP, nilai tanah tersebutadalah sebesar Rp. 360.000.000, (Tiga ratus Enam puluhJuta Rupiah)3.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah SMPN 1Mantingan tersebut telah ditunjuk jasa konsultasi appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 2478.2/ 404.101/ 2017 tanggal 08Nopember 2017 dengan jadwal pelaksanaan penilaian mulai 09Nopember 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017, dimana hasilpenilaian dari KJPP SIH WIRYADI & REKAN sebagaimana Laporan HasilPenilaian Properti Untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan tertanggal 27Nopember

Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanahn SMPN 1Mantingan tersebut telah ditunjuk jasa konsultasi appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan SuratHalaman 26 Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPerintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 2478.2/ 404.101/ 2017 tanggal 08 Nopember2017 dengan jadwal pelaksanaan penilaian mulai 09 Nopember 2017 sampaidengan 27 Nopember 2017, dimana hasil penilaian dari KJPP SIH WIRYADI &REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti

Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKANuntuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp. 47.140.000, (empat puluhtujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktupelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017berikut dengan 1 (Satu) bendel berkas permohonan pencairan danpertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apreisel;1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untukmelaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1 Mantingandengan nilai pekerjaan Rp. 47.140.000, (empat puluh tujuh juta seratusempat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendelberkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 bendelhasil Apreisel:;1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKANuntuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.140.000, (empat puluhtujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktupelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan danpertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apreisel;18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.

BPR Lestari Darmo Mulyo adalah salahsatu Obyek Waris peninggalan dari Alm/Almh Bapak dan Ibu HASMUI GOING WE) 9 mamma i si isin iPASAL 3Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk Kantor Jasa PenilaiPublik/ Appraisal yaitu KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan yangberalamat di Jl.Gombel Lama No.133 Kota Semarang Jawa Tengah,dalam menentukan nilai Sewa bangunan, yang hasilnya untukdijadikan dasar penghitungan pembayaran ganti kerugian kepadaa aYang mana hasil nilai dari Kantor Jasa Penilai Publik/ Appraisaladalah

& II yaitu KJPP DoliSiregar & Rekandi bulan Maret 2017 senilai Rp. 73.885.500.000,> Penilaian asset terhadap 12 (dua belas) bidang tanaholeh independen appraisal rekanan Pembanding!

Diponegoro No. 28 Medan sebagaimana Penilaian AsetMilik Djoesianto Law oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selakurekanan Pembanding & II yaitu KJPP Doli Siregar dan Rekanpertanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp. 73.885.500.000, (tujuh puluhtiga miliyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribuhal telah diTerbandingI kepada Pembanding!

Pembandingl) yang hargaHalaman 96 dari 126 Putusan Nomor 106/Pdt/2021/PT MDNlelang nilai asset tersebut turun 9.21% Rp 6.8 Milyar dari penilaianasset TerbandingI 2,5 tahun yang lalu oleh rekanan Perbanding & IIyaitu KJPP Doli Siregar & rekan di bulan Februari 2017, dilanjutipenilaian asset Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019 olehindependent KJPP Rachmat MP & Rekan dengan nilai pasar assetTerbandingI sebesar Rp 85.6 Milyar (harga nilai pasar asset tersebutnaik 27.7% Rp 18.6 Milyar dari harga

melalui TerbandingII yang harga lelang nilaiasset tersebut seharusnya di atas penilaian harga asset 2,5 tahunyang lalu oleh independent KJPP Doli Siregar & rekan merupakanrekanan Pembanding!

PembandingI) yang hargalelang nilai asset tersebut turun 9.21% Rp 6.8 Milyar dari penilaianasset Terbanding 2,5 tahun yang lalu oleh rekanan Perbanding & IIyaitu KJPP Doli Siregar & rekan di bulan Februari 2017, dilanjutipenilaian asset Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019 olehindependent KJPP Rachmat MP & Rekan dengan nilai pasar assetTerbandingI sebesar Rp 85.6 Milyar (harga nilai pasar asset tersebutnaik 27.7% Rp 18.6 Milyar dari harga lelang asset Rp 67 MilyarHalaman 100 dari 126 Putusan

Ahmad Darmawan terletak diDesa/Kelurahan Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, KabupatenBanyumas, JawaTengah (objek sengketa) sebesarRp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) adalahsangat jauh dari harga pasar dan sangat tidak wajar, sehinggaPenggugat merasa dirugikan;Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN PwtBahwa penetapan nilai limit lelang atas objek sengketa tersebutbukan didasarkan atas penilaian sendiri oleh Tergugat melainkanatas dasar hasil penilaian dari Kantor KJPP

Doli Siregar & Rekanselaku Penilai Independent yang telah melakukan penilaian sesuaidengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki, sehinggaapabila Penggugat merasa dirugikan atas penetapan nilai limitterhadap objek lelang, sudah seharusnya Kantor KJPP Doli Siregar& Rekan yang membuat penilaian aset juga diikutsertakan sebagaipihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo;2.

Fotokopi Surat dari KJPP Doli Siregar NO.LAP : 00380/2.004200/P1/07/0077/1/1X/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepadaPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Ajibarang, Perihal:Penilaian Aset Milik Anmad Darmawan, diberi tanda T22;23.

sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalamperkara a quo dan tidak diikutsertakannya Kantor KJPP Doli Siregar &Rekan dalam gugatan a guo sebagai pihak berakibat gugatanPenggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) maka sesuaihukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidaktidanya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);3.

tidak beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) tersebut diatas,setelah mencermati surat gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwakewenangan untuk menentukan siapasiapa yang akan ditarik sebagai Tergugatadalah ada pada Penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16Juni 1971) dan Penggugat dalam surat gugatannya sudah sangat jelasmenyebutkan siapasiapa saja yang oleh Penggugat dianggap telah melakukanperbuatan melawan hukum sehingga tidak ditariknya Kantor KJPP

Cibadak Nomor:491/KJPP-NRR/APP/IX/2012 (asli).

Laporan Penilaian Properti dari KJPP"Nanang Rahayu & Rekan dan surat keterangan Kepala Desakarangtengah sebelumnya telah diserahkan oleh KHRISNAPRASUDHA SITOMPUL kepada kami.

YUDHA PERMANA dengan cara menyadur (recasting)dan memodifikasi angkaangka taksiran dari Laporan PenilaianProperti Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi (KOHIPPI)Sukabumi tertanggal 14 September 2012 dari Kantor Jasa PenilalPublik (KJPP) "Nanang Rahayu & Rekan yang besarannya tidakterlalu berbeda dengan hasil taksiran KJPP "Nanang Rahayu &Rekan.

KantorJasa Penilai Publik (KJPP) NANANG RAHAYU & Rekan antaralain :e Awalnya use /pengguna data mengajukan permohonan = untukdilakukan penilaian terhadap aset yang dimilikinya, kKemudian olehKJPP dibuatkanlah biaya penilaian, dan apabila pengguna setujulalu ditandatangani Kontrak Kerja Penilaian antara KJPP denganpengguna.e Kemudian KJPP menugaskan surveyor melakukan survey kelapangan berkenaan dengan aset yang akan dinilai.e Kemudian surveyor melakukan analisa awal terhadap asset tersebutlalu memberikan

Penetapan nilai agunan tambahan dibuat berdasarkan draftlaporan appraisal independen KJPP Nanang Rahayu & Rekan.

KJPP tersebut merupakan salah satu rekananbank bjb, sehingga hasil appraisal KJPP dimaksud dapat diterimaoleh bank bjb Sukabumi. Bahwa benar pada umumnya nilai agunan untuk berbagai jeniskredit minimal senilai 100% dari plaffond pinjaman.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PANGALOAN SST., MAPP (CERT), beralamat di JI. Cikini RaLt.5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya diTerbanding Vil/Tergugat VII ; g.Nc8. HARJONO ISKANDAR SETIAWAN, nat di JI. OttoIskandardinata 377379 Cx w.003 Kel. Balong Gede Kec. Regol Kota Ba g,dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya eS DRI SULAIMAN, SH., MH., 2.CONSTANSIUS * KRISTANDAR, SH., 3. BARDOTHSIANT H., 4. V. SUBRONTO WARDOYO, SH., 5.Ae KRISTARUM, SH., 6.