Permen PUPRNo. 14/2020.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas,maka demi hukum Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) yangmengikuti pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua dan PapuaBarat (Ic. tender Paket Pekerjaan Pembangunan JalanMeraukeMappi) wajib melakukan kemitraan (KSO) dan/atauSubkontrak dengan Pelaku Usaha Papua sesuai denganketentuan dalam Perpres No. 17/2019 Jo. Permen PUPR No.14/2020 Jo.

Kemitraan; danb. Subkontrak.5 Pasal 18 ayat Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,(5) ditetapbkan oleh PPK dan dicantumkan dalam DokumenPemilihan.Tabel 1.

dan/atau subkontrak.5 Pasal 126 Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Halaman 157 dari 164 halaman, Putusan Nomor :25/G/2021/PTUN JPR. ayat (2) oleh Pelaku Usaha Papua jika terdapat Pelaku UsahaPapua yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

Pasal 126 Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ayat (3) dan ayat (2) dalam pengadaan Jasa Konstruksi berupakerja sama operasi yang melibatkan Pelaku Usahadengan Pelaku Usaha Papua atau Pelaku Usaha Papuadengan Pelaku Usaha Papua lain. Pasal 126 Dalam melaksanakan subkontrak sebagaimana dimaksudayat (4) pada ayat (1), PPK menetapkan pekerjaan yangdisubkontrakkan dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan. Tabel 1.

Selanjutnya dalam Pasal18 ayat (5) Perpres Nomor 17 Tahun 2020 jo Pasal 126 ayat (3)ditentukan adanya kerja sama operasi dalam hal mengenai Kemitraan,sedangkan dalam Pasal 126 ayat (4) Permen PUPR Nomor 14 Tahun2020 ditentukan dalam melaksanakan subkontrak sebagaimanadimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan pekerjaan yangdisubkontrakkan dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P3 yang memuatIKP dan LDP, Majelis Hakim menemukan fakta dalam IKP Poin 3.16mewajibkan

Putusan No.02/Pid.Pra/2018/PN Bkn.Bahwa Pemohon adalah merupakan anggota Petani Peserta Pola KemitraanKoperasi Unit Desa Pancuran Gading Desa Gunung Sahilan KecamatanGunung Sahilan Kabupaten Kampar sebagaimana Keputusan Bupati KamparNomor 435 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005;Bahwa selaku anggota Petani Peserta Pola Kemitraan Koperasi Unit DesaPancuran Gading Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung SahilanKabupaten Kampar Pemohon telah memenuhi kewajiban yaitu denganmembayara iuran wajib selaku anggota

Koperasi dan sekaligus Pemohonmenerima gaji atas pola kemitraan dimaksud;Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 diketahui telah terjadi penggelapanuang gaji dan SHU yang dilakukan oleh Joni Piter Suplus, sehingga atastindakan tersebut Pemohon telah melaporkan Joni Piter Suplus sebagaimanadimaksud Pasal 378 KUHP ke Polsek Kampar Kiri sebagaimana Tanda BuktiLapor Nomor : TBL/65/IX/2017/Riau/Res.Kpr/Sek KK tanggal 05 September2017;Bahwa atas laporan Pemohon tersebut Termohon telah memberitahukanperkembangan

/Pid.Pra/2018/PN Bkn.Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut,Pemohon tidak menyampaikan Replik secara tertulis dan menyatakan tetapdengan Permohonannya dan Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisanyang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat yaitu :1.Foto copy Keputusan Bupati kampar No.453 Tahun 2005 tentang Revisipenetapan namanama anggota petani peserta Pola Kemitraan

barang / jasa.Cc. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyediabarang / jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baikdilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalamansubkontrak.d. ketentuan sebgaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagipenyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.e. memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.f. dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan

,penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja samaoperasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuatpersentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.Hal. 6 dari 61 hal.

menyediakan barang / jasa.memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/ jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkunganpemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagipenyedia barang / jasa yang baru berdiri Kurang dari 3 (tiga) tahun.memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yangdiperlukan dalam pengadaan barang / jasa.dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan

, penyediabarang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi /kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuatpersentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalamkontrak.> Bahwa pada pelaksanaan metode pengadaan langsung tersebut, dalamkenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan prosespemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya,melainkan hanyamembuat administrasinya saja karena namanama penyedia

Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTKProgram Kemitraan;Kadek Widiastra, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peninglatan SDP sebagaiPPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;Putu Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata sebagaiPPTK Program Kemitraan;Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTKProrgam Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Gusti Ayu Maheri Agung, SST.

Nyoman Sempiden selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan KegiatanPeningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata(Bimtek untuk Pegawai Restoran), Putu Sudarsana selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pembentukan ForumKomunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata, Kadek Widiastra, S.Sn., selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan KegiatanPelatihan Pemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel,

Nyoman Sempiden selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan PeningkatanPeran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtekuntuk Pegawai Restoran), Putu Sudarsana selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pembentukan Forum KomunikasiAntar Pelaku Industri Pariwisata, Kadek Widiastra, S.Sn., selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Kemitraan Kegiatan PelatihanPemandu Wisata Bimtek CHSE untuk Pegawai Hotel,

TB AME V & BG AME 805 dengan no polis PUH 1500140 dan PUH1500141Pada saat perpanjangan Polis Asuransi periode bulan Mei 2016 s/d Juni 2016s/d 2017 kemitraan dilanjutkan proposal awal penawaran asuransi olehterdakwa (PT. VPI) disebutkan bahwa penangung jawab adalahPT. Mandiri Axa General Insurance dan The First Insurance Company, namunpada kenyataannya oleh PT VPI asuransi ditempatkan kepada PT.

TB AME V & BG AME 805 dengan no polis PUH 1500140 danPUH 1500141Pada saat perpanjangan Polis Asuransi periode bulan Mei 2016 s/d Juni 2016s/d 2017 kemitraan dilanjutkan proposal awal penawaran asuransi olehterdakwa (PT. VPI) disebutkan bahwa penangung jawab adalahPT. Mandiri Axa General Insurance dan The First Insurance Company, namunpada kenyataannya oleh PT VPI asuransi ditempatkan kepada PT.

TB AME V & BG AME 805 dengan no polis PUH 1500140 danPUH 1500141Pada saat perpanjangan Polis Asuransi periode bulan Mei 2016 s/d Juni 2016s/d 2017 kemitraan dilanjutkan proposal awal penawaran asuransioleh terdakwa (PT. VPI) disebutkan bahwa penangung jawab adalahPT. Mandiri Axa General Insurance dan The First Insurance Company, namunpada kenyataannya oleh PT VPI asuransi ditempatkan kepadaPT.

TB AME V & BG AME 805 dengan no polis PUH 1500140 dan PUH1500141Pada saat perpanjangan Polis Asuransi periode bulan Mei 2016 s/d Juni 2016s/d 2017 kemitraan dilanjutkan proposal awal penawaran asuransi olehterdakwa (PT. VPI) disebutkan bahwa penangung jawab adalah PT. MandiriAxa General Insurance dan The First Insurance Company, namun padakenyataannya oleh PT VPI asuransi ditempatkan kepada PT.

Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Pandeglang pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan AktaPendirian Nomor: 03/BH/X1I.6/DK.UMKM/II/2009 tanggal 17 Februari 2009beserta segala perubahannya telah mendapatkan persetujuan dan disahkanoleh Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, sesuai danberdasarkan ketentuan bidang usaha, Penggugat menjalankan usaha selakuPerdagangan Perlengkapan AlatAlat Perikanan, Kegiatan Simpan Pinjam,Kemitraan

dengan BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi lainnya yang mengikatdan saling menguntungkan oleh karenanya kegiatan usahanya adalahPerdagangan Perlengkapan AlatAlat Perikanan, Kegiatan Simpan Pinjam,Kemitraan dengan BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi lainnya;Hal. 1 dari 10 hal.

saksama memori kasasi tanggal 26 April 2020 dinubungkan denganpertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukumdengan pertinbangan sebagai berikut: Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahhubungan kerja dengan sistem bagi hasil yang disepakati hasil kerjanyaadalah 40% (empat puluh persen) untuk Para Penggugat sedangkan 60%(enam puluh persen) untuk Tergugat; Para Penggugat mempunyai hubungan kemitraan

dengan Tergugat danterbukti Para Penggugat dapat memilin untuk melaksanakan tugas atautidak dan Para Penggugat juga tidak mendapatkan sanksi apabila ParaPenggugat tidak melaksanakan tugas maka hubungan kemitraan yangdemikian tidaklah memenuhi ketentuan hubungan kerja (vide Pasal 1angka 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dihubungkan dengan keterangan saksisaksiUngkusnadi, Rena Handrian, Asep Dadan Rohmaru, Kasmuri, IsmailMarjuki, Matjenih dan Heri Suwanto): Posita Para Penggugat

perekonomian Negara, dengan cara:BahwaTerdakwa FAISAL ABDUL GANI Bin ABDUL GANIsebagaiKoordinator Pengawas Benih pada balai pengawasan sertifikasi benih (BPSB)tanaman pangan dan holtikultura Dinas Pertanian Provinsi AcehberdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor:Peg.820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tersangka juga mempunyaiperan pada kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011,yaitu wakil kelompok tani/penyedia benih berdasarkan Surat Perjanjian KerjaSama Kemitraan

yangdilakukan dengan cara :Bahwa Terdakwa FAISAL ABDUL GANI Bin ABDUL GANIsebagaiKoordinator Pengawas Benih pada balai pengawasan sertifikasi benih (BPSB)tanaman pangan dan holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Aceh berdasarkanSurat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor:Peg.820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tersangka juga mempunyaiperan pada kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011,yaitu wakil kelompok tani/penyedia benih berdasarkan Surat Perjanjian KerjaSama Kemitraan

Bin ABDUL GANlsebagaiKoordinator Pengawas Benih pada balai pengawasan sertifikasi benih (BPSB)tanaman pangan dan holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Aceh berdasarkanSurat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor:Peg.820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tersangka juga mempunyaiHalaman 16Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNAperan pada kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011,yaitu wakil kelompok tani/penyedia benih berdasarkan Surat Perjanjian KerjaSama Kemitraan

dan Tenaga Kontrak pada UPTD BalaiPengawasan dan Sertifiksasi Benin TPH Dinas PertanianTanaman Pangan Tahun Anggaran 2011 (foto copy legalisir).Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman PanganNomor : Peg. 820/374/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak pada UPTD BalaiPengawasan dan Sertifikasi Benin TPH Dinas PertanianTanaman Pangan Tahun Anggaran 2015 (foto copy legalisir).Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan

Abdya sertaPemerintah Abdya karena benih tersebut masih berada digudang CV.Gunung Salju.Bahwa sesuai klausul perjanjian pada pasal 4 ayat (3) Surat PerjanjianKerja Sama Kemitraan Benih Kedelai Nomor : 429/SPKSKBK/XI//201 1tanggal 15 Desember 2011 tercantum bahwa Pengeluaran Barangharus persetujuan Pihak Pertama yang dilengkapi Surat PerintahPengeluaran dari Gudang Pihak Kedua dan apabila pengeluaranbarang tanpa persetujuaan Pihak Pertama maka segalaresikoditanggung oleh Pihak Kedua, artinya adalah

Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 327 / VII / 2005 tanggal 2 juli 2005 tentang Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan ;22.

Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 330 / VII / 2005 tanggal 6 juli 2005 tentang Tata cara Pelaksanaan Program K2I Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Usaha Patungan Berlanjut (PEDUM);23. Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.535.a / XI / 2006 tanggal 3 Nopember 2006 tentang Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Di Propinsi Riau ;24.

Copy yang dilegalisir Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Program K2I di Propinsi Riau Nopember 2006 ;27. Copy yang dilegalisir Kontrak induk untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 04 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;28.

Patungan Berkelanjutan,*dengan Lampiran Keputusan berupa Pedoman Umum Pembangunan danPengembangan Perkebunan Pola Kemitraan UsaHa.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerahmelalui Sekretaris Daerah.Bahwa Program K2I bidang Perkebunan dibentuk berdasarkan KeputusanGubernur Riau Nomor : Kpts.327 / VII / 2005 tanggal 2 Juni 2005 tentangProgram K2I dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan danPengembangan Perkebunan Pola Kemitraan UsaHa. Patungan Berkelanjutan,dengan lampiran keputusan berupa Pedoman Umum Pembangunan danPengembangan Perkebunan Pola Kemitraan UsaHa.

Dalam masa ini kemitraan antara petani dan perusahaanpelaksana tetap berjalan sesuai kesepakatan sampai minimal 1 (satu)generasi tanaman kelapa sawit (Kurang lebih 25 tahun). Kemitraan ini inijuga dapat dilanjutkan ke generasi Il sesuai kesepakatan antara keduabelah pihak yang difasilitasi oleh pemerintah.Halaman 57 dari 341 halaman Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2016/PN.

,saksi tidak mengetahuinya karena berdasarkan SK tersebut saksi tidakbekerja untuk Pelaksana Bidang Kelembagaan dan Kemitraan justru saksipada bulan Maret 2005 sudah melaksanakan tugas peninjauan lapangancalon lahan K2I di Kab.

Pbr.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 327 / VII /2005 tanggal 2 juli 2005 tentang Program K2/ Dalam PengentasanKemiskinan melalui Pembangunan dan Pengembangan PerkebunanPola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan ;Copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 330 / VII /2005 tanggal 6 juli 2005 tentang Tata cara Pelaksanaan Program K2lDalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan= danPengembangan Perkebunan Pola Kemitraan

Putusan Nomor 566/B/PK/PJK/2017Halaman 20 alinea ke6:Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO), SPTMasa PPN atas nama PT. Triple SPT. RatnaPT. Bangkit Lestari,Faktur Pajak Standar atas nama PT. Triple SPT. RatnaPT. BangkitLestari, SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama PT. Triple SPT. RatnaPT. Bangkit Lestari dan bukti pemindahbukuan dari PT. Triple SPT.RatnaPT. Bangkit Lestari ke PT.

setuju atas koreksi yang dilakukanoleh Pemeriksa karena koreksi omset tersebut sebenarnya telahdibayar dan dilaporkan pada Joint Operation tersebut, yaitu bahwaomzet penghasilan sebesar persentase yang dimiliki oleh PemohonBanding pada Joint Operation sebesar 40 % telah dibayar dandisetorkan PPN nya melalui Kantor Pelayanan PerbendaharaanSurabaya dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Joint Operationtersebut;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan

RatnaPTBangkit Lestari sebesar Rp2.734.626.436,00, dalam SPT Masa PPNNovember 20097;Bahwa Judex Facti sudah benar, karena berdasarkan bukti dalampersidangan Pemohon Banding telah menunjukkan buktibukti berupa SuratPerjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO), SPT Masa PPN atas nama PT.Triple SPT. RatnaPT. Bangkit Lestari, Faktur Pajak Standar atas namaPT Triple SPT. RatnaPT. Bangkit Lestari, SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atasnama PT. Triple SPT. RatnaPT. Bangkit Lestari dan buktipemindahbukuan dari PT.

BUKTI P2 (disajikan dalam bentuksoftcopy file dalam keping CD)Halaman 4 dari25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2018/PN Ttn Selanjutnya hasil penelusuran dari Penggugat melalui search engine(https:/www.google.com), dan klarifikasi langsung kepada beberapa kerabatdan mitra kerja di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta Nusa Tenggara,tidak ditemui KSO/Kemitraan antara PT.

lainnya, jika dimaksud dan atau diperhitungkanperan sebagai sub kontraktor (sub penyedia) dalam suatu pekerjaan denganbadan usaha lainnya yang berperan sebagai penyedia utama (main cotractor)dengan asumsi khusus segmentasi pekerjaan spesialis/knusus, maka perandimaksud tidak dapat dijadikan landasan dalam perhitungan KD, hal dimaksuddisimpulkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 20Ayat 4, bahwa dalam hal kemitraan

, yang diperhitungkan adalah KD dariperusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm) bukan sebaliknya pengalamansub kontraktor (sub penyedia) yang dianggap/dipahami sebagai pengalamankemitraan.

Bahwa peran dan lingkup kerjasama sub kontraktor (sub penyedia)berbeda dengan peran kemitraan (KSO), pengalaman sub kontraktor (subpenyedia) hanya relevan untuk pemenuhan syarat dari ketentuan Pasal 19Ayat 1 huruf c yakni untuk memastikan badan usaha sebagai peserta lelang,namun bukan merupakan badan usaha yang tiarap (tidak beraktifitas) dalamkurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir,10.Bahwa Penggugat juga telah melakukan SOMASI yang dikirimkan melalui posttertanggal 4 April 2018 kepada Pengguna

Harrison Forest, laporan TBT No. 488 Tahun 1991 yang diterbitkan oleh direktur pengukuhan dan perpetaan Hutan Kementrian Kehutanan RI, September 1991. 7) 50 (lima puluh) eksemplar foto copy sertifikat Hak Milik nomor 2082 s/d 2131 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertananahan Kabupaten Inhil tanggal 22 Agustus 2013. 8) 50 (limapuluh) rangkap warkah alas hak/dasar penerbitan sertifikat; 9) 1 (satu) lembar foto copy surat kesepakatan kemitraan antara PT.

SHM dengan Sdr Amel Tasri tanggal 20 September 2011 untuk melaksanakan kemitraan sehubungan dengan areal kebun sawit yang akan ditanami seluas 400 Ha berada didalam areal HTI PT SHM. 10) 6 (enam) lembar foto / dokumentasi lokasi lahan kebun kelapa sawit yang dikuasai tersangka pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat. 11) 1 (satu) exemplar foto copy dokumen bukti-bukti ahli fungsi hutan produksi (HP) areal HTI PT. sari Hijau Mutiara di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning yang dilakukan oleh

SHM serta telah pula dijalin kemitraan antara Terdakwa dengan P.T.SHM ; Bahwa lahan yang Terdakwa miliki sendiri hanyalah 4 ha (empat hektar)yakni berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 36 dan No. 38 An.

Sofyan Siamboton TELAH MELAKUKANKESEPAKATAN KEMITRAAN tertanggal 20 September 2011 yang diwakilioleh Amel Tasri (pekerja terdakwa) dengan luas lahan 400 Ha. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 378/MENHUTIV2008 sebagaimana yang termuat dalam konsideranMenimbang Butir ke 7 menyebutkan: Apabila di dalam areal IUPHHK padaHT!

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tn Suwandy Dkk(Kelompok Tani) tidak dipermasahkan lagi ayat (2) Bahwa pihak keduamenyatakan kesepakatan kemitraan sudah ada perdamaian dan jugatelah dituangkan dalam Akta Nomor 02 tertanggal 13 Mei 2015; Dengan demikian dengan telah adanya pelepasan kawasan HTI PT.

SIRAIT; Bahwa sekitar tahun 2000 ketika Saksi masih menjabat selaku kepaladesa lubuk besar dan sebagai anggota kopersai Serba Usaha TriSukses, atas nama koperasi serba usaha tri sukses melakukan kerjasama pola kemitraan dengan pihak PT. Agro raya gemantras untukmengelola dan membangun perkebunan kelapa sawit.

Harrison Forest, laporan TBT No. 488 Tahun1991 yang diterbitkan oleh direktur pengukuhan dan perpetaan Hutan Kementrian Kehutanan RI, September 1991.50 (lima puluh) eksemplar foto copy sertifikat Hak Milik nomor 2082 s/d2131 yang diterbitkan oleh kepala kantor Pertananahan Kabupaten Inhil tanggal 22 Agustus 2013.1 (satu) lembar foto copy surat kesepakatan kemitraan antara PT.

barang / jasa dalam kurun waktu 4 (empat)tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupunswasta, termasuk pengalaman subkontrak.d. ketentuan sebgaimana dimaksud pada huruf c,dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baruberdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan danfasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang /jasa.f. dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukankemitraan, penyedia barang / jasa harus mempunyaiperjanjian kerja sama operasi / kemitraan

yang memuatpersentase kemitraan yang memuat persentase danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkandiri dalam kontrak.> Bahwa pada pelaksanaan pengadaan, dalam kenyataannya PejabatPengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihanpenyedia barang / jasa yang sesungguhnya,melainkan hanya membuatadministrasinya saja berdasarkan daftar nama perusahaan sebagaipenyedia barang / jasa sebagaimana yang diserahkan oleh terdakwaSuryo Widonodan telah

yang memuatpersentase kemitraan yang memuat persentase danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkandiri dalam kontrak.> Bahwa pada pelaksanaan pengadaan, dalam kenyataannya PejabatPengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihanpenyedia barang/jasa yang sesungguhnya,melainkan hanya membuatadministrasinya saja berdasarkan daftar nama perusahaan sebagaipenyedia barang/jasa sebagaimana yang diserahkan oleh terdakwaSuryo Widono dan telah

Dan pada saatpenanaman perdana tersebut dihadiri juga juga oleh Bupati Bengkayang saatitu yaitu Bapak Yacobus Luna.16 Bahwa pada saat Penggugat dengan etikad yang baik untuk menawarkan/menerapkan pola kemitraan kepada masyarakat yang menyerahkan lahannyasebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, para Tergugat dengan etikad yang tidak baikmemanfaatkan tawaran kemitraan dari Penggugat tersebut dengan mengajukanpermintaan yang tidak masuk akal diluar

Dan sebagai bentukkerjasama antara Penggugat dengan pihak Koperasi Sawit Mitra Sejahteratelah ditandatangani Perjanjian Kemitraan, dan sebagian besar masyarakatyang menyerahkan lahannya kepada Penggugat telah menjadi anggota koperasidan bersedia ikut pola kemitraan sebagaimana yang diamanatkan dalamPeraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007.

Opsi tersebut disampaikan kepada masyarakat dan para Tergugat,Bupati Bengkayang dan Kapolda Kalbar. ke3 opsi dimaksud adalah:a Semua penggarap/pemiik lahan menyepakati Perjanjian Kemitraan yangsudah ditandatangani antara Penggugat dengan Koperasi Sawit MitraSejahtera pada tanggal 15 Febuari 2012 dengan pola bagi hasil bersih70/30.b Penggugat membayar lahan garap masyarakat yang sudah ditanami sawitoleh Penggugat dan selama 5 tahun dirawat oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah

TPA No. 004/L/10/2012 tanggal 18 Oktober 2012perihal Sengketa TPA dengan Penggarap/Pemilik Lahan Bange, yangditujukan kepada Kapolda Kalbar dan Bupati Bengkayang, diberi tanda buktiT7;Fotocopy Surat Kepala Bappeda Bengkayang No. 050/239/BappedaB tanggal20 Nopember 2012, perihal Penundaan Kegiatan Penebangan Sawit padaLahan Kemitraan, yang ditujukan kepada Direktur PT. TPA, diberi tanda buktiT8 ;Fotocopy Keputusan Direksi PT.

Bahwa tindakan Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I maupunTergugat II sudah benar dan tepat, karena Penggugat telah beritikad baikmenawarkan pola kemitraan, akan tetapi para Tergugat tidak menerimanya denganalasan agar lahan dikembalikan, begitu pula mengenai Putusan Mahkamah AgungRI No. 3K/Pid/2012 tidak ada hubungannya dengan kerugian para Tergugat, justruperbuatan para Tergugat yang memanen buah sawit yang ditanam Penggugatadalah salah tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, berarti

NyomanSempiden selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ProgramKemitraan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPengembangan Kemitraan Pariwisata (Bimtek untuk Pegawai Restoran), PutuSudarsana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ProgramKemitraan Kegiatan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku IndustriPariwisata, Kadek Widiastra, S.Sn., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Program Kemitraan Kegiatan Pelatinan Pemandu Wisata Bimtek CHSEuntuk Pegawai Hotel,

Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTKProgram Kemitraan;6. Kadek Widiastra, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peninglatan SDPsebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;7. Putu) Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisatasebagai PPTK Program Kemitraan;8. Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTKProrgam Pengembangan Pemasaran Pariwisata;9. Gusti Ayu Maheri Agung, SST.

Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTKProgram Kemitraan;Kadek Widiastra, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peninglatan SDPsebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;Putu Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisatasebagai PPTK Program Kemitraan;Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTKProrgam Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Gusti Ayu Maheri Agung, SST.

Nyoman Sempiden, Kasi Bimbingan Masyarakat sebagai PPTKProgram Kemitraan;6. Kadek Widiastra, S.Sn., Kasi Pengembangan dan Peninglatan SDPsebagai PPTK Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan;7. Putu) Sudarsana, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisatasebagai PPTK Program Kemitraan;8. Kadek Mila Pradnyani, S.S., MAP., Kasi Analisa Pasar sebagai PPTKProrgam Pengembangan Pemasaran Pariwisata;9. I Gusti Ayu Maheri Agung, SST.

Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaanpada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, atas nama Drs.Abdul Hafied, M.M., NIP: 19560604 198903 1 001;5. Mewajibkan Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Para Penggugatmasing masing sebesar Rp5.000.000., , terdiri 3 orang yang totalnyasebesar Rp15.000.000;6.

Tergugat putus sejak tanggal 2 Januari 2014 dengan segala akibathukumnya;e Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Factisudah tepat dan benar;Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI (Anggota 1)menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:o Bahwa alasanalasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena JudexFacti telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang, danmenerapkan hukumnya;o Bahwa perjanjian kemitraan

adalah bentuk umum suatu hubungan hukumantara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan(partnership agreement), karena tidak terikat oleh perjanjian kerja antarapekerja/ouruh dengan pengusaha yang mengatur syaratsyarat kerja, hakdan kewajiban para pihak, dan juga tidak ada hubungan kerja antarapengusaha dengan pekerja/ouruh berdasarkan perjanjian kerja yangmempunyai unsur pekerjaan, upah serta perintah sebagaimana diatur dalamPasal 1 ayat (14) dan (15) UndangUndang Nomor 13 Tahun

Nomor 164 K/Pdt.SusPHI/2015o Bahwa berdasarkan bukti tidak ada hubungan kerja antara Pemohon Kasasidan Termohon Kasasi yang ada hanyalah hubungan kemitraan karenaPemohon Kasasi hanya membayar kepada Termohon Kasasi berdasarkantrip yang disepakati sebagai jasa kerja jika kendaraan ada yang menyewadan jika tidak ada sewa Termohon Kasasi tidak melakukan pekerjaan apaapa dan tidak terikat oleh absensi kehadiran namun jika hadir hanyadiberikan uang makan, maka hubungan kemitraan telah sesuai denganketentuan

Adei yang akandijadikan lahan kemitraan dengan pola KKPA tersebut, merupakan tanahmilik tiga persukuan (Piliang, Melayu dan Pelabi) ; maka mamak adat yangada di Desa Batang Nilo Kecil melalui Kepala Desa bernama Zulkiflimenyerahkan lahan yang luasnya sekira 540 ha kepada Koperasi PetaniSejahtera.

Adei ditahun 2002 untuk dikelola PT.Adei secara kemitraan bersama Koperasi Petani Sejahtera dengan PolaKKPA menggunakan tenaga ahli yang cakap dan terampil;Adapun batasbatas sempadan lahan untuk perkebunan pola KKPA yangsemula seluas 540 ha kemudian dikurangi dengan pembuatan akses jalandan parit kanal sehingga lahan untuk perkebunan menjadi seluas 520 ha,adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saring ; Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Inti PT.

Adei juga mengelola kebun Plasma denganmenjalin kemitraan melalui Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untukAnggota), diantaranya bersama Koperasi Petani Sejahtera dengan luas lahan+ 520 Ha yang berlokasi di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan PelalawanKabupaten Pelalawan;Bahwa Struktur Kepengurusan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa BatangNilo Kecil antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera adalah Tan KeiYoong selaku Regional Direktur PT.

Adei) dengan Koperasi Petani Sejahtera dibuat danditandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan PengelolaanPerkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di DesaBatang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. DalamPerjanjian No.: ADKN/PK/XII/2012/004 tersebut PT.

Adei secara kemitraan bersama Koperasi PetaniSejahtera dengan Pola KKPA, menggunakan tenaga ahli yang cakap danterampil;Bahwa kemudian terhadap lahan areal KKPA yang sebelumnya seluas 540ha itu, namun setelah dikelola PT. Adei melalui jasa pemborongan PT.

., Notaris yangberkantor di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, menyatakan penyesalanyang sedalamdalamnya atas perbuatan melawan hukum karena telahmembuat akta autentik tanpa sepengetahuan Koperasi Serba UsahaElang Mentari (KSUELTARI), kiranya pernyataan penyesalan atasperbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatandan perlindungan terhadap program kemitraan yang menjunjung tinggiprinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan salingmenguntungkan di kemudian hari;Menghukum Tergugat

Majalah Sawit Indonesia untuk satu kali terbit, yang memuatpernyataan sebagai berikut:Kami, PT Gunta Samba dan Ilham Mahyudin, S.H., Sp.N., Notaris yangberkantor di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, menyatakan penyesalanyang sedalamdalamnya atas perbuatan melawan hukum karena telahmembuat akta autentik tanpa sepengetahuan Koperasi Serba UsahaElang Mentari (KSUELTARI), kiranya pernyataan penyesalan atasperbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatandan perlindungan terhadap program kemitraan

Hubungan Hukum Para Penggugat Dengan Tergugat:Halaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.G/2016/PN Mdn4.1.4.2.4.3.Bahwa sebelum Gugatan PENGGUGAT layak untuk diperiksa dandiadili maka haruslah terlebin dahulu meneliti Hubungan Hukumantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan terkaitdengan Gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikanpada point 1 (satu) halaman 5 (lima) Gugatan, yang menyatakanbahwa Pada tahun 2012 PARA PENGGUGAT membeli taksitaksidengan pola kemitraan dan pembayarannya

(PKO) yang telah dipersiapkanterlebih dahulu oleh TERGUGAT yang mana PARA PENGGUGAThanya diberikan waktu beberapa saat saja untuk membaca PKOtersebut tanopa memberi waktu yang cukup untuk memahami danmeneliti PKO dimaksud adalah merupakan dalil yang sangatsangat keliru, karena proses kerjasama ini diawali dengankehadiran PARA PENGGUGAT dengan kondisi yang sadar ditempat usaha TERGUGAT tanpa ada unsur paksaan dan/ataupengaruh dari siapapun dengan maksud untuk menjadi pengemuditaksi dengan Metode Kemitraan

, karena pada saat itu usaha Taksiyang dimiliki oleh TERGUGAT seluruhnya dioperasikan denganMetode Kemitraan, lalu setelah PARA PENGGUGAT diberipenjelasan mengenai lingkup hak dan kewajibannya, selanjutnyaPARA PENGGUGAT diberikan Draf Perjanjian Kerjasama Operasiuntuk dipelajari, dan setelah selesai dipelajari bila PARAPENGGUGAT menyetujui isi daripada Draf Perjanjian KerjasamaOperasi tersebut, lalu) selanjutnya PARA PENGGUGATmembubuhkan paraf pada setiap lembar Perjanjian tersebut danpada halaman

, sehingga TERGUGATmemiliki hak untuk melindunginya dan PARA PENGGUGAT sudahdijelaskan sebelumnya di awal Perjanjian atas hal tersebut;Bahwa TERGUGAT juga perlu menjelaskan kepada PARAPENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah mendapatkanpenghargaan dari UNDP (United Nation Development Program)atas skema bisnis Kemitraan yang telah mengangkat derajat dankesejahteraan para Mitranya.

FERI IRAWAN dengan berjanji menerangkan sebagai berikut;Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.G/2016/PN MdnBahwa saksi sekarang bekerja sebagai Supir Damri;Bahwa saksi membawa supir Taxi Express sejak bulan Mei 2012, dankeluar dari Taxi Express pada bulan Nopember tahun 2012;Bahwa system pekerjaan di Taxi Express awalnya saksi dijanjikan padamasuk Pertama dengan Pola Kemitraan dan Pembayarannya melaluiKredit sebanyak 25 (dua puluh lima) unit Taxi merek Chevrolet, Type Lova,tahun