Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan sertadisumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan PengadilanTingkat Pertama, diperoleh faktafakta

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi AGUNG KURNIAWAN selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Halaman 33 dari 70 hal. Put.

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak PT.

Sedangkan Judex Facti tidakmempertimbangkan keterangan saksi Rahman Hakim dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT.Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.

Bahwa Putusan yang dibuat oleh Judex Facti telah tidak secarasaksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalampersidangan, antara lain:2.1.Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksiRahman Hakim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT.

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan NegeriMartapura, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Judex Facti telan melaksanakan hukum acara dengan benardalam memutus perkara ini dan putusan Judex Facti tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa penilaian yang telah ditentukan untuk objek tanah milik ParaPemohon Keberatan tersebut telah ditentukan oleh sebuah LembagaPenilai yang bersifat independen yaitu appraisal KJPP

Penilai inilah yang dimaksud oleh Pelawan denganAppraisal Independen di dalam Positanya angka 11.Sedangkan yang dimaksud dengan Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dariMenteri Keuangan sebagai wadah pagi Penilai Publik dalammemberikan jasanya (vide Peraturan Menteri Keuangan R.I No.101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik).b.

Bahwa untuk menetapkan limit lelang atas Agunan Kredit Pelawan(tanah Hak Milik No. 1436 / Suka Ramai II terdaftar a.n Amaluddin),Terlawan telah menugaskan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan dan hasilpenilaian dari KJPP tersebut dituangkan dalam Laporan PanilaianNo.

Bahwa KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekanmerupakan Kantor Penilai Publik yang sudan mendapat izin dariMenteri Keuangan R.I berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor JasaPenilai Publik (SIUKJPP) No. 2.09.0027 tanggal 6 April 2009 danKeputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2009 yang berkantorpusat di Jakarta dan No. 226/KM.1/2011 untuk pembukaan KantorCabang di Medan.

Dalam pelaksanaan penilaian, KJPP bertindakHalaman 24 dari 41 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PN Mdnsecara objektif, independen, dan memiliki Kompetensi selaku Penilai,karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilai tersebut dapatdipertanggungjawabkan..

Kulon Progodansaksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dansaksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi /sebelumnya Termohon Keberatan 1);Serta telah pula diperlihatkan:= alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Kulon Progo dan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikandi bawah sumpah) saksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi /sebelumnya TermohonKeberatan 1);Halaman 16 dari 45 hal. Put.

Nomor 3669 K/Pdt/2016= saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi)

bentuk uang dengan jumlah besaran Rp274.820.000,00 (dua ratustujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehinggaPemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Nomor 946 K/Pdt/2021terkena proyek /anding point 150 Kv yang terletak di Jalan Pantai Asmara,Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yangdilakukan tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP Nanang RahayuSigit Parianto dan Rekan (NSR) dilakukan berdasarkan Pasal 63 ayat (1)juncto Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012,sehingga tiap bidang tanah memiliki hasil penilaian yang berbeda sesuaidengan tolak ukur pada masingmasing bidang, sedangkan Pemohonsematamata

Pembanding/Penggugat : DRS MUCHDAN BAKRIE
Terbanding/Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Kota Depok
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Toto Suharto Rekan
Terbanding/Tergugat IV : WINARDI PRAWIRA ATEN

Pemerintahan Umum Kab.Kepahiang bertindak seolaholah sebagai ketua pelaksana pengadaan tanahmembuat surat perjanjian dengan KJPP Aksa Nelson &Rekan Nomor: Nomor :811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September 2014 untuk melaksanakan penilaianatas perkiraan nilai pasar ganti rugi tanah pembebasan tanah TPA di JI. Bajak,Desa Muara Langkap, Kec. Bermani llir seluas 50.000 m? nilai penggantian wajarsenilai Rp.725.000.000, atau nilai penggantian wajar per m?

Bahwa Judex Juris dalam pertimbangannya juga menggunakandata appraisal dari KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekan dalammemberikan penilaian aset tanah miliki Pemerintah KabupatenJember, dengan basis analisis untuk nilai tanah saja yang dimilikioleh Pemkab Jember. Dan selanjutnya dasar nilai yangdikeluarkan oleh KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekan tersebutdijadikan basis penilaian dan dasar bukti untuk merumuskan unsurkerugian Negara.g.1.

TSM untukdiserahkan kepada TNI AD nilainya lebih tinggi dari nilaibangunan yang semula, dan dari dasar ini telah memberibukti bahwa Negara diuntungkan;Bahwa pertimbangan dan penggunaan data ini jelas kelirudan menyesatkan, karena fungsi appraisa/ yang dilakukanoleh KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekan secara umumHal. 47 dari 57 hal. Put. Nomor 82 PK /Pid.Sus/2015g.4.hanya untuk melakukan pemberian nilai yang dapat diartikansebagai suatu perkiraan terhadap sesuatu barang / bendaatau objek.

Mahkamah Konstitusi telahmemberikan tafsir konstitusional terbatas mengenai siapayang sesungguhnya berwenang menghitung kerugianNegara, dengan demikian, hasil penilaian untuk menilaiadanya unsur kerugian Negara yang menggunakan datalembaga appraisal KJPP dari kantor Immanuel dan Rekanwajib diabaikan atau ditolak. Hal mana telah dibenarkan pulaoleh Prof. Dr.

Nomor 9 denganuang sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) danbangunan di Kreong, Jember serta peruntukan uang sebesarRp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dari Moch Ghozi tersebuttelah dikemukakan oleh saksisaksi maupun saksi ahli, dengan demikianbukti surat tersebut bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksudPasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidanaadanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, karena PenaksirHarga KJPP

Bahwa Saksi Ahli dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dari KantorImmanuel dan Rekan dalam menilai atas tanah di Jalan Gajah MadaNomor 9 Jember, berdasarkan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP), yaitu Rpo1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh riburupiah) per M2 dan Rp916.000,00, (sembilan ratus enam belas riburupiah) per M2, sehingga hasil penilaian ahli untuk tanah tersebut adalahsebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);c.

PPU Nomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilaipublic (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan diwilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI (Cert),selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannyakepada Bupati Kab.

dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi 9AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah padaBagian Pemerintahan Sekretariat Kab.

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilaipublic (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan diwilayah Kab. PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH2930WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

kepada PARA TERMOHON, sebesar Rp Rp 89.164.000,( Delapan puluh sembilanjuta seratus enam puluh empatriburupiah ) ;Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti untuk membuktikanpermohonannya yakni ; Fotocopy surat Pemberitahuan Keterangan Waris yang dibuat olehPj.Kepala Desa Penjalin tanggal 1 Juli 2016, disebut bukti P1 , Fotocopy Berita AcaraPenyampaian Hasil Penetapan Besaran Nilai Kompensasi Jalur SUTT 150 KV (UNGARANKRAPYAK) WELWRI , disebutbukti P2, Fotocopy Laporan Penilaian Nomor : 010A/LP/KJPP

dan Tanaman yang Berada Di Bawah Ruang Bebas SUTT11Dan SUTET disebutkan dalam ayat (1) bahwa lembaga penilai menetapkan besarnyakompensasi berdasarkan formula perhitungan sebagai dimaksud dalam pasal 4 dan dalam ayat(2) nya hasil penetapan lembaga penilai tersebut bersifat final.Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan olen Pemohonyakni bukti P3 yakni Laporan Penilaian Nomor: 010A/LP/KJPPDHAAPT/I/2016 ;Menimbang, bahwa dari bukt' P3 yakni Laporan Penilaian Nomor : 010A/LP/KJPP

Bahwa selain hal tesebut di atas, Penggugat tidak menarik Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Agus Firdaus & Rekan yang hasil penilaiannya atasHalaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Cbnobjek sengketa sebesar Rp1.025.000.000, (Satu milyar dua puluh lima jutarupiah) sesuai Laporan Penilaian No.

Fakta membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang, pihakpenjual/pemilik barang/Tergugat terlebin dahulu telah menetapkan nilailimit yang akan digunakan sebagai acuan minimal dalam pelelanganagunan tersebut didasarkan pada hasil laporan penilaian yang dilakukanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (Selanjutnya disingkat KJPP) yangditunjuk Tergugat yaitu KJPP Agus, Firdaus & Rekan vide LaporanHalaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN CbnPenilaian No.

Bahwa penetapan limit lelang ke sepuluh tanggal tanggal 5 Mei 2019tersebut, Tergugat menggunakan nilai likuidasi sesuai laporan hasilpenilaian KJPP Agus, Firdaus & Rekan tersebut sebagai acuan dalammenentukan nilai limit untuk bidang tanah dan bangunan tersebutsebesar Rp 1.024.200.000, (dibulatkan menjadi sebesar Rp1.025.000.000,);e.

Bahwa selain itu, Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan hargalimit objek perkara yang dijual melalui pelelangan jauh di bawah pasaranhanya berdasarkan asumsiasumsi sepihak Penggugat saja tanpa adanyatolak ukur yang dapat dijadikan patokan yang membantah hasil dalipenilaian KJPP Publik Agus, Firdaus dan Rekan No. 578/KJPPAFJKT/BMBDG/PENLLG/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tersebut;Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Penggugat;10.11.12.13.Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas Petitum

(PemenangLelang) sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal objek sengketa telahlaku terjual melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Cirebon/Turut Tergugat.Karenanya pemenang lelang merupakan pihak yang mempunyaikepentingan dan menguasai Objek Sengketa berdasarkan hasil Lelang diKPKNL Cirebon sesuai Risalan Lelang No. 365/35/2019 tanggal 8 Mel2019;Bahwa selain hal tesebut di atas, Penggugat tidak menarik Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Agus

Terggugat telah memenuhipersyaratan yang ditetapkan Terggugat Il antara lain yaitumenyampaikan Nilai Limit Lelang atas Objek yang akan dilelang,dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan oleh Terggugat Il kepadaTerggugat selalu ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bersifat Independen.Nilai Limit Objek Lelang juga bersifat terouka untuk umum danHalaman 14 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN Cbi17.dicantumkan dalam pengumuman pelaksanaan

Hal Pengajuan PembayaranPelunasan;P.3 Notulen/Pembicaraan Nasabah;P.4 Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1566/32/2018 tertanggal 11 Oktober2018P.5 Laporan Penilaian Jaminan Kredit Nomor : 0471/KJPPG/BMIBGR/X/2015 dari KJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal 1 Oktober2015;Halaman 37 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN CbiP.6Laporan Penilaian Jaminan Kredit Nomor: 00704/2.013600/P1/12/0018/0/IX/2019 dari KJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal19 September 2019;Buktibukti tersebut telah

Terggugat telah memenuhipersyaratan yang ditetapkan Terggugat Il antara lain yaitumenyampaikan Nilai Limit Lelang atas Objek yang akan dilelang,dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan oleh Terggugat Il kepadaTerggugat selalu ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bersifat Independen(Bukti T.II11).

yang diaturdalam PMK No. 27 tahun 2016, yang mana dibuktikan oleh Tergugat Il dalambukti surat T.Il1 sampai dengan bukti surat T.II13.Halaman 59 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN CbiMenimbang, bahwa Terggugat juga telah memenuhi persyaratan yangditetapkan Terggugat Il antara lain yaitu menyampaikan Nilai Limit Lelang atasObjek yang akan dilelang, dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan olehTerggugat ditetaobkan berdasarkan hasil laporan penilaian dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

tigaratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana bukti P4 dan LaporanPenilaian Jaminan Kredit Nomor: 00704/2.013600/PI/12/0018/0/IX/2019 dariKJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal 19 September 2019 dengan nilaipasar atas objek jaminan adalah Rp. 1.248.500.000,00 (satu miliar dua ratusempat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana nilai pasar atasobjek jaminan padas kedua appraisal yang diminta oleh Pengggugat ke KJPPindependen lebih besar dari pada nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP

Cibadak Nomor:491/KJPP-NRR/APP/IX/2012 (asli).

YUDHA PERMANA dengan cara memodifikasi angkaangkataksiran dari Laporan Penilaian Properti Koperasi Himpunan PengusahaPribumi (KOHIPPI) Sukabumi tertanggal 14 September 2012 dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) "Nanang Rahayu & Rekan yang besarannyatidak terlalu berbeda dengan hasil taksiran KJPP "Nanang Rahayu &Rekan. Selain itu kami juga melihat data harga pasaran tanah danbangunan dari surat keterangan Kepala Desa Karangtengah.

LaporanPenilaian Properti dari KJPP "Nanang Rahayu & Rekan dan suratketerangan Kepala Desa karangtengah sebelumnya telah diserahkan olehKHRISNA PRASUDHA SITOMPUL kepada kami.

DINDIN HASANUDIN dan sdr.CENTRADI DANANG NUGROHO, SE dengan cara memodifikasi angkaangka taksiran dari Laporan Penilaian Properti Koperasi HimpunanPengusaha Pribumi (KOHIPPI) Sukabumi tertanggal 14 September 2012dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) "Nanang Rahayu & Rekan yangbesarannya tidak terlalu berbeda dengan hasil taksiran KJPP NanangRahayu & Rekan. Selain itu kami juga melihat data harga pasaran tanahdan bangunan dari surat keterangan Kepala Desa Karangtengah.

YUDHAPERMANA dengan cara menyadur (recasting) dan memodifikasi angkaangka taksiran dari Laporan Penilaian Properti Koperasi HimpunanPengusaha Pribumi (KOHIPPI) Sukabumi tertanggal 14 September 2012dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) "Nanang Rahayu & Rekan yangbesarannya tidak terlalu berbeda dengan hasil taksiran KJPP NanangHalaman 210dari 410Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.Rahayu & Rekan.

Nomor 1 Jalan Raya Narogong KM.27 Bogor;1 (satu) Surat Nomor 532/KRD/2/B/2014 tanggal 17 Maret 2014perihal Konfirmasi /nvoice kepada Tesco Indonesia Ratu PlazaOffice Tower 15 th floor Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Jakarta;1 (satu) bundel fotokopi Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS) tanggal 28 April 2014 dengan alamat kunjungan keWorkshop Komplek Pergudangan Tanjung ApiApi Palembang;1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Penilaian AsetNomor 75/NI/IV/14 tanggal 14 April 2014 antara KJPP

NanaImaduddin & Rekan dengan PT Gatramas Internusa;1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas KJPP Nana Imadduddin &Rekan Nomor 25/IV/NI/2014 tanggal 14 April 2014 tentangPenugasan Arman dan Ishaq untuk menilai aset PT GatramasInternusa:1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 409/KRD/2/M/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Uji Kepatuhan dari BagianKredit Menengah kepada Satuan Kepatuhan;1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 463/SPT/1/M/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Penyampaian Kertas KerjaUji Kepatuhan

Sus/202051.52.53.54.5S.56.57.58.Bo.1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Aset untuk KepentinganPT Gatramas Internusa Nomor 051/A/NI/14 tanggal 24 April2014 dari KJPP Nana Imadduddin & Rekan;1 (satu) lembar ringkasan hasil penilaian aset PT GatramasInternusa dari KJPP Nana Imadduddin & Rekan;1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 253 Surat Ukur 1.303Tahun 1985 dari Kantor Agraria Kabupaten Cianjur besertadokumen terkait;1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03156/2014dari Kantor Pertanahan

Dan juga Bank sebeluum dilakukanpengalihan dengan cara lelang atau bawah tangan dengan membuat suratkuasa jual beli dari pemilik agunan, bank harus melakukan penilaianterhadap aset tersebut dengan menggunakan kantor jasa penilaian punlik(KJPP) untuk mendapatkan nilai wajar terhadap aset yang akan dialinkantersebut, oleh karena itu kami meminta dan memohon kepada Bapak danlbu Hakim memberikan bantuan dan keadilan yang seadiladilnya atasperlakuan PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL kepada kami yangtelah

:e Bahwa telah membuat kuasa Jual diawal perjanjian, menyalahi PPJB;e Bahwa telah melewati aturan hukum, yang seharusnya terlebih dahulumelalui KJPP dan Pengadilan;e PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL telah melelang Aset kamisebanyak 2 (dua) kali sebelum Putusan Pengadilan.Permintaan Restruktur adalah permintaan dari team lapangan PT.BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL .PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL.telan menyalahi aturan denganmembuat surat kuasa Menjual karena menurut aturan Badan PertanahanNasional (BPN

Pasal 45 huruf b, maka nilai limit ditentukan olehpenilai independen.Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Sesuai penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar dan RekanNo. Laporan : 00376/2.004200/PI/07/0061/1/VII/2019 tanggal08 Juli 2019 tentang Penilaian Aset a.n.

menimbulkan akibat hukum ,sedangkan surat keterangan tertanggal 5 Pebruari 2020 mengenaikesepakatan nilai limit lelang sebesar Rp 8.500.000.000,( delapan milyarlima ratus juta rupiah ) adalah kesepakatan yang dibuat apabila pihakPelawan Il bisa menjual sendiri, karena pihak Pelawan Il sekarangPembanding II tidak dapat menjual sendiri maka sudah tepat apabilapihak Terbanding semula Terlawan meminta pihak ketiga sebagailembaga yang berwenang menentukan nilai limit yaitu Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

) dan sesuai bukti T.l Il berupa foto copy suratlaporan Penilaian Aset Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dolin Siregardan Rekan Nomor : Laporan 00376/2004200/PI/07/0061/1/1/VII/2019Halaman 21, Putusan No.200 /PDT/2020/PT.SMGtanggal 08 Juli 2019 nilai limit telah ditetapbkan Rp 3.214.320.000.000,(tiga miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)maka alasan alasan dari para Pembanding kususnya Pembanding IIsemula Pelawan II dalam memori bandingnya tidak dapat diterima ;Menimbang

persil 205 tanah seluas 282,7651 m2 masuk dalampemetaan Pengadaan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim tahap 1;Bahwa pada saat Pemeriksaan oleh PihakPihak baik dari Penggugatmaupun aparat desa setempat dan Pejabat yang berkepentingan dalamPembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim tahap 1 tidak adayang mengakui dan mengklaim tanah milik Penggugat Tersebut;Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pengklaiman atas bidang tanahMilik Penggugat berdasarkan surat Pemberitahuan tentang surat Kutipandari KJPP

menunjukan adanya buktikepemilikan Penggugat berupa SHM terhadap tanah obyek sengketa yangtelah di serahkan kepada Turut Tergugat II, yaitu BPN Ogan llir sebagaibagian dalam proses Pemetaan Pengadaan Jalan Tol Simpang IndralayaMuara Enim tahap 1 untuk invetarisir oleh Turut tergugat II sehingga namaPenggugat masuk sebagai pihak dalam daftar nominatif yang mendapatganti kerugian dalam proyek Pengadaan Jalan Tol Simpang Indralaya MuaraEnim tahap 1;e Bukti P2 dan Bukti P4 yaitu berupa Surat Kutipan dari KJPP

Bengkalis, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa keberatan dari Para Pemohon Keberatan yang padapokoknya adalah mengenai penetapan besarnya nilai ganti kerugian tanah,telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum yaitu berdasarkan hasil penetapan lembaga yangbersifat independen dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

., dari Kantor Pakualaman,= Saksi Susilo, MSi. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;= saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantooleh Majelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan denganpertimbangan memiliki hubungan kerja dengan pihak PT.

Kulon Progo;e saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi AnggerFahrul Febrianto) serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat(bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atas tambakdi atas tanah

Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelastergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten KulonProgo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3671 K/Pdt/2016dikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan

., dari Kantor Pakualaman,= saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan := alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;sementara Majelis Hakim hanya mengacu

Kabupaten Kulon Progo dane Saksi HANDOKO selaku warga Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi SUDARNA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogoe Saksi AGUNG KURNIAWAN selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi AGUS PROKLAMATOR, SE., dari Kantor Pakualaman,e Saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3279 K/Pdt/2016= saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan

digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah)sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiHANDOKO bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyailatar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP