pelintas batas, atau barangkiriman melalui pos atau jasa titipan;bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan danbesarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;bahwa berdasarkan Rule 23 Annex A, Operational Certification Procedures for the ROO of ACFTA,disebutkan:The Customs Authority of the importing Party shall

The third party Invoice number should be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), theexporter and consignee must be located in the Parties and the copy of the third party Invoice shall beattached to the Certificate of Origin (Form E) when presenting to the Customs Authority of the importing Party;bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012disebutkan pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud

terhadap buktiP.2 dan P.3 serta kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, telahterbukti bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama RE, (ahi pada tanggal 26 Juni 2012, danBE, ahir pada tanggal 4 September 2016 masih belum mumayyiz ataubelum berusia 12 (dua belas) tahun, dan hanya semata demi kemaslahatan sertauntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall

karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugatdan Tergugat bernama ED, lahir pada tanggal 26 Juni2012, dan x, ahir pada tanggal 4 September 2016,sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagiakan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall

disetorkan telah diakuioleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, makaseharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah dan valid untuk bisadikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa Pajak PertambahanNilai Pemohon Banding;Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section 2 dari"Offshore Operation and Technical Assistance Agreement" antara PemohonBanding dengan Mitsubishi Materials Corporation ("MMC") tertanggal 11Desember 1996 disebutkan bahwa:ve MMC shall

MMC's services shall beperformed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia;Bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakan bahwa:MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the following incurredin the prior month.. a) the support fee, b) expenses that are reimbursable by PTSmelting to MMC pursuant to this agreement ;Bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimana disebutkandi dalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasa dari konsultanhukum

Musthafa AsSibai yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapatnya sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya AlMaratubaina alFighi wa alQanun halaman 100, berbunyi sebagai berikut :OY VI Aga ys atl: 5) pete Gyo MNS GA Lola eI Gilly GURY ae aiid Y Aaa g 5) shall oldLgdlud 6) GIS pbsd 1 jill laa lal GS) Lage sy Qyetltie Quy Eleial SY 5 agS shu sSy pth Logie ant y USI cee al Sel Ge 9 Sl Gye Ga Aang NAB all Seth Oo) pl Ge Goldoh pets Atle!

merupakan merek terkenal baik dinegaranya sendiri Jepangmaupun dipelbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.Berdasarkan Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek, merek Temohon kasasi termasuk dalam pengertian/dikualifikasisebagai pendaftar yang bentikad tidak baik, sehingga berdasarkan pasal69 ayat (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dibatalkantanpa batas waiktu.Ketentuanketentuan diatas sejalan dengan pasal 6 bis ayat (3) KonvensiParis yang menyatakan bahwa NO TIME LIMIT SHALL

No. 278K/Pdt.Sus/2011mereka kehendaki dan sikap mereka, isi dan bentukperjanjian;Bahwa berdasarkan isi Kontrak Kerja Pasal 4 (empat)berbunyi sebagaiberikut:(VI) General Terms And Conditions Of ServiceYou shall subject to such other general terms andconditions of service laid down by the Company togovern all members of its staff and to any changes tothe terms and conditions of employment that may beintroduced by the Company from time to time";Sebagaimana telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpahsebagai

disebutkan mengenai' pilihan hukum = dan/ataupilihan yurisdiksi, maka dapat dikatakan bahwa parapihak, Termohon Kasasi/Penggugat dan Eriks Pte LtdSingapura telah melakukan pilihan hukum secara diamdiam (sti/zwijgend, implied, tacitly ), yang mana kitadapat menyimpulkan maksud para. pihak ini mengenaihukum mana yang mereka kehendaki dari sikap mereka,isi dan bentuk perjanjian;Bahwa berdasarkan isi Kontrak Kerja Pasal 4 (empat),berbunyi sebagai berikut:(IV) GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SERVICEYou shall

Noone shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No oneshall be deprived of his liberty except on such grounds and inaccordance with such procedure as are established by law.2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest,of the reasons for his arrest and shall be promptly informed ofany charges against him.3.

Anyone arrested or detained on a criminal charge shall bebrought promptly before a judge or other officer authorized bylaw to exercise judicial power and shall be entitled to trialwithin a reasonable time or to release. It shall not be thegeneral rule that persons awaiting trial shall be detained incustody, but release may be subject to guarantees to appearfor trial, at any other stage of the judicial proceedings, and,should occasion arise, for execution of the judgement.4.

Anyone who is deprived of his liberty by arrest ordetention shall be entitled to take proceedings before a court,in order that that court may decide without delay on thelawulness of his detention and order his release if thedetention is not lawul.5.

Ltd (the "Charterers") of each and every obligation ofhalaman 3 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.the Charterers of whatsoever nature under or in connection with the abovereferenced charterpatty (the "Charterparty") and should any breach thereof occur,we hereby undertake to indemnify you immediately upon demand without deductionfor all losses, expenses and liabilities of whatsoever nature that you may suffer orincur by reason of that breach.Our liability under this guarantee shall

Further, ourobligation hereunder is unlimited and shall not be affected by any insolvency(including without limitation, winding up, administration, receivership oradministrative receivership), amalgamation, reconstruction, change of name,ownership, control or status of, or any legal limitation relating to, by or of theCharterers or any other person, and we shall not be discharged or released from ourobligations hereunder by any arrangement or agreement made between you and theCharterers or a receiver

Adapunketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination ofany criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimumguarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of thenature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminanminimal dibawah ini secara penuh, yaitu :

a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentangsifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hakyang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized areviolated shall have and effective remedy, notwithstanding that the violation has beencommitted by personsacting in an official capacity;b)

perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudahtidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan salingmembenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut,maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantumdalam Kitab Figih Sunnah Juz II halaman 248 :Mee E95) Slyadal cae al) all all Gye Gul Gy) Ag Gl Qi dle BLY) Gados ly Ugala) oh Ugaes ol Uda sae: Sie Lagltia) Gar ytiall alga dime gUbiow Y yl ualSAS 13 ell gi Soll Cpa Shall

Anh al je ye ll 8 Ga Lelae g) lly GLEAN ae aay das II shall Gli48 Mall cold GO) pl yo tld LHL! GIS yaad EI AI he Glau OS Lage Guede Qu Elelal QANow) 5 AitLalall re aay atlyal jal (Sy Legis aah s JS) Gage atl Jel Gua SN Ode Gn LalArtinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganHal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.

Ayat 3 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepangmenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other theContracting State may be taxed in that other Contracting State.2 However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which theyarise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is thebeneficial owner of the royalties the tax so charged shall

Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapuramenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other State.2 However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise,and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of theroyalties, the tax so charged shall

not exceed 15% of the gross amount of the royalties.3 The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreementsettle the mode of application of this limitation.4 The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received asa consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic orscientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or televisionbroadcasting, any patent, trademark, design or model, plan

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :1 Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a residentof other Contracting State may be taxed by both Contracting States.2 The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sourceswithin that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other ContractingState shall

Penggugat dan Tergugat saat iniadalah hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Utang Piutang;Melalui gugatannya dalam perkara ini, Penggugat meminta PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk antara lain menyatakan batal PerjanjianUtang Piutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikutFailing such an amicable setllement any dispute arising out of or inconnection wih this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall

The tribunal shall consist of one arbitrator to be appointed by theChairman of BANI.

The language of the arbitration shall be in English;Terjemahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, seliao permasalahanyang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk setappertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya,harus ditujukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di Jakartasesuai dengan PeraturanPeraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia("PeraturanPeraturan BANI") yang berlaku pada saat ini, aturan

Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari1983, yang pada pokoknya menyatakan :"Memperhatikan Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978(surat bukti P.1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikanbahwa all differences arising out of this Policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in witing by the parties indifference or if they cannot agree upon a single arbitrator;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk memeriksa

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai olehkarena itu perceraian adalah alternatif terbaik bagi kKeduanya;Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talakkepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakimdapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana haditsRasul yang diriwayatkan oleh AlBaihaqi kemudian diambil alih oleh Majelis Hakimyang mengadili perkara ini sebagai pertimbangannya berbunyi sebagai berikut;Sliwills Stell g Shall

kedua belah pihak sudahkehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatukehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkankehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengandoktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa HurriyatuzZayaini fit Thalak juz halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadipertimbangan hukum putusan ini, yaitu :Lge bis tea aly Cuno Jl) Shall

except as may beotherwse provided by national laws or regulations, collective agreement orarbitration award or where the worker concerned has agreed to the contrary.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : Upah harus dibayarkan langsung kepada pekera terkait kecuali jika ditetapkanlain oleh undangundang atau peraturan nasional, perjanjian bersama atauputusan arbitrase atau bila pekerja terkait telah setuju untuk sebaliknya.Pasal8 Konvensi Jenewa(1) Deductions from wages shall

be permitted only under conditions and to theextent prescribed by national laws or regulations or fixed by collectiveagreement or arbitration award.(2) Workers shall be informed, in the manner deemed most appropriate by thecompetent authority, of the conditions under which and the extent to whichsuch deductions may be made.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Pengurangan upah harus diperbolehkan hanya di bawah kondisi danhingga tingkat yang ditetapkan oleh undangundang

atau putusanarbitrase.Putusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt PstHalaman 19(2) Pekerja harus diberitahu, dengan cara yang dianggap paling tepat olehotoritas berwenang, mengenai kondisi dan tingkat pemotongan tersebutdapat dilakukan.Pasal 9 Konvensi JenewaAny deduction from wages wth a viewto ensuring a direct or indirect paymentfor the purpose of obtaining or retaining employment, made by a worker to anemployer or his representative or to any intermediary (such as a labourcontractor or recruiter), shall

be protected against attachment or assignment to the extentdeemed necessary for the maintenance of the worker and his family.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Upah bisa dipotong atau diserahkan hanya dengan cara dan dalam batasyang ditentukan oleh undangundang atau peraturan nasional.(2) Upah harus dilindungi dari pemotongan atau penyerahan hingga tingkatyang dipandang perlu untuk kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.Pasal 12 Konvensi Jenewa(1) Wages shall be

Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall be prescribed bynational laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitrationavard.(2) Upon the termination of a contract of employment, a final settlement of allwages due shall be effected in accordance wth national laws orregulations, collective agreement or arbitration award or, in the absence ofPutusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt

ketentuan Pasal 105huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belummumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurutketerangan kedua saksi kondisi anak tersebut sehat dan baik dalam asuhanPenggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall

No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall be a primary consideration) sebagaimana prinsip universaltentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi HakhakAnak PBB Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) yang telahdiratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agarbatinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telahberpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan

lySigil) Cua Shall pte UALS! gl GUY lll cL else et oly ilyCUS 9 C95 Cale! gh Ang HN Atk cli) Goal Lal ges Gah ILE ed giLegis CIA CS gall) Jae g Uglied cys Badal! alga Ame GUN Lea sly!

Musthafa AsSibaisebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya AlMaratu baina alFighi wa alQanun halaman 100, dalam teks Arabnyaberbunyi sebagai berikut:aS gly SY VI dno al ye Gyo Alla G8 Lilac el Gill 5 GLEAN ae aid Y dan jl) Shall Glscei GI 2S Ge GLb Leal gt OLS Ibs & I jill Ihe lal GS Lagey GQuechie Gn gleial 4 ATsAusLeLl 4x0 ay dill A) Sh Legis ly JS Coe al del Gens) Ge Ge diag jl ENIY 5Artinya : "Bahwa kehidupan suamiisten itu tidak akan memperolehketenangan ditengah perpecahan

.; in Dutch besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid (BV)"), are always registered shares (art. 2:175 BW).In principle, the general rules on patrimonial law (including the general law onpledge) apply to the establishment of a pledge on bearer shares (in particular art.3:98 BW, arts. 3:236 and 237 BW), but there are some particulars to which shall comeback later.A different arrangement applies to the establishment of a pledge on registeredshares.

The establishment ofPenjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 23 Isitok.indd 23 42/13/2010 11:19:94 PM the pledge shall (ipso iure) also have effect as against the company (art. 2:86a para. 1,first sentence BW and art. 2:196a para. 1, first sentence BW). However, shareholdersrights such as voting can only be invoked by the pledgee after acknowledgementby or service to the company.

The provisions of the articles ofassociation in respect of the disposal and transfer of shares apply to the disposal andtransfer of shares by the pledgee or the transmission of shares to the pledgee, provided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholderin respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter inrespect thereof (art. 2:89 para. 5 BW).

Suchrestrictions on transfer must provide that the shareholder shall require the approvalof a transfer by a corporate body of the company, designated by the articles, for thesame to be valid (art. 2:195 para. 4 BW with a nuance in art. 2:195 para. 5 BW; see alsoart. 2:195 paras. 69 BW and art. 2:195a195b BW).

Article 2:198 para. 5 BW providesthat art. 2:195 BW and the provisions of the articles of association in respect of thedisposal and transfer of shares shall apply to the disposal and transfer of shares bya pledgee or to the transmission of shares to a pledgee, provided that the pledgeeshall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal andtransfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof.