PUTUSANNomor: 07/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yangmengadili perkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/Warga negaraTempat TinggalAgamaPekerjaanPENAHANANEFRAIM, SP;Tolitoli48 tahun / 06 September 1966LakilakiIndonesiaJl

siapa biayaperkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuanmengenai barang bukti.Bahwa di dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh (halaman 97) mengambil semua pertimbangan Putusan PengadilanTingkat Pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,tanggal 19 Januari 2015 Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PNBNA dan tidakmempertimbangkan isi permohonan banding Penuntut Umum terhadap barangbukti uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus

Banda Acehkarena kelalaiannya tidak menetapkan status barang bukti uang tersebutsehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh nantinyaakan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi barangbukti uang tersebut;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi II/Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI padapokoknya adalah sebagai berikut :Alasan kasasi Terdakwa :1.

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yangkeliru dalam menghukum Terdakwa . ISNADI RASYID bin ABD. RASYID,Hal. 98 dari 115 hal. Put.

ISNADI RASYID bin ABD.RASYID menyatakan tidak mampu untuk mengganti uang Negara yangdiputuskan oleh Majelis Hakim, seperti penyelidikan yang pernah dilakukanoleh Tipikor Polres baik Kanit Tipikor ataupun anggotanya pernah sampaibermalam untuk menyelidiki harta benda di rumah sewa yang ditempatiTerdakwa . ISNADI RASYID bin ABD.

Bahwa keputusan Majelis Hakim untuk Para Terdakwa sangatlah beratmengingat dari awal perkara penuh dengan unsur rekayasa dan pemaksaankehendak untuk menjadikan sebuah perkara Korupsi yang mulai dari BAPPenyidik, Para Terdakwa dan sebagian saksi menandatangani kertas kosonguntuk BAP, walaupun tidak diakui olen Penyidik pada saat Kanit Tipikor dananggotanya terpanggil ke persidangan untuk menjadi saksi.

Desember 2015 sampaidengan tanggal 3 Januari 2016 ;n0ne ne nn enn nn reneeTerdakwa didampingi penasehat hukumnya,bernama :PURWATININGSIH,SH adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor YAYASAN LEMBAGAKONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI yang beralamat diJatikuning RT 37 RW 10 Ngorooro Patuk Gunungkidul D.I Yogyakarta,yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2015 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 10 Agustus2015 Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini; Hal 2 dari 374 halaman, No. 16/Pid.SusTPK /2015/PN. Yyk2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 11 Agustus 2015Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapan hari3.

PUTUSANNomor : 7/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRLSE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir : Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot, RT

sejumlah Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

2017 Nomor W9.U1/751/HK.07/IV2017 dan W9.U1/752/HK.07/III/2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

PU TUSANNomor: 09/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : Drs. HIDAYAT. Tempat lahir : Sleman. Umur atau tanggal lahir : 55 tahun / 15 September 1957. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 17Desember 2012, No:48/PPN/XII/2012/P.Tpkor.Yk, sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 16/Pen.Pid/2013/PTY,tanggal 25 Februari 2013, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;5.

Yk/V1/2013 ; no n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013No.09/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 April 2013 No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.

(Terlampir); Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh Nomor :20/PID/2016/PTBNA tanggal 10 Februari 2016. (Terlampir) dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 805 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa sepanjangmengenai beberapa penambahan keterangan yang diberikan Terdakwa yangsama sekali berbeda dengan keterangan saksisaksi dan tidak termuat dalamsurat dakwaan yang telah dibenarkannya, dimana keterangan saksisaksitersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan NegeriKuala Simpang Nomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

diPengadilan Negeri Kuala Simpang dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang tetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri,dimana barang bukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDIARDIANSYAH diperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI BinSAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

di Pengadilan NegeriKuala Simpang dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yangtetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri, dimana barangbukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDI ARDIANSYAHdiperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI Bin SAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor: 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

yang mempunyai harkat,martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum , artinya Tersangkadapat menjadi objek Praperadilan;Bahwa ditetapbkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak PidanaKorupsi dan/atau Turut Serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi padaPekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar denganmenggunakan dana yang bersumber dari APBDP Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2012 sesungguhnya persoalan hukum Perkara aquo pada Tahun2016 yang lalu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.Kali Paket Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Huluberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR:141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah terjadi kerugian Negarasejumlah Rp. 300.000.465, 90 ( Tiga ratus juta empat ratus enam puluh limarupiah koma Sembilan puluh sen) dengan segala Pertimbangan hukumMajelis Hakim Tipikor pada waktu itu Terdakwa FERA SISWANDI, STdinyatakan

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.2012 hal ini telah dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum JudexFactie* Majelis Hakim Tipikor didalam putusan Nomor : 73/Pid.SusTpk/2016/PN.

Kemudian, merujukpada pasal 2 UndangUndang Tipikor serta penjelasannya, antara laindiketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukupdengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu) perbuatan yangberpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagaihal. 20 dari 41 hal.

Re@dakSi oo... cece cee cee eee eee eees Rp. 10.000,JUMI AN... ccc cccccccceeeeeeeeeees Rp. 206.000,(dua ratus enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.O02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (SRI RAHAYU).Banda Aceh, 29 April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP . 19610712 198203 1 004 Nomor : W1.U1/ /HK.02/1/2016.Untuk salinan yang sama, diberikan untuk danatas permintaan dari FAUZAN ROSMAN,(Pemohon).BandaAceh, Mei 2017Untuk

Namun setelah adanya OTT KPK,baru diberikan uang perawatan mobil;Sepengetahuan saksi, di Lapas Sukamiskin untuk napi pidanaumum dan tipikor digabung dan mulai ada pemisahan blok antaranapi pidana umum dengan tipikor dimulai tahun 2013;Sepengetahuan saksi, Fahmi Darmawansyah adalah napi tipikor;Sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah napi pidana umum;Saksi menjadi supir ambulance Lapas sejak tahun 2017;Surat tugas izin pengawalan dan berobat diterbitkan oleh bagianKamtib dan Perawatan serta harus ditandatangani

Arahan tersebut sekitar satu atau dua kali ;Renovasi yang dilakukan Terdakwa ANDRY RAHMAT adalahsepengetahuan WAHID HUSEN ;Selama saksi menjadi PLh KPLP yang melakukan renovasiadalah hanya Terdakwa ANDRY RAHMAT ;Saksi mengetahui Terdakwa ANDRY RAHMAT sering dipanggiloleh WAHID HUSEN untuk melakukan pijit urut ;Saung besar letaknya di dekat masjid jumlahnya sekitar 32.Tetapi sekarang sudah dihancurkan ;Yang memiliki saungsaung tersebut adalah napi tipikor ;FAHMI DARMAWANSYAH, TUBAGUS CHAERI WARDHANA

yangdi putus oleh PN Tipikor Jakarta Pusat, PN Tipikor Bandung,dil.Hal.106 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Bahwa saksi saat menjabat selaku kepala Lapas Sukamiskindi tanggal 17 Maret 2018 saat apel sertijab saksi, kemudianselang berapa hari setelah pelantikan saksi, ada perkumpulanpaguyuban warga binaan Tipikor Lapas Sukamiskin yang inginmenghadap saksi, saat itu yang menghadap saksi kurang lebih6 orang menghadap saksi diantaranya Djoko Susilo, yanglainnya saksi lupa, pada saat itu mereka

Sebelumnya Terdakwamenjadi tamping CHARLES MAHESANG tahanan tipikor juga.Terdakwa sempat menjadi tamping 2 tahanan yaitu CHARLESMAHESANG dan Fahmi Darmawansyah.Bahwa jaman DEDY HANDOKO (kalapas lama), FahmiDarmawansyah pernah ijin berobat ke luar lapas. Bahwa yangmengurus perijinan berobat Fahmi Darmawansyah adalahHal.163 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Terdakwa.

,MH, (hakim adhoc tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga RABU, tanggal 20 Maret 2019, olehHal.227 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu olen NOKROHAYATI,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DARIYANTO, SH.,MH. SUDIRA, SH.,MH.Dr. H.

Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan AslinyaSebanyak 9(Ssembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlih. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018 /PN Bgl

RedakSl ...... 0.0... ccceceeee eee eee eee eees Rp10.000,Jumlah ~Rp106.000,(seratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X1I /2020Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Suryani Sjanie (Pemohon).Banda Aceh, 11 November 2020PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERASANUSI, SH.,NIP.Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bna.

S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 2./Pid/2019./PT.Bna

Membatalkan isi Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Reg Nomor94/PDT/2017/PTBNA;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadiladilnya (ex AequoEt Bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi masingmasing pada tanggal 29 Januari 2018dan 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti memori

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

PUSRI, Perihal Solenoid Valve;Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesarRp.53.350.000, (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugianKeuangan Negara.Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.11/TIPIKOR/ 2011/PT.PLG. tanggal 22 Desember 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima

2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMABahwa pertimbangan hukum Judexfactie mengandung pertentangan, sehingga harus dibatalkan yaitu pada putusan Judexfactie halaman 41 alineaterakhir berlanjut ke halaman 42, mengatakan "Menimbang bahwa oleh karenaalasanalasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudahtepat dan benar serta cukup beralasan hukum ..., tetapi kKemudian Judexfactiemengatakan ... maka Pengadilan TIPIKOR

Pusri.KEBERATAN KELIMABahwa Judex factie yang telah memperkuat hukuman pidana penjara yangsemula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun hanya dengan mengatakanMenimbang bahwa Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapatdengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengenai lamanyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa serta status Terdakwa yang beradadiluar tahanan yang belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakatadalah Judexfactie tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, apalagisebagaimana

No. 2410 K/Pid.Sus/2012Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa pada dasarnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebutharus ditolak ;Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 11/Tipikor/2011/PT.Plg. tanggal 22Desember

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohonkasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Palembangtersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : DEDDYZATTA Bin BUDIMAN tersebut ;Memberbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.11/Tipikor

NegeriSurabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal November 2021 Nomor 45/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/ TPK/2021/PNSby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum danTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kemballdalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Uripno, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTid.

Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal,Ssosdan Arija Budhiman;31.Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal,Sos kepada ArdaWangsa senilai 7.000.000,00;32.Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsadengan Syafrizal;Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

telah mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp167.503.620,00, sesuai audit investigasi BPKP ProvinsiSumatra Barat Nomor LKAI037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012,sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

No. 1840 K/Pid.Sus/2014Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2014/PT.PDG tanggal 18 Agustus2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PDG tanggal 05Mei 2014;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa: M.

diterbitkan Saksi tidak tahu, yangSaksi ketahui hanya mengenai objek sengketa saja ; Bahwa, Saksi dapat mengetahui mengenai objek sengketa tersebut, karena Saksidiberitahukan oleh yang bersangkutan pada saat diminta untuk menjadi Saksi ; Bahwa, Saksi sudah tidak ingat waktu persisinya kapan Saksi diberitahukan mengenai objek sengketa dimaksud ; Bahwa, menurut yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi, Penggugatdivonis dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan oleh PutusanPengadilan TIPIKOR

; Bahwa, Saksi mengetahui, apakah terhadap putusan tersebut Penggugatmengajukan Banding atau tidak ; Bahwa, yang Saksi ketahui adalah putusan tersebut dijalankan oleh Penggugat dan pasa saat ini yang bersangkutan sudah bebas ; Bahwa, kelerangan yang Saksi berikan pada persidangan hari ini sama dengan keterangansebagai Saksi, yang Saksi berikan pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keterangan yang Saksi berikan pada persidangandi Pengadilan TIPIKOR dipertimbangkan

atau tidak oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada saat itu ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Ahli, dan Tergugattidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi Kesempatan secara patut ;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masingmasing tertanggal 22 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaanterhadap sengketa a quo, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapandan Berita Acara Persidangan sengketa a quo, yang

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3Desember 2016 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor