PUTUSANNo. 55 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : M.

No. 55 PK/Pid.Sus/20144.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm tanggal 7 Februari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa M.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1223 K/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: M.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/2015Usaha Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung,diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);14. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Tergugat harusdihukum guna membayar kerugian materiil Penggugat yaitu:a.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/201516.17.18.19.Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor Bandung;2. Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;3.

Menyatakan Penggugat Mengalami Kerugian secara Immateriil :(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagai saksidi Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesar Rp1.000.000.000,00

Rp5.012.500,00 (lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) untukmembayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Setrasari Kulon Nomor 7, Kota Bandung;10.Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialamiPenggugat:(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor

tentangpermohonan PHO;Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tetap terlampir dalam berkasperkara;7Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang Nomor: 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal Agustus 2012 Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan Banding tersebut;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Jo.

Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2013, Terdakwa HanyIndriani Hutagalung mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2013 dari Terdakwatersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 15 Februari 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan

Kasasi pada tanggal Februari 2013 sertamemori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 15 Februari 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

PUTUSANNomor : 1792 K/PID.SUS/2014.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BAREN AMBARITA, S.T.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 11 November 2013sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari2014;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;5.

Abdul Latif, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a.

,M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum Ttd/ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.MTtd H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,Ttd/Sri Asmarani, SH.

siapa biayaperkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuanmengenai barang bukti.Bahwa di dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh (halaman 97) mengambil semua pertimbangan Putusan PengadilanTingkat Pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,tanggal 19 Januari 2015 Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PNBNA dan tidakmempertimbangkan isi permohonan banding Penuntut Umum terhadap barangbukti uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus

Banda Acehkarena kelalaiannya tidak menetapkan status barang bukti uang tersebutsehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh nantinyaakan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi barangbukti uang tersebut;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi II/Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI padapokoknya adalah sebagai berikut :Alasan kasasi Terdakwa :1.

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yangkeliru dalam menghukum Terdakwa . ISNADI RASYID bin ABD. RASYID,Hal. 98 dari 115 hal. Put.

ISNADI RASYID bin ABD.RASYID menyatakan tidak mampu untuk mengganti uang Negara yangdiputuskan oleh Majelis Hakim, seperti penyelidikan yang pernah dilakukanoleh Tipikor Polres baik Kanit Tipikor ataupun anggotanya pernah sampaibermalam untuk menyelidiki harta benda di rumah sewa yang ditempatiTerdakwa . ISNADI RASYID bin ABD.

Bahwa keputusan Majelis Hakim untuk Para Terdakwa sangatlah beratmengingat dari awal perkara penuh dengan unsur rekayasa dan pemaksaankehendak untuk menjadikan sebuah perkara Korupsi yang mulai dari BAPPenyidik, Para Terdakwa dan sebagian saksi menandatangani kertas kosonguntuk BAP, walaupun tidak diakui olen Penyidik pada saat Kanit Tipikor dananggotanya terpanggil ke persidangan untuk menjadi saksi.

Materai,...Rp. 6.000, Untuk Salinan yang sama bunyinya2 REGAKSL, cacsaes Rp. 5.000, PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Leges,.......0 Rp. 3.000, PANITERA4. Biaya proses... Rp. 136.000,Jumlah,... Rp. 150.000,H.RUSLAN, SH.MHNIP. 195303131978031002

berkas;Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat sebagaimana yangditentukan dalam undangundang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

IGB.Surya Negara, SE., AK., MM., CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalamrangka perhitungan keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaandump truck pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehinggamenurut Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslahdibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang

Sph/I/12 tanggal 3 Februari 2013.Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1Bahwa kuasa hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti sehingga membebaskanterdakwa dari dakwaan primair ;Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor

Tipikor/2016/PN.Amb ;Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa/PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 Juni 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor06/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding tersebut,telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2016,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor06/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum atas PutusanPengadilan

tidakmenimbulkan efek jera, sedangkan pemerintah saai ini sedang gencargencarnya memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi para terdakwa tetapmelanggarnya, dan karena itu pembanding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tingi Ambon untuk memutus sesuai dengan tuntutan pidana yangtelah dibacakan pada hari Selasa 22 Maret 2016.Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor

MH, Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Oktober 2016, Nomor 16/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LATAMIN, SH.

Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Kepala Desa Oeleu ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 04 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015 ; Penahanan ........Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ; Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 15 Januari

Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebutdikoordinir oleh Daniel Alias Ateng (Pengusaha) dan TerdakwaAntonius Husin (Kades Pala Pulau/Anggota Panitia IX) serta Drs.Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukan AnggotaPanitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadiTerpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunanHalaman 10 dari 17 hal. Put.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara aquo oleh Penggugat tersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanahyang fakta hukum yang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewis) yaitu Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.

terbukti MajelisHakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksamamemperhatikan keterangan saksisaksi,sebagaimana yang Kesaksian terungkap di faktapersidangan bahwa Saya mengambil surat BPKB aslimobil di dealer Toyota Baubau denganmenggunakan KTP pelapor LUKMAN DJAMALUDIN yangdi mana KTP itu saya dari sepupunya LUKMANJAMALUDIN yang berdomisili di wanci KabupatenWakatobi atas perintah atau petunjuk LUKMANJAMALUDIN melalui Komunikasi Hand phone dikarenakan LUKMAN JAMALUDIN saat itu sempatburon atas kasus TIPIKOR

penyidik kejaksaan Wakatobi tidakmemiliki asset berupa mobil.Sehingga tindakanLUKMAN JAMALUDIN yang melaporkan saya dari balikjeruji besi Kejaksaaan tinggi Kendari dengantuduhan telah menggelapkan mobilnya menimbulkansuatu Fakta bahwa LUKMAN JAMALUDIN Telahmelakukan Tipu muslihat dengan berbohong dihadapan Penyidik Kejaksaan wakatobi, Penyidik dipolsek Wolio dan Di hadapan majelis HakimPengadilan Baubau dengan menutupi FaktaFaktayang sebenarnya.LUKMAN JAMALUDIN bukan hanya menipu Negara dalamkasus tipikor

menjadi hancur;Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan bukanlah meringankanakan tetapi memberatkan hukuman Terdakwa dimana Mahkamah Agungadalah sebagai Leading Sector yang dapat memberikan efek jera bagiTerdakwa dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tumbuh ditengahtengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat KotaPadangsidimpuan khususnya;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR

No. 124 K/PID.SUS/201531 Tahun 1999 tentang TIPIKOR menyebutkan Pembayaran UangPengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain UangPengganti adalah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesarapa yang dinikmatinya dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut;Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanaTerdakwa didakwa bersamasama melakukan tindak pindana Korupsidengan saksi HADI ASHARI, S.Sos., MM

SOLIH PULUNGAN, MM.disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum adanyaPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sedangkan perkaraTerdakwa disidangkan oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMedan dan seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan kejadiantersebut sehingga Putusan Pengadilan TIPIKOR tidak salah dalammenerapkan hukum mengenai Uang Pengganti, sehingga karena tidakdikaitkan perkara Terdakwa dengan perkara sebelumnya maka putusanperkara Terdakwa telah melanggar

pada Pengadilan NegeriMedan sedangkan yang lainnya disidangkan di Pengadilan NegeriPadangsidimuan sebelum ada Peradilan Tipikor di Medan adalah kalau itualasannya adalah hal yang tidak mempunyai dasar hukum, sehinggaputusan tersebut tidak memperhatikan masalah disparitas dalammenjatuhkan hukuman;Bahwa atas putusan tersebut maka sebagai rujukan lain yang menyinggunglangsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah Putusan MahkamahAgung Nomor 143 K/PID/1993 yang dipimpin oleh M.

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Prof. Dr.

Penggugat/Pembandingdibebastugaskan dari jabatan struktural dan fungsional pada STAIN SultanQaimuddin Kendari, untuk menjalankan tugas sebagai Anggota KomisiPemilihan Umum, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam masa jabatan20132018 dengan ketentuan antara lain setelah masa keanggotaan KPUberakhir diwajibkan kembali menjalankan tugas sebagai dosen pada STAINSultan Qaimuddin, Kendari ; Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, oleh Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR

PUTUSANNOMOR 201/PID.SUS/2016/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE;Umur/ Tanggal LahirTempat Lahir : P. Brandan; Ss: 40 Tahun / 29 Nopember 1976; YWJenis Kelamin : Lakilaki; YKebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Muaru Kec.

No. 821 K/PID.SUS/2016Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT BinMADDAN;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Nomor:21/Pid/2016/PTBNA, tanggal 9 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 26Nopember 2015, Nomor 168/Pid.Sus/2015/PNKsp, sekedar lamanya pidanayang

No. 821 K/PID.SUS/2016Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,Nomor: 21/Pid/2016/PTBNA, tanggal 9 Februari 2016, sekedar mengenai AmarPenjatuhan Pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MADDANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;9.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.LskTerdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

., bin (Alm)RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG, tanggal24 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusustanggal 29 Maret 2017 Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, sekedarmengenai hukuman membayar uang pengganti kepada Terdakwa

MM., bin(Alm) RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419 K/PID.SUS/2017,tanggal 1 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs.ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR

kepada TermohonBanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudahmemenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan UndangUndangyang berlaku.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kamiPenasihat Hukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sangatkeberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami PenasihatHukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkandan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No:37/Pid.Sus/2020/PNLSK tertanggal 21 April 2020.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding

Empaja Utra RT.08, Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 11 Oktober 2011 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT :Telah Membaca ;Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat oleh KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, No.PDS23/Fd.1/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B19/Q.4.12/Ft.1/09/2011, tanggal27 September 2011 ;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda,No.25/ Pid.Tipikor

Tipikor/2011/PNSmda,tanggal 04 Oktober 2011, tentang Penentuan hari sidang pertama untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah mendengar :Keterangan para saksi dan Terdakwa ;Pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perk.:PDS24/TNGGA/09/2011, tanggal 13 Desember 2011, yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa H.M.