Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2021 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PA DENPASAR Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Dps
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3018
  • kedua belah pihak sudahkehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatukehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkankehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengandoktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa HurriyatuzZayaini fit Thalak juz halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadipertimbangan hukum putusan ini, yaitu :Lge bis tea aly Cuno Jl) Shall
Register : 28-09-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2618/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 10 Nopember 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
150
  • .,, halaman 15 dari19Wal Qanun halaman 100 yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut:Cpa lie Cus Eladal 8 SY 9 EI GUAM ae aeidy daa g jl Shall GU...Cee gl ete Cty Asa g iN AB Shall gt Gh uN Cpe GLE Ug Sg) pala G15 Ne ila) GS Lagag..,Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Register : 07-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 17/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 4 April 2016 — Pembanding vs Terbanding
8222
  • Danmenurut Dr.Mushtofa Husni As Sibaai dalam kitabnya AlMarah Bainal Fighiwal Qonun halaman 100, dan kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaipertimbangannya sendiri sebagai berikut :UG gl GUS Spal G1 5a Veta Co Lead GS Lage 9 Cynta Like Gas Elala nd ud VyCoad dl Sad Que 95 Op We ous Ape gl AB Shall gi Go) Gl) Ge Aig ld Ugoy) tis Vig Aig plabl dns da 45 Lal SAI It Legis tally JSArtinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yangkeduannya saling bertengkar, apapun sebabnya pertengkaran
Register : 28-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA JEPARA Nomor 2072/Pdt.G/2018/PA.Jepr
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • Lge jn dTL LAS Shall Ldsuis= asl al Sls c35l atl gyHal 17 dari 21 hal Put.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT JELAI CAHAYA MINERALS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16882 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Interest Rate" means LIBOR+5% on 12 months deposit as at the due dateof the Advance;("Tingkat Bunga" berarti LIBOR+5% atas setoran 12 bulan pada saat jatuhtempo Pinjaman);Butir 4.1.Interest shall notionally accrue on the outstanding principal from time to timeat the Interest Rate, provided that Interest shall not become due nor payableunless and until specifically demanded in writing by the Lender;(Bunga dibayangkan terakumulasi atas pokok pinjaman yang belum dibayarden' waktu ke waktu pada Tingkat
    Tanggal jatuh tempo (Due Date) itusendiri diatur dalam Butir 4.2 Perjanjian Pinjaman yang berbunyi:The Lender shall, from time to time, determine the due date for repayment ofeach Advance and the Borrower shall repay the Advance accordingly;(Pemberi Pinjaman harus, dari waktu ke waktu, menentukan tanggal jatuhtempo pembayaran setiap Pinjaman dan seianjutnya Debitur harusmembayar Pinjaman);Bahwa sampai akhir Tahun 2009, KGC belum menentukan tanggal jatuhtempo pembayaran pokok pinjamannya dan secara
Putus : 15-09-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (THE EMBASSY OF THE REPUBLIK SURINAME), VS 1. MARIA ITANIA SETIAWAN, DK
435729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia adalah sebagai berikut :Dalam Konvensi ini, istilan upah berarti imbalan atau penghasilan,bagaimanapun ditentukan atau dihitung, bisa dirupakan dalam bentukuang dan ditetapkan oleh kesepakatan bersama atau oleh undangundang atau peraturan nasional, yang harus dibayarkan denganberdasarkan kontrak kerja tertulis atau tidak tertulis oleh pengusahakepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukanatau untuk jasa yang diberikan atau yang akan diberikan;Pasal 5 Konvensi Jenewa;Wages shall
    Nomor 696 K/Pdt.SusPHI/2016Pasal 8 Konvensi Jenewa;(1) Deductions from wages shall be permitted only under conditionsand to the extent prescribed by national laws or regulations or fixedby collective agreement or arbitration award;(2) Workers shall be informed, in the manner deemed mostappropriate by the competent authority, of the conditions underwhich and the extent to which such deductions may be made.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Pengurangan upah harus diperbolehkan
    nasional atau ditetapbkan oleh kesepakatan bersamaatau putusan Arbitrase;(2) Pekerja harus diberitahu, dengan cara yang dianggap paling tepatoleh otoritas berwenang, mengenai kondisi dan tingkatpemotongan tersebut dapat dilakukan;Pasal 9 Konvensi Jenewa;Any deduction from wages with a view to ensuring a direct or indirectpayment for the purpose of obtaining or retaining employment, made bya worker to an employer or his representative or to any intermediary(such as a labour contractor or recruiter), shall
    Nomor 696 K/Pdt.SusPHI/2016De.(2) Upah harus dilindungi dari pemotongan atau penyerahan hinggatingkat yang dipandang perlu untuk kebutuhan hidup pekerja dankeluarganya;Pasal 12 Konvensi Jenewa(1) Wages shall be paid regularly.
    Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall beprescribed by national laws or regulations or fixed by collectiveagreement or arbitration award;(2) Upon the termination of a contract of employment, a finalsettlement of all wages due shall be effected in accordance withnational laws or regulations, collective agreement or arbitrationaward or, in the absence of any applicable law, regulation,agreement
Register : 30-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Mks
Tanggal 15 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
1512
  • yang wajib dilindungi,sebagaimana tersebut antara lain dalam Pasal 16 (f) UndangUndang Nomor 7Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan SegalaBentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all formsof discrimination againts woman); The same rights and responsibilities withregard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, orsimilar institutions where these concepts exist in national legislation; in all casesthe interests of the children shall
Register : 25-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 03-11-2019
Putusan PTA MEDAN Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.Mdn
Tanggal 10 Oktober 2019 — PEMBANDING V TERBANDING
5324
  • Alquran surat Arrumayat 21;Menimbang, bahwa dengan kondisi rumahtangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sampai pada tingkatperselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi,sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat denganpenulis Kitab a/Marah Baina alFiqh wa alQanun halaman 100 yangselanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama sendiri yang ungkapannya sebagai berikut:cod Lele EI Siy GAN ae a Y Aaa gh Shall
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
182114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Article also includes payments by aresident of one of the Contracting States for the use of, or the fight touse, industrial, commercial or scientific equipment, but not includingships, aircraft or containers the income from which is exempt from taxby the other Contracting State under Article 9 (Shipping and AirTransport)";Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
    selisin/koreksi objek sewa jaringan Bloombergdipertahankan;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek PajakPenghasilan Pasal 26 sebesar Rp3.116.170.471,00 oleh Terbanding atasSoftware Project Bankfrade dalam perkiraan RRA Pembelian ATI CAPEXdengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
    sourceswithin such other Contracting State from sales of goods or merchandise ofthe same kind as those sold, or from other business transactions of thesame kinds as those effected, through the permanent establishment";Bahwa Pasal 13 ayat 2 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived fromsources within that Contracting State and beneficially owned by a residentof the other Contracting State shall
    commercial or scientific equipment, but not including ships,aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the otherContracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)";Bahwa lebih lanjut Pasal 13 ayat 2 Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived fromsources within that Contracting State and beneficially owned by a residentof the other Contracting State shall
Register : 05-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Utj
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
165
  • Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Utj.of the child shall be a primary consideration), maka Majelis Hakim menilaisecara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batinantara Penggugat dengan anakanak Penggugat dan Tergugat cukup menjaminperlindungan dan kesejahteraan anakanak di masa yang akan datang, dengandemikian berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makagugatan primair Penggugat pada petitum poin (3) tentang hak hadanah(pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan
    Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Utj.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu)orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satuatap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demikemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaikbagi anak (the best interests of the child shall be a
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 Tahun 2002
1606418
  • Tentang : Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah
  • Wahbah AlZuhaili dalam alFighalIslami wa Adillatuhu (V/3771) berkata:alos) gle ail aaa IS yg IL of, Gab L Ul,Loa 3 sl cna 3 slaw ale > shall) Q 35k; cae glyKlsehjbeil ue JU yf, all) GES SUS ols,Oped 01 SW ye oy g U RS Golly ialod a he 3b LSFatwafatwa DSNMUI mengenai Ijarah, Qardh,Murabahah, Salam/Istishna, Mudharabah, Musyarakah,dan HawalahSurat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 tertanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa tentangSkema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor.Pendapat peserta Rapat
Putus : 21-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480/B/PK/Pjk/2011
Tanggal 21 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA
5839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat 3 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepangmenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other theContracting State may be taxed in that other Contracting State.2 However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which theyarise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is thebeneficial owner of the royalties the tax so charged shall
    Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapuramenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other State.2 However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise,and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of theroyalties, the tax so charged shall
    not exceed 15% of the gross amount of the royalties.3 The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreementsettle the mode of application of this limitation.4 The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received asa consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic orscientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or televisionbroadcasting, any patent, trademark, design or model, plan
    Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :1 Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a residentof other Contracting State may be taxed by both Contracting States.2 The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sourceswithin that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other ContractingState shall
Register : 08-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 78/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 April 2017 — PT.JABATEX >< MAYER & CIE GMBH & CO KG (DAHULU BERNAMA MAYER & CIE GMBH & CO)
156103
  • Penggugat dan Tergugat saat iniadalah hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Utang Piutang;Melalui gugatannya dalam perkara ini, Penggugat meminta PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk antara lain menyatakan batal PerjanjianUtang Piutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikutFailing such an amicable setllement any dispute arising out of or inconnection wih this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall
    The tribunal shall consist of one arbitrator to be appointed by theChairman of BANI.
    The language of the arbitration shall be in English;Terjemahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, seliao permasalahanyang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk setappertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya,harus ditujukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di Jakartasesuai dengan PeraturanPeraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia("PeraturanPeraturan BANI") yang berlaku pada saat ini, aturan
    Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari1983, yang pada pokoknya menyatakan :"Memperhatikan Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978(surat bukti P.1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikanbahwa all differences arising out of this Policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in witing by the parties indifference or if they cannot agree upon a single arbitrator;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk memeriksa
Register : 01-04-2010 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 03-03-2015
Putusan PA PEMALANG Nomor 0732/Pdt.G/2010/PA.Pml.
Tanggal 1 Juni 2010 — Penggugat Tergugat
80
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 286.000, (dua ratus delapanpulth Shall Eibe. Eukiah) oooDemikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarahMajelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010 Masehibertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsaniyah 1431 olehkami Drs. Unang Nur Iskandar, SH. sebagai Hakim KetuaMajelis,Drs. Asnawi, SH. dan Drs.
Register : 15-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 2580/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 4 Juli 2018 — penggugat dan Tergugat
185
  • ycalCOE VILE Sadll gh gAll Cpe Shall (gle Lats) ol alas Y oll) LY! Elst ce 53alga Axa GUA Les sl) GIS 9 co HN Cal sic! of Amo Sl Ata call!
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
27980 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Catatan 3 pada Bab ini: 4 Subject to Note 3 to this Chapter(a) bahan bagian atas harus dianggap sebagai bahan (a) the material of the upper shall be taken to be theutama yang mempunyai area permukaan bagian constituent material having the greatest extemalwar terbesar, tanpa memperhitungkan aksesori surface area, no account being taken of accessoriesatau penguat seperti potongan siku, pinggiran, or reinforcements such as ankie patches, edging,ornamen, gesper, label, tempat lubang tali
    atau ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similartambahan semacam itu; attachments,(b) bahan utama sol bagian luar harus dianggap (b) the constituent material of the outer sole shall besebagai bahan yang mempunyai area permukaan taken to be the material having the greatest surfaceterbesar yang menyentuh tanah, tanpa area in contact with the ground, no account beingmemperhitungkan aksesor atau penguat seperti taken of accessories or remforcements such asspike, batang, paku, pelindung atau
    Theconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground. In determining theconstituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories orreinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter).
    In such cases, the nee shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
Register : 14-11-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 515/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 September 2014 — PT. INDOTASIK GRAHA UTAMA >< INDRA NAVIA AS
16768
  • This Contract is subject to the laws of England;The provisions of the United Nations Convention of Contract forthe International Sale of Goods (the Vienna Convention) shall notbe applied to this Contract;13.2. Any dispute arising in the execution or performance of thisContract shall be settled through amicable consultations betweenboth parties.
    In case no agreement can be reached throughconsultation, said dispute shall be referred to London Court ofInternational Arbitration for arbitration in London by threearbitrators under the Rules of said Court. The Judgment of saidCourt shall be final and binding on both parties. The proceedingsof the Arbitration shall be carried out in the English language."Hal. 12 dari 47 halaman, Pts. Perk. No.515/Pdt.G/2013/PN.JKT.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870/B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. L’OREAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
257102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • L'Oreal shall execute and sign all confirmative deeds anddocuments necessary to comply with formalities which might be required by thelaws and regulations prevailing in the Territory tO make such exploitation rightvalid and enforceable against third parties.Bahwa sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian, pihak L'Oreal S.A.membebani Pemohon Banding dengan royalti karena Pemohon Banding diberikan hakekslusif untuk memasarkan barangbarang dengan merek dagang tertentu dalam hal inimerk dagang "L'OREAL
    Putusan Nomor 870/ B/PK/PJK/20 1422e the exclusive rights to distribute and sell the Licensed Products in theTerritory, and exceptionally outside the Territory to LOrealssubsidiaries who have specific shortterm needs ;2.2 The right to market the Licensed Products according to the Technologyincludes the exclusive right to exploit the Licensed Patents;Upon Licensees request, LOreal shall execute and sign all confirmativedeeds and documents necessary to comply with formalities which might berequired
    Majelis Hakim mengabaikanfaktafakta tersebut dalam memutuskan perkara sehingga merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjelaskan selama proses bandingatas butir 1.2 dalam License Agreement yang menyatakan bahwa:License trademark shall mean cosmetic, hygiene and toiletry productsmanufactured in accordance with the Technology (as hereafter defined) and thatthe parties have agreed to market in the Territory under the Licensed trademarkDan
    butir 1.4 dalam License Agreement yang menyatakan bahwa:31*Technology shall mean all proprietary information developed by LOreal inconnection with the composition and/or manufacture of Licensed Products, andrelating more particularly to formulae with the relevant operating instructions,as well as quality standards and testing techniques and all appropriate technicalinstructions (directions for use, specifications for equipment, etc) suchinformation consisting either Licensed, or patentable inventions
    Putusan Nomor 870/ B/PK/PJK/20 1432SA France berhak untuk melakukan transfer teknologi sesuai butir dalamLicense Agreement sebagai berikut: Transferred Technology shall mean all proprietary information developed byLOreal in connection with the composition and/or manufacture of LicensedProducts, and relating more particularly to formulae with the relevant operatinginstructions, as well as quality standards and testing techniques and allappropriate technical instructions (directions for use, specifications
Register : 20-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3541 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 September 2020 — PT. ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (C) The term outer sole as used in headings 64.01 to 64.05 means that part of(other than an attached heel) which, hen in use, is in contact with the eid Teconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground.
    In such cases, the Spee shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
    Subject to Note 3 to this Chapter :the term leather refers to the goods of headings 41.07 and 41.12 to 41.14. include woven fabrics or other textile products with anlastics being visible to the naked eye; for the purpose of thistaken of any resulting change of colour; and(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
369102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Catatan 3 pada Bab ini: 4 Subject to Note 3 to this Chapter:(a) bahan bagian atas harus dianggap sebagai bahan (a) the material of the upper shall be taken to be theulama yang mempunyai area permukaan bagian constituent material having the greatest extemaluar terbesar, tanpa memperhitungkan aksesori surface area, no account being taken of accessoriesatau penguat seperti potongan siku, pinggiran, or reinforcements such as ankie patches, edging,omamen, gesper, label, tempat lubang tali
    atau ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similartambahan semacam itu; attachments;(b) bahan utama sol bagian luar harus dianggap (b) the constituent material of the outer sole shall besebagai bahan yang mempunyai area permukaan taken to be the material having the greatest surfaceterbesar yang menyentuh tanah, tanpa area in contact with the ground, no account beingmemperhitungkan aksesori atau penguat seperti taken of accessories or remforcements such asspike, batang, paku, pelindung atau
    Theconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground. In determining theconstituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories orreinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter).
    In such cases, the upper shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.