2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja dikenai Pemutusan HubunganKerja oleh Termohon Kasasi/Pengusaha yang diberitahukan padatanggal 4 Maret 2016 dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialdiajukan tanggal 18 Juli 2017 karena dijatuhi hukuman pidana olehPengadilan Tipikor

Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugatsaat ini dipenjara dan Tergugat sekarang berada di RUTAN KotaSamarinda, Tergugat dinyatakan bersalah atas kasus TIPIKOR dan telahdivonis 12 (dua belas) tahun lamanya;5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugatberpisah karena Tergugat ditahan dan sejak saat itu antara Penguggatdan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangansuami Istri yang sah;6.

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:1 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 03 Januari 2013, Nomor. 36/PID.TPK/2012/PN.TK sejaktanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 01 Pebruari 2013 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 23 Januari 2013, Nomor 36/PID.TPK/2012/PN.TK sejaktanggal 02 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 April 2013.3 Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat

Banding padaPengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 27 Maret 2013, No.10/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 ; 4 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal......... 2013, No.10/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sukarmin,SH., Samsudin, SH., dan Yuntoro, SH., semuanya Advokat/Penasehat

dalam persidangan MajelisHakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan kesalahan terdakwa, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslahdinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangdijuntokan dalam pasal dakwaan Subsidair oleh Penuntut umum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis.

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSYAFRUDDIN, SH.

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:monnenanns Bahwa Terdakwa INYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/VI/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta

./35.a/11/2017 ditreskrimsustanggal 3 Februari 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017yang kemudian telah dimintakan penetapan Pengadilan Nomor : 10 /Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11 April 2017Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

tujuh juta delapan ratus Sembilanpuluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah).Bahwa terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebasarRp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PenyidikReskrimsus Polda Gorontalo yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkanSurat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sidik./35.a/11/2017 ditreskrimsustanggal 3 Februari 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017yang kemudian telah dimintakan penetapan Pengadilan Nomor : 10 /Pen.Pid.Sus Tipikor

Menyatakan barang bukti pengembalian kerugian kKeuangan negara berupauang sejumlah Rp. 5.135.000, (lima juta seratus tiga puluh lima juta rupiah)berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/ /II/2017/DitreskrimsusTanggal 13 Februari 2017 yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkan SuratPerintah penyitaan Nomor : Sprin.Sita./16.b/III/2017 ditreskrimsus tanggal 2Maret 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 Jo.PenetapanPengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11

No. 145 PK/Pid.Sus/2018Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 17Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa MAMAN SUPARMAN, S.Sos:.;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung, tanggal 30 September 2015 Nomor83/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut:3.

Membebankan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/PID.SUS/2016tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bandung dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa MAMANSUPARMAN, S.Sos. tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/TIPIKOR

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 26 Juni 2018 Nomor 130/Pen.PID/2018/ PT BNA, serta berkasperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Mei2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Lsk dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara tersebut ;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid/2018/PT BNAMembaca

karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadapterdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentinganpemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikanketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, cukupalasan bagi Pengadilan Tinggi /Tipikor

Rp 5.000,MateraiPenetapan Rp 6.000,JUMIAN oo. occ cceccecccceceeeeeeeeseeeeesaaeeseeeeesaaaenees Rp. 221.000,(duaratus duapuluh satu ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon ( HENDY)atas permintaannya pada tanggal : 13 Nopember 2017.Pada Tanggal 13 Nopember 2017Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 131/Padt.P/2017/PN TpgPANITERA PENGADILAN NEGERI /HI /PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.

Gugatan Penggugat tidak diterima denganpertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut: bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Walikota Tual Nomor 290Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 (Bukti P1=T15); bahwa berdasarkan Bukti T5, T4, T6, T7, T8, T11, T10, T9menunjukan Tergugat mendapat data Penggugat terkait Tindak PidanaKorupsi dan telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsibersamasama; Bahwa pada tanggal 8 April 2019 telah dilaksanakan rapat yangmembahas PNS yang terkena perkara Tipikor

SUYONO BinSLAMET KARTOJOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah danperkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi dipidanaoleh Pengadilan Tipikor pada PN Pangkalpinang) selaku Ketua Perwakilan /Cabang Yayasan El JOHN Indonesia Cabang Bangka Belitung ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, bersamasama atau bertindak sendirisendiridengan DR.

RP 331.000,00(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN NEGERI KLAS IA/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKORPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013Catatan : Putusan ini telah berketetapan Hukum Tetap.PENGADILAN NEGERI KLAS IA/11HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR PALUPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013.

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 9(sembilan) lembarUntuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinstor PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 358/Pat.P/2018/PN Bgl

./2018/PT MKSPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 11 dari 10 him Put No.622 /PID./2018/PT MKSHim 12 dari 10 him Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Namun dari sisi lain bagi Pemohon Kasasi hukuman yangdijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulanselaku perempuan terasa sangat berat ;Bahwa terhadap Pemohon Kasasi selain dari halhal yang meringankan sepertiyang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yaituTerdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mempunyai anakyang masih kecil yang masih butuh kasih sayang dari Terdakwa dan Terdakwabelum pernah dihukum, maka dalam kesempatan ini

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2015merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/1464/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, tentang PermintaanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara;Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka memenuhipermintaan resmi Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam tahappenyidikan (pro justitia) yang didasarkan pada ketentuan KUHAP, KUHPdan Pasal 2 serta Pasal 3 UndangUndang Tipikor

B548/N.10.10/Fd.1/09/2013 sejak tanggal 23 September 2013 sampaidengan tanggal 01 Nopember 2013;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 28 Oktober 2013Nomor 18/Pen.Pid. Sus/2013/ TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 27 Nopember 2013Nomor 18/Pen.Pid.

Sus/2013 /TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;1011121314Keluar demi hukum sejak tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan tanggal 13 Juli 2014;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tertanggal 14Juli 2014 Nomor Print982/N.10.10/Ft.1/07/2014 sejak tanggal14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 23 Juli 2014 Nomor18/Pen.Pid.

tanggal 18 Nopember 2014;Perpanjangan Penahanan ke 1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal11 Nopember 2014 Nomor 231/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR sejaktanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember2014;Perpanjangan Penahanan ke 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal15 Desember 2014 Nomor 231/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR sejaktanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari2015 ;

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada PengadilanTingkat Banding Pekanbaru tertanggal 15 Januari 2015 Nomor04/Pen.Tipikor/ 2015/PT.PBR sejak tanggal 6 Januari 2015sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal 22 Januari2015 Nomor 17/Pen.Tipikor/2015/PT.PBR sejak tanggal 5Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia (I) tertanggal

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL.

Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal11 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2.

Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjungmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG.tanggal 11 Agustus 2015 tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015 dari PenasihatHukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015)untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang tanggal

1 September 2015;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2015 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung sebagai Pemohon Kasasi II, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 14 September 2015;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal11 Agustus 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal

Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi /Terdakwa:Bahwa Judex Facti/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Padang Nomor 47/PidSusTPK/2014/PN.PDG tanggal 9Juni 2015 yang diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDGtanggal 11 Agustus 2015 mengandung kekeliruankekeliruan ataukesalahankesalahan dalam kewenangan dan penerapan hukumnya;Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam putusannya halaman 51amenyatakan:

MARLON MARTUA SITUMEANG, S.E. tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 11Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg. tanggal9 Juni 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H.

.= Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anak anaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor..

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memben ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa Fakta Hukum dalam persidangan Terdakwa beritikatuntuk

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.

Malahan PenasehatHukum justru mendalilkan pasal lain diluar dari pasal yangdidakwakan yaitu Penyuapan (pasal 209 KUHP) Memberi ataumenjanjikan sesuatu, dan Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20 Tahun2011 tentang Tipikor, serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8Januari 1966 No.42.K/Kr/1965.

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi atau28menjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 8 April2013

No. 132 PK/PID.SUS/2014tersebut benar adanya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yangmemutus permohonan Kasasi menyempatkan diri melihat amar putusanJudex Facti pada putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG, tanggal 8April 2013 pada halaman 58 yang menyatakan:Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H. Abdus Salam, Dz.

No. 132 PK/PID.SUS/20149.10.Bahwa terhadap tuntutan maksimal pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dikabulkan olehJudex Facti melalui putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal8 April 2013, namun dikarenakan uang pengganti tidak dikabulkankarena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah mendapatkeuntungan materi dari perobuatannya, maka

ABDUS SALAM, Dz, MM. tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 8 April2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2013tersebut;MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H.

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.M.

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNomor:. 14 / Banding / Akta.Pid.SusTPK / 2016 / PN.Smg jo NO.157 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg tanggal 4 April 2016, yang menerangkanbahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 4 April 20166.

Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, kepada JaksaPenuntut Umum dengan surat tanggal 21 April 2016, Nomor:.