PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR BANDUNGIL. LLL.R.E.

Bank Pembangunan Daerah IstimewaAceh;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNAtanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaIphone Daffi Yassera bin Ishak M.

Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Samarinda Kelas1A Nomor W18U1/7060/KP.01.2/10/2019, Tentang Pemberian IzinPerceraian, tanggal 2 Oktober 2019, bertanda P.4;Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi,masingmasing bernama:Endah Purbarini binti Sarikun, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaanPNS, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Perumahan LP NarkobaBayur, RT. 16, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 31 Oktober 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Hal. 18 dari 29 hal. Put.

No. 123 K/Pid.Sus/2013Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang Nomor Nomor 09/Pid.SUS/2012/PN.PLG. tanggal 30 Juli 2012yang dimintakan banding tersebut;Mengadili Sendiri. Menyatakan Terdakwa ANTORIK Bin ALI HANAFIAH di atas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraberlanjut ;.

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,di mana salah satu unsurnya adalah merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dibebankanpengembalian kerugian Negara sebagai upaya recovery asset ;e Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI telah membuat kaidah hukumdalam Putusan Nomor 060K/Pid/1984 dan Nomor 111 Dalam cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang yakni dalam hal :Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 21/TIPIKOR

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi :e Penahanan Kota, sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12Desember 2012;e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Februari2013;e Perpanjangan Penahan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorJambi sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;e Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Jambi sejak tanggal

13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April2013;e Perpanjangan Penahan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jambisejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;e Perpanjangan Penahan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorJambi sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;Pengadilan Tinggi tersebut ; ;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor :39/Pid.B/TPK/2012/PN,JBI tanggal 23 April 2013

BETTY DESNITA,SH.MH danARONTA, SH.MPA Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi Nomor :12/PEN/PID/TPK/2013/PT.JBI tanggal 20 Mei 2013 untuk memeriksa dan memutus perkaraini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota sertaELLY HERLINA

dan ayat (5) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Bahwa sekalipun BPK RI selaku lembaga yang secara konstitusionalberwenang menilai dan/atau menetapkan ada tidaknya kerugianNegara, tidak pernah mendeclare adanya kerugian negara terhadappaket pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kemiri Depapre(112) 24,00 KM (DAK), namun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi melalui Suratnya Nomor :B/499/VII/2016/Tipikor

, tanggal 22 Juli 2016 Bukti P6 dan SuratNomor : B/712/1X/2016/Tipikor, tanggal 09 September 2016 Bukti P7,Hal. 3 dari 101 hal.

PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM).Bahwa dalam Permohonan Praperadilan, Pemohon pada pokoknyamendalilkan: Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 23 Juni 2016,berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sprin.Lidik/31/2016/Tipikor, tanggal 23 Juni 2016 yang menindaklanjuti Laporan InformasiNomor: R/LI17/V1/2016/Subdit Ill, tanggal 23 Juni 2016 atas perkara paketpekerjaan peningkatan jalan dan jembatan KemiriDepapre (112), 24,00KM (DAK).

Sukabumi.Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Nagrak Jaya.Pendidikan : SLTA.Terdakwa tersebut ditahan oleh : Penyidik : Sejak tgl 22012017 s/d tgl 10022017 ; Penuntut Umum : Sejak tgl 07022017 s/d tgl 26022017 ; Diperpanjang Ketua PN Cibadak : Sejak tgl 27022017 s/d tgl 28032017 ; Hakim Tipikor : Sejak tgl 13032017 s/d tgl 11042017; Diperpanjang KPN Bdg : Sejak tgl 12042017 s/d tgl 10062017; Perpanjangan WKPTJawa Barat: Sejak tgl 11062017 s/d tgl 10072017 ; Perpanjangan Il WKPT Jawa Barat: Sejak tgl 11072017

s/d tgl 09082017;Halaman 1 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Badg.Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara ini

pengajuan maupun prosedur/ mekanisme pencairan danaBantuan Gubernur tersebut ;Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembelianbatu yang diperuntukan bagi pekerjaan pengerasan jalan, namunpara saksi tidak mengetahui sumber dana pembelian tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksiverbalisan SIGIT ARIYANTO WALIDJO, SE, di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Resor KabupatenSukabumi pada unit tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal10 Juli 2017, oleh Dr.LONGSER SORMIN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Hj.SUKMAWATI, SH. MH., dan Dr. H. MARSIDIN NAWAWI, SH.

MH., Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa ; Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Tid TtdHj. SUKMAWATI, SH. MH. Dr. LONGSER SORMIN, SH. MH.TtdDr. H. MARSIDIN NAWAWLSH. MH.Panitera Pengganti,TtdANANG SUDARSO, SH. MH.Halaman 82 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.

No. 1860 K/PID.SUS/201553. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012yang

WanitaProvinsi Sulawesi Tengah Tahap II;53. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR

2012tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang signifikanmemperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, sehingga perbuatanTerdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor:13/PID.SUS/TIPIKOR

/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukumputusan serta pidana yang dijatuhkan;Hal. 63 dari 72 hal.

JAURYOKTAVIANUS SAKKUNG, MT tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaandan dasar hukum putusan serta pidana yang dijatuhkan, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.

PUTUSANNomor 1494 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : FACHRUDI AGUSTADI, Amd., binSOEMARJO;Tempat lahir : Madiun;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1970;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Pandugo Baru 9/18 T10 RT 006 RW 004,Kelurahan Penjaringan Sari, KecamatanRungkut, Kota Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan

No. 1494 K/PID.SUS/2017membuat putusan dalam perkara ini karena keterangannya sudah tidak bisadipercaya lagi;Terkait SPM (Surat Perintah Membayar) fiktif :Tidak benar yang disampaikan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriSurabaya yang menyatakan pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)Fiktif itu merupakan hasil kKesepakatan pertemuan bertiga Anton Yuliono,Ahmad Sumaryono dan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dikantorSucofindo sebagaimana tersebut di atas.

Pengabaian fakta hukum di persidangan terkait Anton Yuliono yang seringberbohong dalam pemeriksaan perkara ini :Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis HakimPengadilan Tinggi dalam perkara ini mengabaikan fakta hukum dipersidangan yang menunjukkan bahwa Anton Yuliono sering berbohongsebagaimana tersebut dalam uraianuraian di atas, sehingga dalamputusannya tetap saja mengadopsi isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang sering hanya berdasarkan keterangan Anton Yuliono saja

Sungguh sangat bersedihdan menangis rasanya Terdakwa merasakan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum ini;Begitu juga dengan vonis/putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriSurabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang cenderungmengikuti langkah yang tidak benar dari Jaksa Penuntut Umum ini.Sekalipun vonis pidananya lebih ringan, tetapi Terdakwa merasakan masihsangat memberatkan dan tidak berkeadilan.

Oleh karenanya dengan sungguhsungguh berharap adanya keadilan di lembaga yang namanya pengadilanini, maka Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah AgungRI ini;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan PengadilanTinggi ada kesalahan dalam penerapan aturan hukum:.

Bahwa Keputusan tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat,karena Penggugat telah bekerja selama 25 ( dua puluh lima ) tahun lebih,baik sebagai perangkat Desa maupun sebagai PNS dan kemudiandiberhentikan tidak dengan hormat oleh tergugat atas dasar KeputusanBupati Buleleng Nomor : 887/707/HK/2016 tanggal 26 September 2016yang cacad hukum dan merugikan pihak Penggugat, karena padakutipan putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps tanggal 19

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1029Halaman 9 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

TangerangPendidikan :S1Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.3.Penyidik tidak ditahan.Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2015 s.d 24 Juni 2015Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal 25 Juni 2015s.d 24 Juli 2015Hakim Pengadilan Tipikor Serang pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal09 Juli 2015 s.d 7 Agustus 2015Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serangsejak tanggal 8 Agustus 2015 s.d 06 Oktober 2015.Perpanjangan Penahanan

menandatangani dokumendokumen lelang e KTP.Bahwa tidak tau yang mencantumkan nama perusahaan sebagai peserta lelang.Bahwa saksi kenal Doni membantu mencari order.Bahwa berkasberkas perusahaan dipinjam Dony untuk mendapat pekerjaan.Bahwa saksi tidak melapor kepada berwajib perusahaannya digunakan mengikutilelang printer knusus EKTP.Tanggapan terdakwa: cukup.11.Saksi Drs.Hj.Ena karlina, Msi Binti Ahdi Supriadi alm.Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Kota Tangerang dalam kasusdugaan tipikor

seluruhnya sudah dikirim oleh penyedia sesuai pesanan dan sesuaikebutuhan.Bahwa spesifikasi dan kebutuhan barang yang diminta dalam lelang pengadaanprinter e KTP TA 2012 termuat di Permendagri no.6 tahun 2011.Tanggapa terdakwa terhadap keterangn saksi :Terdakwa Oong Sugihartono : Cukup.Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK2015/PN.SrgTerdakwa AseoZaenal alah : Cukup.12.Frans Hartono Arief ad Antony Arief.Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Kota Tangerang dalam kasusdugaan tipikor

PT.Len punya staf ahli yang saksi training.Bahwa terdapat 4 item yang saksi jual ke PT.Lan.Bahwa harga seluruh barang kepada PT.Lan sekitar Rp.2 m.Terdakwa Oong Sugihartono : Cukup.Terdakwa AseoZaenal alah : Cukup.13.Saksi Dedi Karim Bin Sodu Karim.Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Kota Tangerang dalam kasusdugaan tipikor pengadaan printer khusus eKTP Kabupaten Tangerang tahun 2012dan keterangannya benar.Bahwa saksi marketing PT.Noah Persero.Bahwa cara PT.Len Industri membeli printer

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000(Lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari jumat tanggal 27 November 2015 olehEFIYANTO D, SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SAINAL, SHMHum dan Hakim Ad Hoc PARIS EDWARD NADEAK, SH MH masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2015 ., oleh HakimKetua

Penahanan oleh Hakim Tipikor sejak tgl. 11Desember 2015 s/d 9 Januari2016;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. 10 Januari 2016 s/d. tgl. 9Maret 2016;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8April 2016;6.

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei2016;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUDIYUSNADI,SH.DWI HARIYANTO,SH.ARMANTOHADI,SH DIANHARTAWAN,SH.dari Kantor Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN beralamatdi Jalan Patimura No,35,kel kupang Kota kec Teluk Betung Utara Kota BandarLampung 35211 bersarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 0 November 2015;Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua

., pada hari Senin, tanggal06 September 2010 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten RejangLebong yang beralamat di Jalan Sukowati Nomor 48 Curup Kabupaten RejangLebong atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

CV/HENGKY MAXY periode01 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;Dikembalikan kepada Terdakwa Il Hengky Maxy alias Maxy binJemmy Manorek; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa

Abdul Latif, S.H., M.Hdum. dan M.S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H.

Adalah PengurusSerikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank DanamonPrapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No.50 Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No.105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara int ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas : Rp. 120.000.Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 211.000, (Dua ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

Salinan PU TUS ANNomor: 10/ PID.TIPIKOR / 2016 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaLengkap : Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMANTempat Lahir : Banda AcehUmur/Tgl.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 55/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH, M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim

Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No. 10/PIDTIPIKOR /2015/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis, dengan didampingi HakimHakim anggota dan dibantu olehIWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpaHal 164 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.Hakim Anggota.

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal27 Juni 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota, serta dibantu Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.oSigid Purwoko, S.H M.H Syaifoni, S.H.M.Humd.t.oEris Sudjarwanto, S.H.M.HPanitera Penggantid.t.oNurul Bariah, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor

R@CAKSI oo. c cece ccceeeece eee eae eeeeaes Rp. 10.000,Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Yudi Hasrizal)Banda Aceh, November 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.

Rp. 150.000,dtoMUHAMMADUntuk Salinan yang sama bunyinyaPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH.RUSLAN, SH.MHNIP . 195303131978031002

(GANJAR SUSILO, S.H)Panitera Pengganti :Ttd11(SYAMSUDDIN, S.H. )Untuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding SultraPANITERA,H. RUSLAN, SH., MHNip. 19530313 197803 1 002