dan Pasal 23 ayat (1)) ;Gugatan Penggugat terdahulu, sekarang Pemohon Kasasi sangatmemenuhi limitasi tenggang waktu juga, di mana gugatan PemohonKasasi, dahulu Penggugat telah memenuhi persyaratan formil danmateril : (Pasal 56 ayat (1)) ;Telah didasari kejadian materil (materil gebcuren) sehingga layakmemenuhi syarat menjadi dasar gugatan dari Pemohon Kasasi dahuluPenggugat ;Diuraikan mengenai akibat hukum yang berupa terjadinya kerugianPemohon Kasasi sebagai akibat dikeluarkanya Surat Keputusan No.SK

Yakni azasazas yang dilanggar ;1) Azas Kepastian Hukum (Principal Of Legal Security) Surat No.SK/Pen.C/032/2004, Melanggar Azas Kepastian Hukum denganHal. 8 dari 12 hal. Put. No. 186 K/TUN/200610)Manipulasi Informasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepadaPemohon Kasasi ;Azas Keseimbangan (Principle of Legal Security). Jelas TermohonKasasi mengeluarkan Surat No. SK/Pen.C/032/2004 tidak pernahdisosialisasi serta pertimbangan dengan Surat No.

S54/MBU.S/2004 ;Azas Permainan yang layak (Principle Of Fair Play) yakni TermohonKasasi mengeluarkan Surat SK Direksi PT PUSRI No.SK/Pen.C/032/2004 (objek sengketa) tidak dalam koridor azas ini ;Azas Keadilan dan Kewajaran (Principle of Reasonablennes ofProhibtion) , yakni Termohon Kasasi mengeluatkan Surat SK DireksiPT PUSRI No.

SHM No. 1240 atas nama Faridah (Tergugat I) berdasarkan SK GubernurKepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.467/1467/PHT/VBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;b. SHM No. 1242 atas nama Fifiana Zuraidah (Tergugat Il) berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.470/1467/PHT/VBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;c.

SHM No. 1240 atas nama Faridah (Tergugat ) berdasarkan SK GubernurKepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.467/1467/PHT/VBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;b. SHM No. 1242 atas nama Fifiana Zuraidah (Tergugat Il) berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.470/1467/PHT/VBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;c.

SHM No. 1240 atas nama Faridah (Tergugat ) berdasarkan SK GubernurKepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.467/1467/PHT/LVBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;b. SHM No. 1242 atas nama Fifiana Zuraidah (Tergugat Il) berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.470/1467/PHT/LVBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;c.

- 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM No.SK/57/ll/2017 tanggal 4 Februari 2017 tentang Keterangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa.b. 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif114/SM No.SK/57/II/2017 tanggal 4 Februari 2017tentang Keterangan Terdakwa telah melakukan tindakpidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 25Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkarad. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesarRp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).2.

Terdakwa. 1 (Satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM No.SK/57/II/2017tanggal 4 Februari 2017 tentang Keterangan Terdakwa telah melakukantindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 25 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017.Telah diperlinatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan dantelah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini,ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain, maka olehkarena dapat memperkuat pembuktian atas

Terdakwa. 1 (Satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM No.SK/57/II/2017tanggal 4 Februari 2017 tentang Keterangan Terdakwa telah melakukantindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THT!) sejak tanggal 25 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017.Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiranTerdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukanTerdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat on Pasal 86 ke1 KUHPM KUHPM.2.

Terdakwa. 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM No.SK/57/II/2017 tanggal 4Februari 2017 tentang Keterangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadirtanpa ijin (THTI) sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari2017.4.

SK.550/MENHUT11/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.202/MenhutII/2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT Siak Raya TimberAtas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar,4pada Pasal 1 menjelaskan bahwa mengubah Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.202/MenhutlI/2007 Tanggal 16 Mei 2007 dan lampirannya sebagai berikut ;1.

"tanpa hak atau melawan hukum merambah kawasanhutan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;Bahwa awalnya pada Tahun 1986 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 173/Kpts II/1986 tanggal 6 Juni 1986 Tentang PenunjukanAreal Hutan di Wilayah Propinsi Dati II Riau sebagai Kawasan Hutan, kemudian padaTahun 2007 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.202/MenhutII/2007 Tanggal 16 Mei 2007 kepada PT.

SK.550/MENHUT11/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.202/Menhutll/2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha6Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT Siak Raya TimberAtas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar,pada Pasal 1 menjelaskan bahwa mengubah Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.202/Menhutll/2007 Tanggal 16 Mei 2007 dan lampirannya sebagai berikut ;1.

melawan hukum menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hakhak izin daripejabat yang berwenang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Bahwa awalnya pada Tahun 1986 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 173/Kpts II/1986 tanggal 6 Juni 1986 Tentang PenunjukanAreal Hutan di Wilayah Propinsi Dati II Riau sebagai Kawasan Hutan, kemudian padaTahun 2007 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK

SK.550/MENHUT11/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.8SK.202/MenhutIl/2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT Siak Raya TimberAtas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar,pada Pasal 1 menjelaskan bahwa mengubah Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.202/Menhutll/2007 Tanggal 16 Mei 2007 dan lampirannya sebagai berikut ;1.

Sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat(1) ke2 jo ayat (2) KUHPM, selanjutnya OditurMiliter mohon agar menjatuhkan hukuman terhadapdiri Terdakwa tersebut karena salahnya denganhukuman sebagai berikut:Pidana Pokok =: Penjara selama 1 (satu)tahun.Pidana tambahan: Dipecat dari dinasMiliter Cq TNI AD.Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan DanrindamIM No.SK/14/1V/2010 tanggal 06 April 2010tentang telah meninggalkan MKesatuan tanpaijin

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009Terdakwadikeluarkan darisel tahanan untuk menyelesaikanpermasalahan dan sejak tanggal 28 Juli 2009 Terdakwatidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat sampaidengan sekarang.Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukanpemeriksaan karena sampai dengan = sekarang = masihmeninggalkan Kesatuannya Marindam IM sesuai dengansurat dari Danrindam IM No.SK/14/IV/2010 tanggal 06April 2010.Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barangbukti yang berupa surat surat1. 1 (satu

Menetapkan barang bukti yang berupa surat surat1 (satu) lembar Surat Keterangan Danrindam IM No.SK /14/1V/2010 tanggal O06 April 2010 tentang telah meninggalkanKesatuan tanpa ijin An. Terdakwa.2 (dua) lembar Surat Danrindam IM tanggal 28 Agustus 2009tentang Daftar pencarian orang (DPO) An.

), Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta;Bahwa penerbitan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiDKI Jakarta No.SK.002/02520.109.02BTL2008 tanggal 04012008didasarkan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap (Inkraacht Van Gewijsde) yaitu putusan:1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26091996No.96/Pdt.G/1996/PN.

.002/02520.109.02BTL2008 tanggal04012008 telah lewat 10 tahun 203 hari sampai dengandidaftarkannya gugatan tersebut, maka gugatan ini telah lewat waktuyang ditentukan / kadaluarsa;2) Bahwa perhitungan tenggang waktu 90 hari yang ditentukan dalammengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaterhadap obyek gugatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi DKI Jakarta No.SK.002/02520.109.02BTL2008 tanggal04012008 PENGGUGAT mendasarkan Surat KeteranganPendaftaran Tanah No.233/SKPT/II/2018

Bahwa penerbitan surat KERPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA No.SK.002/02520.109.02BTL2008 tanggal 04012008 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.120/Pondok LabuHalaman 32 dari 67 halaman. Putusan Nomor: 175/G/2018/PTUNJKT.

Labu, KecamatanKebayoran Lama (sekarang Cilandak), Kotamadya Jakarta Selatan, ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta;Bahwa TERGUGAT menerbitkan obyek gugatan berupa KEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA No.SK.002/02520.109.02BTL2008 tanggal 04012008 diuraikan sebagai berikut:a.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA No.SK.002/02520.109.02BTL2008tanggal 04012008 adalah tidak bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagaimanadalil gugatan PENGGUGAT yang mendasarkan Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara;Karena sesunguhnya TERGUGAT telah melaksanakan asasasas umumpemerintahan yang baik dan telah sesuai dengan peraturan

milik Terdakwa merupakan lahan yang masihtermasuk dalam Kawasan Hutan Produksi tetap IUPHHKHT PT.WKS;Bahwa Saksi menerangkan lokasi tersebut masuk kedalam KawasanHutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal BetaraHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2016/PN.KLTdan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IWPHHKHTPT.WKS sesuai dengan SK MenhutNo.16/KptsIV2001 tanggal 15 Maret2001 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman IndustriPT.WKS dan diperbarui dengan SK.Menhut No.SK

lokasi di Jl. 182 Areal hutankonservasi Distrik PTWKS Desa Sungai Baung Kec.PengabuanKab.Tanjab Barat;Bahwa dengan titik koordinat tersebut setelah Ahli flotkan ke PetaKawasan Hutan Provinsi Jambi masuk kedalam Kawasan HutanProduksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betara dankawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi INPHHKHT PT.WKSsesuai dengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret 2001tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT.WKSdan diperbarui dengan SK.Menhut No.SK

Sungai BaungKec.Pengabuan Kab.Tanjabd Barat kemudian dengan titik koordinat tersebutsetelah Ahli flotkan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi masuk kedalamKawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal BetaraHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2016/PN.KLTdan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHKHT PT.WKSsesuai dengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT.WKS dan diperbaruidengan SK.Menhut No.SK

Surat - surat :a. 1 (satu) Iembar surat Danyonif 114/SM No.SK/45/ ll/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Keterangan telah meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa b. 2 (dua) lembar daftar absensi personel Kompi D, Yonif 114/SM bulan Januari 2016 dan bulan Februari 2016 a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Agar barang bukti berupa : Surat surat :a. 1 (satu) lembar surat Danyonif 114/SM No.SK/45/ 1/2016tanggal 23 Februari 2016 tentang Keterangan telah meninggalkanKesatuan Yonif 114/SM, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampaidengan sekarang a.n. Terdakwab. 2 (dua) lembar daftar absensi personel Kompi D, Yonif 114/SMbulan Januari 2016 dan bulan Februari 2016 a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Oleh karena itu surat Panggilan danBerita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapanpersyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkaratanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdi persidangan berupa suratSurat surat :Menimbang7a. 1 (satu) lembar surat Danyonif 114/SM No.SK/45/ 1/2016tanggal 23 Februari 2016 tentang Keterangan telahmeninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM, sejak tanggal 22 Januari2016 sampai dengan

Surat surat :a. 1 (satu) lembar surat Danyonif 114/SM No.SK/45/ 1/2016 tanggal23 Februari 2016 tentang Keterangan telah meninggalkan KesatuanYonif 114/SM, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan sekaranga.n. Terdakwab. 2 (dua) lembar daftar absensi personel Kompi D, Yonif 114/SMbulan Januari 2016 dan bulan Februari 2016 a.n.

Surat surat :a.1 (satu) lembar surat Danyonif 114/SM No.SK/45/ 1/2016 tanggal 23Februari 2016 tentang Keterangan telah meninggalkan Kesatuan Yonif114/SM, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan sekarang a.n.Terdakwab.2 (dua) lembar daftar absensi personel Kompi D, Yonif 114/SM bulanJanuari 2016 dan bulan Februari 2016 a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.164.

Tanahtanah yang belum dihakidengan hakhak perseorangan oleh UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) disebut tanahtanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;Bahwa tanpa alasan yang diketahui almarhum Haji Achmad DahlanNasution, Tergugat II menerbitkan Surat No.SK.62/DJA/1979 tertanggal 14Juni 1979 yang isinya membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.218/Ka tertanggal 09 Mei 1961 tentang pemberian Hak Guna Usaha(HGU) Firma Dahris & Co. atas perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh (incasu Objek Perkara

Paya Pinang (Tergugat ) ;Bahwa selain dari itu, Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusantertanggal 13 April 1983 No.SK 9/HGU/DA/83 tentang pemberian Hak GunaUsaha kepada PT. PD.

Paya Pinang (Tergugat ) atas Sub ObjekPerkara dan Surat Keputusan No.SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April1983 tentang pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT. PD.

Direktur Jenderal Agraria tanggal 13 April 1983 No.SK. 9/HGU/DA/83 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atasnama PT.

Keputusan Menteri Dalam negeri No.SK.96Tahun 1971, jo. No.SK.42/DJA/1973, jo.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan suratTergugat : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta No.SK : 272/HGB/BPN.31/BTL/2011 tanggalHal. 3 dari 17 hal. Put. No.197/B/2012/PT.TUN.JKT30 Nopember 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 1475/Glodok atas nama Drs.

Wibowo Wisnu Handojo, terbittanggal 1472004, Surat Ukur tanggal 1562004 No.39/2004NIB.09.03.03.04.00704, seluas 79 M2, atas tanah yang terletak di jalanKeadilan No. 185A Rt.011 Rw.005 Kelurahan Glodok, KecamatanTamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat ; Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Dalam Pokok Perkara. 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi DKI Jakarta No.SK

Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Glodok,Kecamatan Tamansari,Kota Administrasi Jakarta Barat ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi DKI Jakarta No.SK :272/HGB/BPN.31/BTL/2011 tanggal 30Nopember 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :1475/Glodok atas nama Drs.Podo Wibowo Wisnu Handojo, terbit tanggal1472004, Surat Ukur tanggal 1562004 No.39/2004NIB.09.03.03.04.00704, seluas 79 M2, atas tanah yang terletak di

Dirjen Agraria No.SK. 40/DJA/1974 diterbitkan dan diketahui Penggugat tanggal 20 Mei 1974atau setidaktidaknya diketahui pada tahun 1974, namun Penggugat barumengajukan gugatan TUN pada tanggal 9 Maret 2012 sehingga telahmelampaui jangka waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo No. 9 Tahun 2004 Jo No.51 Tahun 2009 danseharusnya gugatan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima; Oleh karena itu Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis HakimPengadilan

Dirjen Agraria No.SK. 40/DJA/1974 tanggal 20 Mei 1974 tersebut;Nota Dinas tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar maupunkedalam karena bukan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan hanyabersifat rekomendasi/pendapat intern; Halaman 29 dari 85 halaman.

No.75PK/TUN/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 (sesuai denganaslinya); Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.02/PENEKS/G.TUN/2012/PTUN.MKS tertanggal 13 Maret 2012 (sesuai dengan aslinya);PhotoPhoto pisik bangunan diatas eks HGB No.186/Kampung Melayu(Asli); Surat Staf Biro Hukum dan Humas kepada Kepala BiroHukum dan Humas tertanggal 19 Agustus 1975 PerihalPermohonan Peninjuan Kembali Mendagri No.SK/40/DYA/1924 (fotokopi darifotokopi); PAGE 49. Bukti P4950. Bukti P5051. Bukti P5152.

Achmad Kiu (fotokopi dari fotokopi);: Surat Staf Biro Hukum dan Humas kepada Kepala BiroHukum dan Humas tertanggal 19 Agustus 1975 PerihalPermohonan Peninjuan Kembali Mendagri No.SK/40/DYA/1924 (fotokopi darifotokopi); Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi SulawesiSelatan Nomor : SK.3/HM/DITAGR/72, tanggal 14 September1972 (fotokopi darifotokopi); Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi SulawesiSelatan No.SK.1/PembHM/73 perihal pembatalan SuratKeputusan tgl. 1491972 No.

Ahmad Kiu atas sebidangtanah seluas 1.700 (fotokopi darifotokopi);:Nota Dinas Kasubag Penelaahan Hukum tanggal 15 September1975 Perihal Masalah Kekeliruan SK Mendagri No.SK 40/PJA/1974 tentang Pembatalan HGB No.186/Kp. Melayu UjungPandang Dan Menjadikan Tanahnya Dikuasai Langsung OlehNegara (fotokopi dari fotokopi); Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.40/DJA/1974 tentang membatalkan HGB No.186/KampungPAGE 8. Bukti T8. Bukti T910.

Bahwa pada saat ini melalui perkara gugatan Nomor 01/G/2021/PTUN JKT tanggal 06 Januari 2021 pada Pengadilan TUN Jakarta para pemiliklahan berdasarkan SHM No.214 tahun 2000 dan SHM No.198 tahun 2000sedang menjalani proses persidangan perkara Nomor : 01/G/2021/PTUN JKT tanggal 06 Januari 2021 dengan obyek perkara berupa SK MenteriKehutanan RI No.SK.3069/menhut VII/KUH/2014 tentang penetapankawasan hutan pada kelompok hutan TOFFO Rompu (RTK.65) seluas85.518.64 hektar di Kabupaten Dompu dan Kabupaten

para pemegang SHM diatas kawasan yang dinilai oleh JPUsebagai kawasan hutan tempat barang bukti berupa kayu yang berasal darikawasan hutan toffo rompu RTK.65 (Sebagaimana diuraikan dalam suratdakwaannya pada halaman 2 garis datar ke11 berbunyi bahwa kayusonokling yang diangkut oleh terdakwa fendi apriadi ditengarai berasal darihutan toffo rompo RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamata Pajo KabupatenDompu berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut"), saat ini sedangmenguji keabsahan SK Menteri Kehutanan No.SK

Hal ini dapat kita cermati dari uraian dakwaan JPU dalamperkara a quo pada halaman 2 garis datar ke11 berbunyi bahwa kayusonokling yang diangkut oleh terdakwa fendi apriadi ditengarai berasal darihutan toffo rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamata Pajo KabupatenDompu berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut" sedangkan dalamperkara No.68/Pid.B/LH/2021/PN.DPU, uraian JPU berbunyi bahwa kayuyang menjadi barang bukti berasal dari kawasan hutan berdasarkan SKMenteri Kehutanan No.SK.3069/menhutVII/KUH

Bahwa oleh karena demikian, telah terjadi kontradiksi pendapat dandasar hukum yang dipakai dalam menentukan apakah barang bukti berupakayu tersebut, berasal dari kawasan hutan berdasarkan SK MenteriKehutanan RI No.SK.3069/menhutVII/KUH/2014 ataukah berasal daritanah/lahan hak milik warga berdasarkan SHM yang diterbitkan oleh BPNdengan merujuk pada Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RINo.102/MenhutVIl/ 1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuanprinsip pelepasan kawasan hutan produksi

Dalam bukti surat tersebut, ternyata objek sengketa dalam gugatantersebut adalah SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhutVII/KUH/2014.Menjadi pertanyaan apakah objek gugatan tersebut berkaitan dengan perkarapidana a quo, untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti suratdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam uraian perbuatan Terdakwa dalam suratdakwaan baik dakwaan kesatu maupun kedua, Penuntut Umum pada pokoknyaterdapat uraian yang mendasari dakwaan tindak pidana yang dilakukanTerdakwa

Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar surat Dandim 0102/Pidie No.SK/10/ Ill/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa Serda Azmi, NRP 3930032310672, Babinsa Koramil 17/Geumpang, Kodim 0102/Pidie. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkaraini sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).d Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat Dandim 0102/Pidie No.SK/10/ Il/2015 tanggal 17Maret 2015 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9Februari 2015 sampai dengan sekarang a.n.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuatdan dikeluarkan oleh Denpom IM/1 Lhokseumawe tanggal 8 April 2015 yang menyatakanTerdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belumkembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdalam persidangan berupa surat: 1 (satu) lembar surat Dandim 0102/Pidie No.SK

kehidupanprajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa Prajurit TNI lainnya.Menimbang bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah iniadalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 1 (satu) lembar surat Dandim 0102/Pidie No.SK

Menetapkan barang bukti berupa surat.: 1 (satu) lembar surat Dandim 0102/Pidie No.SK/10/ Ill/2015 tanggal 17 Maret2015 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9 Februari 2015sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa Serda Azmi, NRP 3930032310672, BabinsaKoramil 17/Geumpang, Kodim 0102/Pidie.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

DENDY SAPUTRA;Surat Pengangkatan karyawan Tetap sdr.Dendy Saputra No.SK.201.0018723, tanggal 1 Maret 2011;Berita Acara Account Recevable (hasil Audit) PT talentaArtha Mandiri Depo Banjarmasin, tanggal 17 Maret 2014;Dikembalikan kepada PT Talenta Artha Banjarmasin melalui Tony AlsTony Louw Kim Hwa;4.Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisanpada hari juga, pada pokoknya mohon hukuman yang seringanringannyadengan

tidak menyetorkan uangkepada PT TAM (Talentha Artha Mandiri) Banjarmasinsejmlah Rp. 317.578.000, (tiga ratus tujuh belas juta limaratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Terdakwasejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September2013;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi ketahui padatanggal 17 September 2013, ketika saksi memeriksa ruangkerja terdakwa;Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT TAM berdasarkanSurat Pengangkatan karyawan Tetap sdr.Dendy Saputra No.SK

DENDY SAPUTRA;Surat Pengangkatan karyawan Tetap sdr.Dendy Saputra No.SK.201.0018723, tanggal 1 Maret 2011;Berita Acara Account Recevable (hasil Audit) PT talentaArtha Mandiri Depo Banjarmasin, tanggal 17 Maret 2014;Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa telah menerangkansebagai berikut :Bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang karenadidakwa melakukan penggelepan uang ilik PT TAMcabang Banjarmasin;Bahwa terdakwa di Cabang PT Telentha Artha MandiriCabang Banjarmasin, mempnyai tugas sebagaipengelola

DENDY SAPUTRA;e Surat Pengangkatan karyawan Tetap sdr.Dendy Saputra No.SK.201.0018723, tanggal 1 Maret 2011;e Berita Acara Account Recevable (hasil Audit) PT talentaArtha Mandiri Depo Banjarmasin, tanggal 17 Maret 2014;Dikembalikan kepada PT Talenta Artha Banjarmasin melalui Tony AlsTony Louw Kim Hwa;6.

., berkantor diLaw Office Budiman & Co alamat di Jalan Tukad BaritoNo.11E DenpasarBali, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 September 2015 No.SK:83/B.L/SK.Padt/Hal dari 30 halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2015/PN Dps.IX/2015, yang selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT >22222 2222Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas yang bersangkutan 5Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;Setelah meneliti serta memperhatikan buktibukti surat yang diajukanoleh Penggugat dan Tergugat

SirataRata Alas Tonga dengan dasarpetikan surat keputusanGubernur KDH Propinsi Sumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 kepada Rolan Panjaitan, 5. Surat pelepasanhak dan ganti rugi tanah nomor 592.2/93/1988 tangal 9 November1988 antar Rolan Panjaitan sebagai penerima ganti rugi dan yangmengganti rugi adalah PT.

SirataRata Alas Tonga dengan dasarpetikan surat keputusan Gubernur KDH Propinsi Sumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 pada bulan Oktober 1980 Zainal Abidinsyah;Bahwa yang menggambar situasi letak dan batas tanah pada suratkeputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut adalah Kantor AgrariaKabupaten Labuhanbatu Jalan Pramuka No. 3 Rantauprapat yangdibuat pada bulan Oktober 1980;Bahwa sesuai dengan kutipan gambar situasi yang terlampir dalampetikan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara NoSK.198/DA/

SirataRata Alas Tonga dengan dasar petikan suratkeputusanGubernur KDH Propinsi Sumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 kepada Rolan Panjaitan, 5. Surat pelepasan hakdan ganti rugi tanah nomor 592.2/93/1988 tangal 9 November 1988 antarRolan Panjaitan sebagai penerima ganti rugi dan yang mengganti rugiadalah PT. SirataRata Alas Tonga dengan dasar petikan surat keputusanGubernur KDH Propinsi Sumatera Utara No.

.: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter ke persidangan berupa Surat :1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia No.SK/103/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentangKeterangan Desersi Tersangka a.n.

Kesatuan Kodim0102/Pidie.2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Februari2020 sampai dengan Maret 2020 Tersangka a.n.Hal 13 dari hal 30 Put No 44K/PMI01/V/2020MenimbangMenimbangKopda Endan Juana NRP 31060120510484,Jabatan Operator Komputer Sintel, KesatuanKodim 0102/Pidie.Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat yangdiajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, MajelisHakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :1.Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu)lembar Surat Keterangan Personalia No.SK

PMI01/V/2020MenimbangMenimbangMenimbangmemohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahanberupa pemecatan dari dinas Militer, maka MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militertersebut dapat diterima.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktumini adalah adil dan seimbang dengan kesalahanTerdakwa.: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia No.SK

Menetapkan barang bukti berupa Surat :a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia No.SK/103/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang KeteranganDesersi Tersangka a.n. Kopda Endan Juana NRP31060120510484, Jabatan Operator Komputer Sintel,Kesatuan Kodim 0102/Pidie.b. 1(satu) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2020 sampaidengan Maret 2020 Tersangka a.n. Kopda Endan Juana NRP31060120510484, Jabatan Operator Komputer Sintel,Kesatuan Kodim 0102/Pidie.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

meliputi pekerjaan SIRE) 5 mmm mmm mmm mmm nnn nero Dermaga Lantai beton SOO M2 & seer ne reeeeeeee nema Reklamasi areal darat :5.466,40 M2 ; Pekerjaan jalan DOATA M2 5 nncnsesenseecemseenencncseeeeSehubungan dengan program tersebut maka Direktorat JenderalPerhubungan Laut sebagai pemilik proyek melalui H.MakmurRahim,SH selaku kuasa Pengguna Anggaran membentuk danmengangkat panitia Pelelangan pelaksanaan Kegiatan PembangunanFasilitas Pelabuhan Awerange tahap tersebut dengan mengeluarkansurat Keputusan No.SK

Kabupaten Barru yang meliputi pekerjaan PEKSl aan secs ence eeee Eee eS eREEES Dermaga Lantai beton SOO M2 steer renee tnememeeene Reklamasi areal darat :5.466,40 M2 ; Pekerjaan jalan : 3.474 M2 ; Sehubungan dengan program tersebut maka Direktorat JenderalPerhubungan Laut sebagai pemilik proyek melalui H.MakmurRahim,SH selaku kuasa Pengguna Anggaran membentuk danmengangkat panitia Pelelangan pelaksanaan Kegiatan PembangunanFasilitas Pelabuhan Awerange tahap tersebut dengan mengeluarkansurat Keputusan No.SK

/Gs.1/02/2018 tanggal05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 10dari 24 halamanPutusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG48.4 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya AgusRiyanto yang berada di Kendari memberikan surat kuasa khususkepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sulawesi Tenggarabukan ke Kejati NTT sehingga surat kuasa khusus No.SK

SK.01/P.3/Gs.1/02/2018tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No.SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridisdan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat.48.6 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya IdaBagus Putu Widnyana yang berada di Reo/ Ruteng harusmemberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negaradi cabang kejaksaan negeri

/02/2018 tanggal 05 Februari2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.48.7 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu HelenaEmiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Ida BagusPutu Widnyana kepada Jaksa Pengacara Negara di CabangKejaksaan Negeri Reo/ Kejari Manggarai maupun surat kuasakhusus dari Ida Bagus Putu Widnyana kepada Sunarta sehinggasecara yuridis formil Sunarta tidak memiliki wewenang untukmewakili Ida Bagus Putu Widnyana sesuai surat kuasa khusus No.SK

SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 dari Dr.Sunarta, SH, MH kepada Umbu Lage Lozara SH selaku asistenperdata dan TUN sehingga surat kuasa khusus No.SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridisdan tidak memiliki kKekuatan hukum mengikat.49.Bahwa 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RepublikIndonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1berbunyi sebagai berikut:Saya bersumpah/berjanji:Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara

Menyatakan Tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yangmembuat serta menggunakan surat kuasa No.SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki Suratkuasa dari Ida Bagus Putu Widnyana dalam penanganan perkara No261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebabbertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 Dayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK/01/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 + secaraberturut turut selama + 46 (empat puluh enam)hari atau lebih lama dari tiga puluh hari..8.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK/01/1/2010 = tanggal 8 Januari 2010 + secaraberturut turut selama + 46 (empat puluh enam)hari atau lebih lama dari tiga puluh hari..8.

Terdakwa = dan mencari ke rumahTerdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuanYonif 121/MK tidak ada membawa barang baranginventaris negara.Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2010 ataskesadaran sendiri kembal i ke kesatuan Yonif121/MK.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK

Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif121/MK karena pada tanggal 19 Nopember 2009 tidakikut apel malam dan pada tanggal 20 Nopember 2009tidak mengikuti apel pagi serta mendapatinformasi Terdakwa dicari cari oleh pihakkesatuan sehingga Terdakwa panik dan takutkembali kekesatuan.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas kesatuan Yonif 121/MK tanpa ijin yang sahdari Danyonif 121/MK sejak tanggal 19 Nopember2009 s,d tanggal 03 Januari 2010 berdasarkanSurat Keterangan pengganti Absensia No.SK