Surveyor Indonesia(Persero) adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan pemegang saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia(Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggotaDireksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ; e Objek sengketa bukanlah keputusan penetapan pengangkatan, karenakeputusan penetapan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS PT.

Surveyor Indonesia (Persero), namun demikian sesuai dengan mekanisme yangdiatur dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian danpengangkatan Anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu surat No. S412/MBU/2013,tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero).

Dilihat dari substansi objek sengketa yang berupasuatu usulan dari salah satu pemegang saham perseroan, maka usulan tersebut masihperlu ditindaklanjuti dengan suatu RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero), olehkarena itu terbitnya surat objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yangdefinitif dan belum menimbulkan hak dan kewajiban karena masih memerlukanpersetujuan dalam RUPS oleh para pemegang saham PT.

Surveyor indonesia (Persero)dilakukan setelah diselenggarakannya RUPS pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadirioleh seluruh pemegang saham sebagaimana dalam Risalah Rapat.

Hal ini berarti tidak memenuhi kuorumterselenggaranya sebuah RUPS sebagaimana dianut di dalam Pasal 86ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : RUPSdapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualiUndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.

atau diwakili dalam RUPSdan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3% (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

No. 40 Tahun 2007, karena RUPS tidak akanmungkin diselenggarakan dan memenuhi kuorum yang ditentukanmengingat sulitnya mengumpulkan seluruh Ahli Waris dari Ibu Lily HusniHalaman 7 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmyang merupakan pemegang saham 50% (lima puluh persen) dari seluruhbagian saham di PT.

Dengan kata lain, yangakan bisa hadir dalam setiap RUPS adalah 50% dari seluruh bagian sahamperseroan saja, dan berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran danpembuatan keputusan yang sah dalam RUPS yang diatur di dalam UndangUndang maka tidak dimungkinkan terjadi sebuah RUPS;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007;18.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;C. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yangsah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

No. 450 K/Pdt/2006Tergugat Il, dan telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat II di hadapanforum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke11 PT Batang Garing Jayatanggal 22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS ke11 yang dibuat oleh Irwan Junaidi, SH., Notaris di Palangka Raya Nomor 57tanggal 22 Januari 2003;bahwa selain itu sebagai bukti, Penggugat telah menerima sebanyak 20(dua puluh) lembar saham dari Tergugat dengan nilai Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) per lembar dengan Nomor

Nanti setelah ada relaaspanggilan sidang, barulah hadir Direktur Utama PT Batang Garing Jaya mewakiliperseroan, vide Pasal 11 angka 1 Anggaran dasar Perseroan;Bahwa berdasarkan RUPS ke09/10 dan RUPS ke 11 tanggal 22 Januari2003 Penggugat tidak lagi berkapasitas sebagai pemegang saham PT BatangGaring Jaya, dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai legitima personastandi in yudisio, artinya pihak Penggugat tidak berwenang sebagai pihakberperkara (Penggugat) di muka Pengadilan, sedang kenyataannya

bukti T.I.IIIII.5 berupa Akta No. 75 tanggal 28 Februari 2000yang merupakan hasil RUPS telah diputuskan bahwa Penggugat harusmembuat statement untuk menyerahkan sahamnya, karena pada saatpendirian status Penggugat hanya sebagai kuasa saja dan berdasarkanbukti T.L.I.II.6 berupa Akta No. 31 tanggal 25 November 2000 yangmerupakan hasil RUPS telah ditegaskan dalam angka IV.

Batang Garing Jayaditolak oleh Menteri Kehakiman, selain itu perubahanperubahan dimaksuddalam RUPS yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan TinggiKalimantan Tengah maupun Pengadilan Negeri Palangka Rayamengabulkan gugatan rekonvensi bersifat premature dan menyimpang dariAkta Pendirian PT Batang Garing Jaya yang seharusnya menjadi dasar bagipengambilan putusannya;Bahwa berdasarkan hukum ic.

Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dihubungkandengan Anggaran Dasar Perseroan atau Akta Pendirian PT Batang GaringJaya yang masih berlaku menurut hukum mengingat perubahanperubahanatau apapun hasil RUPS belum memperoleh persetujuan/pengesahan dariMenteri Kehakiman, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah salahsatu pendiri dan sebagai salah satu pemegang saham yang sah PT BatangGaring Jaya; hasil RUPS yang bertentangan dengan Anggaran DasarPerseroan

Dalam RUPS Tahunan:a. Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untukmendapat persetujuan, dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007:(1). Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaaholeh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku Perseroan berakhir.(2).

GKM, oleh karena itulaporan keuangan tersebut adalah cacat hukum karena belum mendapatpersetujuan/pengesahan RUPS sebagai forum tertinggi untuk pengambilankeputusan dalam PT.

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

Tahunan) pada tanggal 7 Juni 2013 dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal10 Juni 2013;Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama dari Turut Tergugat (PT Blue BirdTaxi), yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPS Tahunan) pada tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal 10 Juni 2013 sertamerangkap jabatan sebagai Direktur Utama Tergugat IV (PT Blue Bird, tanpakata Taxi) berdasarkan Akta

Pada tanggal 23 April 2003 Logo Burung Biru dan Merek Blue Bird beralihlagi atas nama Tergugat V (PT Pusaka Citra Djokosoetono) di Jalan MampangPrapatan Raya 60, Jakarta Selatan;Perbuatan pendaftaran Logo Burung Biru dan Merek Blue Bird ini diakuiTergugat yang tercantum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Direktur PTBlue Bird Taxi (Tergugat I) tanggal 20 Mei 2013, yang dapat dibaca pada AktaBerita Acara RUPS Tahunan Turut Tergugat tanggal 7 Juni 2013, halaman 28dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa

suatu perseroan terbatas ataupun kewenangan RUPS;Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas dinubungkan dengan dalildalil dan tuntutan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakankewenangan dari Peradilan Umum, bukan kewenangan Pengadilan Niaga;Alasan kedua dari segi hukum (procedural law) untuk menyimpulkan bahwaHal. 25 dari 59 Hal.

;(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini dan/atauanggaran dasar Perseroan;Begitu juga berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT Blue BirdHal. 30 dari 59 Hal.

Rahmah Arie Soetardjo, S.H., pada tanggal 7 Juni 2013dibuatkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxisebagaimana Akta Nomor 11 tanggal 7 Juni 2013 di hadapan Haji TeddyAnwar S.H., SpN.

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:Halaman 10 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI25.26.27.(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikanoleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harusditelaah Dewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakanPemanggilan RUPS / RUPS lainnya yang berhubungan denganTURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEI JAKARTA); bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya; tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS

/ RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersediadi kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS /RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnyadiadakan sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal82 ayat (3) UUPT);Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI69.70.71.72.Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan

; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkanoleh UndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, saksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, saksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal29 Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYAHalaman 29 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR7.10.11.12.13.13.14.15.16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

Nomor 346 K/Pdt/2017Tergugat , Tergugat Il dengan Notaris yang hadir adalah Tergugat V makaPara Penggugat melakukan walk out (WO) dari RUPS LB tersebut;10.

Tutiek Setia Murni, SH, MH dalam hal ini RUPS LBperseroan/PT SMHP tanggal 10 Maret 2011 adalah diselenggarakandihadapan notaris Rr. Y.

TutiekSetia Murni, SH, MH/Turut Tergugat Il, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut penyelenggaaan dan susunan pengurus perseroan/PT SMHP,namun khusus mengenai susunan pemegang saham perseroan/PT SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riilke perseroan/PT SMHP berdasarkan fakta yang ada/asli bukti setoranmodal yang telah diperlinatkan oleh Penggugat di hadapan Notaris/TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;Menyatakan bahwa seluruh Akta RUPS LB

suatusaham pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS

Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS

atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB TERGUGAT Ill yangdiselenggarakan oleh yang mengaku Pengurus PT Sac Nusantara sejaktanggal 19 mei 19997 pewaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZmeninggal dunia di Lampung adalah tidak sah dan batal demi hukum sertatidak memiliki kKekuatan hukum mengikat baik kepada perseroan maupunperseroan terhadap pihak luar.; karena suara saham yang sah tersisa13,58%

Begitu juga dalam kasus Penyelenggaran RUPS PT SACNUSANTARA/TERGUGAT Ill tahun 1999 berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/PDT.P/1999/PN.JAKSEL telahdibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasidengan Putusannya No.847K/Pdt/2007 tertanggal 22 Januari 2008::Bahwa dari uraian tersebut diatas pada angka (8)+ (9)+(10) telahmembuktikan tidak sahnya seluruh kegiatan atau perbuatan TERGUGAT:I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdalam jabatannya

Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III termasuk namuntidak terbatas tentang pemberian suratsurat kuasa diatas serta akibathukum akibat penanda tanganan atau penggunaan suratsurat kuasamasingmasing tersebut pada angka (5) diatas yang dibuat TERGUGAT I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdengan mengaku Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III,yang pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Para Penggugat;Adapun untuk jelasnya dapat disampaikan Matrik Urutan RUPS

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir

Hardi Soetanto tanggal 11Pebruari 2012 Hal : Permohonan Untuk Diadakan Rapat Umum PemegangSaham (P.14) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 07/K/FH/S/TM/2012 tanggal 5 Maret 2012 Hal : RUPS PT.Hardlent Medika Husada(P.15) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 08/K/FH/S/TM/2012 tanggal 5 Maret 2012 Hal : RUPS PT.Hardlent Medika Husada(P.16) ;Foto Copy Surat dari Lisa Megawati dan dr.

Hardi Soetanto tanggal 8 Maret2012 Hal : Undangan RUPS (P.17);Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 10/K/FH/S/TM/2012 tanggal 12 Maret 2012 Hal: Undangan RUPS (P.18) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 11/K/FH/S/TM/2012 tanggal 12 Maret 2012 Hal: Undangan RUPS (P.19) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 13/K/FH/S/TM/2012 tanggal 27 Maret 2012 Hal : Pemberitahuan kepada Mitra KerjaPT.

AHU.2 AH.01.09 5674 tanggal 16 Mei 2012 Perihal : PT.Hardlent Medika Husada (P.35) ;Foto Copy Surat dari Hendry Irawan No.: 012/HMH.PST/RUPS/VI/2012tanggal 7 Juni 2012 perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa Ke 2 (P.36) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 24/K/FH/S/V1/2012 tanggal 7 Juni 2012 Hal : Somasi (P.37) ;Foto Copy Surat Pernyataan dari Ir.

sebagai pemegang saham ;e Bahwa Terhadap yang demikian itu ia tidak mempunyai hak suara dantidak boleh mengadakan RUPS walaupun ia sebagai komisaris.e Bahwa dalam RUPS ada akte pernyataan berita acara dan ada juga aktekeputusan rapat kalau akte itu pernyataan berita acara maka notaris ituharus hadir pada saat RUPS baru dapat membuatkan akte pernyataanberita acara tetapi kalau akte pernyataan keputusan rapat maka bisadiwakili oleh kuasanya untuk menghadap notaris tersebut sehinggakeluarlah suatu akte

Luar Biasa PT Hardlent Medika Husada tanggal 13Maret 2012 jumlah pemegang sahamnya tidak memenuhi kuorum, sehinggapenyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, dan dengan demikian RUPS Luar BiasaPT Hardlent Medika Husada tersebut batal demi hukum, dan dengan demikianpetitum nomor 2 gugatan beralasan dan patut dikabulkan ;Halaman 68 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgMenimbang, bahwa RUPS Luar Biasa PT Hardlent Medika Husadadinyatakan tidak sah dikarenakan dihadiri oleh jumlah pemegang saham yang

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

7/9/2012).Dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 diketahui bahwa adaPembeli lain terhadap saham milik Penggugat bernama JantoTanumihardja yang turut hadir sebagai undangan dalamrapat tersebut.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTAvia Global Teknologi (Perseroan) tersebut diputuskanpersetujuan penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat, yang mana tidak hanya kepada Tergugat, namunjuga kepada Janto Tanumihardja dengan perincian:a.

Bahwa Penggugat dalam butir 3 Posita Gugatan telahmengakui adanya Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang salahsatu isinya adalah persetujuan dari Penggugat danTergugat sebagai para pemegang saham Perseroan saatitu. untuk penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat kepada Tergugat dan Janto Tanumihardja.11.

No.409 /PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa cara pembayaran dan sumber dana tersebut yangtercantum pada halaman 3 Berita Acara RUPS 7/9/2012,Tergugat kutip lengkap dibawah ini:Adapun alokasi / distribusi dana pembayaran ataupembelian sahamsaham tersebut diatas dibagi diantara:1.Tuan SUGANDA GUNAWAN SUTANTA sebesarRp.600.000.000,;. Tuan SUHADI sebesar Rp.1.212.000.000, ditambahRp.380.000.000, menjadi Rp.1.592.000.000,;. Tuan Ir.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

PT.Tanggamus Matratirta;Bahwa, sepengetahuan saksi setelah Setiawan Natawiria meninggal padatahun 2010 diadakan RUPS PT.

RUPS tahunan, dimana RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, 2.

RUPSlainnya dapat diajukan/diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan Terbatas;Bahwa, berdasarkan Pasal 79 (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007, yangberwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunandan RUPS lainnya adalah Direksi yang didahului dengan pemanggilan RUPS;Bahwa, berdasarkan Pasal 79 (6) UndangUndang No.40 Tahun 2007, dalamhal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka Komisaris dapat melakukanRUPS dengan cara mengajukan permintaan kepada

Komisaris/Dewan Komisaris;Bahwa, berdasarkan Pasal 80 (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007, dalamhal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu yang telah ditentukan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut

Tanggamus Matratirta telah mengadakanperjanjian kredit/pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa gunausaha) tanpa sepengetahuan dan persetujuan RUPS PT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) pada PT Pakuwon Funpolis Indonesia (TERMOHON) adalah sah dan diperkenankan/ diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS) ;
3. Menunjuk PT.

Pakuwon Sentra Wisata (PEMOHON) sebagai likuidator dari TERMOHON sesuai Pasal 142 Jo Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Anugerah Sahabat Pratamabeserta Risalah RUPS PT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi SriJuwariyati;Bahwa kemudian saksi Sri Juwariyati memberikan minuta akta pernyataankeputusan rapat PT. Anugerah Sahabat Pratama beserta Risalah RUPSPT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi untuk diarsipkan;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi Sri Juwariyati mengecek adakesalahan berupa nama penghadap di Risalan RUPS PT.

Anugerah Sahabat Pratamasejak tahun 2006 di Tangerang namun dikarenakan ada akte yang saksitidak pernah tandatangani RUPS nya saksi berubah menjadi Komisaris.

Khengdarmawan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS di Kantor Notaris SriJuwariyati, S.H., M.Kn., alamat JI. Perintis Kemerdekaan No. 38 Kayu PutihPulogadung Jakarta Timur, dan tidak pernah menandatangani RUPS secarasirkular;Bahwa kerugian saksi akibat terbitnya akta pernyataan keputusan rapatPT. Anugerah Sahabat Pratama No 36 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuatdi Kantor Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., alamat Jl.

Tim.Bahwa yang hadir adalah terdakwa sendiri tanpa saksi Ridwan Sutanto karenadiundang tidak pernah hadir (terdakwa sudah membuat surat undangan danterdakwa), terdakwa lupa kapan dibuatnya RUPS tersebut.Bahwa terdakwa lupa siapa yang membuat notulen RUPS Luar BiasaPT.

Anugerah SahabatPratama tanggal 13 Agustus 2015 untuk terdakwa tandatangani di atas tulisanTuan Chan Freddy adalah saksi Franciscus Oktovianus selaku biro jasa yangbiasa tersangka gunakan untuk membuat akta.Bahwa setelah terdakwa tandatangan di notulen RUPS Luar BiasaPT. Anugerah Sahabat Pratama tanggal 13 Agustus 2015 di atas tulisan TuanChan Freddy, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi FranciscusOktovianus.Bahwa setelah terdakwa menyerahkan notulen RUPS Luar BiasaPT.

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur danditetapbkan mengenai tata cara dan prosedur pelaksaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam Pasal 18 s/d Pasal 23, yang jugamerujuk pada ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT);Hal. 3Put. No.571/ PDT/2020/PT.DKIBahwa dalam Anggaran Dasar tersebut, apabila terjadi perubahanagenda RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3disebutkan:3.

/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Dengan demikian, apabila terjadi perubahan agenda rapat (i.c. agendaacara RUPS), maka jelas harus merujuk dan memenuhi ketentuanketentuan tersebut di atas;Bahwa pada pelaksanaan RUPST Perseroan di tanggal 27 Juli 2018,yang dihadiri oleh TURUT TERGUGAT selaku Notaris Perseroan,berakhir dengan hasil sebagai berikut:A.

~ Tahunan Perseroan telahmemberhentikan Saudarasaudara selaku seluruh DireksiPerseroan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS TahunanPerseroan;2. seluruh kewenangan yang Saudarasaudara sekalian milikiselaku Direksi Perseroan telah berakhir pada saat tanggalpenutupan RUPS Tahunan Perseroan;3.

Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap setiap dan seluruhtindakantindakan yang Saudarasaudara sekalian ambil yangmengatasnamakan Perseroan, yang Saudarasaudara sekalianlakukan baik sendirisendiri, bersamasama maupun denganmenggunakan pihakpihak lain, setelah RUPS Tahunan;10. Bahwa jelas kedua hasil Rapat Dewan Komisaris tersebut di atasadalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM, dimanadinyatakan adanya penegasan pemberhentian Dewan Direksi (i.c.

Ini jelasbertentangan dengan tujuan diadakannya RUPS dalam suatu perseroanyaitu. untuk mengisi kekosongan atau mengangkat Dewan Direksi,bukan malah untuk mengosongkan jabatan Dewan Direksi.Apakah ini memang yang diinginkan oleh PARA TERGUGAT sebagaiDewan Komisaris yaitu sengaja mengosongkan jabatan Dewan Direksi,dan kemudian memaksakan dirinya untuk mengambil alih fungsi jabatanDewan Direksi dan menjalankan Perseroan??Hal. 8Put.

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta Nomor 38) ;e Bahwa, Berita Acara RUPS (yang di Notariatkan dalam Akta Nomor 38)PT.

,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.

Bakhrial (Tergugat II) dan Sugianto Gunawan (Tergugat Il) yangdirumuskan dalam RUPS PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret2006 yang Aktanya adalah Nomor 38.

TGM bersama undangan lainnya telahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa, RUPS ini telah dibuatkan Akta berupa PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh dan di hadapan Notaris di PalangkaRaya, Ibu ELLYS NATHALINA , SH.

TGM terakhirmelaksanakan RUPS pada tanggal 12 Agustus 2016,sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatNo. 26, tanggal 22 Agustus 2016, membantah dalil posita angka(9.1) ;Bahwa, walapun bukan RUPS yang sesungguhnya hanyasebatas PENEGASAN, namun itu juga adalah RUPS karenadihadiri oleh selurun Pemegang Saham dan menyatakankehendak secara bulat di hadapan Notaris di Palangka Raya, lbuELLYS NATHALINA, SH. MH., dalam Akta No. 23, tanggal 23Agustus 2011 ;.

dalam Anggaran Dasar berartikeduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ;bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan :Dalam RUPS Tahunan :a.

Direksi menyampaikan : Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh DewanKomisaris untuk mendapatkan persertujuanRUPS ; Laporan keuangan untuk =mendapatkanpengesahan RUPS ;b. Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroanmempunyai saldo laba yang positif ;c.

Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telahdiajukan sebagaimana mestinya denganmemperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ;bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) Anggaran dasar menyebutkan:Halaman 25 dari 34 hal,Put.No.54/PDT/201 7/PT.PLK.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporankeuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikanpelunanasan dan pembebasan tanggunga jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dankepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang

Termohon) adalah sah dan diperkenankan/diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS);

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;

Tribharata Sejati kepada pihak yang mewakili dalam RUPS LB tertanggal 30 November 2016, sebagaimana keterangan saksi HENY JUNAIDI pada BAP butir 10 halaman;

,M.Kn, yaitukuasa untuk mewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kenyataanyaIWAN NG tidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernahmemberi kuasa kepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan olehTerdakwa tersebut Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh notaris Heny Junaedi memasukanketerangan yang tidak benar pada Akta Pemyataan Keputusan RUPSLB PT.Tribharata Sejati Nomor 02 tanggal 01 Desember 2016 dan Akta PengalihanKembali Saham Nomor 03 tanggal 01 Desember 2016 telah secara

Oleh karenanyaHalaman 25 dari 52 Putusan Nomor 85/PID/2019/PT BTNterdakwa tidak berhak untuk melakukan RUPS LB PT.

,M.Kn, yaitu kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir), kenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahul adanya RUPS tersbeut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang adakan oleh terdakwa tersebut;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Tribharata Sejati Nomor 02tanggal 01 Desember 2016 dan Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat secara tidak benar dihadapan notarisHeny Junaidi, SH.

,M.Kn, yaitukuasa untuk mewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kenyataanyaIWAN NG tidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernahmemberi kuasa kepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan olehTerdakwa tersebut.Bahwa dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Dian Fitriana;15) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat permintaan diadakanpanggilan RUPS LB kepada Direksi Perseroan pada tanggal 10Agustus 2016;16) 1 (Satu) lembar copy legalisir Undangan RUPS LB kepada paraundangan rapat dan seluruh pemegang saham perseroan dengan surattercatat pada tanggal 31 Agustus 2016;17) 1 (satu) lembar copy legalisir Panggilan RUPS LB yang dimuatdalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 2