Ditemukan 1009 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-05-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 276/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 12 Juli 2017 — PT.ASURANSI CIGNA >< ERMI ERMAYANI
133 — 113
133 — 113
Apabila terobuktii bahwa jawaban pertanyaanpertanyaan di atastidak sesuai dengan kenyataan maka Polis bapak/ ibu akan dibatalkan danseluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Polis dengan muiai bertakunyapertanggungan berdasarkan Polis tanggal 25 Oktober 2011, dimana didalam Polis pengaturannya terdin atas Ketentuan Umum dan KetentuanKhusus, serta melampirkan Data Polis dan Pemyataan Kondisi KesehatanTertanggung.Bahwa kemudian merujuk kepada Formulir
Register : 19-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.Srifuddin, S.ip.
2.ASTO
3.La Ode Asri
4.Heti Estiwati
5.Astati
Tergugat:
KEPALA DESA WAELUMU
205 — 123
1.Srifuddin, S.ip.
2.ASTO
3.La Ode Asri
4.Heti Estiwati
5.Astati
Tergugat:
KEPALA DESA WAELUMU
205 — 123
Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdin dan seorang ketua, seorangsekretaris, dan minimal seorang anggota;b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desayang dilakukan oleh Tim;c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desadilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosongatau diberhentikan;d.
Register : 05-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
327 — 613
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
327 — 613
Mtr.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)terdin atas :a. keberatan; danb. banding.Selain daripada apa yang ditentukan oleh Pasal 75 Ayat (1)dan Ayat (2) dalam UU No. 30 tahun 2014, sebagaimanadiuraikan di atas, perlu kiranya Tergugat menegaskankembali, banwa apa yang sudah ditentukan oleh Pasal 76Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) pada UU No. 30 tahun 2014,merupakan sebuah perllindungan hukum serta jaminanhukum bagi Warga Masyarakat yang kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan
Register : 10-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 18 Mei 2017 — HERU SANTOSO >< Sdr.SJACHROEDIN ZP CS
42 — 28
42 — 28
Bank Pembangunan Daerah Lampung, pemegang saham terdin dan :Gubemur LampungWalikota Bandar tampungBupati Tulang BawangBupati Lampung TengahBupati Lampung Utaraoa fF wonBupati Lampung BaratHalaman 12 Putusan Nomor 138/PDT/2017/FT.DKI.Bupati TanggamusWatikota MetroBupati Way Kanan10. Bupat Lampung Timur11. Koperasi "Sai Rasan"12.
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18/G/2020/PTUN.BL Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
258 — 127
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
258 — 127
Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdin dariseorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seoranganggota;2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringancalon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calonPerangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelahHalaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUNBLjabatan perangkat desa kosong ataudiberhentikan;4.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK,vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemakaian sendiri untuk produksi termasukpenyerahan Barang Kena Pajak atau bukan, maka Majelisberpendapat bahwa Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif khususuntuk perusahaan terpadu (integrated) yang melakukan kegiatanusaha menghasilkan BKP strategis yang dibebaskan PPN danmenghasilkan BKP yang terutang pajak termasuk penyerahan BKPsesuai dengan ketentuan Pasal 1A avat (1) huruf d UU PajakPertambahan Nilai;Bahwa kegiatan pemohon banding adalah melakukan kegiatan usahaterpadu (integrated) yang terdin
Putus : 12-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 84/Pid.SUS/2017/PN-Ksp Tanggal 12 Juli 2017 — LUKMAN Bin MATJANI
44 — 17
44 — 17
dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0)
Register : 21-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 1248/Pid. B/2013/PN. Mdn Tanggal 30 Oktober 2013 — - EDO JOHAN als EDO als ATHIAM
187 — 87
187 — 87
warna bening tembus pandang didugaprekursor untuk membuat Narkotika yang masing masingbungkus seberat : 1 (satu) bungkus/paket seberat (Netto) 3 (tiga)Gram, 1 (satu) bungkus/paket seberat (Netto) 0,91 (Nol komasembilan puiuh satu) Gram,3. 1 (satu) buah kotak terbuat dari Plastik yang didalam nya terdapatbercak diduga Narkotika,4. 2(dua) bungkus/Paket serbuk wama putih yang dibungkus denganplastik klip warna bening tembus pandang diduga prekursor untuk45membuat Narkotika yang masing masing bungkus terdin
Register : 05-11-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 8/G/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 25 Februari 2020 — NIEKE FEBRI YUZA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
141 — 48
141 — 48
Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (4) hurufd Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangmenegaskan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdin dan salah satunya permberhentiandengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS,8.
Register : 29-03-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 11/Pdt.G/2016 Tanggal 29 Juni 2016 —
59 — 9
59 — 9
Tuntutan (petitum);Menimbang, bahwa fundamentum petendi terdin dari dua bagian yaitu bagianyang menguraikan tentang kejadiankejadian atau perstwa dan bagian yangmenguraikan tentang hukumnya, sedangkan petitum gugatan adalah merupakantuntutan yang diminta dan dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat, olehkarenanya Penggugat harus merumuskan petitum gugatan dengan jelas dan tegaskarena terhadap petitum gugatan tersebut, yang akan dijawab dalam dictum putusanakhir;Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan
Register : 18-11-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 18/G/2020/PTUN.TPI Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
331 — 214
331 — 214
2014tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upayaadministratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan wargamasyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagaiberikut:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
Eiren Tuwongkesong
Tergugat:
Panitia Pemilihan Sangadi Desa Momalia I Kecamatan Posigadan
Intervensi:
APRIS RUHBAN
142 — 55
Eiren Tuwongkesong
Tergugat:
Panitia Pemilihan Sangadi Desa Momalia I Kecamatan Posigadan
Intervensi:
APRIS RUHBAN
142 — 55
Pemilihan, Pengangkatan dan PemberhentianSangadi :Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa yang selanjutnya disebutpanitia pemilihan adalah penitia yang dibentuk oleh BPD untukmenyelenggarakan prose pemilihan Sangadi.Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa:Panitia pemilihan sebagimana dimaksud pada pasal 11 keanggotaanyaterdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga kemasyarakatandan tokoh masyarakat, dengan struktur organisasi yang masingmasingdalam jabatannya merangkap anggota, terdin
Putus : 12-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 86/Pid.SUS/2017/PN-Ksp Tanggal 12 Juli 2017 — JUNAIDI Bin AMIN
60 — 23
60 — 23
dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :e Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — IR. ANANG PRIHANTORO, DKK VS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI (DPD RI);
80 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPD terdin atas wakil daerah provinsi yang dipilihmelalui pemilihan umum.
Register : 24-03-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA BARRU Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Br Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 138
176 — 138
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilSedangkan yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana sebagaimana Pasalayat (7) menyatakan bahwaInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yangbertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalamurusan Administrasi Kependudukan.Dan yang dimaksud dengan Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 Tentang Perangkat Daerah adalahPerangkat Daerah kabupaten/kota terdin
Register : 08-12-2014 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 575/PDT.G/2014/pn.BDG.,. Tanggal 27 Agustus 2015 —
50 — 18
50 — 18
Bahwa Ada du tower apartemen yang disediakan olehPenggugat yaitu Tower B dan Tower D; Bahwa setahu saksi, Tower B dan Tower D itu tidak khususdisediakan untuk mahasiswa Yayasan Pendidikan Telkom, akantetapi atau campur dengan penghuni lain yang sudah membell; Bahwa dua tower tersebut tidak bisa menampung 3000 orangmahasiswa: Bahwa jangankan amandemen, perjanjian pokok saja saksibelum pernah lihat dan membacanya; Bahwa setahu saksi ada 5.000 orang mahasiswa yang lulusseleksi tahun 2012/2013, yang terdin
Register : 21-07-2011 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 294/Pdt.G/2011/PN.BKS Tanggal 29 Februari 2012 — 1. HERYANTO, sebagai PENGGUGAT I;
2. HERRYDIANTO TEDJOKUSUMO, sebagai PENGGUGAT II;
3. AHMAD SHOLEH, sebagai PENGGUGAT III;
4. SAMSURI, sebagai.........Penggugat IV;
5. JO TJONG SENG, sebagai..........Penggugat V;
MELAWAN
1. PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT, sebagai TERGUGAT;
2. ANDI HARIS, sebagai TURUT TERGUGAT;
96 — 17
96 — 17
seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik clanatas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, dimana pada prinsipnyamasingmasing pihak bertetap pada dalil mereka semula, isi selengkapnya dan Replik clanDplik tersebut dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ml sebagalbahagian yangtak terpisahkan dad putusan mi;Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran datitdalil gugatannya,telah mengajukan alat bukti surat yang terdin
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — PT. VICTORY JAYATAMA ABADI, DKK VS PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU;
412 — 1037 — Berkekuatan Hukum Tetap
412 — 1037 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yangbertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 50 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa ketentuan Pasal 37 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (1) terdin dari:a.
Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 150-K/PM IIâ08/AL/VII/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 — IRAWAN TRIANGGORO, SERTU
117 — 33
117 — 33
Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorangmelakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.Dalam Praktek dan menurut doktrin dikenal adanya gradasi kesengajaan yang terdin dan tiga, yaitu:1.
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 121/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 12 Juni 2017 — SURATMAN vs BUPATI DOMPU
80 — 32
80 — 32
53 ayat (2)huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau terlanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Rumawi Il Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin