Ditemukan 20444 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Tanah
Putus : 07-10-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PT PEKANBARU Nomor 114/PDT/2010/PTR
Tanggal 7 Oktober 2010 — Handy Englo.dkk vs Buddingh Seto.dk
65 — 40
  • ., beralamat di Jl.JenderalPENGADILANSudirman No.267 Pekanbaru,semula Turut TermohonEksekusi / Turut TermohonKasasi / Turut Terbanding /Turut Tergugat, sekarangdisebut sebagai TURUTTERLAWAN ;PENGADILANTINGGI TERSEBUT :Hal 3 dari 10 hal, Putusan PDT 114/2010Telah membaca berkas perkara berikut suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara antarakedua belah pihak tersebut diatas serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal13 Januari 2010 No.87/Pdt/G/2008/PN.PBR;TENTANG DUDUKNYA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-04-2011 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 185/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2012 — ANGELITA ROBERTA MOGOT, Melawan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, CS
117 — 31
  • Bahwa Tergugat , dalam membuat Aktaakta tersebut (vide Bukti P7dan 8) menguraikan pernikahan dan perceraian Pewaris denganTergugat V, sebagai berikut :Hal.5.anka 2a : dengan istri kedua yang bernama Mindo Flora Simanjuntak,menikah di Jakarta pada tanggal 05081976 (lima agustus seribusembuilan ratus tujuh puluh enam), sebagaimana ternyata dariPetikan dari buku pendaftaran nikah Surat Nikah, tertanggal0582976 (lima agustus seribu sembuilan ratus tujuh puluh enam)No.20/267/1976, yang diterbitkan oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1928/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3761 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3761/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA SRAGEN Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.Sr
Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon I Pemohon II
12 — 1
  • BUKTISURAT:1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141171504740001 tanggal 06April 2015, (bukti P.1);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141751122840001 tanggal 14September 2012, (bukti P.2);Surat Keterangan Nomor 474/267/05/15 tanggal 16 Mei 2015, (bukti P.3);Fotocopy Akta Nikah Nomor 220/14/VII2004 tanggal 09 Juli 2004 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, KabupatenSragen, (bukti P.4);Kemudian suratsurat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai cukup
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 05-05-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Cbd
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
Nia Yusniawati binti Anwar
23 — 16
  • Bahwa telah menikah seorang lakilaki bernama Lim KhengChuan bin Lim Choo Hwa dengan Pemohon pada tanggal 08 Agustus2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KadudampitKabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:267/21/VIII/2006;Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd2. Bahwa dari perkawinan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwadengan Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yangbernama;Jesica Lindayani, Batam 15 Januari 2006 (umur 14 tahun);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
136 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
348 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
139 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 25-09-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 18-09-2016
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5195/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg
Tanggal 28 Januari 2016 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
8 — 7
  • Pada tanggal 11 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang (KutipanAkta Nikah Nomor : 267/23/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.15.35.31/Pw.01/02/2015tanggal 18 Februari 2015);2.
    baik, akan tetapitidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiranTergugat;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang fertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Kk.15.35.31/Pw.01/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-12-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2433 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — SUGIATI VS LILIK SURYANI, dkk
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa almarhum Tumina disamping meninggalkan para ahli waris(Penggugat sampai Penggugat VII dan Turut Tergugat , Il dan Ill) jugatelah meninggalkan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa KencongKecamatan Kencong Kabupaten Jember, sebagaimana yang terurai dalamAkta JulaBeli Nomor 267/Kencong/1990 tertanggal 17 Pebruari 1990 atasnama Tumina Persil 81 Kelas S Il seluas 1.580 m?
    halhal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jember berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnyaberbunyi sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa Penggugat sampai dengan Penggugat VIII danTurut Tergugat sampai dengan Turut Tergugat III adalah Ahli Waris yangsah dari almarhum Tumina sekaligus yang berhak terhadap harta,peninggalan almarhum Tumina;Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terurai dalam Kata Jual BeliNomor 267
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Perjanjian
Register : 22-05-2015 — Putus : 13-11-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 25/PDT.G/2015/PN.KBJ
Tanggal 13 Nopember 2015 — -Nyonya NILAI Br TARIGAN lawan SITI SARAH Br TARIGAN, DKK
76 — 6
  • 26 Juni 2015;Untuk Turut Tergugat II berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 26 Mei 2015untuk persidangan tanggal 5 Juni 2015, Relaas Panggilan tertanggal 9 Juni 2015untuk persidangan tanggal 26 Juni 2015;sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Tergugat dan Turut Tergugattersebut itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, pihakPenggugat mengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1Foto Copy Foto Copy Akta Jual Beli No: 267
    SUPIANI) yang terletak di Jalan KatepulGang. 86, Kota Kabanjahe, Kel Gung Negeri, Kec Kabanjahe, Kab Karo yang olehPenggugat disetujui sebagai solusi baru dalam menyelesaikan hutanghutang TergugatI, akan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan Penggugatberupa bukti P1 yaitu Foto Copy Akta Jual Beli No: 267/05/06/1993 tanggal 12 Mei1993, antara Senang Ate Beru Tarigan dengan Tetap Sitepu yang diperbuat dihadapanDoctorandus Kawar Sembiring, PPAT/Camat Kabanjahe, untuk tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 604 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Nopember 2014 —
73 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 426.00 350.00 Tm/F12 1 TE(10) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 433.00 350.00 Im/E1lZ 2 DE(25) 14) 27) 220) 232) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 461.00 350.00 Tm/F12 1 TE(10) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 467.00 350.00 Im/E1lZ 2 DE(21) 2(2) 2(312) 2(7) 2(67) 2(357) 2(15) 2(((((((((10) 2803020) 237) 2L3) 2110) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 221.00 328.00 Im/F12 1 TE(4320) 27) 267
    0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 243.00 238.00 Tm/F12 1 TE(10) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 249.00 238.00 Im/F12 1 TEPiyel) 27) 217)37)7) 210) 22212) 27) 234) 110) 2620)S7) 213) 166620) 237) 2(( 2( 1((((((((((((13) 1((((((((((((((22210) 22213) 12) 2Be2) 221) 220) 213) 110) 222) 1315)SLN7)(10) 222(21) 2(7) 2(17) 2(37) 1(7) 2(10) 222(62) 2(S7) 2(37) 2(15) 2(16) 2(10) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 216.00 Tm/F12 1 TE(362) 2126) 217) 226) 215) 210) 489437) 267
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 42-K/PM.II-10/AD/X/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Trias Kintoro, Prajurit Dua NRP 31130126150295
91 — 57
  • Surat Jawaban ke3 Nomor : B/267/X/2015 Tanggal 27Oktober 20156 Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidangkepada para Saksi.7. Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini.1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSdak/46/IX/2015 tanggal 21 September 2015 di depan persidanganyang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2. Halhal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.1.
    Surat Jawaban ke3 Nomor : B/267/X/2015 Tanggal27 Oktober 2015Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 143 UndangUndangNomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkaraTerdakwa Trias Kintoro, Prajuritt Dua NRP. 31130126150295dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampaidengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasanoleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 372/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 11

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 3 Juli 2001 sesuai Akta Perkawinan No. 267/A/KCS/2001 tertanggal 3 Juli 2001, putus karena perceraian;
    3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari kedua anaknya yang lahir dalam perkawinan yaitu :
    1. Manuela lahir di Makassar pada tanggal 15 Desember 2001;
    2. Yaheskiel
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 07-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 02-12-2022
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 152-K/PMT.III/BDG/AL/X/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — Pembanding/Terdakwa I : Bagas Widhi Anugera Ramadhan
Pembanding/Terdakwa II : Rian Adi Wibowo
Pembanding/Terdakwa III : Irawan Wahyudin Ansar
Pembanding/Terdakwa V : Ade Rosidi
Terbanding/Oditur : Jem CH Manibuy,S.H.
159 — 12

  • 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 267-K/PM.III-19/AL/VIII/2022 tanggal 22 September 2022, untuk seluruhnya.

    3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3 serta Terdakwa-5 masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

    4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 14-11-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1057/Pdt.G/2017/PA.Kis
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
  • ., tanggal14 November 2017, dengan dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yangsah menikah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 1988 Masehi ataubertepatan dengan 21 Syafar 1409 Hijriah dan telah pula terdaftar di KantorUrusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan,sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/5/X/1988, tertanggal11 Oktober 1988;Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggalbersama di rumah orang tua Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1977/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 13 September 2018 — PT MALINDO FEEDMILL Tbk VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
159 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan MenteriPertanian dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267