Ditemukan 9775 data
14 — 15
Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimanatersebut dalam Pasal 16 (f) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984 tentangPengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasiterhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discriminationagaints woman); The same rights and responsibilities with regard toguardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similarinstitutions where these concepts exist in national legislation; in all cases theinterests of the children shall
17 — 0
Ci WHE Jall gh sll Cpa Shall (gle UALS) of alas Y Gill e1QY el ail ow E53alos Axa (gly Los SIL CLS 4 CGH) Ual ic i Aa Ado call (sal Lal yea4iily Ail gale Lagin Cra Ge call Jac 5 Uta) Cys 5 pallhal. 6 dari 9 hal.
9 — 0
palCAE VME Sedll gl gill Gua Shall gle Ugal ys) o) Glas Y oll clk!
35 — 20
Mustofa AsSibai dalam kitab Almaratu bainal Fighi wal Qanun,halaman 100 yang diambil alin sebagai pendapat majelis hakim tingkat bandingsebagai berikut :Ge AVN Lelac EI jay GUAM go aS Ase Sl shall olsLoge y Qyatae lite Gus Eleia AY agS plus oY sl An yh ally xeCH Dall ei Gh aS yo 4ild Leal gl GIS I abad 1 54l Ghul GSAl WS Lege aly ISI cogs atl Del Guay sll Gade Gn Ase glNMA 5 43 Label dee aay tlaHal. 5 dari 8 hal.
9 — 6
Musthafa AsSibai yang kemudian jugadiambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:SY) Aa sy OL yee Go oll Ga Lilac EL pally GRA go adit daa. i shall glLedlig!
GIS Hyba EI 5a Ide lal OSs Lege sy Guatliie Gu Elsial GA SVs agS shay(Sy pa Lago aa s USI cree alt Ded Ges SII Cuda Gp Aang jl 4 Shall cet G) Sl Gye Aldol sia 5 ditleball Axe aay 43a yalorArtinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanakdan perkembangan mereka dan kadangkadang apapun sebabsebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan ataupatut dapat diduga
11 — 1
yalCAL VLE Sell gh gli Cpe Shall (gle Ugal Ss) ol Glas Y wlll LY! Elst ce 53alga Axa GUE Les sl) GIS 9 co HN Cal sic!
18 — 10
Putusan Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Utj.of the child shall be a primary consideration), maka Majelis Hakim menilaisecara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batinantara Penggugat dengan anakanak Penggugat dan Tergugat cukup menjaminperlindungan dan kesejahteraan anakanak di masa yang akan datang, dengandemikian berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makagugatan primair Penggugat pada petitum poin (3) tentang hak hadanah(pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan
Putusan Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Utj.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu)orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satuatap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demikemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaikbagi anak (the best interests of the child shall be a
22 — 14
tentang ketidakamanan danketidaknyamanannya tinggal dan hidup bersama Penggugat, hal inidisebabkan karena selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, anaktersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat melainkan tinggal bersamaPenggugat, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkaranya,oleh karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
No. 0181/Pdt.G/2015 /PA.Utj.atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak a quo, maka demikemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaikbagi anak (the best interests of the child shall be a primary consideration)sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuanPasal 3 Konvensi Hakhak Anak PBB Tahun 1989 (Convention on the Rightsof the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1056/B/PK/PJK/2016"In the event of there being a dispute in the interpretation and theapplication of this Agreement, the English text shall prevail";Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan daripersetujuan ini maka teks dalam Bahasa Inggris yang akandigunakan;Bahwa dalam hal kata paid yang digunakan pada Interest arising ina Contracting State and paid to a resident of the other ContractingState may be taxed in that other State", Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon
Sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak meminta Austral Enterprises Berhad untukmenyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile)karena atas bunga pinjaman tersebut baru diakui tetapi belumdibayarkan;Bahwa Surat Keterangan Domisili baru dibuat dan diserahkan olehAustral Enterprises Berhad (sekarang berganti nama menjadi SimeDarby Austral Holdings Berhad) pada saat dilakukan pembayaranbunga pinjaman;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Tax Treaty Indonesia Malaysia:This Agreement shall apply
228 — 146
perundangundangan Negara tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda Indonesia Belanda, dengan ketentuan bahwa penerapan tarif yang lebih rendah(maksimum 10% dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan) dan persyaratan tertentu yaituhanya berlaku apabila penduduk negara domisili merupakan pemilik manfaat dari bungatersebut;bahwa hak mengenakan pajak dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda Indonesia Belanda seluruhnya diserahkan kepada negara domisili (shall
menerapkan ayat(2), (3), dan (4);bahwa untuk melaksanakan ketentuanketentuan dalam P3B atas suatu peristiwa dan ataukeadaan yang belum diatur secara rinci dalam P3B dapat dilakukan interpretasi;bahwa dalam melaksanakan interpretasi suatu perjanjian internasional, termasuk P3B,interpretasi harus didasarkan good faith sesuai dengan maksud dan tujuan yang diberikanoleh perjanjian yang disepakati bersama;bahwa good faith ini dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina sebagai berikut:A treaty shall
., dan Welsington B.V. yang seluruhnya adalah pendudukNegara Belanda (Negara Domisili) dan merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) daribunga yang diterimanya atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahunbertentangan dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda mengingat dalam Pasal 11 ayat 4) Persetujuan Penghindaran Pajak BergandaIndonesia Belanda hak pemajakan atas bunga berada di Negara Domisili yakni dalam halini adalah Belanda (shall
271 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
(C) The term outer sole as used in headings 64.01 to 64.05 means that part of(other than an attached heel) which, hen in use, is in contact with the eid Teconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground.
In such cases, the Spee shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
Subject to Note 3 to this Chapter :the term leather refers to the goods of headings 41.07 and 41.12 to 41.14. include woven fabrics or other textile products with anlastics being visible to the naked eye; for the purpose of thistaken of any resulting change of colour; and(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs
Kementerian PU Pejabat Pembuat Komitmen Kota Maros
Tergugat:
PT Nugroho Lestari
152 — 68
Bahwa penegasan sifat final and binding putusan arbitrase juga tercantumdalam Article 53 (1) ICSID yang berbunyi: "The award shall be binding on theparties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy exceptthose provided for in this Convention.
Each party shall abide by and complywith the terms of the award except to the extent that enforcement shall havebeen stayed pursuant to the relevant provision of this Convention";Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan arbitrase ICSID langsung mengikatpara pihak dan tidak ada upaya banding maupun upaya lain kecuali yangditentukan dalam Konvensi. Upaya yang dibenarkan menurut Konvensi inimisalnya permintaan interpretasi atau revisi atau pembatalan putusanarbitrase.
KonvensiNew York yang pada intinya bahwa:Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonanpihak terhadap siapa putusan tersebut dijatuhkan, hanya apabila pihak yangmengajukan permohonan dimaksud membuktikan beberapa hal;United Nations Commission on International Trade Law ("UNCITRAL") ModelLaw on International Commercial Arbitration ("UNCITRAL Model Law");Penegasan sifat final and binding putusan arbitrase juga terdapat dalam Pasal32 Ayat (2) UNCITRAL yang berbunyi: "The award shall
be made in writingand shall be final and binding on the parties.
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUTdalam P3B IndonesiaPerancis, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi:* Kehadiran yang permanen (tetap); Mendapatkan penghasilan dari tempat kehadirannya tersebut (bentukusaha);bahwa kedua kriteria ini harus dipenuhi agar Indonesia dalam hal ini dapatmengenakan pajak, Pemohon Banding dalam hal ini walau memilikikehadiran yang permanen, namun tidak menjalankan usaha di tempatnyatersebut;bahwa pada Pasal 5 ayat (3) huruf e dari P3B IndonesiaPerancis,dinyatakan bahwa "the term permanent establishment shall
Untiet tujuan Perreiujuan ini, istilah tempat usahaistae" Bsrarii cuain toemat waka wetoniy ai marssalurubatoy sedagian usahe perusahaan cijalancan. 2 The tern permanent sctablisheeent" shall inclwalssapecially:retan dor af WATT Ft ee>a,Ji tifortr uermpru!
Putusan Nomor 1597/B/PK/PJK/2017 The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:(e) the maintenance of a fixed place of business solely for thepurpose of advertising, for the suppiy of Information, forscientific research or for similar activities which have apreparatory or auxiliary character, for the enterprise";"Istilah "bentuk usaha tetap" tidak akan dianggap meliputi;(e) pengurusan suatu tempat usaha tertentu sematamata denganmaksud untuk keperluan reklame, untuk memberikanketeranganketerangan
tegasbahwa suatu BUT tersebut ada apabila ada tempat usaha tetapdan harus ada kegiatan usaha ditempat tersebut baik bersifatkeseluruhan (produksi dan penjualan) maupun sebagian(penjualan saja), dan ternyata dari faktorfaktor yang ada,Pemohon Banding ada kantor tetap tetapi tidak ada kegiatanusaha yang berorientasi profit dan hanya sekedar kegiatan risetpemasaran produkproduk Kantor Pusatnya saja;bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) P3B IndonesiaPerancis,disebutkan bahwa :The term "permanent establishment" shall
PemohonBanding sebagai Kantor Perwakilan/Representative Office tidaktermasuk sebagai pengertian BUT/Permanent Establishment,sehingga bila KMK No. 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994diterapkan oleh Terbanding maka akan bertentangan dengan P3BPasal 5 ayat (3) huruf (e) yang merupakan lex spesialis di bandingdengan UndangUndang atau ketentuanketantuan lokal yang ada;bahwa juga merujuk Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia dengan Perancisdinyatakan :"The profits of an enterprise of a Contracting State shall
78 — 14
standinguntuk mewakili perseroan;3 Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalambentuk apapun, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum Tergugat I melakukantindakan hukum terhadap Penggugat dan merugikan Penggugat;4 Bahwa tindakan hukum Tergugat I sebagaimana tersebut diatas telah dapatdikwalifisir telah memenuhi segala syarat sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1365KUHperdata sebagai perbuatam melawan hukum yang menyatakan : every illegal actcausing damage to another person shall
Tergugat II selaku Badan Hukum sudah seharusnya mematuhi UU No.40Tahun 2007 Tentang Perseroan untuk tidak melakukan pembiaran atau membiarkanorangorang ataupun karyawan yang berada dibawah pengawasannya atau adanyahubungan kerja dengannya ONDERGESCHIKTE SCHADE , VEROORZAAKT INDE WERKAAMHEDEN, WAARTOE ZIJ DEZELVE GEBRUIKT HEBBEN yangberakibat Tergugat I selaku karyawan dari Tergugat II yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 1367 KUHperdata yangmenyatakan : One shall
Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas telah dapatdikwalifisir telah memenuhi segala syarat sebagaimana ditentukan didalam pasal1365 KUHperdata sebagai perbuatam melawan hukum yang menyatakan : everyillegal act causing damage to another person shall oblige the person who causedthe damage to pay compensation ;5.Bahwa Tergugat II selaku Badan Hukum sudah seharusnya mematuhi UUNo.40 Tahun 2007 tentang Perseroan untuk tidak melakukan pembiaran ataumembiarkan orangorang ataupun karyawan
yang berada dibawah pengawasannyaatau adanya hubungan kerja dengannya ONDERGESCHIKTESCHADE,VEROORZAAKT IN DE WERKAAMHEDEN, WAARTOE ZIJ DEZELVEGEBRUIKT HEBBEN yang berakibat Terrgugat I selaku karyawan dari TergugatII yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalampasal 1367 KUHperdata yang menyatakan : one shall be responsible not only fordemage caused by his own acts but also for any demage caused by acts by personsfor whom he is responsible or matters which are in his care
12 — 0
perceraian merupakanperbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak salingmencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membencisebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraiandibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 :CGI yh peda) Se) IY ae RIN ata Cpe Galt Gy) dag SM Gi: dlls ploy) Quadoh jlgaes ot Leen hia jLagttial Cus 6 puiell alga dae elation YI jl wal gySigil) Cpa Shall
11 — 0
alot dae E Ubi Y Il aal YsSigil) Cua Shall pte WAL S! gl GUY lll cL ele oe et oly ulyOS 9 Cg Clie! gh) Aa Ht Ady Call Goal Lal ges Cad Wald edll ylLogis Cua) YE dal Jac g Uta) Guy Bpdet!
16 — 11
ketentuan Pasal 105 huruf (a)Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurut keterangankedua saksi kondisi anak tersebut sehat dan baik dalam asuhan Penggugat,oleh karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (fhe best interests of the child shall
orang tuanya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapbkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat danTergugat bernama Raffa Dwi Akbar bin Teguh Santoso, lahir tanggal 5Januari 2015, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat danTergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagaisuami istri untuk mengasuh anak a quo, maka demi kemaslahatan anak danuntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (fhe bestinterests of the child shall
7 — 0
(dua belas) tahun secara berturutturut dan tidak pernah pulang, tidak adakomunikasi dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukupberalasan;Menimbang bahwa kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitabkaidah figh sebagaimana tersebut dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith ThalagJuz halaman 83 yang sekaligus diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim,yang berbunyi :Cpe Cay Glee Ly Gi Lee gad ay sey ally Coma Sl) Shall
48 — 24
Musthafa asSibal dalam kitabnya alMaratu baina alFighi wa alQanun halaman 100 yang berbunyi: agS plang Ng) Aas Alls de Cpe AL ed Lal 1 Silly GUE ae acy diay il) Shall GUAB Sal) cp giTi cy) ps) Cpe ARE Lgl g) Ls pled 1 FU) clad Gi gSy Lage y centile Cu ELeial SY yflan Yl g Atala!) dane py Alia 9S) LS yd Lage al y J cide all Jed cay cuit ny Ae. glHal. 4 dari 7 Hal Put.
138 — 36
The Certificate of Origin shall be issued by the relevant government authorities of the exportingthe time of exportation or soon thereafter whenever the products to be exported can be sonoriginating in the party within the meaning of the ASEANChina Rules of Origin;bahwa pengertian saat diekspor (at the time of exportation) menurut ketentuan kepabeanan adabarang dikeluarkan dari daerah pabean yang diukur berdasarkan tanggal pemberitahuan ekspormaka tanggal B/L yang menunjukkan barang dikapalkan tidak