Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Arsip negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
53 — 41
  • Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang' Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus' ditujukan menjeratPenyelengara Negara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornyaAPBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;2.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
785 — 241
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidanaHalaman 140 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYorang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan denganperkataan "setiap orang, misalnya Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutansubjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut,yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawal negen,penyelenggara negara
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir. FAHMI RIZAL LUBIS
170 — 43
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan,dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan PA SENGETI Perdata Agama
Register : 15-08-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA SENGETI Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 71
  • suratgugatan Penggugat, intervensi ternyata tidak ditemukan satupun objeksengketa antara Tergugat intervensi dan Tergugat intervensi II yangsesuai dengan yang dimaksud dalam isi surat pernyataan tersebut,sehingga pengajuan surat tersebut tidak relevan atas perkara a quo.Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebutpatut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat intervensibertanda PI.10, yang merupakan hasil printout/hasil cetakPengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara
    Negara atas namaTergugat intervensi I, dikategorikan sebagai dokumen elektronik.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 53 /PID.SUS/TPK/2013 /PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — EMUS MUSTARMAN Bin HARJA
87 — 12
  • tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksadan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XI/2010 tanggal 01Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yakniterdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi Kec.Cikadu Kab.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
1.YOWAN HUMOLUNGO
2.NURMAN HILALA
86 — 27
  • Mahkamah Agung R.I ini diikuti oleh Putusan MahkamahAgung R.1, tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007);Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahSiapa Saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakHalaman 199 dari 290 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara
    Negara maupun bukanPegawai Negeri/Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa Nurman Hilala dan terdakwa II Yowan Humolungo dengan identitasselengkapnya diatas sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telahdibenarkan oleh saksisaksi dan para terdakwa, bahwa terdakwa Nurman Hilalaadalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara dan sebagai Penyuluh berdasarkanSurat Keputusan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
50 — 18
  • Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/ penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-05-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 24 Mei 2012 —
65 — 13
  • Keuangan dan Institusi Negara yang terkait denganupaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindakpidana korupsi ;Pasal 6 huruf a dan penjelasan pasal 6 UU no. 30 th 2002 tentang KPK, KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas Melakukan koordinasi dengan instansi yangberwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; Yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen; Nota Kesepahaman Kejagung, POLRI, dan BPKP tanggal 28 September 2007 NomorKEP109/A/JA/09/2007, NO.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 20-10-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 11/PID.TPK-SUS/2016/PT YYK
Tanggal 16 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG RIYADI, SH
Terbanding/Terdakwa : MARDIYANTA, SPd Bin SUPIYO
138 — 73
  • Bin SUPIYO, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjabatsebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan PonjongKabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati GunungkidulNo.05/KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian PamongDesa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa SidorejoKecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabatsebagai Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo,Kecamatan Ponjong, Kabupaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja,Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara,Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, atausetidaktidaknya di suatu tempat tertentu di mana Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan,serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara
    Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk52mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:= Bahwa Terdakwa Priyo Raharjo diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2016 — HERU CAHYO SETIYONO ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG ;
402 — 415
  • lainya yangsejenis;3 Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan imporuntuk nasabah;4 Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya;5 Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya;6 Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan,personalia, dan umum yang menjadi wewenang kantorcabang;Halaman 105 dari 204 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby1WEWENANG :1011121314Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di kantor cabangdan melaporkan transaksi yang dianggap mengandungrisiko tingi termasuk penyelenggara
    negara dan atautransaksi keunagan mencurigakan serta transaksi keuangantunaqi kepada direktur Kepatuhan Cq.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 09-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pid.Sus/tipikor/2011/PN.Bjm
Tanggal 9 Maret 2012 —
47 — 6
  • Piere Tendean No. 1 KotaBanjarmasin atau setidaktidaknya pada suatu tempat di daerah hukumPengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidaklangsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya, perobuatan terdakwa harus dipandang sebagai
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 12 Agustus 2014 — Ir. ARIS PURWANTO
94 — 204
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2016 — - DARMAWAN
241 — 65
  • ;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena UndangUndang Nomor 24 PrpTahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakatyang menemukan cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi yang tidak tercakupolehUndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — Ir. SUGIYANTO, M.M. Bin KASIM ATMAWIJAYA;
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maksud ketentuan Pasal 1 angka 3adalah untuk mengetahui apakah subjek yang diadili adalah orangperseorangan atau badan hukum, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruandalam memeriksa dan mengadili subjek pelaku tindak pidana dimaksud (error inpersona);Bahwa disamping hal tersebut, kata setiap orang dimaksudkan untukmenentukan kualitas subjek pelaku tindak pidana, apakah subjek pelakunyaadalah pegawai negeri/penyelenggara negara/pemangku jabatan publik ataukahpartikulir/swasta ataukah badan hukum
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 13 Desember 2011 — OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB
70 — 20
  • Cirebon atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenangmemeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan57Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai negeri atau penyelenggara
    Negara yangmenerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satibdengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan olehPemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama PerusahaanDaerah Tanah dan Bangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; Basuki bin Ngatimin Witowiharjo
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lilik Karnaen, Suhardiyanto, ST alias Kelik (dalam berkaspenuntutan terpisah) dan Pipit Fajar, ST, (Daftar Pencarian Orang) pada waktudan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair di atas telahmelakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikianharus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling)yaitu sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara telah menyuruhmelakukan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. yang denganmaksud menguntungkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2017 — MUHAMMAD ; Kejaksaan Negeri Sidoarjo
119 — 28
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-11-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
Tony Indra
Terdakwa:
AJAY MUHAMMAD PRIATNA
347 — 47

    1 (satu) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan Proyek Proyek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2020.

    DIKEMBALIKAN KEPADA FEBRIANTO NUGROHO.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
53 — 18
  • tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanpegawai negeri atau penyelenggara
    negara yakniterdakwa selaku Kaur Kesra DesaMekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala DesaMekarwangi Nomor : 141/01/SK09/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang PengangkatanKAUR KESRA DESA dan EMUS MUSTARMAN Bin.