Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Keuangan negara Kerugian negara Piutang negara Wilayah negara
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 12 Agustus 2014 — HAMID IDRUS,ST
92 — 26
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: NIKLAS ME Alias NIKLAS
164 — 60
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
53 — 18
  • tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanpegawai negeri atau penyelenggara
    negara yakniterdakwa selaku Kaur Kesra DesaMekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala DesaMekarwangi Nomor : 141/01/SK09/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang PengangkatanKAUR KESRA DESA dan EMUS MUSTARMAN Bin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — LUTHFI AHMAD bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
87 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara Periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
85 — 33
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — - Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
120 — 34
  • Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — Hj. LILIK HANDAYANI, SE
61 — 18
  • Negara, Semua Kekayaan Negara baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak yang bersumber APBN maupun APBD ;8 Bahwa ketika ada perbuatan yang Kerugian Keuangan Negara, Untuk menentukankerugian keuangan Negara harus dilakukan Audit oleh pihak audit yang berkopenten,yang dalam hal ini seperti BPK atau BPKP ;9 Bahwa selain BPK atau BPKP untuk menentukan kerugian keuangan Negara, adalembaga lain yang diberikan oleh UndangUndang untuk menentukan kerugian Negara,Terkait dengan keuangan Negara seperti penyelenggara
    Negara, peraturannya banyaksekali semua hal yang berkaitannya dengan banyak sector banyak sekali ;10 Bahwa yang dimaksud dengan jabatan umum, Di dalam referensi yang ada itu sering kalidisebut jabatan publik seperti di dalam putusan Mahkamah Agung R.I.No. 009 04/ tahun 2005 jabatan umum orang yang menjalankan jabatan itu disebut jabatanumum atau Publik Ofisio ;11 Bahwa yang dimaksud Publik ofisio, Orang / pejabat yang berdasarkan Undangundangditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada publik ;12
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
90 — 17
  • Pegawai negeri menerima hadiahatau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan ;Bahwa selanjutnya pegawai negeri atau penyelenggara Negara atauhakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negerimemaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan,menggunakan tanah Negara dan turut serta dalam pemborongan(Pasal 12). Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerimagratifikasi (Pasal 12B). Suap pada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan jabatan (Pasal 13).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
332 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khusus bagi KPK,sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002mempunyai tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan instansiyang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 6huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002).Dalam Penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
210 — 110
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AAUPB;Bersifat final dalam arti yang lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau7 29 2 9Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 7 UndangUndang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
270 — 118
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau29 2 0Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa unsurunsur yang menyusun definisi Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas adalahbersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-08-2016 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1255 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — HIDAYAT ABDUL RACHMAN
301 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halhal memberatkan:1) Perbuatan Terdakwa sebagai seorang penyelenggara negara tidakmendukung upaya pemerintah dalam memberantas terjadinya tindakpidana korupsi di Indonesia;2) Perbuatan Terdakwa menghambat terlaksananya prinsip pemerintahanyang baik dan bersih (good and clean governance);3) Bahwa perkara korupsi merupakan perkara yang menarik perhatianmasyarakat sehingga peradilan pidana harus menjadi obat yang mampumenimbulkan efek jera bagi pelakunya sebagai upaya pencegahan danpemberantasan korupsi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum: 1.JODHI ATMA ENCHI, SH 2.REZA FERDIAN. SH. MH 3.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH Terdakwa: RUDY HARYONO, SE
258 — 261
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir.ROBERT MANYUZAR, MBA
425 — 234
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan,dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 September 2014 — PT CRYSTALINDO INDAH PRIMA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
56 — 33
  • UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismedan telah memenuhi ketentuanketentuan hukum tersebut di atas.Berdasarkan uraianuraian di atas, Tindakan TERGUGAT tidak terbukti MelanggarAsasasas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas Bertindak
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
KAMALUDDIN HARAHAP
91 — 68
  • PUTUSAN No:47/PID.SUS TPK/2016/PT.DKIdengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RINomor 28, Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 ayat (3) UndangUndangNomor 27, Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang dilakukandengan cara sebagai berikut : 9 son nro ne nen nen none> Terdakwa merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumut masa jabatan 2009s/d 2014
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
194 — 688
  • Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Negara di bidang Eksekutif yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (VideBAB 1KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (1) UU R.I. Nomor 28 Tahun 1999 TENTANGPENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME) ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — METTIUS NEHRIR
101 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Balai PustakaTimur No. 39 Jakarta Timur, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangmenerima pemberian atau janji, karena atau berhubungan dengan sesuatuyang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukandalam
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
85 — 64
  • Alasanalasan yang dapat digunakan gugatan sebagimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a) Keputusan tata usaha negera uang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlakub) Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa asasasas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) meliputi asasasas sebagimana tercantum dalam UndangUndang Nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas darikorupsi,kolusi, dan neporisme
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-12-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 82/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Maret 2017 — FHAIDI IDA, ST
76 — 40
  • PutusanMahkamah Agung R.l. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.l. tanggal 28Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa 132 saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka ataudidakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggaraNegaramaupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang