Ditemukan 8665 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Wilayah negara Keuangan negara
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 12 September 2017 — Drs. SALMUN TABUN, M,Si
147 — 68
  • Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 22 dari 1389 Putusan Nomor : 21/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, PengadilanNegeri Pelembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang,Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan NegeriPontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, PengadilanNegeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaiPengawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yangpada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 15 Agustus 2016 — AHMAD FAUZAN, S.Sos bin ABD SOMAD
78 — 28
  • ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang berhak menentukanada tidaknya kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, akan tetapi dapat juga dilakukanoleh lembaga lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratsebagaimana termaksud dalam Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, danJaksa Penuntut Umum pun dapat melakukan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 21 Juni 2016 — SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si
75 — 26
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
251 — 120
  • merasakan kehilangan, saya mengatakan bukanpencurian karena tindak pidana pencurian itu harus ada ;Bahwa kalau tidak ada pencurian tidak pidana itu tidak ada apa yang harus dicuci,Pencurian itu adalah menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaanyang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;Bahwa di dalam Undangundang Nomor : 28 tahun 1999, Tentang PenyelenggaraNegara yang bersih dari KKN diatur tentang kewajiban menyerahkan LHKPN ;Kalau dilihat disini memang ketat Penyelenggara
    Negara itu mereka yang punyajabatan seperti eselon I ataupun pejabat tertinggi yang dipilih Presiden, tetapi dalampelaksanaannya laporan LHKPN ini diperluas oleh KPK bahkan penyidikpenyidikditingkat bawahpun katakanlah di lavel kepala bagiankepala bagian juga dimintaLHKPN termasuk juga Hakim juga diminta oleh KPK ;Bahwa tidak semua penyelenggara negara/PNS diminta menyampaikan LHKPN tapilembagalembaga tertentu dan kemudian diperluas yang diminta dibuat surat,misalnya Direktur ke atas kadang Direkturpun
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
324 — 591
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
169 — 1177
  • ditaati oleh pemerintah, dimanaKetetapanketetapan Pemerintah dalam bidang Hukum AdministrasiHal 101 dari 201 hal Putusan nomor : 16/G/2013/PTUN TPITidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum umum tentangpemerintahan yang baik serta larangan bagi Pemerintah untuk bertindaksewenangsewenang dalam membuat suatuketetapan;2 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU tentangperadilan TUN, yang dimaksud dengan asas asas umum pemerintahanyang baik adalah meliputia Kepastian hukum;b Tertib Penyelenggara
    Negara; c Keterbukaan;d Proporsionalitas;e Profesionalitas ;f Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme; Bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh KementerianKehutanan dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/MenhutII/2013 Tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut :a Asas Kepastian Hukum);Bahwa Kemenhut dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
228 — 529
  • Laica Marzuki, S.H. dalamtulisannya yang berjudul "Pemberlakuan Undangundang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks PerkembanganKompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI" menyatakan bahwa :"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — I. Taufik Hidayat Bin KGS. Ismail Mansyur II. Liki Aprilillah Bin Naimat Soleh Takim
43 — 8
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Nopember 2015 — Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho,S.T
69 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUDJARWONOselaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SEselaku Pejabat Pengelola Barang (yang penuntutannya diajukan dalam berkasperkara terpisah), memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai negeriatau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 57/Pid.Sus.TPK/ /2015/PN PLK
Tanggal 24 Februari 2016 — HERRY REONARDO als.HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN
86 — 28
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNopotisme; ;3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
88 — 216
  • Foto copy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si; 20. 4 (empat) lembar fotoDra. NUNIK ARIYANI. M.Si; 21. Kalender Tahun 2008; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si : a. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000; b.
    barang siapa adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah270pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara
    negara atau pegawai negerisebagaimana termaktub dalam Pasal ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999atau pun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2017 — FERRY SISWANTO, S. Hut., M.P Bin SUKARMAN
130 — 34
  • Keputusan Bupati GayoLues Nomor : 900/132/2013, tanggal 30 Januari 2013 , tentang PenunjukkanPengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran danPengurus Barang pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo LuesTahun Anggaran 2013bersamasama dengan saudara Suhardi selakutenaga honorer Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013dan selaku Direktur CV Adi Karya (Dalam Penyidikan Terpisah), pada waktudan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas,Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara dengan Sengaja Langsungmaupun tidak Langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaanatau persewaan Pada Saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atausebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Pada tanggal 27 November 2012, Terdakwa FerrySiswanto, S.Hut, MP selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidupmenetapkan/menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Term OfReference (TOR) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUDARSANA
123 — 60
  • ., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ProgramPengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan Luar Negeri) (masingmasing menjadi terdakwa dalam berkasperkara terpisah), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwamenjabat selaku PPTK Program Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala DinasPariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 0O2/I/2020 tentang Penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — SAIRAN, S.P. Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN
75 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1826 K/Pid.Sus/2014Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karenadakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;e Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara tidak memberikan contoh yang baik ;e Perbuatan Terdakwa merugikan banyak petani;Halhal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUBANG ; ENDANG JUHARYA, S. An, S. An;
125 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagian SosialPemerintahan Daerah Kabupaten Subang, pada waktu antara bulan Januari2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu di dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PemerintahanDaerah Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Jawa Baratatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat, yang berhakmemeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, + pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukanperbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
152 — 251
  • ,M.H. ) sependapat dengan rumusan setiap orangdiberlalukan terhadap Terdakwa yang berstatus, baik Swasta maupun PegawalNegeri atau Penyelenggara Negara diberlakukan pada Pasal 2 dan Pasal 3,sebagaimana telah di rumusan didalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar (Pidana) Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa Terdakwa JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY;S.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
118 — 22
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiahatau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.JAFET OHELLO, SH
2.FAKHRUL FAISAL, SH
3.KAREL SAMPE, SH
4.PRIMA POLUAKAN, SH
5.DEDY SANTOSA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN MUSTAFA, S.P
166 — 43
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Juni 2016 — Lisusanto, S.Sos., MM., bin Paimin Sadio (alm)
78 — 33
  • ., bin Paimin Sadio (alm) selakupegawai negeri atau penyelenggara negara, pada tanggal 9 Desember 2014dantanggal 11 Desember 2014 atau setidaktidaknya pada bulan Desember 2014 atausetidaktidaknya pada Tahun Anggaran 2014, bertempat dirumah Novin Marosi KepalaDesa Tertik di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai dan di rumah terdakwa Lisusanto,S.Sos., MM. yang beralamat di Kelurahan Dusun Kepahiang RT.01 No.04 KecamatanKepahiang atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah
Pengadilan PN TANJUNG Perdata Tanah
Register : 18-12-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tjg
Tanggal 24 Agustus 2016 — PENGGUGAT: YONGKIE SOUKOTTA TERGUGAT I: PT.MAKMUR SEJAHTERA WISESA TERGUGAT II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG TERGUGAT III: BUPATI KABUPATEN TABALONG TERGUGAT IV: PT.TANJUNG POWER INDONESIA
113 — 28
  • HPN43 tanggal 15 Maret 1990 tentang PemberianZin Pencadangan Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat Il Tabalong untukPerkebunan Karet yang Dikelola PT Cakung Permata Nusa.Bahwa pada saat akan menggunakan TANAH tersebut, TERGUGAT Ill barumengetahui di lapangan bahwa di TANAH milik TERGUGAT Ill tersebut telahdikuasai atau ditempati tanpa alas hak yang sah oleh masyarakat yangmenggarap TANAH milik TERGUGAT Ill antara lain untuk membangun pondokmaupun kebunkebun.Bahwa dengan itikad baik TERGUGAT Ill selaku penyelenggara
    negara untukmengayomi masyarakat maka TERGUGAT Ill membentuk TIM INVENTARISTANAH berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 269 Tahun 2006 tentangPembentukan Tim Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong diDesa Kasiau dan Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak dalam rangkamenginventarisir masyarakat yang menggarap TANAH dan memberikan uang taliasih bagi masyarakat yang menggarap TANAH milik TERGUGAT Ill tersebutsebagai penggantian nilai ekonomi yang mempunyai tugas antara lain sebagaiberikut