• Gatot Wahyu Djatmiko selaku Direktur TergugatIl, bahwa nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil penilaianHalaman 9 Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT.DKI3)4)5)6)7)oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain & Rekan,yang dituangkan dalam laporan Nomor 571/LP/ KJPP.PSZ/XI1I/2018tanggal 17 Desember 2018;Rincian Kewajiban Debitur Yang Harus Dipenuhi tanggal 23 Januari2019;SKPT Nomor 104/II/JP/2019 tanggal 26 Februari 2019 dari KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang menyatakanbahwa

  Pasal 45 huruf b,penentuan Nilai Limit untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UU HakTanggungan, ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai.Dalam lelang a quo, nilai limit ditetapkan oleh Tergugat II berdasarkanSurat Penetapan Harga Limit Objek Yang Dilelang tanggal 23 Januari2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Nilai Limit terhadap objekperkara a quo ditetapkan Tergugat Il sebesar Rp10.400.000.000 danNilai Limit tersebut ditetapbkan berdasarkan hasil penilaian oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  dijamin dan dilindungi olehperaturan hukum di Indonesia, khususnya UndangUndang Nomor 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT) dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) dan permohonan lelangeksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat II dengan nilailimit lelang yang telah dilakukan penilaian oleh Penilai Independensebagaimana disyaratkan dalam PMK 27/2016 (penilaian dilakukanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  Penggugat kembali menuduhkan dan menyatakan dalil yangtidak sesuai fakta dan tidak berdasar pada poin 11 halaman 5 dalamgugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya nilai limitlelang jauh dari rasa keadilan dan tidak wajar, di mana Tergugat IlHalaman 26 Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT.DKI45.46.47.48.dalam menentukan penilaian limit atas objek lelang tersebut didasarkanpada nilai yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh PenilaiIndependen yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

• ., dari Kantor Pakualaman,= saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan:= alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasisebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yang dimohonkannya;Sementara Majelis Hakim hanya mengacu

  Nomor 3282 K/Pdt/2016 Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agus Proklamator, SE., dari Kantor Pakualaman, Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah)serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup

  tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambak berada diDesa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalamPeta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran IlPERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:= Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

  ) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

  digarap/dikelolaTermohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaranRp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugiandibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahlidi bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo, dan Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E, dari Pakualaman(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlihatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Halaman 10 dari 39 hal. Put.

  Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman.

  (K) selaku Bupati Kulon Progo;Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikanmelalui kantor Desa Jangkaran, Kecamatan Temon dikarenakan tidakdiketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut diatas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu:= saksi Rio Jaka tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi

  bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.IYogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di ProvinsiYogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPSHalaman 17 dari 39 hal.

  Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp21.910.000,00 (dua puluhsatu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi Ilmenganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuattanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli dibidangtambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai PenilaiPertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• ., dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto olehMajelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan dengan pertimbanganmemiliki hubungan kerja dengan pihak PT Angkasa Pura );Serta telah pula diperlinatkan: alat bukti surat (

  Sudarna, M.MA., selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Kantor Pakualaman; saksi Susilo, M.SI., dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali (saksi Angger FahrulFebrianto

  Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 20142034 menyebutkan: Sub Zona Tambak berada diDesa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambardalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo padaLampiran Il Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014,karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan: saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  ) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

  yang digarap/dikelolaTermohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaranRp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Purwokobukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

• ., dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali Saksi Angger Fahrul Febrianto olehMajelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan dengan pertimbanganmemiliki hubungan kerja dengan pihak PT Angkasa Pura );Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (

  Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Kantor Pakualaman, ; sgaksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali Saksi AnggerFahrul Febrianto)

  ZonasiWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034menyebutkan: Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkarandan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam PetaRencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada LampiranIl Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014,karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  Nomor 233 K/Pdt/2017sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.IYogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah diProvinsi Yogyakarta berdasarkan Surat

  dikelolaTermohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaranRp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehinggaPemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan Saksi Purwokobukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai penilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• ., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu KabupatenKulon Progo; dan Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah); dan Saksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya TermohonKeberatan 1);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (

  ,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten KulonProgo; dansaksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah);saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut., dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi l/sebelumnya TermohonKeberatan 1);serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis)

  Ilnya, yang pada intinyamenyebutkan bahwa Tidak semua lokasi di Desa Jangkarantermasuk sub Zona Tambak karena dalam lampiran Il PERDAKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tercantum bahwakhusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanya beradadi Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untukDesa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapidengan keterangan: Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjukoleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

  Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaranRp117.040.000,00 (seratus tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah)sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiHandoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbuktiakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana(ex Pasal 191 ayat (2) KUHAP), sehingga putusan Judex Factiseharusnya berbunyi: Dilepas dari segala tuntutan hukum;Bahwa Judex Juris dalam pertimbangannya jugamenggunakan data appraisal dari KJPP dari Kantor Immanueldan Rekan daiam memberikan penilaian aset tanah miliki Pem.Kab. Jember, dengan basis analisis untuk nilai tanah saja yangdimiliki oleh Pem.

  Dan selanjutnya dasar nilaiyang dikeluarkan oleh KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekantersebut dijadikan basis penilaian dan dasar bukti untukmerumuskan unsur kerugian Negara.g.1.

  TSM untuk diserahkan kepada TNI AD nilainyalebih tinggi dari nilai bangunan yang semula, dan daridasar ini telah memberi bukti bahwa Negara diuntungkan.Bahwa pertimbangan dan penggunaan data ini jelaskeliru dan menyesatkan, karena fungsi appraisal yangdilakukan oleh KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekansecara umum hanya untuk melakukan pemberian nilaiyang dapat diartikan sebagai suatu perkiraan terhadapsesuatu barang/benda atau objek.

  Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsirkonstitusional terbatas mengenai siapa yangsesungguhnya berwenang menghitung kerugianNegara, dengan demikian, hasil penilaian untukmenilai adanya unsur kerugian Negara yangmenggunakan data lembaga appraisal KJPP darikantor Immanuel dan Rekan wajib diabaikan atauditolak. Hal mana telah dibenarkan pula oleh Prof.

  Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015hanya menandatangani Berita Acara Penaksiran yang telah disediakanyang nilainya jauh di bawah Taksiran KJPP Immanuel Johnny dan Rekanyakni Rp20.109.000.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan juta rupiah)serta taksiran yang dilakukan oleh Brigif 9/2 Jember sendiri sebesarRp20.924.512.500,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat jutalima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang tentunya lebihmenguntungkan bagi negara;e Bahwa alasanalasan yang diajukan oleh

• 
  Terbanding/Tergugat III : KJPP TOTO SUHARTO & REKAN (Tangerang)
  Terbanding/Tergugat IV : Slamet Musianto, SH
  Terbanding/Tergugat V : Fardian, SH
  Terbanding/Tergugat VI : KPKNL Jakarta III
  Terbanding/Tergugat VII : PT. Mitra Makmur Sejati
  Terbanding/Tergugat VIII : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
  Terbanding/Tergugat X : KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN

• Penggugat:
  SASTRO ONGKOWIJONO
  Tergugat:
  1.KJPP TEGUH HERMAWAN YUSUF & REKAN
  2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
  Turut Tergugat:
  1.BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, KANTOR WILAYAH III SURABAYA
  2.SAMUDRO ONGKOWIJONO (Dalam Pailit)
  3.TIM KURATOR PT. SIDOMORO MAKMUR SENTOSA (Dalam Pailit) cq Kurator PT.

  
  7.KJPP HARI UTOMO & REKAN

• ., dari Kantor Pakualaman, Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto oleh Majelis Hakim tidakdilakukan penyumpahan dengan pertimbangan memiliki hubungan kerjadengan pihak PT.

  Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman,;e Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto

  Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 menyebutkan : Sub Zona Tambak beradadi Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambardalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo padaLampiran IT PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014,karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjukoleh pihak Angkasa Pura I selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) danditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakartaselaku Ketua

  dikelola Termohon Kasasi dalambentuk uang dengan jumlah besaran Rp19.500.000, (sembilan belas juta limaratus ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan samasekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

• ., selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpoadu Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah sertatelah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata tidak terdapat

  Nomor 3389 K/Pdt./2016 Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah sertatelah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwaTermohon Kasasi sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atastambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;Bahkan

  Nomor 3389 K/Pdt./2016tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulonprogopada Lampiran Il PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2014,karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai

  Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah di Provinsi Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Nomor06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang

  dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp79.660.000,00 (tujun puluh sembilan juta enam ratus enampuluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi ll menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas,dikarenakan saksi Yuswandi bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• Kulon Progo; saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantooleh Majelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan denganpertimbangan memiliki hubungan kerja dengan pihak PT AngkasaPura ;serta telah pula diperlihatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup

  Sudarna, M.MA., selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;saksi Agus Proklamato, S.E., dari Kantor Pakualaman;saksi Susilo, M.SI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto);serta

  Rencana Zonasi WilayahPesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 20142034 menyebutkan:Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan DesaBanaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana PolaRuang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PerdaKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

  digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp67.000.000,00 (enam puluhtujuh juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• ,MAPPI (Cert) selaku Pimpinan Rekan (Pusat) KJPP AndiIswitardiyanto & Rekan, dalam hal ini memberi kuasakepada Faisal Wan, S.H., dan kawan, Para Advokat padaKantor Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan, beralamat diJalan T. Imam Bonjol, Nomor 12A Lt. Il, Kota Tebing Tinggi,Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 September 2019;2.

• SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekantidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan melainkanberdasarkan :Hal. 6 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/20151.

  SUCOFINDOAPPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny danRekan memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian LisensiLembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayahkerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa perbuatan DR. H.

  SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny danrekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatanmelainkan berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 2/KEP13.1/ 1/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberianLisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandiberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.2.

  No. 2953 K/Pid.Sus/2015wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny danrekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.Padahal PT.

  SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johnydan rekan baru memiliki ijin lesensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 taanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian LisensiLembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayahkerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa perbuatan DR. H.

• Penggugat:
  Ekwanto Sutomo
  Tergugat:
  1.PT TOP FINANCE
  2.AHAMAD LAMADIA, S.SOS
  3.KJPP GUNTUR GUNTUR EKI ANDRI DAN REKAN
  4.KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR
  Turut Tergugat:
  KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR

• Djoesianto Lawoleh KJPP Doli Siregar dan Rekan yang merupakan rekananMaybank/TergugatI & TergugatIII di bulan Maret tahun 2017 senilaiRp. 73.885.500.000, (tujuh puluh tiga miliyar delapan ratus delapanpuluh lima juta lima ratus ribu rupiah).8.2.Penilaian asset terhadap 12 (dua belas) bidang tanah yang menjadijaminan Penggugat di TergugatIII yang dinilai KJPP Ayon Suhermandan Rekan yang merupakan rekanan Maybank/Tergugat &TergugatIll di bulan Mei tahun 2016 senilai Rp. 62.656.000.000,(enam puluh dua

  Balai Lelang Sukses Mandiri(BALESMAN)) untuk melakukan Lelang Eksekusi atas TanahBangunan Sertipikat Hak Milik No. 408 atas nama Djoesianto Lawsebagaimana yang telah dilaksanakan TergugatIl pada tanggal 12September 2019 dengan nilai pasar/harga lelang asset PenggugatRp.67.000.000.000 (Enam puluh tujuh milyar rupiah) berdasarkanpenilaian nilai pasar asset Penggugat oleh KJPP Ayon Suhermandan rekan pada bulan Agustus 2019 yang merupakan KJPPrekanan Maybank/Tergugat!

  & Ill , sedangkan penilaian nilai pasarasset Penggugat oleh KJPP Doli Siregar & Rekan (KJPP rekananMaybank) tanggal "O6 Maret 2017" dengan nilai pasar asset " Rp.73.885.500.000, (tujun puluh tiga miliyar delapan ratus delapanpuluh lima juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa penilaian asset terhadap 12 (dua belas) bidang tanah yangmenjadi jaminan Penggugat di TergugatIII yang dinilai KJPP AyonSuherman dan rekan selaku KJPP rekanan Maybank/Tergugat IIIIdi bulan Mei tahun 2016 senilai Rp. 62.656.000.000

  S.2019.2020/DIR CFS KC Diponegoro 004tanggal 22 Januari 2019;Laporan Penilaian Properti Tanah Kosong No. 00796/2.010102/P1/07/0325/1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang diterbitkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudionbo Awaludin dan Rekan;Bahwa oleh karena terhadap rencana lelang dimaksud belum dapatdilaksanakan oleh Tergugat II d.r maka Tergugat Il d.r telah menerbitkanSurat No.

  S.2019.2020/DIR CFS KC Diponegoro 004tanggal 22 Januari 2019;Laporan Penilaian Properti Tanah Kosong No. 00796/2.010102/P1/07/0325/1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang diterbitkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudionbo Awaludin dan Rekan;Bahwa selanjutnya atas dokumen persyaratan lelang yang diajukan olehPenggugat d.r telah dipenuhi dan telah sesuai dengan syaratsyarat danketentuan peraturan perundangundang yang berlaku, maka selanjutnyaTergugat II d.r menerbitkan Surat No.

• 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010;
• 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011;
• 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa ) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011;
• 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010;
• 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam;

PPUNomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (kantor jasapenilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI (Cert), selakupimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada BupatiKab.

PPUNomor: 910/32/ 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (kantor jasapenilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.

dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut darisaksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah padaBagian Pemerintahan Sekretariat Kab.PPU.26 Bahwapada tanggal 02 Mei 2011, terdakwa KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANGbersama dengan saksi AKBAR, S.Sos.

• NEO SURYO DHESANTA.Kesemuanya beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4Kota Makassar; selanjutmnya disebut sebagaiTerbanding II semula Tergugat II;BALAI LELANG STAR MAKASSAR, Tempatkedudukan Jalan Veteran Selatan No. 230 B KotaMakassar, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIIsemula Tergugat III;KJPP RANGGANIS HAMOD & REKAN CABANG MAKASSAR, Tempatkedudukan Komplek Palm Mas No. 19 JalanHertasning, Kelurahan Buakana, KecamatanRappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikankuasa kepada ZULFAN EFFENDI

  PT MKSlV/Tergugat IV menjadi tidak wajar (harga yang terlalu rendah) dan tidaksesuai dengan harga Pasar serta terkesan Pembanding/Penggugatmasih mempunyai utang kepada Terbanding I/Tergugat ; Bahwa selanjutnya Terbanding IV/Tergugat IV juga dalam melakukanPenilaian juga tidak pernah melakukan INSPEKSIdan mengundangPembanding/Penggugat selaku Pihak yang diinpeksi, sebagaimana diaturpada pasal 35 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :101/PMK.01/2014 yang berbunyi sebagai berikut :(1) KJPP

  dan Cabang KJPP dalam menerbitkan Laporan Penilaian wajibmelakukan Inspeksi.(3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalamberita acara yang ditandatangani oleh Penilai Publik, Penilai, ataupegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pihak yangdiinspeksi.Maka dengan demikian perbuatan yag dilakukan oleh ParaTerbanding/Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karenatidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah disebukan diatas; Bahwa penilaian objek milik Pembanding

• Pindarto;

• satu buku laporan penilaian jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor:1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 ;
• satu bendel Basic Information Report tanggal 8 Desember 2017;
• satu bendel memo review dan Approval Sheet Debitur a.n. Pindarto;
• satu bendel surat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor 60/OL/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur a.n.

  Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.108/MI/CP/SMEC-CR/0916 tanggal 30 September 2016;

• Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMEC-CR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;
• 1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;
• 1 (satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069

  Sahabat Teknik Pratama tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp. 6.500.000,-;

• 1 (satu) bendel hasil scan Laporan Penilaian Jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor: 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan indikasi nilai pasar Rp. 10.009.900.000,- dan nilai likuidasi Rp. 5.505.400.000,-

Dikembalikan kepada KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan melalui saksi Priyoko.

• Laporan Keuangan ( Sesuai dengan asli );Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri PropinsiNusa Tenggara Timur Nomor : 30/KSU.TM.NTT/1I/2018 tanggal 19Januari 2018 perihal : Mohon Penjelasan dan penegasan klarifikasitentang tidak lanjut pengajuan kredit ( Sesuai dengan asli );Foto kopi Surat Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Propinsi NusaTenggara Timur Nomor : 31/KSU.TM.NTT/I/2018 tanggal 23Januari 2018 perihal : Penegasan atas surat Penolakan Kredit (Sesuai dengan asili );Foto kopi Surat KJPP

  Bukti P18Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri Propinsi Nusa TenggaraTimur Nomor : 071/KJPP.KR/PENWKSU.TM/V/2017 tanggal 4Mei 2017 tentang Penawaran Biaya Jasa Penilaian (Sesuai dengan asli) ;Foto kopi Surat KJPP Damianus Ambur & Rekan disetujui olehKSU Tunas Mandiri Nomor : 69/Pr.FS/KJPP/DA.R/IV/2017tanggal 27 April 2017 Hal : Penawaran pekerjaan studi kelayakanusaha pembibitan dan pengemukan Sapi oleh KSU Tunas MandiriProvinsi NTT ( Sesuai dengan asli ) ; Foto kopi Surat Kantor Akuntan Publik Hendro

  Bukti P2324, Bukti P24Foto kopi Kwitansi Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri NusaTernggara Timur Rp. 1.196.000.000, tanggal 16 Mei 2017 untukPembayaran Panjar Tahap I Lembaga KJPP untuk Pekerjaan Audit,Aset, Audit Proposal dan Audit Laporan Keuangan belum terbayarRp. 200.000.000 ( Sesuai dengan asli ) ; Foto kopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Koperasi Serba UsahaTunas Mandiri dan CV.