An Nisa ayat 76 :cS Lo> (he SAB bani Whe 38 ge HT gil Olyang artinya dan jika mereka (ahli waris) terdin dari saudarasaudara lakilaki danperempuan, maka bagian lakilaki sama dengan bagian dua saudara perempuanDengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris iniadalah delapan bagian, dengan rincian bagian sebagai berikut :1. XXX (sebagai anak perempuan dari Sumang bin Manyu) 1/8 X 8 = 1 sehinggaMasse Dg Baji mendapat satu bagian;2.

Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas:a. keberatan; dan b. banding;4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pengajuan gugatanPenggugat masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak upaya administratif.

dariKelurahan Tangkerang yang merupakan bagian dari Kecamatan Bukit Rayadimekarkan hingga saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Marpoyan Damaiberdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan TenayanRaya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, yangmenyatakan:Wilayah Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian wilayah KecamatanBukit Raya sebagian wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayahKecamatan Tampan terdin

PENDAFTARAN MEREK PENTAKOSTA NOMOR IDM000461745BERTENTANGAN DENGAN HUKUM21.22.Bahwa selain pihak Penggugat tidak memiliki hak dan wewenangbertindak untuk dan atas nama Gereja PENTAKOSTA termasuk untukmendaftarkan Merek PENTAKOSTA pada tanggal 19 Oktober 2012,pendaftaran Merek PENTAKOSTA bertentangan dengan Pasal 2 ayat(3) UU Merek yang mengatur sebagai berikut:Merek yang dilindungi terdin atas tanda berupa gambar, logo, nama,kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensidan/atau

upayaadministratif terkait dengan penerbitan dan/atau tindakan yang menjadi ObjekSengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan UndangUndangRI Nomor 30 Tahun 2014;Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan;Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

masyarakat yang merasadirugikan terlebin dahulu) mengajukan upaya administrative sebelummengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2)dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan, yaitu :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

Prima Karsa Niaga Rasa danhal inipun dikuatkan dengan bukti P5 ;Menimbang, bahwa termhadap bantahan berupa bukti yang terdin dari TI5S/d 1133 merupakan bukti surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat yangmasingmasing mempertahankan haknya karena masalah sengketa tanah ini ;Ad. 3.

Hijaudengan panjang kurang lebih 1,5 meter yang salah satu ujungnya diikatmenyerupai simpul, 1 (Satu) buah sarung tangan warna Putih bermotif bintik Hal (42) dari 71 Hal / Putusan Pidana Nomor : 74/Pid.B/2016/PN Swi;bintik hitam, 1 (satu) buah pisau cartter warna Biru, 1 (Satu) gulung lakbanwarna kuning, 9 (Sembilan) ekor hewan ternak jenis kambing dan 1 (satu) unitHandphone merk Samsung model GTC3303i warna Putih Hitam;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperihatkan didalam persidangan in terdin

.Teknis2) Surat Pemyataan akan memenuhi syarat TKDN 45%, dan bersedia diputus kontrak,bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan oleh JOB PERTAMINAMEDCOE&P SIMENGGARIS tidak memenuhi syarat TKDN 45% dengan dibubuhkan materaiRp. 6.000,.3) Dokumen yang diajukan 1 (satu) Asli dan 2 (dua) Salinan/copy berikut softcopy dalambentuk CD yang berisi dokumen administrasi dan teknis.4) Aspek Manajemen Proyek3.1.3.2.3.3.34.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.Rencana/Strategi Pelaksanaan Proyek yang terdin

SKPT yang ditujukan kepada SyaifulAnwar,diberi buktiT. 122;Suratsurat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang dipersidangan diperlihatkan aslinya,kecuah bukti bertanda T.I 3 sld T.I 5, T.1 7 sld T.I 9, T.I 15 s/d Ti 20 dan T.I 22, fotocopysuratsurat bukti mans setelah dicocokkan dengan surat asiny temyata cocok dan sesual denganaslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;Menimbang, bahwa Tergugat11 untuk menanguhkan dalildalil sangkalannya telahmengajukan alat bukti surat, yang terdin

No. 857 K/Pid.Sus/2015Menurut Pasal 1756 KUHPerdata misalnya menyebutkan: utang yangteyadi karena peminjaman hanyalah terdin atas jumlah uang yang disebutkandalam persetujuan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlahuang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sesuai yangdisepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebutmelalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuaiperjanjian.

KERUGIAN MATERILyang dialami PENGGUGAT sebesar Rp.113.245.411.630, (seratus tiga belas miliar dua ratus empat puluhlima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah)terdin dari :. Pencairan JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA berupa BankGaransi No. 15/OJR/098/7717/RABU tanggal 28 Januari 2015sebesar Rp. 25.771.240.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratustujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).Il. Biaya Operasional1.

cambuk;Bahwa apabila mengacu pada peraturan perundangundangan mengenai sistem peradilan pidana anaksebagaiman disebutkan dalam Pasal 66 Qanun Jinayatmaka ketentuan a quo secara langsung berbenturandengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang berbunyi:(Vide Bukti P9)(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:f. pidana peringatan;g. pidana dengan syarat:4) pembinaan di luar lembaga;5) pelayanan masyarakat; atau6) pengawasan.h. pelatihan kerya;. pembinaan dalam lembaga; danj. penyara.(2) Pidana tambahan terdin

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harla yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharla bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Padt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidakHal. 124 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.tercantum dalam putusan Nomor

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selamaikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian MNomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 27 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidaktercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyektersebut tidak

meyakinkan, Majelis tetapmemperhatikan faktafakta hukum bahwa diakui terdakwa sebagai miliknyaterhadap 1 (Satu) Plastik Klip Bening yang isinya diduga Narkotika Jenis Sabusisa pakai ditemukan tergeletak diatas tanah samping rumah penjaga GudangPerwira Steel dan barang bukti berupa : 1 (Satu) Kotak Rokok Sampoerna Mildyang didalamnya terdapat 1 (Satu) Plastik Klip Bening yang isinya didugaNarkotika Jenis Sabu dilantai kamar jumlahnya lebih banyak dari barang buktiberupa : 1 Plastik Wama Hitam yang isinya terdin

dikenal dengan sertifikat hakmilk Nomor 33 Gambar situasi tanggal 12 Maret 1976 No.18/1976 adalahmasih harta pusaka tinggi kaumnya penggugat, dalil gugatan penggugat manaadalah tidak benar dan Tergugat A.1, B dan E membantahnya dengan alasanbahwa objek perkara atau tanah seluas 2.709 M2 tersebut bukan hartapusaka tinggi kaum penggugat (kaum DT.Larai Basa) dan penggugat tidakberhak atas objek perkara tersebut, akan tetapi objek perkara seluas 2.709 M2diatas adalah sah MILIK dari 3 (tiga) orang yang terdin

delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan Terdakwamelakukan penggelapan bersama Raymond H.D.Silitonga dengan cara padasaat salesmen Saksi yaitu Robby Pardede berada di Samosir disuruh terdakwauntuk mentranfer uang kepada rekening Raymond H.D.Silitonga dan untukmembuktikan uang yang ditransfer Robby Pardede;Bahwa Saksi mengetahui ada uang perusahaan CV Prima ditransfer kerekening Raymond H.D.B.Silitonga adalah berdasarkan buktibukti transfer yangada pada Saksi atlas nama rekening Raymond H.D.Silitonga terdin

Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor924/1898/BL/Tahun 2007 tanggal 19 April 2007 ;1 (satu) bundel datadata Penyediaan Kredit No. 8906 Dinas PerumahanPemegang Kas Supramono, GU Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi,terdin dari :11.15.SP2D Nomor: 931/8906/Keu/2007 tanggal 13 Desember 2007 ;SPM Nomor: 931/195Disrum/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;c. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 06 Desember 2007oleh Peneliti Drs. Ade Sudiana ;d.

Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan;Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang

Pemeriksa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2)PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasihukum sebagai berikut:Halaman 24 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKTMenurut Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapatdibentuk Tim Pemeriksa; Menurut Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin