Ditemukan 9093 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 196/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 24 Februari 2016 — BUDI SETIAWAN
121 — 97
  • Anggaran2010, mempunyai kewajiban hukum sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPasal 11 : (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaanadalah sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundanganuntuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyediabarang/jasa. b. memilikikeahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakanbarang/jasa. c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 68/Pdt.G/Plw/2016/PN Pkl
Tanggal 16 Februari 2017 — MOHAMAD MACHFUDZ (PELAWAN) MELAWAN OEMAR SAID HADY (TERLAWAN I), PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk (TERLAWAN II), Departemen Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah IX Semarang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (TERLAWAN III)
74 — 24
  • Perkara perdata khusus yaitu perkara perdata yang diatur melalui peraturanperundangundangan khusus (sesuai tabel) ; Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PailitPKPU) ; Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ; Arbitrase (Arbt) ; Perkaraperkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ; Perkaraperkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ; Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) ; Perkara Partai Politik (Parpol) ; Perkara Keterbukaan Informasi Publik
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 242/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. CECEP MAHYUDIN
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Hj. ENTAT SUTATIAH MUNAWAROH
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP. Unit Cibadak
Turut Terbanding/Penggugat II : EMI SRI MULYANI
48 — 32
  • somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit danmenuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggujatuh tempo dan sekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutangoleh debitur berdasarkan perjanjian kredit (berikut perubahannya),baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan karenanyaHalaman 17 dari 64 Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PT.BDG.pemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana debitur: 1)oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — PT. TREND VALASINDO VS GUBERNUR BANK INDONESIA
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Addendum (Perjanjian Tambahan) PerjanjianKerjasama Pembukaan Cabang Money Changer SistemLisensi, khususnya pada Pasal 2 (Pailit) menunjukkan bahwamasih terdapat pemisahan tanggung jawab atas modal danaset antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, hal mana belumHal. 15 dari 70 hal. Put. No. 190 K/TUN/2010sesuai dengan ketentuan BI sebagaimana terdapat dalam SENo.9/23/DPM, khususnya pada Pasal . Huruf B. Angka 2.b.3.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 477/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG KEJAKSAAN NEGERI DEPOK RI cq
Terbanding/Penggugat : PT MEGA AUTO FINANCE
43 — 24
  • pemeriksaan alat bukti antaraPembanding/Terlawan dengan Terbanding/Pelawan terdapat pada halaman45 paragraph 3 menyatakan sebagai berikut :ven berdasarkan Bukti P12 yang sama dengan bukti T10 didapatkanfakta bahwa didalam pertimbangan majelis Hakim berpendapatbarangbarang sitaan pidana yang termuat dalam amar ke 5 dari padaleader masingmasing dalam putusan Pengadilan Negeri Depok No425/Pid.Sus/2017/PN Dpk yang salah satunya adalah objek perkaraaquo adalah bukan berasal dari harta kekayaan debitur pailit
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 17-01-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 94/Pdt.Sus/2016/PN Psp
Tanggal 17 Januari 2017 — Pemohon Keberatan : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Termohon Leberatan : NURLELA WATI DASOPANG
225 — 95
  • Sus/2016/PN PspPasal 8 SKUPK :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhinPerjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debiturberdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga,provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atausuratsurat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi,bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeridinyatakan pailit; ii) meminta penundaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — I. MARCELIUS KURNIAWAN, DKK lawan FREDERICK RACHMAT dan 1. WAHYUNI, S.H, DKK
131 — 640 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasiuntuk melakukan pemberesan;d. Badan dalam likuidasi oleh liquidator;e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahiiwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya;f.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
222 — 123
  • Bahwa saksi pernah mendengar jika PT AAA dengan Direktur Andri Rukmintodigugat pailit sedangkan untuk alamat pasti dari PT. AAA saksi tidakmengetahuli. Bahwa berdasarkan RUPS yang kami peroleh tidak ada RUPS pada tahun2011 dan 2012 yang memutuskan transaksi Reverse Repo Bank BPD Maluku. Bahwa saksi pernah melihat dokumen berupa Berita Acara RUPS LB tahun2011 dan dokumen tersebutlah yang kami lakukan pemeriksaan.
    Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbuktimelakukan tindak pidana di bidang kKeuangan;d. Memiliki akhlak dan moral yang baik; dane. Memiliki keahlian dibidang pasar modal.3) Ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh direksi dan komisaris adalahsebagai berikut :a.
    Surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris perusahaanefek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :(1) Cakap melakukan perbuatan hukumHalaman 207 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB6)7)8)(2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaandinyatakan pailit;(3) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karenaterbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;o.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 24-11-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 143/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Bangkinang (“Bank BTPN”) LAWAN Yuli Fitriani
245 — 80
  • yang melampaui waktu yangtelah ditentukan.Pasal 8 SKUPK :Bank berhak secara seketika tanoa somasi lagi mengakhiri PerjanjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaliguslunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkanPerjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dankarenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lainyang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debiturdan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Dkk.
278 — 166
  • Pun hingga kinibelum berkekuatan hukum tetap ;nama INSA karena Putusan Pengadilan NegeriBahwa Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal12 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 terkait dengan suratPernyataan tidak dalam sengketa atau pailit hal ini dikarenakan dalampermohonan persetujuan penggunaan nama dan pengesahan badanhukum perkumpulan, penggunaan nama INSA tidak dapat diidentikkan dengan INSA yang menunjuk pada Indonesia
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 26-05-2017 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 10 Januari 2017 — H Otong Hasan, BA dkk sebagai Penggugat dan PT Bank BJB dkk Sebagai Tergugat
73 — 29
  • DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya :Penyidik, penuntutumum, atau hakim berwenangmemerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiranHarta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakanhasil tindak pidana dari:a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepadapenyidik;b) tersangka; atauCc) terdakva.Pasal 98 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,yang berbunyi :Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
813 — 309
  • Tentang : Pemilihan Umum
  • beratlainnya;mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakantugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presidenserta bebas dari penyalahgunaan narkotika;bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yangberwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaranegara;tidak sedang memiliki tanggungan utang secaraperseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjaditanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;tidak sedang dinyatakan pailit
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 21-08-2020
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Pwk
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 29
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atauc. bankkreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi Pasal6 UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.Pasal 46(1) Nilai Limit bersifat tidak rahasia.(2) Untuk Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan LelangNoneksekusi Sukarela atas barang tidak bergerak, Nilai Limit harusdicantumkan dalam pengumuman lelang ;(3) Untuk Lelang Kayu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-03-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 169/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Nyonya Zubaidah
Tergugat:
1.PT. Bank CIMB Niaga Tbk
2.PT. Kalpataru Investama
4.Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
5.Prima Cable Indo
105 — 34
  • Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT);f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi barang rampasan;h. Lelang Eksekusi jaminan Fidusia;i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barangyang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;j.. Lelang Eksekusi barang temuan;k. Lelang Eksekusi gadai;.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-10-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 11/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 4 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JOHN SIMBOLON Diwakili Oleh : Jefri Parnanda A.simbolon SH
341 — 107
  • Memiliki Surat keterangan tidak pailit.19. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen20. Pakta IntegritasOleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRA tidakbisa memperlihatkan dokumendokumen asli sebagaimana dipersyaratkandalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRAdigugurkan dalam pelelangan, saat itu pihak PT. BORIANDY PUTRA sempatmeminta penundaan jadwal pembuktian kualifikasi selama 1 (Satu) harikepada POKJA dan pihak PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-11-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 2 Nopember 2017 — PT BALAI PUSTAKA (PERSERO), VS 1. FEBI DASA ANGGRAINI, DKK
114 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan tutup karena efisiensi pada Pasal 164 ayat (3);mhPerusahaan pailit pada Pasal 165;Pekerja/buruh memasuki usia pensiun pada Pasal 167 ayat (1);z= @Pekerja/ouruh mangkir selama 5 (lima) hari berturutturut atau lebihtanpa keterangan yang sah pada Pasal 168;Bahwa UndangUndang Ketenagakerjaan juga memberikan hak kepadaburuh/pekerja untuk dapat memutuskan hubungan kerja dengan pengusahadengan alasan sebagai berikut:a.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 02-04-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN MARTAPURA Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mtp
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
Howard Genial
Tergugat:
1.PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.Oeij Soeij Siang
3.PT. Balai Lelang Surya
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANJAR
6.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
7.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
176 — 22
  • UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT) terdiri dari:a. dokumen yang bersifat knusus yang disampaikan pada saatpermohonan lelang terdiri dari:1)2)3)4)5)Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;Salinan/fotokopi Sertifikat Hak tanggungan dan AktaPemberian Hak Tanggungan;Fotokopi sertifikat hak katas tanah yang dibebani HakTanggungan;Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajibandebitor yang harus dipenuhiSalinan/fotokopi bukti bahwa :a) Debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b) Debitor telah pailit
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perjanjian
Register : 27-07-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 83/ PDT/ 2018/ PT BTN
Tanggal 10 Juli 2018 — PT. HALMAHERA SHIPPING, sebuah Perusahaan yang didiriakn berdasarkan Hukum Repiblik Indonesia dengan akta Pendirian Nomor:01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat oleh Bonardo Nasution.SH. Notaris di Jakarta beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, jalan Pahlawan Seribu BSD City, Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Askan Naim dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada perseroan tersebut, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukumnya bernama NARJO JHON HASYIM, SH, Advokat/Pengacara pada Law Firm Jhon, Fransisco & Associates beralamat di Perum Kunciran Mas Jalan Gunung Lawu 2 Blok K 24/10 Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula disebut Penggugat; L a w a n: 1. PT. BANK PERMATA, Tbk, beralamat di jalan Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I, semula sebagai Tergugat- I; 2. PT BANK PERMATA Tbk. KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 1 Jalan Gatot Subroto, Kavlin 38 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II, semula sebagai Tergugat- II; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, beralamat di Permata Bank Tower 3 Jln. M.H. Thamrin Blok B 1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-III, semula sebagai Tergugat-III; Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III di wakili oleh Kuasa hukumnya bernama F.X. Tri Sumaryanto,S.H.,M.H.,dan J.P. Renanto Hasibuan,S.H., Advokat/Pengacara pada Law officer SGS Mandiri, beralamat di Gedung MTH Square lantai 2 unit 0220, Jalan MT Haryono Kav.10, Jakarta Timur 13330, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Nopember 2017, Nomor : 2511/Sk.Pengacara/2017/PN Tng; selanjutnya disebut sebagai para Terbanding, semula disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5 Jln. M.T. Haryono Kavling 62, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-I, semula sebagai Turut Tergugat-I; 5. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, beralamat di Jalan pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard Blok.S No.52-53 BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebgai Turut Terbanding-II, semula sebagai Turut Tergugat-II; 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B No.20 Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-III, semula sebagai Turut Tergugat-III; 7. RIANTO, SH, CN, beralamat di KH. Mas Mansyur 25 A Blok 52-4-1 RT/RW/010/011 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-IV, semula sebagai Turut Tergugat –IV;
549 — 231
  • jaminan yang dilakukan langsung oleh kreditur denganbantuan Kantor Lelang Negara tanpa persetujuan pemilik benda jaminandan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan disebut PARATEEKSEKUSI;Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa"Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
290 — 498
  • Bahwa saksi pernah mendengar jika PT AAA dengan Direktur Andri Rukmintodigugat pailit sedangkan untuk alamat pasti dari PT. AAA saksi tidakmengetahuli. Bahwa berdasarkan RUPS yang kami peroleh tidak ada RUPS pada tahun2011 dan 2012 yang memutuskan transaksi Reverse Repo Bank BPD Maluku. Bahwa saksi pernah melihat dokumen berupa Berita Acara RUPS LB tahun2011 dan dokumen tersebutlah yang kami lakukan pemeriksaan.
    Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbuktimelakukan tindak pidana di bidang kKeuangan;d. Memiliki akhlak dan moral yang baik; dane. Memiliki keahlian dibidang pasar modal.3) Ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh direksi dan komisaris adalahsebagai berikut :a.
    Surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris perusahaanefek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :(1) Cakap melakukan perbuatan hukumHalaman 207 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB6)7)8)(2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaandinyatakan pailit;(3) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karenaterbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;o.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.
Tanggal 6 Nopember 2017 — AZHARI, ST Bin A. DJAMBAK, HS;
97 — 63
  • surat ijin usahaperdagangan Jasa Konveksi;2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telahmemenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;3) memperoleh paling sedikit 1 (Satu) pekerjaan pada bidangpengadaan barang sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupunswasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagiPenyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yangbaru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;4) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindakuntuk dan atas nama perusahaan tidak dalam sanksi pidana5. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidakmasuk dalam Daftar Hitam6.