Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;Pasal 60 ayat (2) huruf i: Alat bukti tertulis digunakan untuk pendaftaran hakhaklama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakanlengkap apabila dapat ditunjukkan Kepada PanitiaAjudikasi dokumendokumen sebagai berikut : Akta ikrartalak wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat

dasarpenerbitan obyektum litis tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yangdikuasai oleh Maliang R sebagai pribadi, dengan Maliang R sebagai KepalaLingkungan BaraBaraya atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar,karena hal ini berkaitan dengan siapa yang berhak memberikan atau mengalihkanhak atas tanah tersebut, lebihlebih permohonan peralihan hak atas tanah tersebutbaru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (BuktiT.II.Int30) serta Majelis Hakimtidak melihat adanya pemberian/Akta ikrar wakaf

/Surat Ikrar Wakaf/penyerahan hakdari Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut keliru, karenaSurat Keterangan Penyaksian tertanggal 27 Nopember 1979 (vide Bukti T.6) yangdibuat oleh MALIANG R. sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang diterbitkanobyektum litis adalah tanah pemberian Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saattanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar

secara prosedural yuridis telah melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf i dan secarasubstansial melanggar Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T3 secarasubstansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas makadalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah PemerintahKota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun1953) dan apabila dalam bentuk wakaf

harus ada akta atau ikrar wakaf dari orang(seseorang) atau Pemerintah daerah setempat (perhatikan Keputusan BersamaMenteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3/SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T7, T3, yang dijadikandasar penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis ;Bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf i dalam Peraturan PemerintahRI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah Pasal 60

Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan seperti ternyata dari GRAND SULTAN Nomor134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919Nomor 134 terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

diatasnyayang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir JenderalKatamso Nomor 712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN) yang dimaksudkandalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas namaENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandiatas tanah tersebut, dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

M2 yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN)yang dimaksudkan dalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dikurangi Tergugat sebagai wakaf AlmarhumBapak Hardjo dan Almarhumah Ibu Juminah sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sisa pembayaran sebesarRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) akandibayar lunas oleh Para Penggugat dengan persyaratan setelahproses balik nama Sertifikat Hak Milik Balik Nama menjadi Tergugatyaitu Hj. Luluk Wigati SH,Mhum.4.

Milik Nomor 751 dengan luas 121 m2 atas nama Sulasmi, danHak Milik Nomor 579 dengan luas 62 m2 atas nama Sariman, tanggal 21 Juni2016 dengan kesepakan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dimana biaya balik nama sertifikat Ssebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan, sehinggamasih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akandikurangi biaya wakaf

121m2 atas nama SULASMI, dan atas nama SARIMAN Hak Milik No 579 denganHalamani17dari24Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MadLuas 62 m2 dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah), dimana biaya balik nama sertifikat Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan,sehingga masih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang akan dikurangi biaya wakaf

dibuat berdasarkan jual beli yang cacadyuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyaikekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan SertifikatHak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehinggadengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Haji Sulaiman/Tergugat 1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telahdiwakafkan menjadi wakaf

Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa denganSertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan olehHaji Sulaiman / Tergugat 1 asal / Terbanding1 yang berdalin bahwaTanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf MasjidRungkang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karenasenyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik

Wahidin yang sekarang telah menjadimilik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidinmeninggal dunia. Bahwa H.

Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.Pasal 50 .(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah:1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo.

Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam,oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.(Vide Pembaruhan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. AhmadMujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 3435);b.

tergantungpada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisanbahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134HIR, 160 R.Bg.);10.Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan11kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagirakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf

memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf

Wakaf dan shadaqah ;Kemudian berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal49 menyatakan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :a. Perkawinan ;Waris ;Wasiat ;Hibah;Wakeaf ;Zakat;Infaq;7 o aoc=Shadagah ; dani.

Hlm. 3pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah dan 1.ekonomi syariah, dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalambidang perkawinan;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Pemohon Iluntuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuanPasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo.

sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf

menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf

pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf

KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.

(dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi

SPPT (NOP) : 52.02.120.008.0090036.0 atas nama Lalu Karne dengan luas tanah : 912 m2 (+ 9 are)dengan batasbatas sebagai berikut:> Sebelah barat : tanah sawah Haji Murdan;Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Bantahan Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN Pya> Sebelah Timur : jalan senurus Masmas;> Sebelah Utara : tanah sawah Haji Murdan;> Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid senurus desaMasmas;Selanjutnya kami sebut sebagai: TANAH SITA EKSEKUSI3. Bahwa Tanah pada posita ke 2 adalah tanah peninggalan alm.

(+ 9 are)dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah barat : Tanah sawah Haji Murdan; Sebelah Timur : Jalan senurus Masmas; Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Murdan; Sebelah Selatan : Tanah wakaf masjid senurus desaMasmas;4.

SPPT (NOP): 52.02.120.008.0090036.0 atas nama Lalu Karne dengan luas tanah 912 m* (+ 9 are)dengan batasbatas sebagai berikut:> Sebelah barat : tanah sawah Haji Murdan;> Sebelah Timur : jalan senurus Masmas;> Sebelah Utara : tanah sawah Haji Murdan;> Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid senurus DesaMasmas; Bahwa Pembantah mengajukan bantahan didasarkan pada PenetapanSita Eksekusi Nomor: 8/Pdt.EKS/2018/PN Pya tertanggal 4 September 2019dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 12/BASITAEKS/2019/PN Pya tertanggal11

* dan yang dihibahkan seluas 1800 m2.digadaikan kepada Pelawan pada 27 Januari 2016 dengan harga gadaiRp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara: kebun wakaf Masjid Jami Assoleh Sebelah Selatan : Tanah kebun H.

Mar'isebelum perkara yang pertama dulu sampai sekarang;Bahwa saksi tahu batasbatas tanah kebun seluas 18 are sebagai berikutSebelah Utara : Kebun wakaf Masjid.Sebelah Timur : Kebun H. Said.Sebelah Barat : kebun Amaq Sapoan.Sebelah Selatan : kebun Siti.Bahwa saksi tahu yang punya tanah kebun adalah H. Mukri;Saksi kedua H. SYARIF HIDAYAT BIN AMAQ RUMINAH, umur 85 tahun, agamaIslam, SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Pande, Desa Korleko,Hal. 12 dari 26 Hal.

Sebelah Utara : Kebun Wakaf Masjid. Sebelah Selatan : kebun Siti.Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2019/PA.Sel Bahwa saksi tahu tanah kebun digadaikan kepada Amaq Mari sebelum H.Mukri (Terlawan II) digugat oleh H. Said (Terlawan 1) di Pengadilan AgamaSelong; Bahwa sebelum adanya gugatan di Pengadilan Agama Selong terlebihdahulu adanya peristiwa H. Said (Terlawan 1) melaporkan H. Mukri keKapolsek Labuhan Haji bahwa H. Mukri (Terlawan II) mengambil tanahkebun milik H.

memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yangberagama Islam. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan: ~Agama secara tegas menyatakan bahwa: Pangenien agama bertugas. danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf

telah meninggal dunia di Jakartapada tanggal 20 Pebruari 1997 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.

Ihu PENGGUGAT II, Il, dan 1V)telah meninggal duniadi Jakarta pada tanggal 20 Januari 2005 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untukmelengkapi pernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.

ALI ninGEDJUL (ic,, Ayah PENGGUGAT V)telah meninggal dunia diJakarta pada tanggal 3 April 1999 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.

Ibu) PENGGUGATVi)telahmeninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Juni1999 dan dimakamkan di Pemakaman Tanah Wakaf Keluarga.Keterangan ini diperlukan untuk melengkapi pernyaratanmengurus pernyataan ahli waris. (Bukti P7)2. Bahwa semasa hidup SENIH dan GEDJUL yang merupakan Kakek NenekPARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas 2.770 M2 sesuai dengan SuratHalaman 4 dari 92 Hal.

Putusan No.651/Pdt.G/2020/PN.JKT UTRJakartapadatanggal 23 Juni1963 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukanuntuk melengkapi pernyaratan mengurus pernyataan abhiwaris (Bukti P2)dan diperkuat dengan Ketetapan/FatwaPengadilan Agama Jakarta Barat No. 122/C/1980 tertanggal 5Mei 1980(vide Bukti P1A)4.2.5.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muchtar Rasyid (akta jual bell1962) sekarang tanah Wakaf (Sertifikat No.00010 Tahun 2017); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sapar dan Wasni. Sebelan Barat berbatasan dengan tanah Hadji Yusuf/Sekarang tanahGandhisep/Yosef.Halaman 3 dari 42 Hal.

) secarakontan, jualbeli di ketahui Kepala Kampung 3 Talang Jawa Tb.JemekehBapak SANI ITIN Penggawa Marga Proatin V Talang Jawa Tb.Jemekeh;Bahwa pada saat tanah ladang/perkebunan tersebut dibeli oleh orang tua paraPenggugat pada tanggal 4 April 1974 disebelah Utara belum ada Jalan PorosFatmawati Soekarno;Bahwa disebelah Utara tanah milik orang tua Penggugat berbatasan dengantanah milik Muchtar Rasyid /dan sekarang sebagian tanah milik Muchtartersebut disebelah utara telah dihibahkan untuk tanah Wakaf

untuk Masjidsesuai Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 00010 Tahun 2017 Sedangkandisebelah bagian Barat sesuai dengan Surat asal usul tanah milik tanahGandhisep/Yosef;Bahwa dahulu sebelum tanah ladang tersebut diserobot Tergugat sebagaibatasbatas tanah milik orang tua para Penggugat ditanam pohon kelapa,namun sekarang pohon kelapa tua tersebut telah ditebang oleh Tergugat guna untuk menghilangkan batasbatas tanah milik orang tua para Penggugat;Bahwa orang tua para Penggugat yang bernama H.Baharuddin bin

Mahatrywan Fhoni) adalah merupakan bagian tanah milik orang tua paraPenggugat sebagaimana tersebut didalam Surat Keterangan Jualbeli 4 April1974 yang terletak di Jalan Fatmawati RT.08.Kelurahan KaryabaktiKecamatan Lubuklinggau Timur Il Kota Lubuklinggau (dahulu Kampung IIITalang Jawa Taba Jemekeh), dengan batasbatas yang diserobot, dikuasaitanpa hak oleh Tergugat dan Tergugat II yaitu sebagai berikut :Selatan berbatasan dengan tanah Baharuddin + 56 Meter.Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin/tanah Wakaf

Putusan Nomor 68/PDT/2021/PTPLG10.11.Il Kota Lubuklinggau (dahulu Kampung Ill Talang Jawa TabaJemekeh)dengan batasbatas sebagai berikut :e Selatan berbatasan dengan tanah Baharuddin + 56 Meter.e Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin/tanah Wakaf + 40 Meter.e Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin + 50 Meter.e Barat berbatasan dengan tanah Gandhisep/Yosef + 22 Meter.Adalah sah milik almarhum H.

untuk kepentingan pribadipara TERGUGAT berupa TAHLILAN dimulai hari ke1 sampai ke Hari 40 dirumahPara TERGUGAT.Saya mencoba melakukan mediasi berupa lapor dar Bhabinkatibmas,RT RWsampai POLRES Kota Depok masih juga mengalami kegagalan dimana paraTERGUGAT masih bersikeras akan pendapatnya mereka menguasai semuanyatermasuk untuk akses saya masuk kerumah pun dipersulit karena akses masuk hanya 1karena rumah saya dan Para TERGUGAT 1 komplek dikarenakan saya PENGGUGATdipaksa menandatangani surat paksa wakaf

Bahwa dalil gugatan Penggugatmengenai gaji PNS BPOM RI yang menikmati adalah Penggugat sendiri dangaji Pensiun juga mulai dari Mei sampai September 2016 yang menikmatiadalah Penggugat jadi dalil gugatan Penggugat tidak benar.Gaji BPOM RIbulan Desember 2015 sampai Maret 2016 di gunakan untuk membayarhutang almarhumah yang di potong langung oleh bank mandiri, hutang arisan,biaya admin bank, dan kegiatan wakaf dan doa bersama untuk almarhumahyang di ketahui oleh Penggugat.

Uang duka yang di dapat buat digunakan untuk kegiatan tahlilan dan wakaf almarhumah dan Penggugat tau,jadi jika Penggugat tidak mengetahuinya itu tidak benar;Hal 9 dari 41 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Dpk11. Bahwa ,Penggugat tanggal 23 september 2016 telah menikah diPalembang;12. Bahwa Tergugat dalam membuat gugatan Perbuatan melawanhukum tidak benar dan gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur dantidak jelas) dan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)(5);13.

Bahwa dalam posita poin 4 mengenai tuduhan terhadap Tergugat III tidak benardan Tergugat III tidak pernah melakukan apa yang di tuduhkan itu fitnah danmengadaada dan gugatan Penggugat agar dinyatakan di tolak dan tidak dapat diterima, karena atm dan pin mandiri di berikan langsung Penggugat ke Tergugat IIIuntuk nambahin kegiatan tahlilan dan wakaf tapi Penggugat tidak mengakui pintersebut di infokan oleh Penggugat dan memutarbalikan Fakta bahwa dirinya gaktahu no pin atmnya , sedangkan Tergugat III

Dan pada bulan maret 2016 penggugat memintaatm mandiri kepada Tergugat Ill dengan alasan mau menutup tabungan danmengurus potongan cicilan hutang desember 2015 dan januari 2016 dan berjanji akanmengembalikan kembali kepada Tergugat III untuk kegiatan wakaf tapi di ingkari olehPenggugat dan malah menuduh Tergugat III;5.

Tergugat rekonvensimenolak untuk memenuhinya dan gugatan tersebut haruslah ditolak karenabukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya sebagaimanabunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadaqah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;Bahwa untuk tuntutan

Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.Sdaatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadagah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Bahwa untuk tuntutan berupa biaya hidup/uang belanja (AprilSeptember2014) sebesar Rp 18.000.000, Tergugat rekonvensi menolaknya karenasejak setelah menikah antara Penggugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi

Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.SdaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama disebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan, b)Waris, c) Wasiat, d).Hibah, e).Wakaf, f).Zakat, g).Infag, h).Shadagah, dani).Ekonomi syari'ah dan pada penjelasan Pasal tersebut pada huruf (a)(Perkawinan

No. 2378 K/Pdt/2010tapi sampai sekarang "status tanah itu masih berstatus milik pribadi bukanberupa tanah wakaf", karena itu untuk sementara waktu tanah obyek sengketatidak digarap oleh pihak Siti Maryam binti Sada'i, walaupun sejak jaman Revolusisudah menguasai dan menggarapnya;Bahwa semenjak tahun 2003 tanah obyek sengketa mulai dikuasai secarafisik oleh Tergugat , tanopa seizin Penggugat, padahal antara Tergugat denganPenggugat tidak pernah ada hubungan hukum;Bahwa diketahui kemudian, kirakira

perkara a quo Siti Maryam binti Sada'i penerima hibah dari Sada'ipada tahun 1964 melepaskan hak tanahnya untuk dijadikan tanah pekuburanadalah tidak benar, pendapat tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertolakbelakang dengan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentangPerwakafan Tanah Milik serta ketentuan Menteri Agama RI yang berkaitandengan perwakafan, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harusmengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf

Menurut madzhab Syafiiyah,kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak,wala, pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang,wasiat dan hak kepemilikan.

Imam Ahmad bin Hambal dan sebagianulama Syafiivah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimoniumde auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab(keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hakkepemilikan murni.4. DR. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Nidzam alQadla fi alSyariat alIslamiyat halaman 174175 :wd aolaiwYL soleil aro ule plell dal eorl 255ale dolewl jo25 Loud Igalis!

.: Tanah Wakaf Jerang.7.17. Sebidang tanah seluas 586 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01145 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat> H. Samsudin.: Masitoh.: H. Affi.: H. Masdani.7.18. Sebidang tanah seluas 1.119 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01139 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat> H. A.

Hadari.Sebelah Selatan : Carwita.Sebelah Timur : Sairi.Sebelah Barat : Tanah Wakaf Jerang.2.17. Sebidang tanah seluas 586 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01145 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Sebelah Utara > H. Samsudin.Sebelah Selatan : Masitoh.Sebelah Timur : H. Afifi.Sebelah Barat : H. Masdani.2.18. Sebidang tanah seluas 1.119 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 01139 atas nama H. Masnuni, batasbatasnya sebagaiberikut:Hlm 15 dari 24 him. Pen.

Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:Pasal 49, disebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Pasal 50 Ayat (2), disebutkan:Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyekhukumnya antara

Wakaf ;f. Zakat ;g. Infaq;h. Shodaqoh dani. Ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undangundang R.I.