Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS...Pasal 78 ayat (2):RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Pasal 79 ayat (1):Direksimenyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahulu! pemanggilan RUPS.Pasal 79 ayat (2):Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan...b.

perusahaan (i/.c. melalui dokumen Laporan Tahunan yangseharusnya disampaikan jika diadakan RUPS Tahunan).A.2.

kuorum, proses pemanggilan sudah sah maka selama prosesdiselenggarakan dilaksanakan RUPS hasilnya dapat diterima, dankeputusan RUPS oleh para pemegang saham dan Direksi dianggap sah.Bahwa Ahli menerangkan tentang makna pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksiyang menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan / laporan keuangankepada RUPS, harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dansemua anggota Dewan Komisaris di Kantor Perseroan.Bahwa Ahli

Negeri untuk mengadakan / melaksanakan RUPS diPerusahaan tersebut.Bahwa Ahli menerangkan batasan Pemegang Saham 10%, dalamPerseroan dan kalau dia sebagai Komisaris maka bisa menegur Direksiuntuk bisa melaksanakan RUPS.Bahwa Ahli menerangkan Dewan Direksi diberikan kewenangan danDewan Komisaris sebagai Pengawas jadi bisa menegur Direksi atau bisamengadakan RUPS sendiri pada Perseroan tersebut.Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS dibahas juga tentang LaporanKeuangan Perseroan dilihat dari Penggunaan

laba bersin untukmenentukan untung atau rugi Suatu Perseroan yang diputuskan oleh RUPSuntuk kemudian dapat dibagikan sebagai Deviden kepada para PemegangSaham Perseroan.Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS juga membahas Direksi akanmengusulkan rencana kerja jika tidak disampaikan dalam RUPS makaRencana Kerja tahunan yang lalu masih diberlakukan.Bahwa Ahli menerangkan jika ada laba positif dalam Perseroan makakewenangan RUPS untuk pembagian Deviden kepada para PemegangSaham.Hal 99 dari 112 Putusan Nomor

Hendy Trisnaditelah dengan suka rela menjadi bagian dari warga NITdengan memiliki KTP di Maumere (lihat bukti No. 117,12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2007 telahdiadakan RUPS untuk membuat akta perubahan danmenerima Hendy Trisnadi untuk dimasukkan ke Aktesebagai pemegang saham 5%, hal ini dilakukan tahun2007 karena setoran modal PT.

Hendy tidak maumenandatangani, akhirnya karena dalam aturan sudahquorum di atas 75%, maka Dirut dapat bertindak sesuaiperaturanKeputusan RUPS, maka Terdakwa berangkat ke Jakartadengan berbekal surat kuasa pemegang saham lainnyayaitu. Terdakwa II dan III hasil Keputusan RUPS untukHal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1435K/Pid/2010membuat Akta Perubahan Nomor : 2 tanggal 10 Desember2007 dan nama Hendy sudah dimasukkan dengan memiliki5000 lembar saham senilai RAp.500 juta ;Bahwa meskipun Sdr.

2007 karena posisi Komisaris harus kembalilagi, sebab pada RUPS I/II sudah mengundurkan diri ;kebetulan di akta juga ada kesalahan nama Terdakwa !

ditulis Ruchiyat Sumadi dan saham Hendy senilai 20%seharusnya 5% setelah dicoba pada RUPS IV danV Sdr. Hendy tetap pada pendiriannya, tidak maumenandatangani daftar hadir atau tandatangan lainnyakarena prinsipnya dia minta uang kembali. SayaJelaskan ada prosedurnya yaitu) pemegang saham membuatsurat penawaran bahwa saham akan dijual dan itu butuhwaktu dan prosedurhukum, jadi persoalan terhenti (bukti No.7 dan 8) ;Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Sdr.

l dan takada kesalahan lagi, karena secara aturan perseroankeputusan sudah Quorum di atas 75% tetapi mengingatsudah masuk persidangan Kami jadi raguragu karena adaperaturan RUPS Ketua Pengadilan bisamemerintahkan untuk RUPS lagi dan semua harus hadirdantandatangan sebagai pemegang saham dan menetapkanquorum(Pasal 73 No.6 dan Pasal 67 UU Perseroan 1995 No.1,2,3,4)bukti No.9;Bahwa sehubungan dengan permasalahan paraTerdakwa/para Pemohon Kasasi dengan saksi Hendy, paraTerdakwa telah mengajukan gugatan

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanoa melalui RUPS pada Januari 2014Terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapal motorNee Diak menjadi milik perusahaan kemudian Terdakwa mengangunkan keduakapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp8.400.000.000.

(tiga miliar empatratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto seharusnya Terdakwabayarkan untuk membayar pinjamannya kepada Saksi Yohanes Ivan Santosodan Saksi Edy Susanto, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidakmembayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes lvan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4

(tiga miliar empat ratus juta rupiah) sisauang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannyakepada Saksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto, akan tetapiTerdakwa tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4 (empat) unit, Terdakwa menjanjikan akan segeramengembalikan pinjaman uang milik Saksi Yohanes Ivan

Pelayaran Prima Jaya Samudra dan PT.Mutiaranusa Antarsamudra Lines padahal masalah susunan pengurus danbesarnya saham belum ada dibicarakan sama sekali dalam RUPS, akantetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berdalihpenyetoran dana tersebut merupakan kewajiban Saksi Yohannes IvanSantoso tidaklah dapat diterima;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohannes Ivan Santoso, Budimandan Edy Susanto, dana yang disetorkan kepada Terdakwa bukanlahpenyertaan modal atau saham Saksi Yohannes Ivan

;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tan Kamelo, tindakan Terdakwayang tidak melakukan RUPS untuk mensahkan uang dan atau barangmodal yang dimasukkan oleh salah satu pemegang saham menjadibagian dari aset perusahaan adalah menjadi tanggungjawab pribadiTerdakwa;e Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes lvanSantoso mengalami kerugian sebanyak Rp2.400.000.000.

LB) untuk memutuskan pembubaran badan hukum danpembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGIDIR/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untukmemutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim LikuidasiBank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restauran Sari Kuring

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor

7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan

Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untukmengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank,Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agarTim Likuidasi mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesiadan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktupenyelenggaraan RUPS;Bahwa berkenaan dengan

Terlebih lagi, semua ikhtiar yang dilakukan olehPerusahaan (Tergugat I) ini adalah sebuah bentuk investasi danbukan sebagaimana layaknya penempatan deposito tetap denganpembayaran bunga yang teratur;Bahwa sebagai catatan, hingga pada saat dilakukannya rapatperseroan (RUPS) pada tanggal 10 Desember 2019, Penggugattetap menyatakan ketidaksanggupannya untuk turut serta melakukanpenambahan modal perusahaan.

Selanjutnya, setelah menyatakanketidaksanggupannya tersebut, Penggugat pun tidak memberikangambaran ataupun menyebut nama seseorang ataupun pihak lainsebagai calon pembeli potensial (potential buyer) atas sahamsahamnya;Bahwa sebagai solusi atas ketidaksanggupan dari Penggugatsebagaimana dimaksud di atas, mengingat persoalan ini telahberlarutlarut sejak dirapatkan dalam rapat perseroan (RUPS) padatanggal 5 November 2012, maka dalam rapat perseroan (RUPS)pada tanggal 10 Desember 2019, Tergugat , II

Faktanya, sejak rapat perseroan (RUPS) padatanggal 5 November 2012, Tergugat dan III telah secara terbukamenyampaikan perihal adanya kebutuhan penambahan modal untukpengembangan perusahaan. Keterbukaan atas maksud dan rencanapenambahan modal itupun berlanjut pada rapat perseroan padatanggal 22 Juni 2015, hingga terakhir dibicarakan dalam rapatperseroan pada tanggal 10 Desember 2019;Bahwa mengenai masuknya Tergugat II (PT.

Tasik Raja) sebagai pemegang sahamadalah juga berdasarkan adanya kesepakatan diantara parapemegang saham, termasuk Penggugat sendiri, kesepakatan manadiambil dalam rapat perseroan (RUPS) tahun 2012 sebagaimanajuga tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 5 November 2012 yangdibuat oleh Notaris Yanti Sulaiman, SH, Notaris di Medan, yang padaintinya menyetujul masuknya kedua perusahaan tersebut (PT. BinaPitri Jaya dan PT.

Demikianlahalasan dari Tergugat tentang mengapa dividen di perusahaan tidakdibagikan untuk sementara ini, karena perusahaan memang belummempunyai saldo laba yang positif;Bahwa terkait hal tersebut di atas, Laporan Buku Tahunan secaraberkala dan rutin senantiasa disampaikan kepada Penggugat.Bahkan Penggugat sendiri pun turut serta dalam setiap Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan yang salah satu agendanyaadalah membahas mengenai laporan keuangan.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harusdihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWANTANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir. WILLY TANUMULIA,Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMY TANUMULJA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir.WILLY TANUMULIA, Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan jandaEMMY TANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

CITRA BAHARI PERMAIdengan PERTAMINA;Bahwa Merujuk pada Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas(UUPT) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan dalam suatu Perseroan Terbatas wajib diadakan dalam jangkawaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Dalam RUPS tahunan tersebut, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sekurangkurangnya sebagai berikut (lihat Pasal 66ayat 2 UUPT):a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun

Pasal 79 ayat(1) UUPT mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunanpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahuluidengan pemanggilan RUPS, di mana padaPasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima. Apabila tidak menyelenggarakan RUPStahunan, direksi dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya terhadapperseroan;.

Utr.seorang direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organperseroan lainnya, baik rapat umum pemegang saham ataupun dewankomisaris, apalagi pemegang saham.Bahwa dengan demikian, Direksi tetap wajib menyelenggarakan RUPSTahunan sebagai salah satu kewajibannya menjalankan kepengurusanperseroan sebaikbaiknya dengan memberikan laporan tahunan Perseroandalam RUPS Tahunan.Bahwapadaprinsipnya RUPS Tahunandiadakan untuk mengesahkanperbuatanhukumdireksi, rencanakerja, alokasi dana, sertalaporankegiatan

Utr.16.17.e = Pinjaman Lambok Rekan Kapten Rp. 75.000.000, e Pinjaman Kapten Rp. 400.000.000,e Pinjaman Asep Pertamina/teman KaptenRp. 240.000.000,TOTAL RP.1.762.000.000,Bahwa oleh karena pentingnya laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan pengesahan perbuatan hukum Direksi tersebut, dikarenakansudah lewat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, maka tidak dapat lagidibuat RUPS tahunan, untuk itu laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan penggunaan kekayaan Perseroan dan lainlain

Majelis Hakim perkara a quo berkenanmemeriksa dan memutuskan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan WANPRESTASI(INGKAR JANJI);Memerintahkan kepada TERGUGAT bersamasama PENGGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT.

Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Pebruari 2005ditempatkan oleh Tergugat dibagian pemasaran ekspor dan impor;Bahwa Penggugat telah beberapa kali dinaikan jabatan oleh Tergugat yaitu padaTahun 2007 Penggugat diangkat menjadi Kepala Bagian Pemasaran, kemudian padatahun 2008 diangkat menjadi Marketing Manager dan pada tahun 2010 Tergugatmengangkat Penggugat sebagai Direktur perusahaan;Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur tidak dilakukan berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Nice Indonesia mempunyai kepemilikan sahamyang besarnya 10 (sepuluh) saham atau setara dengan 5% dan atas dasar itulahakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) sepakatuntuk menunjuk dan mengangkat Penggugat sebagai Direktur PT. Nice Indonesia,sehingga tidak ada pengangkatan langsung terhadap Penggugat sebagai Direkturyang dilakukan oleh Mr. Sin Dong Chun selaku Direktur Utama PT.

Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri.Kemalsyah Siregar, salah seorang praktisi hukum ketenagakerjaan yang jugamerupakan anak dari mantan Hakim Agung Bismar Siregar mengungkapkansebagai berikut:Untuk mengetahui apakah seseorang direksi itu diangkat melalui RUPS ataubukan, hal tersebut bukanlah perkara sulit;Lihat saja Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, perubahan AD/ART nya atauakta berita acara RUPS.

Dan kalau nama si direksi ada, berarti diadiangkat melalui RUPS dan dia wajib tunduk pada ketentuan UndangundangPerseroan Terbatas. Jadi kalau ada sengketa seputar pengangkatan maupunpemberhentian direksi, upaya hukumnya ke Pengadilan Negeri;2.

Nice Indonesia; Bahwa dalam RUPS tanggal 30 Desember 2009, Pemohon Kasasi sebagai Pemegangsaham 5% pada PT.

Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai DirekturTERGUGAT, kewenangan PENGGUGAT sebagai Direktur TERGUGATsecara tegas telah dibatasi oleh para pemegang saham TERGUGATberdasarkanKeputusan RUPS TERGUGAT, dimanaPENGGUGATsama sekali tidak memiliki kewenangan di bidang keuangan termasukperpajakan.

Bahwa semestinya, paling lambat tanggal 29Januari 2016 atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31Desember 2015, saat PENGGUGAT efektif berhenti sebagaiDirektur TERGUGAT karena mengundurkan diri dan telahterjadi kekosongan Direksi, TERGUGAT sudah harusmelakukan penunjukkan dan pengangkatan Direksi baruberdasarkan RUPS atau Keputusan Sirkuler PemegangSaham pengganti RUPS, serta melakukan pemberitahuankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannyaRUPS

atau Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS tersebut.

RUPS.

untukpenunjukan Direksi baru (serta menyatakan pemberhentianDirektur lama) menurut UUPT dan Anggaran Dasar TERGUGATdiselenggarakan paling lambat tanggal 29 Januari 2016 (30 harisetelah terjadinya kekosongan Direksi) dan diberitahukankepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 28Februari 2016 (30 hari setelah RUPS atau Keputusan SirkulerPengganti RUPS),maka sangat jelas, menunjukkan sikap sengaja dan tendensius dariTERGUGAT yang menjebak PENGGUGAT dan/atau menempatkanPENGGUGAT dalam

Program kerja tahunan perseroan;Bahwa laporan direksi PT PPI pada RUPS Tahun 2001 yang salahsatunya melaporkan posisi harta kekayaan Perseroan termasukdidalamnya adalah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan obyeksengketa A dan obyek sengketa B di Kab.Pinrang telah disetujui dan telahdisahkan oleh Bp. Dr. H.

., selaku pemegangsaham dan kuasa pemegang saham, dengan demikian aset berupa tanahdan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B tersebut adalahsah menurut hukum sebagai harta kekayaan Penggugat yang terpisah(separate) dari harta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya;10.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PPI selanjutnyadiselenggarakan setiap tahun, yakni RUPS Tahun 2002, 2003 dan Tahun2004, setiap penyelenggaraan RUPS tersebut maka direksi terusmelaporkan dan mencantumkan laporan

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT inidijelaskan:Persyaratan pengangkaian anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Berdasarkan hal tersebut di atas, kepengurusan/anggota direksi yangdipimpin oleh Abdy Baramuli sebagai Direktur Utama dan Aryanthi Baramulisebagai Presiden Komisaris tersebut sudah Domisioner, maka secaraotomatis berakhir karena tidak pemah melakukan RUPS lagi untukmenentukan pengurus/anggota direksi yang baru atau perpanjangan masajabatannya;Dengan demikian, maka Abdy Baramuli, S.E., yang dimaksud dalam suratkuasa Penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas

, makapihak yang berhak untuk memberhentikan Direksi adalah juga RUPS;2.

Notaris di Medan;Bahwa jumlah saham yang dijual sebanyak 2.221 lembar denganperincian sebagaimana dalam surat gugatan;Bahwa dari perincian penjualan saham milik Penggugat sesuai denganhasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Berita Acara RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI No.58 yang dibuatoleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustani, SH.

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDAIR:1.Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.

Bumi MansyurPermai tersebut yang rencananya akan dijual kepada para Tergugatternyata belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;Bahwa selain itu memperhatikan ketentuan pasal 64 UndangUndangPT. yang menyebutkan RUPS diadakan di tempat Perseroan milikkegiatan usahanya;Bahwa PT. Bumi Mansyur Permai berdomisili di Medan dan kegiatanusaha mereka juga di Medan, namun PT.

BumiMansyur Permai, sehingga oleh karena itu mereka berhak untuk menyelenggarakan RUPS;3. Bahwa Pasal 64 ayat (1) UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1995menentukan RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain, in casuRUPS yang diadakan bukan di Medan sebagai tempat kedudukan danusaha PT.

MdnMENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat Il sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnyaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.

Bahwa maka berdasarkan hukuirn sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 dan 67Undangundang Nomor tahun 1995, PELAWAN I meminta Ijin kepada Ketua PengadilanNegeri dari tempat kedudukan perseroan terbatas tersebut agar diperkenankanmenyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin ; Pasal66:1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenangmenyelenggarakan RUPS lainnya ;2.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); Pasal 67: Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroandapat memberikan izin kepada pemohon untuk :1. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang sahamapabila Direksi atau K6misaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan, atau ;2. melakukan sendiri pernanggilan RUPS lainnya

Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkanbentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat padaketentuan Undangundang ini atau Anggaran Dasar ;2. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KetuaPengadilan Negeri dapat memedntahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir ;3.

Bahwa menurut Undangundang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dan kewenangan para pemegang saham, sehinggaPutusan Provisi aquo yang melarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangandengan Undangundang yang berlaku.

Bahwa tidak ada dasarnya bagi Para pelawan untuk menyatakan tindakan Para Pelawanmenyelenggarakan RUPS PT. Wijaya Triutama Plywood Industry tanggal 10 Januari 2001adalah sah menurut hukum ;2A: Bahwa tindakan Para pelawan menyelenggarakan RUPS PT. Wijaya Triutama PlywoodIndustry tanggal 10 Januari 2001 tersebut jelas bertentangan dengan hukum, karena :1. Penyelenggaraan RUPS PT.

Golden Hui yang di aktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003 yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GoldenHui;2. Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara No. Register 13 / Pdt.G /2007 / PNSmg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaakta yangdimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI)yang berhak mewakili kepentingan hukum PT.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahan harusmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SmgPemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui sebagaimana dalam pasal 28 yangmenyimpang dari ketentuan dalam passal 10 dan pasal 13 Anggaran dasar inimengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan Komisaris telah di angkat:Direktur Utama: Tuan LIU. LFU , Direktur : Tuan LIU. FANG JUNG, Direktur Il: Tuan LIU.

Golden Hui yang diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bina Arta Swadaya tersebut sudah lazimdilakukan terhadap PTPT lain dibawah Yayasan BinaSwadaya, dan ada 17 PT hingga saat ini namun tidak adamasalah ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya meminta direksi PT.Bina Arta Swadaya untuk melakukan RUPS Tahunan,namun tidak dipenuhi dan karenanya mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kePengadilan Negeri Jakarta Utara ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya baru mengetahuibahwa Ir.

Perlu dipahamibahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan terbatas. Apabila perseroanterbatas telah terbentuk, maka seluruh organ perseroan terbatas tersebutdinyatakan berfungsi. Inilah yang menyebabkan Direksi dan Komisaris PT. BASmenjalankan fungsinya. Bila RUPS tidak ada, maka seharusnya sejak awalDireksi dan Komisaris PT. BAS pun harus dinyatakan tidak pernah ada.Meniadakan RUPS PT. BAS sama artinya dengan Direksi PT. BASmengambilalin kepemilikan atas PT.

BAS tidak pernah memberikan laporan keuangankepada pemegang saham di dalam forum RUPS ;Bahwa Sejak berdirinya PT. BAS hingga saat ini, para TergugatRekonvensi selaku Direksi PT. BAS belum pernah menyelenggarakan RUPS,baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, sehingga sangat sulit bagi parapemegang saham (termasuk Penggugat Rekonvensi ) untuk memantau danmenilai kinerja PT. BAS. Penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah hal yangsangat penting untuk menilai kinerja PT.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

No. 2465 K/Pdt/2010b.Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasaberhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai denganjumlah saham yang dimilikinya. (Pasal 72 Undang Undang PT) ;Cc.Memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporantahunan (Pasal 86 Undang Undang PT) ;3.Bahwa selama para Termohon Kasasi menjadi Direksi PT.

) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)Hal. 18 dari 46 Hal.

Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan

Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015Mengenai pembagian deviden, novum tersebut menyebutkan bahwapembagian deviden ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

,MBA;Bahwa dalam hal Judex Facti dan Mahkamah Agung hendak menyatakandividen yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidaksah, maka Judex Facti dan Mahkamah Agung demi hukumharusmenyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan TurutTermohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah.

hukum Pemohon Peninjauan Kembali(Tergugat) menerima dividen dari Turut Termohon Peninjauan Kembali(Turut Tergugat) melalui RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (TurutTergugat).

,M.H;11.Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 13 Oktober2011, yang dibuat di Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggaran dasarmaka sesuai ketentuan UndangUndang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienSteel Works Co.

Sesuai Pasal 142 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas telah secara tegas ditentukan bahwa pembubaran perseroanterjadi berdasarkan atas RUPS.

ataukah Perseroan masih mungkin dilanjutkan ataukah tidakmungkin dilanjutkan adalah merupakan kewenangan organ perseroansebagaimana ditentukan di dalam mekanisme UU Nomor 40 Tahun 2007yakni melalui mekanisme RUPS untuk mengetahui kinerja dari Direksi danKomisaris.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggarandasarmaka sesuai ketentuan undangundang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienHal. 35 dari 36 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2014Steel Works Co.

Kebiasaan RUPS juga sering dilakukan di Purwokerto.tu dibuktikan dengan dokumen Risalah Rapat yang dimilikioleh PT.

Karena sebagian besar daripemegang Saham banyak beraktivitas di Purwokerto sehinggamemindahkan akses koordinasi serta mengoptimalkan danmengefektifkan penyelenggaraan, maka atas usulan beberapapemegang saham kepada Dewan Komisaris, RUPS untukdilaksanakan di Purwokerto.3.

Dengan demikian dalilpenggugat tidak benar sama sekali.Terkait keberatan Penggugat terhadap diadakannya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan di Purwokerto dapatdijelaskan bahwa sudah beberapakali Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dilakukan di Purwokerto. RUPS yang dilakukan diPurwokerto ini juga diikuti oleh Penggugat. Mengapa hanyaRUPSLB yang tertanggal 28 Februari 2014 saja yangdipertanyakan.

Penggugat sendiri sudah tahu bahwa RUPS bisadilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atau ditempatPerseroan melakukan kegiatan usaha. Sebagaimana diketahuibahwa Tergugat adalah pemegang terbesar saham perusahaandan boleh dikatakan perusahaan ini adalah bagian dari LabalabaGroup (pemegang saham terbesar oleh Tergugat !) yang berkantorPusat di Purwokerto.

Sehingga tidak adayang salah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirim surat(sampai tiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa DirekturPerusahaan untuk mengadakan RUPS. Surat tertanggal 22November 2013, 05 Januari 2014 dan 20 Januari 2014 yangsemuanya telah diterima dengan baik oleh Penggugat.

Bagaimana mungkin seorang narapidana bisakeluar dari penjara / rumah tahanan untuk melakukan RUPS dan merubahsusunan organ perseroan.Hal. 3 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Pst7.10.11.Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 11 Tahun 2011 diaturbahwa:Pasal 9 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pasal 9 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka

diselenggarkan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar .Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi yang berbunyi sebagai berikut :Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat Il dan Para Tergugat lainnya

) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATtidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 angka 2, Pasal 9 angka 3 danPasal 9 angka 4 Akta Pendirian Perseroan jo.

Pasal 82 ayat (1) dan(2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai PerseroanTerbatas serta telah dilakukan secara melawan hukum maka sudahsepatutnya apabila RUPS tersebut dinyatakan batal demi hukum.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaHal. 37 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undangan RUPS,sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 78 ayat (2) dan ketentuan sebagaimanatercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Pasal 16 ayat (2)), yangmenentukan sebagai berikut

Laporan Tahunan yangpernah disusun dan disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk diperiksa olehPemohon selaku pemegang saham Perseroan, terhitung sejak tahun pendirianPerseroan sampai dengan diajukannya Permohonan ini.Bahwa Pemohon telah berulang kali menyampaikan permohonan baik lisanmaupun tertulis kepada Perseroan cq Direksi Perseroan untuk memperolehLaporanTahunan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada laporankeuangan, konfirmasi mengenai mengapa tidak pernah ada undanganpenyelenggaraan RUPS

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun buku yang baru lampau dalam pebandingan dengan tahun bukuyang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku sebelumnya, laporanlaba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, danlaporan perubahan ekuitas, serta catatn atas laporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau Dean Komisaris,sepanjang berhubungan

tersebut, selurun peserta Rapattelah diberikan bundel yang salah satu isinya adalah laporan Keuangan 2003Hal 11 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.10.11.2007, sehingga demikian sangat jelas dalildalil yang Pemohon sampaikanadalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;Bahwaberkalikali Pemohon menyatakan dalam permohonan aquo bahwaPemohon merasa tidak pernah mendapatkan haknya, padahal secara jelas dannyata serta didasarkan pada buktibukti yang ada, setiap undangan RUPS

itu, dan kalau itu tidak dilakukan maka itu bukanperusahaan yang baik, karena dengan RUPS tersebut dapat diketahui bahwaadanya penambahan modal ataupun pengurangan modal dan itu harusditentukan dalam RUPS, jadi bukan hanya untuk laporan setiap tahun sajatermasuk dalam hal hal keuangan dalam perusahaan ;Bahwa hasil daripada RUPS biasanya dikirimkan kepada pemegang saham, dansebelumnya pemegang saham dilakukan undangan dalam RUPS tersebut tidakhanya dalam bentuk pengumuman saja ;Bahwa laporan tahunan

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

20.000.000,00

46.

Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;

Rp

50.000.000,00

49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

50.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;

Rp

7.500.000,00

51.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;

Rp

3.600.000,00

55.

Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidakdiakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur UtamaPT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selakuDirektur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari2012 sebsar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanpa buktipenggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasatanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009 ;Halaman 27 dari 90 Putusan No. 8/Pid. Tipikor/2015/PT.AMB. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa SoemitroMalok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;24.