Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 21-11-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.PLG
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
113
  • Sultan Mansyur Lorong Wakaf No.1133 RT. 14.
Register : 22-06-2012 — Putus : 16-07-2012 — Upload : 07-10-2012
Putusan PA NUNUKAN Nomor 51/Pdt.P/2012/PA.Nnk.
Tanggal 16 Juli 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
4412
  • dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon I dan Pemohon II telahmemberikan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I danPemohon II, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari ulama Hanabilahbahwa syahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalam perkawinan,hakhak pribadi, wakaf
Putus : 10-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Februari 2017 — M U S L I M A T I N melawan SITI FAIZUN dkk
4437
  • 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Mei 2016 dalam RegisterNomor : 30/Pdt.G/2016/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melalukan akad Jualbeli Sebidang tanah yang terletak didesa Geneng, KecamatanBatealait, Kabupaten Jepara dengan bukti SPPT tanah sawah di Blok0160112 No.sppt 33.20.050.004.016.0112.0, seluas 510 m2 atasnama FAIZUN BT MUKDI dengan batas batas sebagai berikut:Utara : Wakaf
Register : 17-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 10 Juni 2014 — Penggugat

Tergugat
215

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Register : 03-02-2014 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 4 Maret 2014 — Penggugat

Tergugat
163

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 13-02-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 52/Pdt.P/2015/PA.Mdn
Tanggal 5 Maret 2015 — PARA PEMOHON
130
  • tidak ada halangan apapun yang dapat menjadi penghalangterjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.Tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I denganPemohon II selama ini.Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anaklakilaki.Setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon IJ tidak pernahmendapatkan buku nikah karena tidak pernah dicacatkan ke KantorUrusan Agama.Rajali bin Rajai, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Jalan Tanah Wakaf
Register : 11-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.MS
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
1610
  • UbLIl,AY algArtinya : Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI aGolaiwYLoolgid! Guar Y lei al aor) aasi> gil pL YI Jlsgwogally clsiJl odArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.SVgJlq Gilg Sgolg SVQIlg Cunt! 09 cuxdbid!
    ais doleiwVL doleil Taigax Igig TISI9 Jizlly aSg/lg aVoJlyArtinya: Ulama Kalangan Syafiivah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduranHal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Padt.P/2021/PA.MSdiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);lil 9m LS elow!
Putus : 28-04-2011 — Upload : 15-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/AG/2011
Tanggal 28 April 2011 —
248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha kekeluargaan dan musyawarah berulangkali telahdilakukan tetapi hingga saat ini para Penggugat dan Tergugat tidak dapatmenyelesaikan permasalahan ini secara baikbaik, maka berdasarkanUndangUndang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang perkawnan, weris, wasiat, hibah, wakaf
    Asasi Manusia (HAM) karena memaksaPemohon Kasasi/Tergugat untuk tunduk dan mentaati hukum Islammelalui Pengadilan Agama Surakarta dimana Pemohon Kasasi/Tergugatberagama Kristen sebagaimana UndangUndang No.3 tahun 2006 tentangperubahan UndangUndang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamadalam pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b.waris,c.wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 13-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bil
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
1.LULUK AMALLIYAH
2.FIRMAN ASGAF DIMAS SETIAWAN
367
  • 2006, kewenanganPeradilan Agama mengalami perluasan, yang sebelumnya hanya menanganisengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan sadagah, kemudianditambahkan dengan menangani sengketa zakat, infaq dan ekonomi syariahsebagaimana dituangkan dalam perubahan Pasal 49 UU Peradilan Agama yangmenyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang Bergama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
    Dengan demikian, Pengadilan Negeritidak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang Bergama Islam di bidangPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaqg, Sadaqah, dan EkonomiSyariah dan Apabila merujuk pada Pasal 50 ayat (2) UndangUndang PeradilanAgama, terdapat ketentuan bahwa Apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut
Putus : 08-07-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 129/Pdt/2017/PT SMG.
Tanggal 8 Juli 2017 — SITI SAROFAH Binti HAJI NURHADI dkk melawan ASRORI dkk
9653
  • dengan orang tua Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI,pada akhirnya Penggugat tergerak hatinya untuk memwakafkan tanahtersebut kepada Yayasan Nurul Ulum melalui orang tua Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secaralisan dan menyerahkan buku tanah hak milik No 125 atas nama Hj.Saudahtersebut dengan perjanjian bahwa orang tua Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI akanmenyertifikatkan wakaf
    , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menanyakanmengenai proses sertifikat perwakafan atas tanah milik Penggugat padatahun 1991 yang secara lisan telah diwakafkan kepada Yayasan Nurululum melalui orang tua Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI apakah sudah dilaksanakan.Bahwa Tergugat Ill memberitahukan kepada Penggugat mengenaipenyertifikatan wakaf atas tanah Penggugattersebut belumdilaksanakan,sebaliknya Tergugat Ill memberitahukan
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 142/Pdt.P/2016/PA.Ba
Tanggal 27 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
190
  • telah jelasbahwa a quo beragama Islam dan mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa,Pemohon pun berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara.Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang nomor 3 Tahun 2006Perubahan Atas UndangaUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Putus : 14-05-2012 — Upload : 14-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 221/PID/2012/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2012 — CHARLES SIHOMBING
219
  • Wakaf No. 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15Nopember 2011 ; . Hj. Anisyah Damanik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dijalan Pemekar Timur III No. 10. Kelurahan Mekar Mulia, kecamatanPenyilaukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;2. Bahrumnsyah Lumbanbatu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jln.Pattimura bawah No. 240 belakang, kelurahan Tomuan, kecamatan SiantarTimur, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;3.
Register : 24-10-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan PTA BANDUNG Nomor 209/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Tanggal 8 Desember 2011 —
5025
  • Abu Hair No. 48Rt. 02/01 Dusun 1 Kudu Keras, Kecamatan BabakanCirebon dengan batas batas: Sebelah timur Wakaf Ny.Supriah;Sebelah selatan Hafid;Sebelah barat CecepSebelah Utara Jaland. 56,5% dari nilai jual Tanah dan bangunandengan luas + 100 m2, yang terletak diKomp.Panca Motor, di Jin. Bayam Blok C20RT.04/015 Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara,Kota Bekasi dengan batas batas: Sebelah timur Jalan Bayam; Sebelah selatan Kuslian; Sebelah barat Suyono Sebelah Utara Rokidie.
Register : 21-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3511/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10424
  • Putusan No. 3511/Pdt.G/2018/PA.SdaUndangundang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkaratingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan ekonomisyariah.
Register : 09-07-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN WATES Nomor 53/Pdt.P/2015/PN Wat
Tanggal 28 Juli 2015 — ROHADIYANTO
3310
  • adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini dan Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
PERMA
PERMA Nomor 14 Tahun 2016
1421602
  • Tentang : Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
  • UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4459);12.
Register : 02-01-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PTA SURABAYA Nomor 0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby
Tanggal 25 Februari 2014 — PENGGUGAT-TERBANDING & TERGUGAT-PEMBANDING
11461
  • ,tanggal 20 Mei 2013;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa : Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam, c. wakaf
Register : 16-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tsm
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
MAMAT RUHIYAT Bin SACA alias SATJA NATA MANGGALA
Tergugat:
1.LELA NURBAYA alias LELA Binti ELON DAHLAN
2.ELON DAHLAN alias ELON SAHLON
3.EEN
8724
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a)perkawinan, (b) warta, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, zakat, (f) infag, (g)shadagqah dan (h) ekonomi syariah ;Halaman 8 Putusan
    ataukah merupakan harta bersama atau harta gono gini dariPenggugat ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan,(b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 262/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : A N W A R Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Pembanding/Penggugat II : S A N T O S O Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Pembanding/Penggugat III : M A R D I Y A T I Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : ANDHI SULISTIYA
Terbanding/Tergugat II : EFIEN INTIJASTUTI
Terbanding/Tergugat III : HENDRO MARYONO
Terbanding/Tergugat IV : RETNO WERDININGSIH.
6549
  • sosiologis, dan ada pula yang formal yuridis;Yang pemberkakuan bersifat formal yuridis, adalah bagian dari hukum islamyang telah menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk olehperaturan perundangundangan yang berlaku, dan paling tidak secarateoritis, bila dilanggar maka pelanggarnya dapat dipidana;Hal. 7 Putusan.Nomor 262/PDT/2020/PT SMGHukum Islam ini pada umumnya adalah hukum Islam yang mengaturhubungan antara sesama manusia (hablum minannas) seperti Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
    Sengketa Waris, yang manaperkara No. 146/Pdt.G/2019/PN.SMG sudah memasuki ranah kompetensidari pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU no. 7 Tahun 1989 TentangPerdadilan Agama, dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 05-04-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm
Tanggal 28 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9154
  • Untuk lebih jelasnya kewenangan pengadilan agamaHal. 10 dari 19 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm.yang diatur dalam pasal 49 UU no. 7 tahun 1989 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 49(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b.kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam;c. wakaf dan shadaqah.(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam
    Hal ini dapat disimak padaPasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. warta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm.g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.Didalam ketentuan