Ditemukan 9774 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-05-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 675/Pdt.G/2015/PA.Mr
Tanggal 29 Oktober 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
208
  • dankeluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam22ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullaah SAW yang diriwayatkan olehAhmad dan lonu Majah berikut :dale oily aaalolyy) lye Vy yee Y (Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkanMenimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ashShabuni dalamkitab Madza Hurriyyatu azZaujaini fi athThalaq juz halaman 83 yangdijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :Lead adiy cer aly Cons sl shall
Register : 10-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0295/Pdt.G/2021/PA.Prob
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3110
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 10-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PA MALANG Nomor 1918/Pdt.G/2016/PA.Mlg
Tanggal 4 Januari 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
104
  • Musthafa As Sibai, halaman 100, yangberbunyi :ct DEY 5 acSoles oY sl Ay oh aly we ye Alas Llte gills GAN ae agi Ap 5 jl Shall GuFang 5M AG Dal eid Goh aS ye Auld Led gh LS Lalas gal Nae lal oS; Legey Guretlile Qu g LadaNBs Yl 5 Ai Lebll dae ap ail Al IQ 5d Legis ely JS ae dil dal ae sll ode GpArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanyaperpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak danperkembangan mereka
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/TUN/LH/2017
Tanggal 14 September 2017 — KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT vs. REMA SUMARNI, DKK
577201 Berkekuatan Hukum Tetap
  • At the national level, eachindividual shall have appropriateaccess to information concerningthe environment that is held bypublic authorities, includinginformation on hazardous materialsand activities in their communities,and the opportunity to participate indecisionmaking processes. Statesshall facilitate and encouragepublic awareness and participationby making information widelyavailable. Effective access tojudicial and administrativeproceedings, including redress andremedy, shall be provided.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1700 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — MARUBENI CORPORATION VS PT SWEET INDOLAMPUNG
349310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Full payment of any such amounts shall be made by us upon yourfirst demand in U.S. Dollars;26.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam 2 (dua) buah Perjanjian Penjaminan(Contract For Undertaking Guarantee) tertanggal 17 Juli 1993 dan MOU diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki kewajiban untukmembayar jumlah kewajiban pokok (sisa pinjaman awal ditambah denganHal. 9 dari 117 hal.
    Putusan No.1700 K/Pdt/20152.4.6.Clear From Of All Liens");Perlu. dipertegas bahwa MSAA yang ditandatangani olehKeluarga Salim dan ditandatangani oleh ketua BPPN dan MenteriKeuangan RI, jelas tercantum katakata:the shareholders and their related persons shall have released orcaused to be released all liens, if any or such acquisition shares andor any properties or assets of the relevant acquisition company;Terjemahan:para pemegang saham dan orangorang yang berhubunganharus sudah menghapus/mencoret
    ;Definisi Liens dalam bagian depan halaman MSAA jugamenyatakan tegas bahwa Liens yang harus dihapus adalahyang melekat pada aset, properti seperti terbukti dari katakataHak Tanggungan, Fiduciary, Mortgage yang mana merupakanbentuk jaminan terhadap benda berwujud dan bukan saham;"Liens: Liens shall mean (i) any Hak Tanggungan, mortgage,security right deed, Fiduciary Transfer, assignment for securitypurposes;Terjemahan:agunan/jaminan/utang/klaim: Agunan/Jaminan/Utang/Klaimberarti (i) Hak Tanggungan
    1993 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pinjaman").Kewajiban Termohon Kasasi pada CUG 1 halaman 1 alinea 2:"In consideration of your issuing the guarantee, we hereby unconditionallyand irrevocably undertake to indemnity and reimburse you for whateveramounts you may called upon to pay to the lender under the guaranteetogether with any fees, commissions, charges or other expenses whichyou may be required to pay in connection with the guarantee or theenforcement hereof. full payment of any such amounts shall
    1993 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pinjaman")"Kewajiban Termohon Kasasi pada CUG 2 halaman 1 alinea 2:"In consideration of your issuing the guarantee, we hereby unconditionallyand irrevocably undertake to indemnity and reimburse you for whateveramounts you may called upon to pay to the lender under the guaranteetogether with any fees, commissions, charges or other expenses whichyou may be required to pay in connection with the guarantee or theenforcement hereof. full payment of any such amounts shall
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
10056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This right shall beprotected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life " ;(Terjemahan bebas : Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yangmelekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum.
Upload : 20-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/PDT.SUS/2010
THEN GEK TJOE; DE. FREDI SETYAWAN
231282 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.122K/Pdt.Sus/2010(3) The following in particular shall be prohibited:(i) All acts of such a nature as to createconfusion by any means whatever with theestablishment, the goods, or the industrial orcommercial activities, of a competitor;(ii) False allegations in the course of trade ofsuch a nature as to discredit theestablishment, the goods, or the industrial orcommercial activities, of a competitor ;(iii) Indications or allegations the use of whichin the course of trade is liable to misleadthe
    ~~ sejenis sepanjangmemenuhi persyaratan tertentu yang akanditetapkan lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah" ;Demikian pula hal tersebut diatur dalam Article16.38 Agreement on TradeRelated Aspects ofIntellectual Property Rights (TRIPs) junctoArticle 6 bis Paris Convention yang telahdiratifikasi oleh Indonesia melalui Undang undangNo.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), yang menyatakan:Article 6bis of the Paris Convention (1967)shall
Register : 17-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 4/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
ARIFUDDIN, SE.
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
181183
  • ; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Hakimanggota II memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengertian Asas Hukum Won bis in Idem (ne bis inidem) didalam Blacks Law Dictionary adalah Not twice for the same; that is, aman shall not be twice tried for the same crime.
    This maxim of the civil lawexpresses that a man shall not be twice put in jeopardy for the same offense(diakses dari /ttos://thelawdictionary.org/nonbisinidem/ tanggal 20 Maret2019, Jam 15.00 WITA) yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikanterhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, hal manamembawa kepada konsekuensi hukum bahwa terhadap satu perbuatan tidakdapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya, oleh karenanya HakimAnggota 2 berpendapat bahwa asas hukum Ne
Register : 23-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 791/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Februari 2015 — PT. TRUBA JAYA ENGINEERING Lawan 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). 2. PT. ADHI KARYA ( Persero) Tbk.
410262
  • NamunTermohon Il akan kembali jabarkandasar hukum mengenaigantikerugian atas perpanjangan waktu (extention of time) yang telah diatur didalam Perjanjian, yaitu sebagai berikut : Pasal 9, Pasal 10 dan Bagian 2 Pasal 2.41 dan Pasal 2.42 PerjanjianPasal9:Effective Date = commencement datePasal 10:Commencement date 11 May 2009, duration/period 18 months,time for completion and the extension of time for completion shallrefer to Part 2 General Conditions of Contract, clause 2.41 (Thetime for completion shall
    The Sub Contractor shallsubmit detail schedule to Contractor for approval after signing of theContract Agreement).Bagian 2 Pasal 2.41:The time for completion shall be in accordance with the Contractschedule between Contractor and Owner.
    Any such extension shallnot exceed the total delay in performance of the work and shall takeinto account the ability of the Sub Contractor to reschedule activitiesto minimize or eliminate delays in the final completion of the Worksnotwithstanding delays to certain portions of the work.No claim for extension of time will be allowed on account of failureon part of Contractor to furnish drawings, which drawings theContractor is required to furnish under the Contract, until fourteendays after demand
Register : 21-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA DENPASAR Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Dps
Tanggal 2 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1711
  • g je OlsArtinya: Dan jika mereka ber azam (berketetapan hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam KitabMada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:Ors che Ys cai led ads oer aly Gans JI shall o phesi Gye Uhl!
Register : 26-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 25-12-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1745/Pdt.G/2017/PA.Sda
Tanggal 6 September 2017 — PENGGUGAT & TERGUGAT
280
  • untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah jalanyang terbaik bagi kedua belah pihak, agar kehidupan mereka terlepas dariperselisinan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlupula mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam :1.Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak Juz halaman 83, yang diambil alihsebagai pertimbangan sendiri, sebagai berikut :ceaicuss che Ys cai Let ath a aly Geos Jl shall
Register : 01-03-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PA GARUT Nomor 574/Pdt.G/2016/PA.Grt
Tanggal 4 Agustus 2016 — Pemohon >< Termohon
90
  • duh all we Go cilad blac gl pills GA ao atisy digg ill shall Gligal gh GIS Ibs gl jill Nae Ghul Ss Lege y Guetliie Oy Elolal Gb ATs agS shesLogie aals USI cores ail Jel Cass sll pda Gy Age jl Ad Dell Leith OF dll Ge auld1 MAY) 9 Ais Lal!
Register : 16-07-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PA SANGGAU Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Sgu
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
111
  • membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 06-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
183
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi HakHak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislativebodies, the best interests of the child shall
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA SANGGAU Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Sgu
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
191
  • membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Ktp
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
254
  • 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntutoleh istri dalam gugatan rekonpensi, Hakim secara ex officio dapatmembebankan kewajiban mutah, nafkah iddah, dan nafkah anak kepada bekassuami untuk bekas istrinya, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 huruf a,b, dan d Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991;Menimbang, bahwa tentang mutah, Majelis Hakim perlu mengemukakanFirman Allah SWT dalam surat Al Bagarah ayat 241 yang berbunyi sebagaiberikut: ;ouitall le as so shall
Register : 17-06-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTA PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.PIk
Tanggal 25 September 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
21175
  • LSSPutusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 19 dari 25Artinya : Mak re ct cosuantou 5 lass 44 sl shall chal eos jul lis ) pall g) Glaall SylMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,gugatan perceraian Penggugat/Pembanding beralasan hukum dan telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2)Undangundang no.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Putus : 31-01-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 31 Januari 2013 — JAU TAU KWAN Bin JAU JU MING vs 1. PT. SRI REJEKI ISMAN, 2. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
313284 Berkekuatan Hukum Tetap
  • agreements tersebut adalah Agreement on TradeRelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Perjanjianmengenai Aspekaspek Perdagangan atas Hak KekayaanIntelektual), yang memuat aturanaturan hukum di bidang Hak Ciptadan secara tegas mendasarkan aturanaturan dalam Konvensi Berne(Berne Convention 1971Berne Convention for the Preotection ofLiterary and Artistic Works, signed on 9 September 1886, Paris Act of24 July 1971 as amended on 28 September 1979) (Vide Pasal 9.1TRIPS yang berbunyi: Members shall
    comply with Articles 1 through21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto.However, Members shall not have rights or obligations under thisAgreement in respect of the rights conferred under Article 6 bis of thatConvention or of the rights derived therefrom;Terjemahan:(Negaranegara) anggota (WHO) harus mematuhi Pasal 1 sampaidengan Pasal 21 dari Konvensi Berne 1971 dan Apendiksnya.
Register : 27-08-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 477/PDT/G/2012/PN JKT Sel.
Tanggal 31 Juli 2013 — ENDY Lawan MERRY alias CIEN CIEN
213162
  • NamunTermohon Il akan kembali jabarkandasar hukum mengenaigantikerugian atas perpanjangan waktu (extention of time) yang telah diatur didalam Perjanjian, yaitu sebagai berikut : Pasal 9, Pasal 10 dan Bagian 2 Pasal 2.41 dan Pasal 2.42 PerjanjianPasal9:Effective Date = commencement datePasal 10:Commencement date 11 May 2009, duration/period 18 months,time for completion and the extension of time for completion shallrefer to Part 2 General Conditions of Contract, clause 2.41 (Thetime for completion shall
    The Sub Contractor shallsubmit detail schedule to Contractor for approval after signing of theContract Agreement).Bagian 2 Pasal 2.41:The time for completion shall be in accordance with the Contractschedule between Contractor and Owner.
    Any such extension shallnot exceed the total delay in performance of the work and shall takeinto account the ability of the Sub Contractor to reschedule activitiesto minimize or eliminate delays in the final completion of the Worksnotwithstanding delays to certain portions of the work.No claim for extension of time will be allowed on account of failureon part of Contractor to furnish drawings, which drawings theContractor is required to furnish under the Contract, until fourteendays after demand
Putus : 11-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PTASURANSIPURNAARTHANUGRAHA, DK VS PT BAHTERA MARINA PERKASA, DK
9047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Pertanggungan , maka rangkaian tindakanTermohon PK tersebut jelasjelas mengakibatkan pertanggungan atasPolis Nomor 01.61.B.0005.01.09 menjadi batal demi hukum yang secarategas diatur dalam Alinea (2) pada halaman 2 dalam terjemahan resmipolis pertanggungan lambung kapal dengan Polis Nomor 01.61.B.0005.01.09 PT Bahtera Marina Perkasa (Termohon Pk) yang telahdiajukan Para Pemohon pada tingkat pertama di PN Jakarta Pusat (buktiT. dan Il4), berikut Para Pemohon kutip di bawah ini:If the Assured shall
    make any claim knowing the same to be false offraudulent, as regard amount or otherwise, this Policy shall become voidand all claim hereunder shal be fortified;Terjemahan Resmi:Jika Tertanggung mengajukan klaim dengan mengetahui bahwa klaimtersebut palsu atau bersifat menipu, mengenai jumlah atau hal lain, Polisini akan menjadi batal secara hukum dan semua klaim berdasarkan Polisini akan menjadi hangus.