Ditemukan 11326 data
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tirta Raya Makmur senilai Rp. 185.311.000, untuklokasi di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penerima bantuan bahanmaterial sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian : Batu bata merah sebanyak : 21,390 buah Semen sebanyak : 682 sak Kayu Balok 6/10 sebanyak : 620 batang Kaso 4/6 sebanyak : 930 batang Papan 2/20 sebanyak : 310 lembar Pasir pasang sebanyak : 310m Genting : 18.600 buah Paku 10 cm sebanyak : 248 kg Paku 7 cm sebanyak : 248 kg Paku 5 cm sebanyak : 248 kgSedangkan realisasinya yang diserahkan
1.Mulkawi
2.Halimi
3.Jamaluddin
4.Abdul Maki
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.JANTO Alias JAN DJIE
3.PT. Banjar Mas
4.PT. Jaya Borneo Makmur
5.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
52 — 924
Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 620/0840/UMUM, tanggal 24September 2009 tentang Persiapan Penyerahan Jalan Trikora Banjarbaru, diberi tandabukti T.V3;. Fotokopi Nota Pertimbangan dari Tim Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan JalanTrikora Nomor 970/240Pend/DPPKAS, tanggal 10 Maret 2010 tentang Laporan HasilPemeriksaan Lapangan untuk Penyelesaian dan Penyerahan PekerjaanPembangunan dan Pemeliharaan Jalan Trikora, diberi tanda bukti T.V4;.
110 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
perhitungan suara yang sah yang dilaksanakan olehpenyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Pulang Pisau, mengingat juga bahwatidak terdapat adanya suatu kejadian khusus atau keberatan yang diajukanatas hasil rapat Pleno KPUD Kabupaten Pulang Pisau, maka kemudian KPUDKabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Penggugat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilin pada Kabupaten Pulang Pisau, dariPartai Demokrat, pada Daerah Pemilihan Il, Kabupaten Pulang Pisau, denganperolehan suara yang sah adalah 620
126 — 19
Kutai Kartanegara kepada BupatiKutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Halldi Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang.
Sosialisasi tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rapat/Sosialisasi tersebut dilakukan sebelumatau sesudah terbitnya SK Bupati tentang Susunan Panitia Pengadaan pembebasanlahan guna kepentingan umum.Bahwa ternyata terbitnya SK Bupati adalah pada tanggal 31 Oktober 2003sedangkan Rapat sudah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 8 Oktober 2003, saksitidak tahu mengapa demikian dan apa yang menjadi acuannya.Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Surat dari Kepala Dinas Cipta KaryaNomor 600/182a/620
Bahwa kronologis/ proses pembebasan tanah untuk stadion di desa perjiwa adalahsebagai berikut :1Adanya permohonan dari kepala Dinas Cipta karya Kab Kukar kepadaBupati Kutai Kartanegara melalui surat No. 600182.a/ 620/ APBD/DCK/ III/ 2033 tanggal 29 maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan velodrome dan Sport hall di Desa Perjiwa Kec.Tenggarong Seberang.Sekitar Bulan september 2003 dlakukan peninjauan di tiga lokasi yaknidi Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun Karet),
62 — 0
ratus satu meter persegi), 20 x 53 meter yang terletak di Dusun III Rt 08, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serifikat nomor 33 atas nama NASRODI berbatasan dengan:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arsali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wiwin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wiwin;
- 1 (satu) Bidang tanah seluas 620
Terbanding/Jaksa Penuntut : PURNOMO, S.H,.M.H
74 — 45
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/DCK/HI/2003..........APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
150 — 110
Seluma Nomor 620/158/B.4/IV2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2(dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Seluma Nomor 620/158/B.4/I/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Seluma Nomor 620/158/B.4/l/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.49.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
107 — 25
sepakat kedua belah pihakatau karena alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untukitu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.Bahwa dalam perkembangannya ternyata PENGGUGAT tidakmematuhi isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani dandisepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut, sehinggaTergugat mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: S192/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 02 April 2015, SuratPeringatan Il Nomor: S218/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 17 April2015, dan Surat Peringatan Ill Nomor: S283/620
17 — 0
0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 432.00 Tm/F12 1 TE53) 25015) 145) 15015) 145) 15) 15142) 225) 2=
620
229 — 169
Pembangunan Pasar Unit IIKecamatan Banjar Agung yang dalam proses penyediaan barang dan jasa dimulaisetelah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan perundangundangan, hingga akhirmmya dapat ditentukan siapa pemenang lelang yang atas dasarPenetapan Pemenang Lelang tersebut kemudian oleh Sekretaris Daerah KabupatenTulang Bawang Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang telahHalaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 98/B/2012/PT.TUNMDNmengeluarkan Surat Nomor : 620
MADJIDO BIN BORA alias MADJIDO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PERSEROAN TERBATAS JAYA GRAHA
236 — 159
(Fotokopi sesuaidengan asii);Surat Pengantar Nomor : KIMA.620/DU/XII/2006,Halaman 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.MKS10.11.12.13.14.15.Bukti T.II.Int5Bukti T.II.Int6Bukti T.II.Int7Bukti T.II.Int8Bukti T.II.Int9Bukti T.II.Int10Bukti T.II.Int11Bukti T.II.Int12Bukti T.II.Int13Bukti T.II.Int14Bukti T.II.Int15tanggal 26 Desember 2006 dari Direksi PT. KIMA.
91 — 37
Faktur 10213325533 sebesar3.931 .620,No. Faktur 10213325534 sebesar39.910.400,Total sebesar49.657.995,3. Pada tanggal 07 Juni 2016 (3 Faktur)No. Faktur 10213327389 sebesar5.368.288,No. Faktur 10213327394 sebesar1.596.200,No. Faktur 11210239473 sebesar1.262.800,Total sebesar8.227.288,4. Pada tanggal 08 Juni 2016 (3 Faktur)No. Faktur 10213328940 sebesar3.859.000,No. Faktur 10213358941 sebesar49.701 .840,No. Faktur 10213328942 sebesar2.699.937,Total sebesar56.260.777,5.
73 — 39
2222 nnn nn nnn nn nnn nn cnn nnn cenceSurat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593/85/60/94 tanggal 8 Desember 1994(bukti P.XXIX1) ; 222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn cnnSurat Keterangan No. 592.11/347/1998 (bukti P.XXX1) ; Surat Pernyataan 1998 (bukti P.XXX2) ; Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 (bukti P.XXX3); Surat Keterangan No. 592.11/194/1989 tanggal 14 Nopember 1989 (buktiP.XXXI1) 5 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn cnn nnn ccc nnn necesSurat Keterangan Pengolahan Tanah No. 592.2/620
57 — 141
Khusus mengenai penghibahan (pemberian) barang yang tidak bergerak,ditegaskan dalam Pasal 616 KUHPerdata: "Penyerahan atau penunjukan barangtak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengancara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620."Bahwa, selain itu, seandainya benar dalil Penggugat tentang pemberian atauhibah tanah, bangunan dan kafe a quo, tentu saja hal itu juga bertentangandengan prinsip hukum legitieme portie (bagian mutlak) ahli waris.
Terbanding/Terdakwa : Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR
696 — 264
Bahwa setelah uang muka diterima oleh terdakwa, karena didesak oleh Dinas PekerjaanUmum kabupaten Kutai Timur, maka kemudian terdakwa mengerjakan proyek Peningkatanjalan Sangatta rantau Pulung sebelum turun kontrak resmi;Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang muka proyek untuk membiayai ProyekPeningkatan Jalan Sangatta Rantau Pulung antara lain untuk membayar material, sewa alateskapator, pinjaman, sewa alat berat, batu merah dan lain lain ;Bahwa benar sisa uang muka sebesar Rp. 1.780.384..620
Yendri
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Tbk KCP Sarolangun
2.KPKNL Jambi
3.Heri Kuswanto
69 — 7
Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut: bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.321k/Sip/1978, menyatakan sebagai
154 — 38
C DPRD/ BTG/V/ 2006 Perihal : Rekomendasi Percepatan Pembangunan KotaBontang Tahun Anggaran 2006;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/ 1107. 1/ PU Perihal : UsulanTindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan SemarangRt. 29 Gunung Telihan Bontang Barat;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22Pebruari 2007 Nomor : 620/ 75.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Direktur Perusahaan Daerah Hiburan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau disebut dengan nama lain Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : PT. Makmur Propertindo Jaya cq Direktur PT. Makmur Propertido Jaya
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe dahulu dikenal dan disebut Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo
51 — 36
mengajukangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat di atas adalah berkaitandengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatanmasingmasing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukanmerupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasiNegara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembagaperadilan yang berwenang memeriksa mengadili dan memutusperkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilanumum sebagaimana gugatan aquo, (bandingkan dengan YurisprudensiMARI Nomor 620
Terbanding/Tergugat : Hadi Muchtar alias Imron
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Klapagading
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
96 — 49
Bahwa pada tanggal 06 April 2015 Suharjo telah meninggal Dunia dalamkeadaan Islam; sebagaimana Surat Keterangan Kematian No473.3/620/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1976 Iswen anak dari Alm.
Terbanding/Tergugat I : Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri BUMN RI Cq. PT. TASPEN Persero
Terbanding/Tergugat II : PT. Pos Indonesia Persero Bandung cq. PT. Pos Indonesia Persero Mks. PT. Pos Indonesia Persero Bulukumba
35 — 51
Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Badan atau Pejabat tersebut, oleh karenaTERGGUGAT di kategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negarasehingga gugatan perkara a quo seharusnya tidak diajukan kePengadilan Negeri Bulukumba dan Peradilan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo.620 K/Pdt/1999).Bahwa