Ditemukan 9775 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 03-05-2021
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Lbh Tanggal 22 September 2020 —
115 — 33
115 — 33
shall Glsfan 5 545 Mall eli gh GAM yo ail Lali! GIS Wyubs gall Ibe Ghai OS Lege Cat liie Ga gba!
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
56 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall not exceed 10 per cent of the gossamount of the interest;Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakanpajak atas penghasilan bunga tersebut.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 986/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT Inti Everspring Indonesia
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam service agreement haltersebut tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article2 disebutkan adviser shall provide and render it services....Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yang akandikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya.Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.
Register : 04-10-2011 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 534/PDT/G/2011/PN JKT.SEL Tanggal 13 Juni 2012 — - PT PRIMA CITRAPERDANA; perseroan Terbatas yang beralamat di Menara Thamrin Building 19 Floor Suite 1903 Jl MH THAMRIN Kav. 3 Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai------------------------ PENGGUGAT
LAWAN
- PT ASURANSI AXA INDONESIA , .Alamat : Mayapada Tower 8 Floor Jl Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT
137 — 139
137 — 139
Bahwa dikarenakan pokok gugatan Penggugat salah satunya bersumber dariPolis Asuransi Contractors Plant and Machinery, maka penyelesaian sengketayang timbul harus selalu mengacu pada ketentuan polispolis tersebutButir 7 Conditions pada Polis Asuransi Contractors Plant andMachinetry:If any difference arises as to the amount to be paid under this Policy(liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties indifference
The making of anaward shall be a condition precedent to any right of action against theInsurers. Bahwa dengan adanya kondisi di atas, maka setiap perbedaan pendapat atausengketa yang timbul terkait polis yang ada diselesaikan melalui forumarbitrase dan bukan melalui pengadilan.
Register : 20-11-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 33
60 — 33
Kitab Mada Hurriyah alZaujiyah, fi alThalag, Hal. 83, berbunyi:Aba NM eet us gy che Vy raid ad als dan 5 Sl Shall Ghai Gs GOULI! als ALY!
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3110 K/Pdt/2016 Tanggal 10 Januari 2017 — MARISA VALERIA ETI, DKK
lawan
INDENTIKA SOSIAWATI WIDYANTI
dan
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq, KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
170 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas 492 m2 (ObyekSengketa) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Kesatu Kantor Pertanahan(BPN) Kabupaten Sleman. tetap merupakan Tanda Bukti kepemilikan yangsah sebagai Hak Milikdan tetap berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatdan akurat serta mengikat;.All agreement that are made legally shall apply as the law between theparties thereto. An Agreement is not revocable except with the concent ofboth parties, or for the reason that by the law are sufficient there for.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesiatanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada AmerikaSerikatBahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Register : 17-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Sww Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 15
42 — 15
., telah menjelaskanmengenai hukum mutah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :Sa Ulydoods 3 Shsthas al le eladll alll of aStle ets lidis 16335 shall les 08 535 ewoall le Higais io5 () Aa, 9Guimd)l le Ls 1 99 38a)Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, Jika kamumenceraikan isteriisteri kamu sebelum kamu bercampur denganmereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklahkamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka.
Register : 21-10-2014 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 526/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 22 September 2015 —
104 — 39
104 — 39
., QSAhas decided to bring the barge back to Singapore to safeguard itsinterests.We shall therefore be grateful if you could confirm that you will allowour clients tag to enter your yard for the purposes of bringing thebarge QSA 300 back to Singapore. In addition, our clients require you30to return all the vessel's registration and trading certificate.
Futher, TAKE NOTICE, that our clients shall be looking to yourclient for all and any damage, loss and expenses that theyhave suffered as a result of your clients conduct in relation tothe Vessel from 27 January 2011 until your client has fullycomplied with our clients demand stated in paragraph 4above.6.
Putus : 11-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/TUN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), Ltd, VS KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
149 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
PGN shall be responsible, and shall pay at the contract price ... forany reduction in the quantity of Gas received by it from any PSCOperator under this Agreement (including any Gas used for thepurposes of the commissioning or the intitial fill of the PGN Pipeline) thatoccurs between the relevant Receipt Point and the Boundary DeliveryPoint, in each case as calculated ina ccordance with the PGN SystemRules.;(vide Bukti P4) ;Terjemahan dalam Bahasa Indonesia :Gas Hilang ;.
Register : 22-07-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 20 Februari 2014 — PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING
M E L A W A N :
â≠PT. MUSIM MAS
â≠BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
154 — 48
154 — 48
Berdasarkan Kontrak Jual Beli (vide Bukti Tl1a dan Bukti Tl1b)khususnya dalam Pasal 14 ayat 14.2 Kontrak Jual Beli secara tegasmenyatakan sebagai berikut:If at any time any question, dispute,difference or controversyshall arise between the parties as a result of or in connection withthe provisions of this CONTRACT, then the parties shall meetand attempt to resolve the dispute amicably, in the event thatsuch dispute is not resolved either party shall have the rightwithin 30 days following a notice
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 7 Maret 2012 — 1.Ahmad Hafiz Zawawi,2.Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman,DKK;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
245 — 215
245 — 215
Pasal 30 ayat (5)UNCAC mengatur : Each State Party Shall take into account the gravity of the offencesconcerned when considering the eventuality of early release or parole ofpersons convicted of such offences ; Terjemahannya :Negara Pihak wajib mempertimbanganberatringannya kejahatanyangbersangkutan ketika mempertimbangkan saat bagi pelepasan lebih awal ataupembebasan bersyarat bagi orang yang dihukum karena kejahatan tersebut ;Dengan demikian, karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, halmana
narapidana korupsi dan terorisme telah dilakukan sejalandengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) UNCAC yang telah diratifikasi melaluiUU No. 7 Tahun 2006 ; Lebih lanjut, para Penggugat juga mendalilkan bahwa kebijakan pengetatanremisi dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (10)UNCAC (butir 13, halaman 11 Gugatan) ; Bahwa dalil para Penggugat tidak berdasar karena Pasal 30 ayat (10)UNCAC sama sekali tidak menyatakan tentang pembebasan bersyarat (earlyrelease or parol) : Each State Party Shall
Putus : 21-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2009 Tanggal 21 April 2010 — HARIJANTO (LULUK), dkk vs MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
113 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah satu konstitusi yang juga merupakan bagian dari ITU adalahConstitution of the International Amateur Radio Union/IARU (asamended in 1989) (Bukti T12), dimana dalam satu pasalnyadisebutkan bahwa :Article Il Constitution of the International Amateur Radio Union point2:There shall be only one MemberSociety representing a country orseparate territory ;Yang jika diterjemahkan artinya adalah : Setiap Negara hanyadapat diwakili oleh satu anggota organisasi ;Berdasarkan penjelasan di atas maka Indonesia
Register : 22-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 200/PDT/2018/PT PBR Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cq. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Diwakili Oleh : Sartika Ayu Tarigan SH, Dkk
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
29 — 22
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
29 — 22
Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 931/Pdt.G/2016/PA.Sda Tanggal 28 September 2016 — PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI & TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI
9 — 1
9 — 1
Oleh karena itu menurutMajelis Hakim perihal penyebab terjadinya perselisihan dan percekcokanantara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ahlihukum Islam yang diambil sebagai pendapat sendiri, yang terdapat dalamKitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaag Juz halaman 83 yang berbunyiChea Ys Gui Ligh ally ser aly Copy sll Shall peed Cys GULN Als LLY lisCaag5 asl
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemajakan atas penghasilan bunga, yangredaksinya berbunyi sebagai berikut:a.Interest arising in a Contracting State and paid to aresident of the other Contracting State may be taxed inthat other state;However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butHalaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 852/B/PK/PJK/2015if the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall
Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/Pdt/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) vs PT. ADARO INDONESIA, Dkk
109 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adaro Indonesiatertanggal 27 Juni 1997, disebutkan :Title to Coal which Contractor is entitled to take pursuant to the term ofthis Agreement shall pass to Contractor upon delivery to vessel at point ofexport or at point of sale in Indonesia.Bahwa selama ini kegiatan ship to ship transfer dilakukan sebelum titikpenjualan dimana penyerahan batubara kepada pembeli dilakukansetelahnya.Berdasarkan Pasal 12.4 di atas secara jelas dan nyata bahwakepemilikan atas batubara berada pada Pemerintah Republik
Putus : 27-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/Pdt/2012 Tanggal 27 Juli 2012 — PT. TRITON ONE INDONESIA, dk vs. PT. BANK NIAGA Tbk
150 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Penggugat sebagai Bank Penerus hanya berfungsi untukmeneruskan pembayaran yang diterima dari bank Penerbit;Bahwa Bank Penerus tidak hanya bertindak untuk hanya meneruskanpembayaran saja melainkan juga melakukan pemeriksaan dokumen, bila terjadipenyimpanganpenyimpangan terhadap dokumen L/C sebagaimana hal inidiatur dalam ketentuan UCP 500;Bahwa dalam pasal 13 huruf b UCP 500 disebutkan sebagai berikut:The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting ontheir behaft, shall
Putus : 05-03-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08/B/PK/PJK/2012 Tanggal 5 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Nothing in this Agreement shall be construed as restricting or calling intoquestion the rights of customs administrations to satisfy themselves as to thetruth or accuracy of any statement, document or declaration presented forcustoms valuation purposes"Point 6 Annex Ill WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Article 17 recognizes that in applying the Agreement, customsadministrations may need to make enquiries concerning
Putus : 10-05-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID.SUS/2011 Tanggal 10 Mei 2011 — ANDREW CHAN
305 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
This right shall be protected by law. Noone shall be arbitrarily deprived of his life;2. In countries which have not abolished the deathpenalty, sentence of death may be imposed onlyfor the most serious crimes in accordance withthe law in force at the time of the commissionof the crime and not contrary to the provisionsof the present Covenant and to the Conventionon the Prevention and Punishment of the Crimeof GeNo.cide.