Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/PID/2016 Tanggal 16 Februari 2017 — MUKADDAM MS DJ, ST.M.Si
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bukan itu saja, ketika objek akan disita olen Bank pihak saksi H.M Ilham AlimBachrie telan melakukan tindakan penekanan kepada Terdakwa agarTerdakwa mau mengakui hutang, ke notaris Mesteriyani Habie membuat suratpengakuan hutang dan penyerahan sertifikat tersebut merupakan hanyapinjaman saja.
Register : 26-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2021/PT JMB Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : SAEFUDIN ZUHRI Bin M. HAVIS
93 — 52
Terbanding/Terdakwa : SAEFUDIN ZUHRI Bin M. HAVIS
93 — 52
Bahwa dalam sosialisasi tersebut, tidak ada penekanan jikaKepala Desa wajib untuk mengambil atau memasukkan dalam APBDesDesa Tahun 2017 terkait pembiayaan Lampu Tenaga Surya tersebut,karena acara tersebut hanya mensosialisasikan atau mempromosikanLampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, terdakwa kembali menemuisaksi Suyadi dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikanuntuk pelaksanaan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
menerima danmengkoreksi permohonan pencairan, maka saksi Yuda dan saksi Bedimeminta kepada Kepala Desa agar memasukkan anggaran pengadaanLampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dalam APBDes nya,berdasarkan perintan saksi Suyadi selaku Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa untuk memasukkan kegiatan pengadaan LampuPenerangan Jalan Umum, dan apabila tidak dimasukkan dalam APBDes,maka permohonan pencairan APBDes tidak akan diverifikasi danmendapatkan rekomendasi pencairan oleh saksi Suyadi.Bahwa atas penekanan
Bahwa dalam sosialisasi tersebut, tidak ada penekanan jikaKepala Desa wajib untuk mengambil atau memasukkan dalam APBDesDesa Tahun 2017 terkait pembiayaan Lampu Tenaga Surya tersebut,karena acara tersebut hanya mensosialisasikan atau mempromosikanLampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, terdakwa kembali menemuisaksi Suyadi dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan untuk pelaksanaan pengadaan Lampu PeneranganJalan Umum (LPJU)
menerima danmengkoreksi permohonan pencairan, maka saksi Yuda dan saksi Bedimeminta kepada Kepala Desa agar memasukkan anggaran pengadaanLampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)dalam APBDes nya, berdasarkanperintah saksi Suyadi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa untuk memasukkan kegiatan pengadaan Lampu Penerangan JalanUmum, dan apabila tidak dimasukkan dalam APBDes, maka permohonanpencairan APBDes tidak akan diverifikasi dan mendapatkan rekomendasipencairan oleh saksi Suyadi.Bahwa atas penekanan
Register : 30-07-2015 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Gsk. Tanggal 16 Juli 2014 — Haji SUPRAYITNO.
Melawan.
PIMPINAN CABANG BRI (persero) Tbk. CAB. GRESIK. Dkk.
149 — 39
149 — 39
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
Register : 08-09-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 84/PDT/2021/PT JMB Tanggal 19 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : H SUKARMAN Diwakili Oleh : H SUKARMAN
Terbanding/Tergugat I : JAILANI
Terbanding/Tergugat II : ARNI YANTI
91 — 62
Terbanding/Tergugat I : JAILANI
Terbanding/Tergugat II : ARNI YANTI
91 — 62
Bahwa terkait Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yangtelah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat beberapahal janggal yaitu :Pertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telah melakukan pembiaran terjadinya penekanan
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43563/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
118 — 58
118 — 58
depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan
Register : 13-11-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 6 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN
84 — 74
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN
84 — 74
siapa menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Setiap orang, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 30-01-2006 — Putus : 20-05-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 02/K-AD/PMT-II/I/2006 Tanggal 20 Mei 2011 —
112 — 74
112 — 74
Bahwa seluruh anggota yang bergabung dalamSatgas PPRM setiap akan melaksanakan gerakanmaupun setelah selesai melakukan gerakan mendapatpengarahan, dan penekanan dari Danyon Armed10/Kostrad selaku Dansatgas PPRM.4. Bahwa inti dari setiap pengarahan danpenekanan Dansatgas PPRMtersebut antara lain:a. Perhatikan faktor keamanan dalam setiapgerakan.b.
Register : 27-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 Tanggal 15 September 2020 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
Terdakwauntuk tetap dipertahankan berada dalam lingkunganmiliter, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnyaHaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 56K/PM I01/VII/2020Menimbangsebagai berikut:1.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan Narkoba yang olehmasyarakat maupun pemerintah dianggap sebagaikejahatan berat yang dapat merusak keluarga,generasi muda maupun negara.Bahwa sesuai penekanan
Register : 19-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 148/Pid.Sus/2015/PN Mkd Tanggal 6 Agustus 2015 — TULUS SUSETYO BIN SURIPTO
45 — 15
45 — 15
Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dariHalaman 31 dari42 Putusan Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN Mkdkemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbg Tanggal 24 Januari 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs PARAPAT SIMAMORA
94 — 50
94 — 50
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
Register : 28-08-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4745/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg Tanggal 19 Juni 2014 — Penggugat lawan Tergugat
83 — 24
83 — 24
Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.
Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358/B/PK/PJK/2016 Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH INDONESIA
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT.ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas,seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) meminta terlebin dahulu Surat Keterangan
Register : 17-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 127/Pid.B/2013/PN.Wt Tanggal 9 Desember 2013 — I. Angger Tetuko dan terdakwa II. Andry Tri Cahyoko
80 — 8
80 — 8
Penasihat Hukum dalam pemeriksaan dan hakuntuk segera diperiksa;e Bahwa terdakwa I menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.e Bahwa metode pemeriksaan, awalnya terdakwa I diminta menceritakan kronologikejadian kemudian baru dilakukan tanya jawab sambil membuat BAP;e Bahwa waktu diperiksa terdakwa I dalam keadaan sehat dan diperiksa dengan rileksdan santai, waktu itu boleh merokok tetapi tidak merokok karena ruangan ber AC,diberikan air minum;e Bahwa tidak ada saksi melakukan kekerasan atau penekanan
Register : 28-12-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 109-K/PM.III-17/AU/XII/2018 Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
AGUNG ANDI SANTOSA
214 — 164
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
AGUNG ANDI SANTOSA
214 — 164
Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuaiDakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkanbahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturanhukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalamhal ini DanLanud Sam Ratulangi agar setiap prajurit menjauhi dantidak terlibat dalam kehidupan yang boros, mendatangi tempattempathiburan malam dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwalakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Ba HarfasSifasint yang
Register : 01-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2017 Tanggal 31 Januari 2018 — SERDA AHMAD JUNAIDI
116 — 42
116 — 42
tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42921/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
127 — 30
127 — 30
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
Register : 19-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 23/Pid.B/2018/PN Lbj Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Bayu Kusuma Nugraha,SH
2.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
1.YOHANES DON BOSKO alias DON
2.YOHANES KONTIUS LATU Alias YANCE
3.SIPRIANUS SONLI alias SIPRI
83 — 24
1.Bayu Kusuma Nugraha,SH
2.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
1.YOHANES DON BOSKO alias DON
2.YOHANES KONTIUS LATU Alias YANCE
3.SIPRIANUS SONLI alias SIPRI
83 — 24
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Register : 15-08-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 1101/Pid.Sus/2014/PN.Bks Tanggal 21 Oktober 2014 — Munir Awangsyah als Munir bin H. Mastur (Alm)
29 — 8
29 — 8
Bksdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyadalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyekhukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsurmateriel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalahTerdakwa Munir Awangsyah als Munir bin H.
Putus : 25-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 376/Pid.Sus/2015/PN.TBT Tanggal 25 September 2015 — ABDUL HALIK Alias ALIK
29 — 7
29 — 7
Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah iaterbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama ABDUL HALIK Alias ALIK sebagaiTerdakwa