Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 16-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — IR. ANANG PRIHANTORO, DKK vs PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI;
199 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian,tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Chin Tee Kheng Diwakili Oleh : ROOS NELLY SH MH
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
  • Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja samadalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.Bahwa untuk bisnis yang dijanjikan Para Tergugat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-03-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SYAMSIR ALAMSYAH Bin ARBAIN S
27 — 11
  • Secara pasti penjual dan pembeli adaistiiah penjual eceran atau penjual partai besar, grosis, dan seterusnya, makaposisi Andre (DPO) tentu memperoleh narkotika dari orang diatasnya lagi,sulitnya menebak apakah Andre (DPO) ini hanyalah perantara saja, namundiketahui telah menerima uang sebanyak 2 (dua)kali dari Terdakwa maka dapatdisimpulkan Andre (DPO) adalah kapasitas selaku penjual.
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 25-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN DONGGALA Nomor 318/Pid.B/2018/PN Dgl
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.IKRAM,S.H.
2.DENI MULYAWAN,SH
Terdakwa:
1.SUPARMAN alias PAPA MITUN
2.ASHAR alias PAPA LIRMAN
3.IHRAM alias JOJON
4.EDISON alias NYONG
5.ANDI ARIFIN alias IFIN alias PAPA ERIK
58 — 30
  • Donggala yaknisebanyak 2 (dua) kali Pertandingan yang pertama saya MengalamiKekalahan Sebesar Rp. 300.000,(tiga Ratus Ribu rupiah) dan padasaat itu ayam saya sendiri yang turun bertanding sedangkan yangkedua pasangan saya Sebesar Rp. 200.000,(dua ratus Ribu Rupiah)saya Sudah serahkan Kepada saudara IRFAN Alias ACO (kemanakansaya) kemudian baru mau masuk 2 (dua) Ronde (dua partai)datanglah anggota Polisi Melakukan penangkapan ditempat kamibermain judi tersebut; Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm)
61 — 15
  • Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.
    Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.
    Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.
    Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekali. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD.3) Sedangkan tugas dan tanggung jawab badan musyawarah adalah :a.
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 17-11-2014 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANTA ENG Nomor 100/Pid.B/2014/PN.Ban.
Tanggal 20 April 2015 — - H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE - Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
114 — 707
  • Halim yangsaat itu menjabat anggota DPRD Bantaeng, sehubungan dengan rekamanpidato mereka di rumah Azikin Sultan di Makassar yang mengatakan Bupati jarang ballose (artinya: Bupati kuda rakus);Bahwa Terdakwa Il Andi Rilman ingin mendengar penjelasan dari AnasHasan dan Nurdin Halim karena Terdakwa Il adalah adik kandung Bupatiyang tidak terima dengan katakata penghinaan yang ditujukan kepadaBupati, selain itu karena Terdakwa Il adalah ketua DPD propinsi dari partaiBarnas, dan Anas Hasan berasal dari partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 485/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : M UMAR SYAHID
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kpknl Semarang
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Turut Terbanding/Penggugat V : NGADIMIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : RAMIJAN
49 — 39
  • Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :a) Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat diPengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisinanhukum antara pihak yang berperkara;b) Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum.8) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb
Tanggal 17 Nopember 2020 — ZULPIYAN, S.H. Pgl. JON
123 — 291
  • Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari,sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung semua calon dan bersifat netraldalam pemilukada ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini)dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partaipolitik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atautim sukses peserta
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 603/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. Prima Master Bank , Prima Bank Diwakili Oleh : Imanuel Yudi Indra Putranda
Terbanding/Penggugat : Anugrah Yudo Witjaksono
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan Regional IV
414 — 232
  • Oleh karenanya Tindakan Penggugat dalam hal ini adalahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dengan Pasal 1340KUHPerdata;2.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 24-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pgp
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
ERNI YUSNITA, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUMARTINI Binti SUKANDI
157 — 11
  • JUNI, SE Nomor : 08/SPW/KEL.OIN/V/2019 Tanggai 09 Mei 2019 (asli);
  • 1 (satu) buah Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 0046/KTA/VII/1995 a.n. YUGO SALDIAN (asli);
  • 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 30 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh YUGO SALDIAN (asli);
  • 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA a.n.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 25-07-2011 — Putus : 19-08-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 41-K/PM.III-13/ AU / VII / 2011
Tanggal 19 Agustus 2011 — Lettu Lek Agus Hariyanto NRP. 507040
50 — 50
  • Bahwa setelah sdri Andri Purwaningtyas dan saksi V sdriRohma Suci Triana tidak diterima menjadi PNSD Jatim, Terdakwa dansaksi VII sdr Wadi Sekretaris Partai Demokrta Kota Kediribertanggungjawab atas pengembalian uang saksi V sdri Rohma SuciTriana dan sdri Andri Purwaningtyas namun setelah saksi VII sdrWadi Setiono Terdakwa hubungi ia mengatakan tidak punya uang,kemudian Terdakwa minta tolong saksi Serda Sutoyo menanggulangipengembalian uang sdr Sukardi.11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 06-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/PDT/2009
PT. Hati Prima Persada (Rusdi R. Latif); PT. Panin Sekuritas
122 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena Penggugat telah memasukkanketentuan Ps. 1313 dan Ps. 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukumpositanya, maka perjanjian tersebut (yang dibuat oleh dan antaraPenggugat dengan Tergugat Il) mempunyai konsekuensi yuridissebagaimana prinsip partai kontrak dalam Ps. 1340 (1) KUH Perdatayang menyatakan : Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya ;Selain dari ketentuanketentuan di atas, Yurisprudensi tetapMahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal07 Juli
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 20 September 2017 — YANUAR CAHYADI WIJAYA MELAWAN YULIANA, S.E.
60 — 16
  • Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-06-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Ptk
Tanggal 7 Juni 2018 — IRAWAN alias DAGOT bin MION
141 — 34
  • tidakberkomunikasi dengan Memet;Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang dibawa oleh saksi PetrusHanter yang diserahkan kepada saksi Fenny uang untuk apa;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Memet untuk menemanisaksi Petrus Hanter untuk menemui saksi Fenny;Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama pak Cu;Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN PtkBahwa sebelum terdakwa dihukum, sejak tahu 2002 terdakwa bekerjasebagai pedagang semabko dari Malaysia yang dibawa ke Indonesiadalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 23-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — YAYASAN WAQFIYAH NAHDATUL ULAMA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN., II. PT. BUANA PACIFIK INTERNATIONAL;
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 305 K/TUN/2016Untuk mengubah anggaran dasar atau untuk membubarkan yayasandiperlukan keputusan rapat antara pengurus dan badan pengawas yangdihadiri oleh sekurangkurangnya % (tiga per empat) jumlah suara yangsah dan dikeluarkan dalam rapat itu dan keputusan itu disetujui olehpengurus besar Partai Nahdlatul Ulama;Bahwa kemudian pengurus Yayasan Waofiyah Madrasah Nahdlatul Ulamamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan beberapapengurus dan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 79/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2013 — ADE IRMA PULUNGAN : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG SIDIMPUAN
277 — 69
  • Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang i 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat' formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =;16.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 20/Pid.B/2017/PN Klk
Tanggal 21 April 2017 — M.Yunani Basri (Alm.) H. Basri
102 — 20
  • 2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai
    Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.
    persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; Ir.HARIBES ALINOESIN;
127 — 35
  • dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai
    NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X
    NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 125/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
ARRY SETYO BESSY, S.T.
Tergugat:
Gubernur Bengkulu
180 — 114
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau,; d.
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama
Register : 28-04-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 959/Pdt.G/2020/PA.Kng
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 10
  • Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja;Dari pernyataan ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidakdimungkinkan apabila Pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatanbahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh Terlawan18(awalnya Tergugat)