Ditemukan 17793 data
137 — 20
Fotocopy Surat Keterangan Dokter No : 441.6/55/VIII/2019tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasKec. Ngombol, selanjutnya diberi tanda P.4;5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SGKCK) Nomor :SKCK/YANMAS/724/VIIIYAN.2.3/2019/SEKNGB, tanggal 28Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian SektorNgombol, selanjutnya diberi tanda P.5;6.
ERMALINA
118 — 104
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil, dalamPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telahdiatur tentang Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagai berikut:(1) Pembetulan akta Pencatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
H. MUHAMMAD RAMA PUTRA
57 — 15
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
54 — 35
PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2017/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalampermohonan dari :VV V WVHOTMAN HABEAHAN, Tempat Lahir di Sumatera Utara, tanggal Lahir 21 April1964, Jenis kelamin Lakilaki, alamat Jalan UPT Riam Kanan Irigasi IlRt.001/Rw., Kelurahan Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat,Kabupaten Banjar, agama Kristen, pekerjaan
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURBA terjatuh lalu saksi berdiri dan mendekati Terdakwa IMRONSIRAIT dan Terdakwa IMRON SIRAIT terus memakimaki Saksi ROMASIBR PURBA Bujang inam kau, babi kau sehingga Saksi ROMASI BRPURBA kesal dan menampar IMRON SIRAIT sebanyak 1 (satu) kali ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ROMASIBR PURBA mengalami luka di bibir dan bibir saksi mengeluarkan darah halini diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor 441/162/VER/PUSK/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh UPT
RUBEN WAYONGKERE
95 — 36
pemohon di karuniai1(satu) orang anak yakni Alguero Julio Wayongkere;Bahwa anak pemohon yakni Alguero Julio Wayongkere Lahir di Tidore padaTanggal 11 Juni 2015 akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan Aktakelahiran anak pemohon, yakni di Akta Tertulis 11 Agustus 2015sebagaimana bukti Akta Lahir Nomor : 8272LT040920190002 buktiterlampir;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos Bahwa anak pemohon lahir Pada Tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan suratketerangan lahir dari Dinas Kesehatan UPT
51 — 27
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dakwaannya, Penuntut Umummengajukan 2 (dua) bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.297.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada Selasa, 19 Juli 2013 dengan kesimpulan bahwabarang bukti Cairan Bening dalam seperangkat alat hisap (bong) dan Plastik Bening bekas pakaiserta Pipa bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan sisa/ residuMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RINomor 35 Tahun
18 — 11
tolak olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpucung KabupatenCilacap dengan Surat Penolakan Pernikahan No.B94/Kua.01.11.13/PW.O1/VII/2021 tertanggal 01Juli 2021;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetapdilangsungkan,karena Calon isteri anak Pemohon( Anggun Qurotul Ayunibinti Sugiman ) dalam keadaan sedang hamil (mengandung/ positif) denganusia kehamilan 15 minggu (3,5 bulan), seperti tertera pada SuratKeterangan Sehat Untuk Kawin Nomor: 443.3/09.15/VI//2021 yang dikeluarkan oleh UPT
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan:Sutaryo, A.Pi Kepala UPT PPI Kalianda:3. Sekretaris Slamet Nomorvianto,S.Pi,M.Si. 1.UPT PPI Kalianda:4. Anggota a.Hi.Hendra Yudistirab.Firmansyah,A.Md2.Syahbandar:a.Panutb.Harmon3.Polairud:a.Briptu Agus Riadi4.Marinir:a.Serma Bambangb.Kopka Handoko5.HNSI:a.Syarifudin Saleh 5.
Dimanakemudian dikeluarkan dan/atau diterbitkan Surat Keputusan(SK) PengurusKoperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan Nomor26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tentang Pemberhentian Manager danKaryawan TPI sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI KaliandaKabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Mei 2012;33.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Kepala UPT Dinas Kelautandan Perikanan Lampung Selatan, Sdr.Syaiful Bahri, SE telah kelirumencermati Surat Keputusan Shobri.CS Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V
Plurium Litis Consortium;Bahwa pihak yang bertindak sebagai Tergugat atau pihak yangditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap ataukekurangan pihak yaitu masih ada pihak yang seharusnya ditariksebagai pihak Tergugat;Bahwa menurut Penggugat pada poin nomor 33 surat gugatannya,Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan bernamaSyaiful Bahri, SE telah memberikan kesempatan penyelenggaraan lelangkepada Shobri.
CS sehingga Penggugat dirugikan secara materiil;Bahwa oleh karena Kepala UPT Dinas Kelautan dan PerikananLampung Selatan bernama Syaiful Bahri, SE telah merugikan pihakPenggugat maka Penggugat seharusnya menempatkan Kepala UPTtersebut diatas sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini;E.
142 — 104
21 Desember 1991, Surat keteranganPangulu Mariah Hombang Kecamatan Bayu Raja Kabupaten Simalungun bernamaMARODOT SIMANJUNTAK tanggal 10 Januari 2006, Surat keterangan Pewaris/ ahliwaris tanggal 25 September 2007, Surat Keterangan Pangulu Nagori HombangKabupaten Simalungun dan Surat keterangan Pemilikan tanah Nomor593/035/Ekon/MH03 tanggal 15 Pebruari 2003 yang ditandatangani PanguluMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT
SimMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT Pengukuran dan PerpetaaanKehutanan Wilayah Il dan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terhadap areallahan milik terdakwa HELARIUS GULTOM bahwa lahan yang dihunjuk oleh terdakwaHELARIUS GULTOM masuk atau berada di dalam areal lahan PT.
keterangan yang ahli diberikan di Penyidik adalah benar;Bahwa ahli ada diminta pihak Penyidik Polres Simalungun untuk melakukanpengukuran atas tanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa;Bahwa Surat dari Kapolres Simalungun Nomor : 183/ X/2014/ Reskrim, tanggal25 Oktober 2014 perihal Mohon bantuan Ahli Pengukuran dan Surat perintahtugas Douglas Hutabarat Nomor : 522 /877/ IIC, tanggal 27 Oktober 2014;Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan saksisekarang ini di Dinas Kehutanan UPT
. 275/IVKWL5/1992 tanggal 8 Pebruari1992 tentang pengukuran Lahan Inliving (lahan terdakwa masuk kedalam lahanareal Inliving/ reboisasi yang telah dibebaskan Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara dari Masyarakat antara tahun 1976 s/d tahun 1977;Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan teodolit dan GPS tahun 2000 diatastanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa seluas + 20 Ha;Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan peta asli Inliving (reboisasi)yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi UPT
diantara surat tersebut tidak adasurat palsu atau yang dipalsukan, pertimbangan pertimbangan sebelumnnya telahmenguraikan tentang surat palsu yang digunakan terdakwa dan juga tentang tidaksependapatnya majelis hakim terhadap kesimpulan nota pembelaan tersebut.Menimbang khusus terhadap uraian Nota pembelaan Penasehat hukumTerdakwa yang mendalilkan adanya hasil pengukuran dan pemetaan yang kontradiktifyaitu antara yang dilakukan Douglas Hutabarat atas perintah Tugas dari Kepala KantorDinas Kehutanan UPT
171 — 106
Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan Maret2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.
Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran...tanda tanganPetugas Yang Memeriksa/Mengukur atas nama MARKUM, SekretarisDesa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala Urusan Pemerintahan adalahPALSU.Surat Tanah Tanggal 17 Januari 2008, Nomor: 15/SKT/Pem.Ba/2008 AtasNama: YUSWARDI, Jenis kelamin
Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan MaretHalaman 47 dari70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2014/PN.Spt2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.
Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa BandarAgung .., ... tanda tangan Petugas Yang Memeriksa/Mengukur atas namaMARKUM, Sekretaris Desa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala UrusanPemerintahan adalah PALSU.A quo suratsurat pembuktian kepemilikan sebagai mana Pasal 570KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata terdapat pemalsuan untuk ituhingga saat
Tiara Ika Nabsyawati
99 — 27
Pemohondikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SILVIDAS, S. Pd., M. Pd
23 — 9
Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Bersalin SAADAH, Nomor51/SKK/RBS/Jan/2009, tanggal 31 Januari 2009, bukti P5;Surat Keterangan Lulus, Nomor 422/66/SD.74/VI/2021, dari DinasPendidikan UPT.
Prasojo Rosa Harbowo
36 — 8
pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
11 — 5
xx, Kabupaten Gunungkidul, Nomorxxx/2018 tanggal x Mei 2018 yang telah diberi meterai secukupnya dandinazzegelen, lalu diberi tanda P.5;Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx,Kabupaten gunungkidul, Nomor xxxx/2018 tanggal 4 Mei 2018 yangtelah diberi meterai secukupnya dan dinazzegelen, lalu diberi tanda P.6;Asli Surat Keterangan dokter atas nama xxxx (calon istri anakPemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT
WARDANI
59 — 13
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
ISTIKOMAH
20 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
MUHAMAD SUKISNO
46 — 3
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
TIA NURZEHA
123 — 27
Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadidalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon hendak memperbaikinama Pemohon yang semula Tukiyah menjadi Tia Nurzeha dengan alasankarena supaya ada kesamaan dengan dokumendokumen lain milik Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SLAMET
36 — 4
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan. sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT